Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu berupa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, salah satunya ekspor minyak kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non migas yang mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk eksportir minyak kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow eksportir karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 mudah untuk dipahami oleh eksportir. Namun, kendalanya adalah tidak semua permohonan pengembalian pendahuluan yang dilakukan oleh PKP yang eligible dapat disetujui. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa dengan upaya memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management.

---

The government has issued a policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax as regulated in PMK Number 117/ PMK.03/2019. One sector that can take advantage of this facility is a Low-Risk Taxable Person who carries out certain activities in the form of exporting Tangible Taxable Goods in this case palm oil exports. Palm oil exports are a non-oil and gas export commodity that dominates export activities in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how the implementation of the Preliminary Preliminary Refund of Overpaid VAT policy for palm oil exporters. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. Data collection was carried out by study literature, field study, and in-depth interviews. The results showed that the Preliminary Refund of Overpaid VAT policy was considered sufficient to help exporter’s cash flow because restitution only took 1 month. In addition, the provisions in PMK Number 117/PMK.03/2019 are easy for exporters to understand. The implementation constraint is in the Low Risk Taxable Person application, where not all exporters who apply can be approved. This facility also has the potential for post-audit and still can be subject to penalty if the VAT underpayment is found. In addition, this Preliminary Refund of Overpaid VAT also has an impact on VAT revenues in Indonesia. To resolve this, the effort taken by the Indonesian Tax Directorate General is to maximize the potential for VAT revenue and to observe this facility with Compliance Risk Management."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.

---

ABSTRACT

This thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction."

"Penerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

Final Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."

"Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis dan kelaziman. Berangkat dari hal tersebut, penulis membuat tesis ini dengan tujuan menelaah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara konsep teoritis dan membandingkan kelaziman penerapan ketentuan tersebut dengan yang dilakukan oleh negara lain, dengan mengacu kepada Sixth Directive yang menjadi pedoman peraturan Pajak."

"Perkembangan Teknologi Informasi seperti hardware, software dan komunikasi data telah berkembang pesat dengan kemampuan dan kecepatan yang tinggi sedangkan harganya semakin murah, telah berdampak pada administrasi dari manual kearah komputerisasi, sehingga data yang berjumlah besar dapat diolah dan diproses dengan cepat. Data yang berjumlah besar ini termasuk data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pentingnya penyandingan (cross-matching) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pembeli dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pembeli, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyandingan tersebut. Karena penyandingan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak menggunakan metode konfirmasi Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya memiliki beberapa kelemahan, maka kelayakan penyandingan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya secara elektronis perlu diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan memberikan kuesioner pada karyawan yang bertugas di Seksi PPN di 4 Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta yang berada dibawah 3 Kantor Wilayah. Disertai dengan studi kepustakaan, mempelajari peraturan perpajakan, laporan dan data elektronis hasil perekaman. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran sangat panting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pengkreditan Pajak Masukan oleh pembeli dan kebenaran pemungutan Pajak Keluaran oleh penjual. Penyandingan dilakukan secara selektif terhadap Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa dengan menggunakan metode konfirmasi, mempunyai potensi penyelundupan pajak. Dengan kemajuan teknologi penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran secara elektronis dapat dilaksanakan untuk menutup loophole dari metode konfirmasi. Faktor yang mempengaruhi penyandingan adalah sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas Pengusaha Kena Pajak, perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran, pemeriksaan. Disarankan untuk menghemat tenaga operator dalam jangka pendek, sebaiknya merekam data Pajak Masukan-Pajak Keluaran bernilai PPN diatas Rp 2 juta sesuai dengan batasan wajib konfirmasi dan data yang disandingkan saja yaitu pada lampiran 1195-Al dan 1195-B1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran dapat dilakukan dengan pembuatan "Program Perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN" untuk para Pengusaha Kena Pajak agar datanya dapat disampaikan melalui media komputer."

"In order to create Sustainable National Growth, financing national growth through our own source of income especially from taxation is a necessity. The Tax Collection role in Indonesia budget has become very dominant and even bigger compared to the amount collected from gas and oil income. This condition emphasizes the big hope that the future development will be significantly determined by the Taxpayer awareness in paying their taxes, also effectiveness and efficiency in tax collection. One of the way to increase the effectiveness of taxation role as source of government financing is to broaden the tax base for Value Added Tax (VAT) until the retailer level.Retailer is one of the business that does not required a big initial capital funding and the procedures or the bureaucracy for developing this business is simple but at the same time have the potential to grow into a larger business scale. This can happen because of the products sold by retailer depend on Demographic growth, Economical growth, Society culture, Technological Advancement, Globalization, infrastructure, also Law and Regulation. Many of retailers in Indonesia do not come in form of Legal Business Institution. The Tax regulations, especially VAT regulations is not clear enough, thus creating a potential loss in VAT collection since the number of GDP from retailer sector is significant. The Issue discussed in this thesis is how far the VAT regulation in Indonesia regulates the retailer business specifically the one without legal business institution based on the 2003 integrated survey by Biro Pusat Statistik to broaden the tax base and the comparison with similar treatment from others countries joint in OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in order to draw suggestion and revision for the Indonesia VAT regulation itself. The Method used in this thesis is Descriptive Studies on Retailer Business data and Theoretical Analysis on current Indonesia VAT regulation,The result of the research shows that the registration process for retailer business is still not clearly and specifically described in VAT regulation. This is important to give certainty to retailer businessman for their VAT treatment, while the choice to become VAT Subject is based solely on the awareness of the retailer businessman. Treatment among others OECD countries is clearer in regulating the compulsory registration on the similar business even on exclusion for retailer business from VAT. The tax limitation on retailer business in Indonesia is still high where it can be used as tax avoidance on the gross profit margin. The treatment for tax limitation in other countries of OECD is also high but in the same time it give a compulsory registration for Retailer Business. The Tax collection mechanism through VAT Crediting Mechanism is already being regulated in VAT law, but having the choice to report the taxable amount can distort the VAT collection."

"Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengandung pajak berganda yang dikenakan berkali-kali dalam setiap kali dilakukan penyerahan terlihat dengan adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada masa pajak yang bersangkutan.Demikian pula sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.Dalam upaya mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai perlu peningkatan pengawasan dan pembenahan administrasi Faktur Pajak, peningkatan mutu aparat pajak, pemeriksaan pajak dan pemberiar sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memperkecil kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak melakukan kecurangan-kecurangan untuk menghindari pembayaran pajak.Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimanakah penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai dan apakah penggunaan Faktur Pajak itu dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.Tujuan penulisan tesis ini Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak dalam intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai serta menggambarkan dan menganalisis apakah penggunaan Faktur Pajak tersebut dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran harus sesuai dengan ketentuan - perundangan yang berlaku. Sebagai salah satu dari faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, para faktur pajak sebagai intrumen pengkreditan pajak pertambahan nilai telah mampu mengamankan dan meningkatkan penerimaan PPN dimana pada tahun '1998/1999 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp. 28.940,0 milyar dan pada tahun 1999/2000 mengalami kenaikan menjadi Rp. 34.697,4 milyar."

"ABSTRAKLaporan magang ini akan membahas tentang e-Faktur H2H antara DJP dengan PT. IRN MOR III dimana pada penggunaan e-Faktur dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, e-faktur juga dapat mencegah dan mengurangi maraknya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Berikutnya, dengan sistem e-faktur H2H, PT. IRN MOR III dapat terhubung langsung atau terintegrasi dengan DJP sehingga semua data transaksi penjualan dan pembayaran serta perpajakan transparan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan alur proses faktur pajak elektronik H2H antara perusahaan dengan DJP. Sebagai tambahan, penulis menjelaskan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. IRN MOR III saat menerbitkan faktur pajak.

---

ABSTRACTThis internship report discusses Tax e-Invoice Host-To-Host H2H between Directorate General Tax and PT. IRN MOR III. The use of tax e-invoice can provide security and convenience for companies in implementing taxation obligations of Value Added Tax, especially in the case of tax invoice manufacture. Furthermore, tax e-Invoice can also prevent and reduce the rise of fictitious tax invoices that harm the state. Next, with the tax e-invoice H2H system, PT. IRN MOR III can connect directly or integrated with DGT so that all data of sale transaction and purchase as well as taxation which more transparent. Furthermore, the author also explains the flow of electronic tax invoice H2H between PT. IRN MOR III with DGT. In addition, the author explained the flow of accounting information systems cash sales and accounting information system credit sales at PT. IRN MOR III when issuing tax invoice. "