Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

---

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang efisiensi relatif 44 Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Analisis dalam penelitian inimenggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA , model Charnes, Cooper, dan Rhodes CCR dengan asumsi constant return to scale, dan berorientasi input. Variabel input yang digunakan yaitu: jumlah tenaga kesehatan profesional; jumlah tenaga non kesehatan; belanja obat-obatan dan reagan laboratorium; dan belanja alat kesehatan habis pakai, sedangkan variabel output yaitu: jumlah kunjungan pasien Puskesmas; persentase peserta KB; dan pendapatan Puskesmas. Dari hasil perhitungan, 17 Puskesmas 38,64 persen efisien dan 27 Puskesmas 61,36 persen inefisien pada 2012. Di tahun 2013, 20 Puskesmas 45,45 persen efisien dan 24 Puskesmas 54,55 persen inefisien. Dari tahun 2012 hingga 2013, 9 Puskesmas 20,45 persen dapat mempertahankan nilai efisiensi sebesar 100; 8 Puskesmas 18,18 persen efisien pada 2012 justru menjadi inefisien pada tahun 2013; 11 Puskesmas 25,00 persen yang pada tahun 2012 inefisien, pada tahun 2013 menjadi efisien; 16 Puskesmas 36,36 persen inefisien pada tahun 2012, namun belum dapat memperbaiki nilai efisiensi pada 2013. Bagi Puskesmas yang inefisien dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan melakukan penyesuaian nilai input berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThis research analyze the relative efficiency of 44 Puskesmas Kecamatan in Jakarta in 2012 and 2013, using Data Envelopment Analysis DEA approach, Charnes, Cooper and Rhodes CCR model assuming constant return to scale with input oriented scheme. Input variables in this research consist of numbers of professional health staffs numbers of non medical staffs, drugs and reagan expenditures and consumables medical devices expenditures, while the output variables consitst of numbers of patient visits percentage of family planning program participants and Puskesmas revenues. The result found that 17 Puskesmas 38,64 percent were efficient, and 27 Puskesmas 61,36 percent remaining were inefficient in 2012. In 2013, 20 Puskesmas 45,45 percent were efficient while 24 Puskesmas 54,55 percent were inefficient. From 2012 to 2013, 9 Puskesmas 20,45 percent maintain the efficiency scores of 100, while 8 Puskesmas 18,18 percent were efficient in 2012 but inefficient in 2013. The sum of 11 Puskesmas 25,00 percent were inefficient in 2012, became efficient in 2013, while 16 Puskesmas 36,36 percent were inefficient in 2012 but has not been able to improve the efficiency scores by the year 2013. For inefficient Puskesmas, efficiency scores can be improved by adjustments of input values based on DEA calculation."

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister."