Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan ekonomi antar negara membuka pintu bagi para pelaku bisnis untuk dapat memiliki aset atau kekayaan yang tersebar di negara lain. Seiring dengan meningkatnyakegiatan transaksi ekonomi internasional, semakin tumbuh juga potensi dalam hal terjadinya sebuah perkara kebangkrutan lintas batas/cross-border insolvency. Dalamhal untuk menghadapi kemajuan dalam globalisasi perekonomian, maka instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Penelitian ini merupakan kajianhukum terkait penyelesaian perkara Kepailitan Lintas Batas/Crossborder Insolvency dalam kaitannya dengan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency yang menjadi dasar pertimbangan pada pengakuan terhadap kewenangan kurator Indonesia dalam Putusan Pengadilan Tinggi Singapura [2019] SGHC 216 dalam perkara Heince Tombak Simanjuntak v Paulus Tannos.

---

Economic activities between countries opens the opportunity for private entities to own assets located in other countries. Align with the activities of such international economics transactions, the potential for cross-border bankruptcy has rapidly grow. In order to face the emerging global economy, the bankruptcy legal instrument in a country shall be improved. Thus, this research is a legal study that resolves the Cross-border

Insolvency case in its environment by applying the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, which is the basis for consideration in recognizing the authority of the Indonesian receivers in the case of Singapore High Court Decision [2019] SGHC 216 in the case of Heince Tombak Simanjuntak. v Paul Tannos."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit Bank InternasionalIndonesia melawan PT. Tunggal Majuasri dan para penjamin utangnya. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studikepustakaan. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan BankInternasional Indonesia melawan PT. Tunggal Majuasri serta para penjaminutangnya, yang permohonan pernyataan pailitnya ditolak oleh Pengadilan Niagaberdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang HukumPerdata. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturanterkait penjamin utang yang diajukan permohonan pernyataan pailit bersamaandengan debitor-utama yaitu PT. Tunggal Majuasri dan bagaimanakahpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan peraturan kepailitansehingga permohonan pernyataan pailit Bank Internasional Indonesia terhadapPT. Tunggal Majuasri,Cs dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenjamin utang dapat dimohonkan permohonan pailit bersamaan dengan debitorutamaapabila telah melepaskan hak-hak istimewanya, dan juga penolakanpermohonan pernyataan pailit ini bukan karena tidak memenuhi syarat-syaratkepailitan, tetapi lebih karena bukti-bukti hukum yang lemah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses on the refusal of Bankruptcy Statement in the BII v. PTTunggal Majuasri case. The juridical-normative view is used as the researchmethod, while qualitative method is used as the analysis method. The Authoranalyzed the mentioned case from juridical perspective, and found that thesubmitted Request for Bankruptcy was rejected by the Court of Commerce, on theground of Law No. 37/2004 and Indonesian Civil Code. The main questions inthis thesis are elaborating on regulations regarding personal guarantor who is alsorequested as bankrupt along with its main debtor, and what are the courtconsidirations on the refusal of the bankcruptcy statement. The result of theresearch shows that such debtor could be requested as bankrupt if it had waived itsclassified rights. The refusal of the request is caused by lack of evidence."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan dan penerapan cross border cartel di Indonesia dan Australia serta meninjau putusan High Court of Australia [2017] HCA 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan putusan High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Air New Zealand Ltd terbukti sebagai pihak dari perjanjian penetapan harga dari bandar udara di Indonesia, Hong Kong, dan Singapura ke bandar udara di Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia dan terhadap Air New Zealand Ltd dengan menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan effects doctrine. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan kewenangan KPPU atas perusahaan asing supaya KPPU memiliki dasar tekstual yang jelas dan pasti untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorialnya.

---

This thesis discusses the differences between the regulation and application of cross border cartel in Indonesia and Australia and also reviews the decisions of the High Court of Australia [2017] HCA 21 based on Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Based on the decision of the High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Air New Zealand Ltd were proven as parties to the price fixing agreement from airports in Indonesia, Hong Kong, and Singapore to airports in Australia. The research methods used in this research are normative legal and comparative law.

Results of research show that Indonesian competition law can be enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in Indonesia and against Air New Zealand Ltd by applying the extraterritoriality principle based on the effects doctrine. Based on the results of research, it is necessary to amend Law No. 5 of 1999 to affirm the KPPUs authority over foreign companies so that the KPPU has an explicit and definite textual basis to enforce its extraterritorial jurisdiction."

"Berdasarkan Pasal 534 KUHPerdata, barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, maka ia dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut, atau hal ini dikenal pula dengan bezit atas benda bergerak. Namun terhadap pembebanan benda bergerak pada Lembaga Jaminan Fidusia, timbul perbedaan pandangan terkait konsep hak kepemilikan yang dianut dalam UUJF. Banyak yang berpandangan objek jaminan harus dimiliki sendiri (eigendom), melalui penafsiran Pasal 1 angka 5 UUJF. Oleh karena itu tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pembebanan objek milik orang lain sebagai jaminan, baik dalam UUJF maupun KUHPerdata. Lebih lanjut, penelitian ini juga diadakan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor beritikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach).Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, Pasal 1 angka 1 UUJF tidak mempersempit hak kepemilikan hanya terhadap eigendom, melainkan konsep bezit juga diterima. Selain itu, dalam KUHPerdata dimungkinkan melakukan pembebanan terhadap benda bergerak milik orang lain melalui Lembaga Jaminan Gadai. Lebih lanjut terhadap kreditor yang beritikad baik, diberikan perlindungan hukum melalui ketentuan Pasal 1977 ayat (1) juncto. Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata.

---

Under Article 534 Indonesia Civil Code (ICC), whosoever possess a moveable object, then whose will be considered as the owner of it, or it is also known as bezit over moveable objects. However, for the imposition of moveable objects in Fiducia Security Agencies, faced many different point of views regarding the right of ownership adopted in UUJF. Many of whom believed that the fiduciary object must be owned by themselves (eigendom), through the interpretation of Article 1 point 5 UUJF. Therefore the aim of this research is to understand the concept of using others property as collateral, both in UUJF and ICC. Furthermore, this research also want to investigate the legal protection for creditors who acted in good faith. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (case approach).Based on this research, it can be concluded, Article 1 point 1 UUJF does not limit the right of ownership only on eigendom, but also the bezit concept. Additionally, in ICC it is possible to impose other?s moveable object, through Pledge Security Agencies. Furthermore, for good faith creditors were given legal protection through the provisions of Article 1977 verse (1) juncto. Article 1152 verse (4) ICC."

"ABSTRAKMahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Seorang notaris sebagai peserta Kongres Ikatan Notaris Indonesia, telah mengajukan perrmohonan kepada Mahkamah Perkumpulan, untuk membatalkan keputusan kongres INI XXII tentang agenda pemilihan Ketua Umum Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan dalam putusannya menolak permohonan permohon sebagai anggota Perkumpulan, dan pemohon tidak menerima Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan objek gugatan adalah Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Bagaimana pendapat Pengadilan atas kewenangan Mahkamah perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Dalam menjawab masalah tersebut, dengan menggunakan metode penelitian normatif, diperoleh jawaban bahwa Pengadilan berpendapat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres, merupakan kompetensi Mahkamah Perkumpulan, dan bukan kewenangan Pengadilan.

---

ABSTRACTThe Court of Association is a tool for the association of the Indonesian Notary Association, which by the Articles of Association and bylaws, is authorized to examine, hear and decide disputes that occur in the implementation of the Indonesian Notary Association Congress, at the first and last level which is final and binding for all members of the Association. The Articles of Association constitute the embodiment of all members of the association so that each and every member of the Association applies the provisions governed in the Statutes and Bylaws of the Association of Indonesian Notaries Association. A notary public, as a participant in the Indonesian Notary Association Congress, has filed an appeal to the Association Court, to overturn the decision of the XXII congress on the election agenda of the Chair of the Association. The Constitutional Court in its decision rejected the petition as a member of the Association, and the applicant did not accept the Decision of the Association Court, filed a lawsuit through the District Court, with the object of the claim being the Association Court's Decision. How is the Court's opinion on the authority of the Association Court which is regulated in the Articles of Association and the Household Budget in resolving disputes that occur in the Indonesian Notary Association Congress, In responding to the problem, using normative research methods, the answer is obtained that the Court is of the opinion that the dispute resolution in the Congress, is the competence of the Association Court, and not the authority of the Court."

"Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum pada Pasal 89 s.d. 94 KUHAP jo. Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut diketahui bahwa dalam mengadili perkara pidana koneksitas haruslah diadili bersama-sama di pengadilan di bawah badan peradilan umum atau badan peradilan militer. Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk pelaksanaannya pada masa kini yang mana dalam mengadili perkara pidana koneksitas para penegak hukum memilih untuk memisahkan berkas perkara (Splitsing) yang akibatnya para terdakwa diperiksa dan diadili di pengadilan sesuai yurisdiksi yang berlaku pada masing-masing terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dengan melakukan wawancara pada narasumber. Adapun pertanyaan penelitian dalam topik ini ialah bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat sipil dan anggota militer serta bagaimana kewenangan pengadilan Tipikor dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam mengadili perkara koneksitas dilakukan secara terpisah (Splitsing) untuk menjamin kesederhanaan, cepat dalam proses persidangan serta menjamin kepastian hukum. Serta menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

---

Connectivity trial is a procedural procedure whose basic rules are contained in Articles 89 to 94 of the Criminal Procedure Code jo. Articles 198 to 203 of the Military Court Law. Based on these basic rules, it is known that in adjudicating criminal cases, the connection must be tried together in courts under the general judiciary or military courts. This thesis will discuss the current form of implementation which in adjudicating criminal cases of connectivity, law enforcers choose to separate the case files (Splitting) which results in the defendants being examined and tried in courts according to the jurisdiction that applies to each defendant. This study uses a normative juridical method as well as by conducting interviews with informants. The research questions in this topic are how to resolve cases of criminal acts of corruption carried out jointly by members of civil society and members of the military and how the authority of the Corruption Court in adjudicating corruption crimes committed by members of the military. The results of this study conclude that in adjudicating connectivity cases, they are carried out separately (Splitting) to ensure simplicity, speed in the trial process and guarantee legal certainty and emphasize that the Corruption Court does not have the authority to adjudicate corruption crimes committed by members of the military."

"Kajian kebudayaan dan aliran ilmu sosial dan humaniora konvensional sering digambarkan secara negatif. Dalam artikel ini, penulis membahas suatu paradok. Meski tidak bisa disebut sebagai 'syarat', tradisi kuat dalam ilmu sosial dan humaniora merupakan dasar terbentuknya dan berkembangnya kajian kebudayaan, dan sekaligus menjadi pengkritik utama kajian kebudayaan itu sendiri. Disiplin-disiplin ilmu konvensional tersebut merupakan pihak lainyang signifikan bagi kajian ini; mitra yang menantang dan sekaligus berlawanan yang membantu. Untuk menunjukkan pentingnya paradok tersebut di Indonesia, penulis menggarisbawahi kekhasan yang muncul saat melakukan kajian kebudayaan di Indonesia dibandingkan di "Barat". Penulis juga mengidentifikasi bidang-bidang khusus di mana kajian ini di Indonesia dapat memberikan sumbangan berarti pada usaha-usaha intelektual sejenisnya. Seraya menunggu istilah yang lebih pas, kajian ini memusatkan perhatian pada isu-isu kekerasan politik secara nasional, kaitan politik dan agama yang semakin erat, dan pertumbuhan generasi baru budaya populer yang pesat."

"Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang saat ini banyak pelaku usaha yang mengendalikan perekonomian dengan menjual produk dan/atau jasa yang digunakan berdasarkan berbagai macam perjanjian yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh sebuah institusi Bank, dalam hal penyerahan Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank tersebut.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan aturan mengenai perjanjian baku. Skripsi ini juga membahas pengaturan pengaturan mengenai konsumen dan produk dan /atau jasa bank yaitu kartu ATM.

---

In the state of development economic, nowadays many people whom controlled the economy by selling product and/or services which used based on varieties of agreement which contained many clausule that only benefit certain party such as the desicion maker.this thesis is trying to discuss about a selfmade bank agreement, in the case of atm card hand-off which published by that bank itself.the law no 8 year 1999 about consumer protection has given boundaries about selfmade agreement.this thesis also talks about rules such as, rules about consumer and bank product and/or services such as ATM card."