ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit Bank InternasionalIndonesia melawan PT. Tunggal Majuasri dan para penjamin utangnya. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studikepustakaan. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan BankInternasional Indonesia melawan PT. Tunggal Majuasri serta para penjaminutangnya, yang permohonan pernyataan pailitnya ditolak oleh Pengadilan Niagaberdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang HukumPerdata. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturanterkait penjamin utang yang diajukan permohonan pernyataan pailit bersamaandengan debitor-utama yaitu PT. Tunggal Majuasri dan bagaimanakahpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan peraturan kepailitansehingga permohonan pernyataan pailit Bank Internasional Indonesia terhadapPT. Tunggal Majuasri,Cs dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenjamin utang dapat dimohonkan permohonan pailit bersamaan dengan debitorutamaapabila telah melepaskan hak-hak istimewanya, dan juga penolakanpermohonan pernyataan pailit ini bukan karena tidak memenuhi syarat-syaratkepailitan, tetapi lebih karena bukti-bukti hukum yang lemah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses on the refusal of Bankruptcy Statement in the BII v. PTTunggal Majuasri case. The juridical-normative view is used as the researchmethod, while qualitative method is used as the analysis method. The Authoranalyzed the mentioned case from juridical perspective, and found that thesubmitted Request for Bankruptcy was rejected by the Court of Commerce, on theground of Law No. 37/2004 and Indonesian Civil Code. The main questions inthis thesis are elaborating on regulations regarding personal guarantor who is alsorequested as bankrupt along with its main debtor, and what are the courtconsidirations on the refusal of the bankcruptcy statement. The result of theresearch shows that such debtor could be requested as bankrupt if it had waived itsclassified rights. The refusal of the request is caused by lack of evidence.