Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori political budget cycle (PBC) di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu juga dianalisis bagaimana pengaruh perubahan komposisi belanja dalam political budget cycle tersebut terhadap kerugian daerah. Kerugian daerah merupakan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan dalam hasil audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan tingkat kabupaten dan kota periode tahun 2014 s.d. 2019. Spesifikasi model panel data fixed effect digunakan untuk menguji keberadaan fenomena political budget cycle di Indonesia. Selanjutnya, model tobit digunakan untuk mengestimasi dampak perubahan komposisi belanja dalam PBC terhadap kerugian daerah. Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut: (1) fenomena PBC terjadi di Indonesia terutama pada belanja hibah, belanja barang, dan belanja modal; (2) tidak ditemukan perbedaan perilaku PBC antara kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada dengan kepala daerah petahana yang tidak mengikuti pilkada; (3) PBC menjelang pilkada dapat meningkatkan kerugian daerah; (4) kerugian daerah yang rendah dapat meningkatkan peluang petahana memenangkan pilkada.

---

This study aims to test the theory of political budget cycle (PBC) in Indonesia as one of the largest democracies in the world. It is also analyzed the effect of changes in the composition of expenditure in the PBC on regional losses. Regional losses are irregularities in regional finance management found in the results of an audit by BPK RI. In this study, the data used are at the municipalities levels for the period 2014 to 2019. Fixed effect panel data specification model is used to test existence of political budget cycle phenomenon in Indonesia. Furthermore, the tobit model is used to estimate the impact of changes in the composition of expenditure in PBC on regional losses. Based on empirical results, the following evidence is found: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially in donation, goods, and capital expenditure; (2) There was no difference in PBC behavior between region having re-running incumbent and regions that have last-period incumbent; (3) The existence of PBC tends to increase regional losses; (4) A low level of regional losses can increase the chances of the incumbent winning the elections."

"This study aims to test the Political Budget Cycle (PBC) in Indonesia as one of the world's largest democracies, specifically testing the presence of PBC across types of local government expenditures. This study further analyzed the effect of changes in expenditure composition during election years on financial local government losses. The financial losses are defined as irregularities in regional finance management found in the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) audit report. This study uses the data at the district and city levels (local expenditures and financial losses) from 2014 to 2019 and adopts a fixed-effect panel data specification. The empirical estimations show the following evidence: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially on government grants (belanja hibah), expenditure on goods and services, and capital expenditures; (2) There was no difference in PBC behavior between a region having an incumbent running for re-election and a region with incumbents from the previous election; (3) The existence of PBC tend to increase local government (financial) losses."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi

---

This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy"

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, inflasi merupakan salah satu masalah besar dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa negara khususnya negara sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara small open economy, saat ini tengah giat melakukan pembangunan ekonomi yang tentunya perlu dukungan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang tepat guna mencapai target pembangunan dimaksud. Namun di satu sisi peranan kebijakan fiskal dengan menerapkan sistem anggaran defisit dalam mendorong perekonomian menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat harga di Indonesia dan pengkinian penelitian terdahulu terkait dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh sekaligus mengukur besarnya pengaruh dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara statistik defisit anggaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat harga di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa inflasi pada periode penelitian selain dikendalikan oleh otoritas moneter juga dipengaruhi oleh otoritas fiskal.

---

Inflation has been one the utmost growth constraints for developing economy especially in the midst of global economic uncertainty. As a small open economy, Indonesia is striving to achieve sound economic development which requires implementation of effective fiscal policy. However, the role of fiscal policy that put heavy emphasizes on budget deficit has put Indonesia to have higher inflation rate than other countries. This paper aims to observe and measure the impact of budget deficit on price level in Indonesia as well as updating the previous research on this matter.

Our method relies on multiple linear analysis using Ordinary Least Square (OLS) to observe and measure the impact of government’s budget deficit on price level in Indonesia. The conclusion of our research states that, statistically, our budget deficit has positive correlation with the price level in Indonesia. This implies that inflation throughout our research period is not solely influenced by monetary authorities but conjointly affected by fiscal authorities."

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum sistem pengukuran dan pengendalian kinerja bagi perusahaan kecil menengah khususnya pada perusahaan budidaya udang. Penelitian ini merupakan studi kasus pada divisi aquaculture pada PT. X. Hasil penelitian menemukan bahwa divisi aquaculture memiliki kekurangan pada perencanaan. Faktor kunci kusuksesan dalam pengelolaan industri udang terletak pada penerapan prosedur operasi standar tentang teknik budidaya yang benar dan manajemen yang baik. Fokus utama adalah pada pengendalian biaya. Untuk melakukan pengendalian digunakan sistem anggaran, analisa varians biaya pakan dan varians volume penjualan serta kerangka balanced scorecard sesuai dengan faktor kunci sukses dan daur hidup usaha agar mendapatkan pengukuran yang komprehensif

---

This thesis aims to obtain an overview of performance measurement and control systems for small and medium companies, particularly in shrimp farming company. This research is a case study on aquaculture division of PT. X. Results research found that division have a lack in planning. Key success factor in this business lies in application of standard operating procedures regarding proper aquaculture technique and good management. The main focus is to control costs. To control can use budget systems, variance analysis of costs and sales volume variance and balanced scorecard framework in accordance with the key success factors and business life cycle in obtain comprehensive measurement."

"Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti tentang permasalahan dalam pendanaan pilkada. Penelitian dilakukan di 18 daerah, dengan rincian 8 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dan 10 daerah yang mengalami penambahan anggaran. Menggunakan teori politik anggaran dari Aaron Wildavsky dan Model ROCCIPI dari Ann Seidman untuk melihat bagaimana proses perubahan anggaran pilkada. Proses penyusunan anggaran terbagi dalam beberapa tahap. Riset difokuskan pada tahap perencanaan dan ratifikasi anggaran. Dengan menggunakan model ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan penambahan/pengurangan dana hibah tidak hanya melibatkan satu faktor. Semua faktor berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pada daerah yang mengalami pengurangan anggaran terdapat faktor opportunity dan interest, tetapi petahana memilih untuk tidak menggunakannya. Peran petahana tidak terlalu berpengaruh justru pemda lah, dalam hal ini TAPD, yang lebih berpengaruh dalam pengurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat daerah membutuhkan banyak dana untuk mengantisipasi wabah tersebut. Sedangkan dalam penambahan anggaran semua faktor dapat ditemukan dan dipergunakan. Faktor interest petahana dapat ditemukan di enam daerah yang mengalami penambahan anggaran.

---

Pilkada is one of the national agendas that must be organized every five years in order to get good and quality leaders for the public welfare. This thesis focuses on the pilkada funding. The research was conducted on 18 regions, 8 of which experienced budget reductions and the other 10 regions got additional budget additions. This thesis using budgeting politics theory from Aaron Wildavsky and ROCCIPI model from Ann Seidman. Budgeting process is divided into several stages and this research focused on the planning and budget ratification. By using the ROCCIPI model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) can be conclude that the decision to increase/deduct funds does not influence by one factor. All factor in ROCCIPI become important in decision making. In the decision to reduce the budget, there are opportunity and interest factor, but the incumbent decide not to use these factors. The research, shows that in the regions that got budget reduction the incumbent’s role was not too involved, but the local government in this case TAPD was more influential in the reduction. This is due to the pandemic conditions that make the region need a lot of funds to cope with the outbreak and thus cutting the election costs. Meanwhile, in areas that experienced additional budgets, all the factor can be found and used. The role of the incumbent and interest factor was quite visible in 6 regions that get additional budgets."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari keterlambatan APBD menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap lamanya hari keterlambatan APBD. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lamanya keterlambatan penetapan APBD dibawah 120 hari adalah konsentrasi partai politik, opini BPK, anggaran belanja dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan keterlambatan penetapan APBD yang lebih dari 120 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme check and balances dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan reward and punishment yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD.

---

This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation, on the probability of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments for the period 2009-2017 which is then analyzed with binary logistic regression. The results show that political competition, in this case the fragmentation of government, significantly increases the opportunity of regional budget delays. An additional examination held on the effect of political competition on the duration of regional budget delays shows that political competition has an inconsistent effect on duration of delays. Factors predicted to influence the duration of regional budget delays that is less than 120 days are the concentration of political parties, BPK opinion, budgetary expenditures and regional independence. Meanwhile, the regional budget delays that is more than 120 days is influenced by factors other than the existing variables. This study recommends the government to establish specific regulation about regional budget delays, which regulates the check and balance mechanism in the regional budgeting process, as well as implements reward and punishment regarding the timeliness of regional budget. "

"Tesis ini membahas dinamika aktor dalam proses formulasi kebijakan anggaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan memberikan fokus analisis pada interaksi antara kepala daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan pelibatan publik di dalamnya. Interaksi antar aktor di tubuh pemerintah dan dengan kalangan masyarakat sipil menjadi fokus kajian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian guna menjawab pertanyaan utama penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa ternyata terjadi kontestasi ide dalam proses formulasi kebijakan anggaran antara kepala daerah, DPRD, dan birokrat di jajaran Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan anggaran itu para aktor berkoalisi berbasiskan kepentingan dan kesamaan pandangan dan keyakinan. Ada kecenderungan kompromi meskipun pada beberapa program seperti KJS dan KJP gubernur berhasil menggolkannya berkat dukungan publik yang digalangnya pada tahap revisi KUA dan PPAS.

---

This thesis analyze the process of policy formulation Jakarta Provincial budget in Fiscal Year 2013 focussing on the analysis of interaction between the Governor and Council which is affected by societal actor during its process. This study is a descriptive qualitative research design. Case studies are used as a research strategy to answer the key research questions.

The results of this study found that the contestation of ideas occurs between the head region and the Council in the budgetary policy discussions, especially at this stage of the deliberation of RAPBD in Parliament. Although there is a tendency to compromise on some programs, the governur succes to make deal on his priority program such as KJS and KJP."