Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang sangat amat beragam dan kaya akan sumber daya hatinya. Bahkan, Indonesia merupakan negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Akan tetapi, hingga saat ini peneliti Indonesia masih belum bisa menjadi pionir dalam bidang bioteknologi. Teknologi di Indonesia yang sangat tertinggal menjadi salah satu penyebab utama Industri bioteknologi sulit untuk bisa berkembang. Selama ini, Indonesia masih bergantung dengan negara luar dalam memanfaatkan sumber daya genetik yang menggunakan bioteknologi modern. Akibatnya Indonesia selama ini hanya menjadi negara penyedia sumber daya genetik untuk dimanfaatkan dan diolah bioprospektor asing. Permasalahan lain yang menyebabkan sulit berkembangnya bioprospeksi ialah masih terjadi praktek biopiracy di Indonesia. Peran dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini dan mendorong proses bioprospeksi untuk perkembangan industri bioteknologi di Indonesia sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan kerangka hukum yang ideal untuk bisa memajukan bioprospeksi oleh bioprospektor Indonesia dalam membangun industri bioteknologi yang mandiri.

---

Indonesia is a country that is very diverse and rich in its heart resources. In fact, Indonesia is the second-largest mega biodiversity country in the world after Brazil. However, Indonesian researchers have not yet been able to become pioneers in the field of biotechnology. Technology in Indonesia, which is very behind, is one of the main reasons why the biotechnology industry is difficult to develop. So far, Indonesia still depends on foreign countries in utilizing genetic resources using modern biotechnology. As a result, Indonesia has been the only country providing genetic resources to be utilized and processed by foreign bioprospectors. Another problem that makes it difficult is the practice of biopiracy in Indonesia. The role of the government in overcoming these problems and encouraging the bioprospection process for the development of the biotechnology industry in Indonesia is very important. Therefore, an ideal legal framework is needed to promote bioprospection by Indonesian bioprospectors in building an independent biotechnology industry.

"

"Tulisan ini tentang pencucian hijau terkait perubahan iklim (climate washing) yang sedang marak terjadi. Seiring meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, timbul kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, konsumen, dan aktivis lingkungan mengenai kredibilitas dan integritas dari aksi iklim yang dilaksanakan oleh sektor privat maupun sektor publik. Kekhawatiran ini terutama disebabkan oleh banyaknya komitmen terkait iklim dan lingkungan yang dinyatakan secara luas. Pembuatan komitmen dan klaim terkait lingkungan dan iklim yang tidak berdasar sehingga menyesatkan tersebut diistilahkan sebagai climate washing oleh ahli maupun lembaga internasional. Dalam menghadapi maraknya kasus dan tuduhan terkait climate washing, terdapat beberapa kerangka hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan climate washing. Tulisan ini mengkritisi bahwa meski sudah tersedia kerangka hukum dan kebijakan Indonesia terkait climate washing, masih terdapat beberapa kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia yang membutuhkan pengoptimalan untuk menghadapi maraknya climate washing. Kritik tersebut diperoleh melalui pembelajaran yang didapatkan dari kerangka hukum dan kebijakan terkait climate washing yang ada di dunia internasional.

---

This article is about greenwashing related to climate change (climate washing) which is currently happening. As efforts to mitigate and adapt to climate change increase, concerns arise from various parties, including the public, consumers and environmental activists regarding the credibility and integrity of climate action carried out by the private and public sectors. This concern is mainly due to the many widely stated climate and environmental commitments. Making commitments and claims related to the environment and climate that are unfounded so that the agreement is termed as Climate Washing by international experts and institutions. In facing the increasing number of cases and accusations related to Climate Washing, there are several legal and policy frameworks related to Climate Washing. This article criticizes that even though Indonesia's legal and policy framework regarding Climate Washing is available, there are still several legal and policy frameworks in Indonesia that play a role in dealing with the rise of Climate Washing. This criticism was obtained through lessons learned from the existing climate-related legal and policy frameworks in the international world."

"Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat luar biasa. Namun, anugerah geografis dan potensi demikian bertolak belakang dengan realita kondisi hidup masyarakat pesisir antara lain nelayan kecil yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan. Hingga saat ini, sedang berlangsung putaran-putaran negosiasi di kancah multilateral untuk mengatur secara ketat aktivitas penyelenggaraan subsidi perikanan oleh negara-negara. Terdapat potensi pelarangan terhadap penyelenggaran subsidi perikanan atas nama lingkungan. Subsidi diduga memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan stok ikan dunia. Padahal, penyelenggaraan subsidi perikanan oleh pemerintah adalah salah satu upaya utama untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Pertama-tama, Penulis akan memaparkan realita taraf kehidupan dan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang masih rendah. Nelayan kecil dengan segala keterbatasan sosial, ekonomi, dan teknologi masih harus berjuang dan bersaing dengan aktor perikanan skala besar dan nelayan asing. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan instrumen-instrumen hukum mengenai manajemen sumber daya perikanan dan subsidi perikanan yang pernah dan/atau masih berlaku di tataran internasional, regional, dan nasional. Dan pada akhirnya, penelitian akan sampai pada analisis terhadap kerangka hukum yang ideal bagi kebijakan peningkatan taraf hidup nelayan kecil di Indonesia melalui pemberian subsidi perikanan, suatu kebijakan yang juga tidak akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

Indonesia, as an archipelagic country with the longest coastline in the world, has extraordinary potential on marine and fishery resources. However, such geographical gifts and potentials are strikingly different with the living reality of coastal communities, including small-scale fishermen, many of whom are still impecunious. Up to now, there has been rounds of multilateral negotiations occurring to strictly regulate the countries’ activities for providing fisheries subsidies. There is a possibility that numerous policies of fisheries subsidies are to be prohibited due to environmental reasons. Fisheries subsidies are deemed to negatively impact the sustainability of world fish stocks. Whilst fisheries subsidies provided by government are frankly one main effort to improve the living standards of small-scale fishermen. From the problems state above, the Author will conduct research using juridical-normative approach. The Author will begin by describing the low quality of living standards, level of prosperity, and welfare of the small-scale fishermen in Indonesia. Small-scale fishermen with all their social, economic, and technological limitations still have to struggle and compete with large-scale fisheries actors and foreign fishermen. Then, the research will continue to the study of the past and/or currently applicable international, regional, and national legal instruments on fishery resources management and fisheries subsidies. Lastly, the research will arrive at the analysis of ideal legal framework for fishery subsidies to improve the living standards of small-scale fishermen in Indonesia, the kind of policy which would not endanger the sustainability of fishery resources as well. "

"World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan yang hampir mencakup seluruh peraturan perdagangan. Namun, bagian penting dari setiap aspek perdagangan diatur dalam Regional Trade Agreement (RTA). RTA antara EFTA-Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal dan juga pertimbangan apa saja yang mendasarinya. Metode penelitian secara normatif dilakukan untuk mengulas hal tersebut. Serta didukung dengan sifat penelitian yang preskriptif dan juga analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian mengemukakan fakta bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal bila merujuk pada konsesi bea masuk. Namun, cenderung akan membuat perdagangan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Berdasarkan fakta demikian, dapat diketahui bahwa dalam merundingkan perjanjian tersebut, Indonesia kurang mempertimbangan aspek ekonomi dari perjanjian bila diuji menurut neraca perdagangan menurut kode HS tertentu. Sehingga, pertimbangan politik merupakan alasan kuat yang utama mengapa Indonesia menegosiasikan RTA dengan EFTA. Preskripsi yang dapat diberikan terkait perjanjian tersebut adalah pertimbangan ekonomi yang lebih diutamakan merujuk kepada neraca perdagangan di mana Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif terhadap negara calon mitra dalam RTA berikutnya.

---

The World Trade Organization (WTO) is an organization that almost covers all regulations.however, the important part of the trade is regulated in the Regional Trade Agremeent (RTA). The RTA between EFTA-Indonesia raises question of whether will the agreement establish trade more liberal and consider what are underlying it. The reseach method is normatively fulfilled to review the subject. The research is supported by prescriptive feature and also the data is deductively analyzed. The result of the research reveal the fact that the agreement would establish trade more liberal if it refers to tariff concessions. But, it tends to create trading more difficult than before. Based on the fact, it can be seen while negotiating the agreement, Indonesia didnot consider the economic aspects if examined according to the balance of payment to specific HS code. Thus, political considerations are the main reason why Indonesia negotiates RTAs to EFTA. The prescriptions that can be given in relations to the agreement is economic considerations should be priory preferred. Refers to the trade balance in which Indonesia has a comparative advantage over to potential partners in the next RTA."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif dan memilih teknologi disruptif untuk menunjang inovasi disrupsi, sehingga perusahaan petahana maupun perusahaan otomotif lainnya dapat mengembangkan sebuah inovasi disrupsi untuk dapat tetap bersaing di pasar. Dalam merancang kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif, digunakan metode Delphi yang dikombinasikan dengan skala likert serta diskusi dengan para ahli. Pemilihan teknologi disruptif menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan kriteria dan metode Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk memilih alternatif. Hasil dari penelitian ini ialah kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif yang terdiri dari sembilan langkah, serta mobil listrik berkecepatan rendah sebagai alternatif yang dipilih untuk menunjang inovasi disrupsi.

---

This study aims to design a framework for disruptive innovation in the automotive industry and choose disruptive technologies to support disruptive innovation so that incumbent companies and other automotive companies can develop disruptive innovation to be able to remain competitive in the market. In designing the framework for disruptive innovation in the automotive industry, the Delphi method combined with a Likert scale was used as well as discussions with experts. The selection of disruptive technology uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine the criteria and method of the Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to select alternatives. The result of this study is a nine-step disruptive innovation framework in the automotive industry, as well as low-speed electric cars as alternatives chosen to support disruption innovation."

"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.

---

The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."

"ABSTRACTThe endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAKPerkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat"