Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegagalan sistem pembayaran pada kasus wirecard terjadi akibat lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Sistem Pembayaran di Jerman. Sebagai penyelenggara fintech sistem pembayaran, yang tidak diawasi oleh Otoritas, Wirecard AG dapat menawarkan produk, layanan, teknologi maupun model bisnis mereka kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). yang memegang peranan penting dalam proses pembayaran. Kegagalan sistem pembayaran dapat terjadi, jika Wirecard berhenti menyediakan layanan teknologinya ke banyak PJSP yang menjadi mitra kerjasamanya. Untuk itu, penelitian ini mencoba meninjau pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Jerman dan di Indonesia, bagaimana otoritas mengklasifikasikan penyelenggara fintech dalam regulasi sistem pembayaran di negaranya, apakah termasuk sebagai PJSP yang perlu diawasi ataukah hanya sebagai Penyelenggara Penunjang. Selain itu, apakah peraturan dan sistem pengawasan yang ada di Indonesia sudah cukup efektif memitigasi risiko kegagalan pada sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perizinan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Indonesia lebih baik dibandingkan Jerman, karena sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur perizinan dan mengawasi penyelenggara fintech, namun demikian ketentuan terkait penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia masih tersebar dibanyak peraturan, sehingga disarankan untuk melakukan peyederhanaan peraturan dengan metode omnibus law. Adapun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sudah cukup efektif untuk memitigasi risiko kegagalan sistem pembayaran, namun kurang efektif dalam memproses perizinan yang berupa persetujuan pengembangan kegiatan, produk dan aktivitas baru jasa sistem pembayaran serta kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ketentuan, dimana persetujuan kerjasama dan pengembangan produk serta aktivitas baru yang bersifat sederhana dan tidak berisiko cukup dikenakan wajib lapor serta ditentukan batas waktu pemberian hasil keputusan.

---

The failure of the payment system in the wirecard case occurred due to weak regulation and supervision of the fintech payment system companies in Germany. As a fintech payment system provider, which is not supervised by the Authority, Wirecard AG can offer their products, services, technology and business models to Payment System Service Providers. (PJSP). which plays an important role in the payment process. Payment system failures can occur, if Wirecard stops providing its technology services to the many PJSPs that are its partners. For this reason, this research tries to review the regulation and supervision of the fintech payment system providers in Germany and in Indonesia, how the authorities classify fintech providers in their payment system regulations, whether they are entered as PJSPs that need to be closely monitored or only as supporting providers. In addition, this study will analyze whether the existing regulations and supervisory systems in Indonesia are sufficiently effective in mitigating the risk of the payment system failure. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the analysis show that the regulations for fintech payment system providers in Indonesia are better than Germany, because it already has special regulations that regulate licensing and supervise fintech providers. however, the provisions related to payment system operators in Indonesia are still scattered in many regulations, so it is advisable to simplify regulations using the omnibus law method. The regulation and supervision carried out by Bank Indonesia was effective enough to mitigate the risk of payment system failures, however, it was not effective enought in processing approvals for developing new payment system activities, products and services as well as collaborating with other parties. For this reason, it is necessary to change the provisions, in which cooperation agreements and product development as well as new activities that are simple and not sufficiently risky are subject to a mandatory report and a deadline for the issuance of the decision results."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara dampak adopsi fintech pada level bank individu terhadap risiko bank, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan kebangkrutan. Penelitian ini menetapkan indeks untuk mengukur adopsi fintech yang telah dijalankan oleh bank di Indonesia, sampel nya sendiri mencakup 46 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan teknologi text mining, untuk proses pengambilan informasi mengenai adopsi fintech berdasarkan laporan keuangan tahunan bank tersebut dari tahun 2019 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai heterogenitas kepemilikan dan adopsi sub-dimensi fintech yang berpengaruh. Kesimpulan dari penilitian ini sebagai berikut: (1) adopsi fintech pada bank meningkatkan risiko kredit dan likuiditas bank namun mengurangi risiko kebangkrutan; (2) Dari segi kepemilikan, adopsi fintech pada bank umum milik swasta/asing membawa risiko kredit dan likuiditas yang lebih tinggi. (3) Penerapan sub-dimensi teknologi pada adopsi fintech dapat memperburuk risiko kredit dan likuiditas.

---

This research investigates the relationship between the impact of fintech adoption at the individual bank level and bank risk, including credit, liquidity, and insolvency risks. This research established an index measuring fintech adoption covering 46 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using text mining technology, it took information regarding fintech adoption based on the bank's annual financial reports from 2019 to 2022. Apart from that, this research also discusses the heterogeneity of ownership and adoption of influential fintech sub-dimensions. The conclusions of this research are as follows: (1) adoption of fintech in banks increases credit risk and liquidity risk yet reduces the risk of insolvency; (2) From an ownership perspective, the adoption of fintech in private/foreign-owned commercial banks carries higher credit and liquidity risks. (3) Applying technological sub-dimensions to fintech adoption can exacerbate credit and liquidity risks."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Penelitian ini menganalisis kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dalam pengembangan cek berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji pengaturan dan penggunaan cek dalam sistem pembayaran di Indonesia serta peran Bank Indonesia dalam pengembangan instrumen pembayaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek adalah instrumen pembayaran sah dengan perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi. Namun, cek konvensional memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diatasi. Bank Indonesia, sebagai otoritas strategis, berperan penting dalam pengembangan cek elektronik melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan penerbitan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Pengembangan cek berbasis elektronik dianggap sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan alat pembayaran lebih efisien, aman, dan cepat. Langkah ini tidak hanya mendukung transformasi digital dalam sistem pembayaran, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Peran aktif Bank Indonesia dalam mengembangkan cek elektronik diharapkan mampu menghadirkan solusi atas kelemahan cek konvensional sekaligus mendorong kemajuan sistem pembayaran nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

This research examines Bank Indonesia's authority as the payment system management authority in developing electronic-based check payment instruments. Conducted using a doctrinal research method, the study focuses on two main aspects: the regulation and use of checks in Indonesia’s payment system and Bank Indonesia’s authority in advancing electronicbased checks. The findings reveal that checks are legal payment instruments within the national payment system, protected under relevant regulations. However, conventional checks possess several limitations that need to be addressed. Bank Indonesia, as the payment system authority, plays a crucial role in developing electronic-based checks to overcome these limitations. This involves building technological infrastructure and issuing regulations that ensure legal certainty in their implementation. The study also highlights that the development of electronic-based checks aligns with the evolving modern lifestyle and the public’s demand for payment instruments that are more efficient, secure, and fast. Bank Indonesia’s proactive efforts in promoting electronic checks and establishing the necessary regulatory framework are expected to enhance the national payment system while supporting economic stability. "

"Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh risiko serta regulasi arsitektur keuangan terhadap ekosistem fintech pada indutsri fintech P2P lending Indonesia serta menganalisis risiko-risiko mendasar industri fintech P2P lending Indonesia. Penelitian ini untuk menguji dan mengkonfirmasi model, berdasarkan teori ekosistem fintech. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis, dan metode kuantitatif. Stabilitas ekosistem fintech P2P lending sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis Industri fintech P2P lending Indonesia, sementara itu risiko dan regulasi arsitektur keuangan sebagai variabel eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem fintech P2P lending, hal ini tercermin dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Risiko serta regulasi arsitektur keuangan secara bersama-sama dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem fintech; (ii) Risiko-risiko mendasar pada industri fintech P2P lending, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi serta ada 1 tambahan risiko yaitu risiko pandemik-COVID-19. Risiko memungkinkan dapat dimitigasi melalui penerbitan regulasi, karena kedua variabel ini memiliki korelasi yang sangat kuat, selain itu juga dengan memperkuat ekosistem fintech terutama elemen kunci yaitu fintech start-ups, dengan fokus mengelola, mengendalikan dan memitigasi risiko melekat yang ada. Risiko pandemik-COVID-19, memiliki korelasi terhadap elemen start-up fintech, sehingga adanya pandemik COVID-19, mendorong penggunaan platform digital-mobile application, di mana transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu dan tetap menjaga social distancing. Dimensi regulasi harus mencakup regulatory, fungsi regulasi dengan menerbitkan aturan-aturan, dan supervisory, fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaku fintech P2P lending dan pelaku pendukungnya serta regulasi big data analytics, automation dan robotics. Elemen-elemen baru ekosistem fintech P2P lending Indonesia perlu didukung dan dikembangkan, seperti institusi asuransi kredit dan lembaga perlindungan konsumen fintech.

---

The purpose of this research was for analyzing the affect risk and financial architecture regulation to fintech ecosystem on P2P lending industry in Indonesia and analyze the fundamental risks of fintech P2P lending Industry in Indonesia. This research was to test and confirm the theory of fintech ecosystem. This research uses positivist paradigm and the quantitative method approach. The stability of fintech P2P lending ecosystem is the most important to keep the business sustainability of fintech P2P lending in Indonesia, in while risk and financial architecture regulation are external variables that can affect the stability of fintech P2P lending ecosystem, which was reflected in the result of of research showed that: (i) from fintech ecosystem perspective view, risk had significant correlations to financial architecture regulation; (ii) in fintech P2P lending industry, risk had effect significantly on fintech ecosystem; (iii) for regulation level in fintech P2P lending industry, financial architecture regulation has no significantly effect on fintech ecosystem; (iv) risk and financial architecture regulation had significant effect simultaneously on fintech ecosystem; (v) The fundamental risks of fintech P2P lending industry are credit risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk and 1 addtitional risk, namely pandemic risk-COVID 19. The Risks are probable can be mitigated by making rules in financial architecture regulation and empowered fintech ecosystem, especially main element of fintech ecosystem is fintech start-ups for managing and mitigating inherent risks. Pandemic risk COVID-19 has strong correlations to fintech start-up, the existence of pandemic COVID-19 event can encourage for using digital platform-mobile application, where the transactions can be settled without meeting and still-keep up social distancing. Financial architecture regulation has cover at least the regulatory, issue the rules related with this industry and supervisory, supervise all the actors of this industry and supports as well as regulation of big data analytics, automation and robotics. The new elements of ecosystem of fintech P2P lending in Indonesia needed for supporting this industry, namely: the existance of credit insurance institution element and fintech consumers protection agency."

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions. "

"Saat ini, banyak produk sistem pembayaran Fintech seperti e-money, mobile payment dan lain sebagainya yang beredar di kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini memberikan beragam pilihan sistem pembayaran bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih sendiri sistem pembayaran mana yang menjadi preferensi masyarakat atau customer dalam memilih sistem pembayaran, apakah menggunakan Financial Technology (Fintech) atau konvensional. Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989) digunakan untuk menjelaskan adaptasi Teknologi Informasi (TI) oleh penggunanya dengan menggunakan instrumen persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam penelitian ini, TAM digunakan sebagai framework untuk membantu menjelaskan penggunaan sistem pembayaran Fintech menggunakan instrumen seperti persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, presepsi kredibilitas, promosi Fintech yang mendukung customer memiliki niat untuk menggunakan sistem pembayaran Fintech. Tool yang digunkan untum memproses data dalam penelitian ini menggunakan Lisrel yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam Structural Equation Modelling (SEM).Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yaitu persepsi kemudahan memiliki efek positif terhadap persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan memiliki efek positif terhadap persepsi kredibilitas, persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki efek positif terhadap promosi Fintech, persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan, persepsi manfaat memiliki efek positif terhadap promosi Fintech, persepsi manfaat memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan, persepsi kredibilitas tidak memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan dan promosi Fintech memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan.

---

Many Fintech payment system products nowadays, for example e-money, mobile payments etc., are circulating among people in Indonesia. This provides a variety of payment system options for people, so that people can choose for themselves which payment system is the peoples or the customers preference in choosing a payment system, whether using Financial Technology (Fintech) or conventional. The Technology Acceptance Model (TAM) introduced by Davis (1989) is used to explain the adaptation of Information Technology (IT) by its users by using variables of perceived usefulness and perceived ease of use. In this study, TAM is used as a framework to help explain the adoption of the Fintech payment system using instruments such as perceived usefulness, perceived ease of use, perceived credibility, Fintech promotions that support customers have the intention to use the Fintech payment system. The tool to process data in this study uses Lisrel which is one of the applications used in Structural Equation Modelling (SEM).The result and conclusion obtained are perceived ease of use has a positive effect on perceived usefulness, perceived ease of use has a positive effect on perceived credibility, perceived ease of use has no positive effect on Fintech promotion, perceived ease of use has no positive effect on intention to use, perceived usefulness has a positive effect on Fintech promotion, perceived usefulness has a positive effect on intention to use, perceived credibility has a positive effect on intention to use and Fintech promotion has a positive effect on intention to use."