Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini adalah PT. Y sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) daripada PT. Bank X Tbk. menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan serta termasuk kategori Bank dalam pengawsan intensif sehingga diatasi OJK dengan memberikan dua perintah tertulis, namun pada akhirnya perintah tertulis itu tidak dilaksanakan oleh PT. Y. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai perintah tertulis OJK terkait dengan penyelamatan bank yang sedang bermasalah dan akibat hukum terhadap Bank yang tidak patuh terhadap perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan diatur pada Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK guna memastikan ketaatan yang berisikan langkah-langkah sebagaimana terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Kemudian, ketidakpatuhan PT. Y sebagai PSP terhadap perintah tertulis OJK dapat menyebabkan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis. Saran yang dihasilkan, yaitu kepada OJK agar menyusun pedoman mengenai klasifikasi tata persuratan terkait perintah tertulis, kepada kepolisian dan kejaksaan hendaknya menerapkan prinsip ultimum remedium, dan kepada Bank yang bermasalah harus mengetahui bahwa terdapat asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK.

---

The background of this research is PT. Y as Controlling Shareholder (PSP) of PT. Bank X Tbk. faced liquidity and capital issues as well as the category of Banks under intensive supervision so that OJK was overcome by giving two written orders, but in the end, the written order was not carried out by PT. Y. The formulation of the problem in this study, namely how to regulate the OJK written order in relation to rescuing a bank that is in progress and the legal consequences of a bank that does not comply with the written order of the OJK. The conclusion of this research shows that the non-compliance of PT. Y as PSP for written orders from OJK may result in civil, criminal, and administrative sanctions. Then, the OJK's authority to give written orders to Financial Services Institutions is regulated in Article 9 letter d of Law no. 21 of 2011 concerning OJK to ensure compliance containing steps contained in Article 37 paragraph (1) of the Banking Law and Article 8 paragraph (2) POJK No. 15 / POJK.03 / 2017 concerning Status of Determination and Follow-Up of Commercial Bank Supervision. This thesis is written using a normative juridical research method with a qualitative approach to written materials. The resulting suggestions, namely to the OJK to compile a new classification of correspondence related to written orders, to the police and prosecutors to apply the ultimum remedium principle, and to banks that must be aware that there is a principle of benefit and public interest in terms of public supervision of the banking industry by complying with the steps ordered by the OJK."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."

"Perkembangan inovasi dan digital pada sektor perbankan perlu diperhatikan dengan adanya ketentuan mengenai tata kelola bank yang baik. Penelitian ini menganalisis bagaimana sebenarnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pemberhentian direktur utama, direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan komisaris independen yang termuat di dalam Pasal 11 & 43 POJK 17/2023 tentang pedoman tata kelola bagi bank umum. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori- teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti POJK Tata Kelola, UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dinilai hanya sebatas memberikan persetujuan terkait rencana pemberhentian, sehingga kewenangan untuk memberhentikan tetap beradap RUPS pada saat pelaksanaannya. Selain itu, adanya ketentuan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai menginterupsi hak-hak dari RUPS, yakni hak untuk memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris dalam UU PT. Meskipun begitu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengintervensi hak RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris karena Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebelum pelaksanaan RUPS. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pemegang saham memiliki hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS dan hak untuk mengusulkan mata acara rapat sehingga dalam hal ini, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengintervensi beberapa hak dari pemegang saham.

---

The development of innovation and digitalization in the banking sector needs to be considered with the existence of good bank governance regulations. This research analyzes the authority of the Financial Services Authority (OJK) in approving the plan for the dismissal of the president director, the director overseeing the compliance function, and the independent commissioner as stipulated in Articles 11 & 43 of POJK 17/2023 concerning governance guidelines for commercial banks. This research utilizes a doctrinal approach based on the applicable regulations in Indonesia and theories that are relevant to the current situation. The data used in this study are secondary data referring to positive law in Indonesia, such as the POJK Governance, the Limited Liability Company Law, the Banking Law, and other regulations related to the research topic. The authority of the Financial Services Authority is considered to be limited to giving approval related to the dismissal plan, so the authority to dismiss remains with the GMS during its implementation. In addition, the provisions regarding the authority of the Financial Services Authority are also considered to interrupt the rights of the GMS, namely the right to dismiss members of the board of directors and commissioners in the Limited Liability Company Law. However, the authority of the Financial Services Authority does not intervene in the GMS’s right to dismiss members of the board of directors and commissioners because the Financial Services Authority gives approval before the GMS is held. Nevertheless, it should be noted that shareholders have the right to request the convening of the GMS and the right to propose meeting agendas, so in this case, the authority of the Financial Services Authority intervenes in some rights of shareholders."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pada OJK untuk mengenakan pungutan kepada pihak bank dikhawatirkan akan menjadi ancaman terhadap independensi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap bank. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai prinsip independensi OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagai pihak yang dibebankan pungutan oleh OJK. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa meskipun bank dikenai pungutan sebagai sumber pembiayaan kegiatan OJK, namun secara yuridis independensi OJK tetap dapat terjaga dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Hal ini mengingat pengaturan mengenai pungutan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK telah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan OJK, dan diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan OJK berserta peraturan pelaksanaanya secara jelas, rinci dan sesuai dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

The Financial Services Authority (OJK) is an independent agency which is free from interference by other parties. Its main function is to organize integrated systems of regulating and supervising all activities in the financial services sector. Based on Law No. 21 of 2011, the OJK budget comes from APBN and / or levies from the parties conducting activities in the financial services sector. With the provision which authorizes the OJK to impose levies on the banks, it is feared that it will remain a threat to the independence of the OJK in conducting supervision of the banks. This study raised issues regarding the principles of independence of the OJK in regulating and supervising the banks as the parties on which levies are imposed by the OJK. This thesis used normative juridicial method.

Results of this study revealed that although banks were imposed on levies as a financial source of the OJK activities, jurisdictionally the OJK independence in regulating and supervising the banks could still be maintained. This is because the provisions on levies and the implementation of tasks and authorities of the OJK have been governed, with a clear legal basis, both in Law No. 21 of 2011 concerning the OJK and Government Regulation No. 11 of 2014 concerning OJK Levies, and regulated further in OJK Regulations along with the Rules of Implementation in a clear, detailed way and in accordance with the accountable management."

"Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku terkait dengan klausula baku yang ada dalam formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank X dan Bank Y. Peraturan OJK dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai klausula baku dalam bidang perbankan. Penelitian ini menemukan masih adanya pelanggaran dalam klausula baku, baik dalam hal format penulisan ataupun substansi, yang terdapat pada formulir pembukaan rekening tabungan pada kedua bank tersebut. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat hak-hak nya yang dilanggar.

---

This thesis discusses about the bank’s compliance to Indonesia Financial Services Authority Regulatory Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector and Circular Letter of Indonesia Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 about Standard Clause Agreement associated with standard clause that exist in the savings account opening form of Bank X and Bank Y. These regulations are concerning about consumer protection in the banking field. The result of this research found there are still violations of the standard clause, both in terms of the format or substance, which is contained in the form at both banks. Moreover this thesis also discusses about the legal effort that consumers can do if their rights are being violated."

"One of business activities bank is fund raising of the community and the distribution of funds (fund lending) to the public. Contractual relationship between banks and depositors based on the principle of trust (fiduciary principle) and the principle of confidentiality (confidential principle). But this time there is misuse of customer data provided to other parties without the consent of customers.

In line with that issue, this research analyses how regulations on confidentiality and security of customer data bank which is bank secrecy. In addition, its explores how the efforts of the financial services authority to protect the customers of the bank customer data abuse. Based on a legal analysis, this research argues that Banks and affiliated party are bound to apply the principle of confidentiality provisions to maintain customer confidence. Furthermore, the research urges that financial services authority providing strict sanctions for those who violate the provisions of confidentiality and security of customer data.

This study concludes that the confidentiality and security of customer data has been established in the banking law that must be obeyed by the Bank and its affiliates, but still pose some different interpretations because not regulate in detail the type of customer data that must be kept secret. Financial Services Authority has made arrangements related to consumer protection, among others regulate the confidentiality of customer data and any data that must be kept confidential.

This research recommended that bank secrecy provisions in banking laws need to be changed by setting clearer and detail associated with any kind of data that must be kept secret and the regulation of financial services authority must contain firm and clear sanctions against those who breach the confidentiality of customer data.

---

Salah satu kegiatan usaha bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hubungan kontraktual antara bank dan deposan berdasarkan prinsip kepercayaan (fidusia prinsip) dan prinsip kerahasiaan (prinsip rahasia). Namun demikian saat ini terdapat penyalahgunaan data nasabah yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang kerahasiaan dan keamanan data nasabah bank yang merupakan rahasia bank. Selain itu, mengeksplorasi bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi nasabah bank dari penyalahgunaan data tersebut. Berdasarkan analisis hukum, penelitian ini berpendapat bahwa Bank dan pihak terafiliasi terikat untuk menerapkan prinsip ketentuan kerahasiaan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Selanjutnya, penelitian ini menekankan agar Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan kerahasiaan dan keamanan data nasabah.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kerahasiaan dan keamanan data nasabah telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan yang harus dipatuhi oleh pihak Bank dan afiliasinya namun masih menimbulkan beberapa interpretasi yang berbeda karena belum mengatur secara rinci jenis data nasabah yang harus dirahasiakan. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat pengaturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain mengatur kerahasiaan data nasabah dan jenis data yang harus dirahasiakan.Penelitian ini merekomendasikan bahwa ketentuan kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan perlu diubah dengan menetapkan lebih jelas dan rinci terkait dengan jenis data yang harus dirahasiakan dan peraturan otoritas jasa keuangan harus memuat sanksi yang tegas dan jelas terhadap mereka yang melanggar kerahasiaan data nasabah."

"Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melaporkan data debiturnya melalui SLIK sehingga pelaporan data yang berkualitas menjadi penting bagi perbankan. Sebuah studi kualitatif, dilakukan pada 2022 dengan mewawancarai sample 3 orang dari unit pengendali internal yang memiliki pengalaman kerja di Bank X lebih dari 5 tahun. Orang yang diwawancarai dianggap telah memahami sistem informasi internal Bank X. Untuk memperdalam analisis, dilakukan review terhadap dokumen internal Bank X terkait sistem informasi internal. Kesadaran pegawai atas pentingnya kualitas data debitur yang dilaporkan menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data pelaporan informasi debitur pada SLIK. Kesadaran tersebut akan terbentuk apabila terdapat prosedur yang didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Studi kasus ini membahas bagaimana meningkatkan kualitas data melalui perbaikan sistem informasi internal berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO

---

Banks supervised by the Financial Services Authority (OJK), required to report debtor data through the Financial Information Service System (SLIK). So that quality data reporting becomes important for banks. A qualitative study, conducted in 2022 by conducting interviews with 3 people from the Internal Control unit who has work experience at Bank X for more than 5 years. The interviewee has understood the internal information system of Bank X. Conduct deep dive analysis to review of Bank X's internal documents related to the internal information system. Reconciliation and verification procedures between sub-systems are the main factors that need to be improved to increase the quality of debtor information reporting data on SLIK. The procedure will not work if it is not supported by the awareness of each party involved, so it is necessary to conduct adequate socialization and training. This case study describe how to improve data quality through internal information systems improvement based on the COSO internal control framework"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Dampak pandemi COVID 19 menyebabkan memicu terjadinya peningkatan kredit macet atau rasio non performing loan. Melihat tingkat non performing loan yang semakin hari semakin naik, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan juga menyepakati adanya skema burden sharing untuk menambal defisit negara karena COVID-19. Burden sharing adalah skema menanggung beban bersama antara pemerintah yakni Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter guna memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena dampak COVID 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang menekankan dalam penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji penerapan kebijakan yang diambil pemerintah dalam pandemi COVID 19 untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diambil kesimpulan bahwa tingkat non performing loan terus mengalami kenaikan dan baru mengalami penurunan pada bulan September 2020. Walaupun penurunan tingkat non performing loan ini tidak terlalu bersifat signifikan tetapi hal ini sudah baik mengingat sudah mengalami suatu penurunan karena mengingat risiko dari non performing loan ini terlalu tinggi ditengah resesi yang dihadapi di Indonesia.

---

The impact of the COVID 19 pandemic has triggered an increase in bad loans or the ratio of non performing loans. Seeing that level of non performing loans is increasing day by day, the Financial Services Authority has issued POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning the Stimulus of Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Not only the Financial Services Authority, Bank Indonesia together with the Ministry of Finance also agreed on a burden sharing scheme to patch the country's deficit due to COVID-19. Burden sharing is a joint scheme between the Minister of Finance as the fiscal authority and Bank Indonesia as the monetary authority to meet financing needs to accelerate national economic recovery due to the impact of COVID 19. The research method used is the juridical-normative research, a research that emphasizes the use of legal norms in writing. The research conducted is normative legal research by examining the implementation of policies taken by the government in the COVID 19 pandemic to maintain economic growth. By using this research method, it is concluded that the level of non performing loans continues to increase and only decreased in September 2020. Although the decrease in the level of non performing loans is not very significant, it is good considering that it has experienced a decrease because of the risk of this non performing loan is too high amidst the recession in Indonesia"