Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Community Action Plan sebagai program prioritas pemerintah dalam penataan kawasan permukiman menggunakan metode kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat rencana pembangunan. Hal ini merupakan upaya terbarukan dari kegiatan tata kota yang implementasinya diwujudkan melalui Kepgub 878 Tahun 2018 dan Pergub 90 Tahun 2018. Namun sebelum menjadi program yang bermanfaat, awal terbentuknya program CAP berasal dari kontrak politik yang disepakati oleh anggota JRMK dengan Anies Baswedan sebelum Pilkada 2017. Atas proses tersebut, muncul banyak spekulasi bahwa program CAP adalah programnya anggota JRMK karena pada saat program ini diresmikan, hanya Kepgub 878 Tahun 2018 yang baru disahkan. Sedangkan isi dari Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penerapan CAP di 21 kampung prioritas dengan rincian; 16 kampung anggota JRMK dan 5 diantaranya kampung Abdi Rakyat. Tiga bulan setelahnya, Pemprov Jakarta baru mengeluarkan Pergub 90 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari penataan kawasan permukiman kumuh di seluruh titik wilayah DKI Jakarta. Namun, belum banyak masyarakat yang menyadari proses ini terutama makna substansi dari Pergub 90 Tahun 2018. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menambah pengetahuan baru terkait program CAP melalui beberapa temuan penelitian. Penelitian ini mengungkap adanya transformasi sumber daya dari yang bersifat klientelistik menuju programatik dengan menggunakan teori politik distributif Susan C. Stokes. Selain itu ditemukan juga peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mendorong upaya transformasi ini, meskipun posisi mereka hanya sebagai kelompok pendamping warga kampung.

---

Community Action Plan as the governor priority program in structuring residential areas, uses the method of collaboration with the community to make development plans. This is a renewable effort from urban planning activities whose implementation is realized through Governor Decree Number 878 of 2018 and Governor Regulation Number 90 of 2018. However, before becoming a useful program, the initial formation of the CAP program came from a political contract agreed by JRMK members with Anies Baswedan before the 2017 DKI Jakarta Election. Due to this process, there has been much speculation that the CAP program is a program for JRMK members because when this program was inaugurated, only the Governor Decree Number 878 of 2018 had just been passed. While the contents of the Governor Decree regulates only the application of CAP in 21 priority villages in details; 16 JRMK member villages and 5 of them Abdi Rakyat villages. Three months later, the Jakarta Provincial Government has just issued Governor Regulation Number 90 of 2018 as a follow-up to the arrangement of slum areas in all points of the DKI Jakarta area. However, not many people are aware of this process, especially the meaning of the substance of the Governor Regulation Number 90 of 2018. Therefore, this paper is made to add new knowledge related to the CAP program through several research findings. This research reveals the existence of a resource transformation from clientelistic to programmatic by using Susan C. Stokes distributive politics theory. In addition, it was also found that the role of community organizations was very influential in encouraging this transformation effort, even though their position was only as a companion group for village residents."

"Penelitian ini menganalisa mengenai proses pembiayaan politik caleg perempuan pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka pembiayaan politik dari van Biezen, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan konsep pembiayaan politik berbasis gender, personal vote, dan patronase. Pembiayaan politik yang tinggi di Indonesia diakibatkan perubahan sistem proposional dari tertutup (Orde Baru) menjadi terbuka (Reformasi) dan celah dalam aturan pembiayaan politik. Tingginya pembiayaan politik menyebabkan caleg perempuan terpilih banyak berasal dari kekerabatan politik. Temuan dari penelitian ini bahwa proses pembiayaan caleg perempuan dari kalangan elit dan petahana tidak menunjukan masalah. Pemasukan dana kampanye berasal dari diri sendiri. Sedangkan pengeluaran terbesar diperuntukan untuk kunjungan ke dapil dan APK. Tidak adanya pencatatan sesuai realitas di lapangan menunjukan celah dalam regulasi pembiayaan tidak hanya dalam aspek transparansi, tetapi juga dalam aspek regulasi pemasukan dan pengeluaran serta ketersediaan dana publik. Penerapan kuota gender di Indonesia yang mendorong pencalonan kandidat perempuan dengan modalitas tinggi menunjukan bahwa perlu adanya tindakan afirmasi dalam pembiayaan politik. Hal ini dikarenakan penggunaan kuota gender tidak mendorong perubahan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial dan ekonomi. 

---

This study analyzes the political financing process of female candidates in the 2019 elections. This study uses qualitative research methods by collecting data through interviews and literature studies. This study uses the political financing framework of van Biezen, as the main theory, and is complemented by the concepts of gender-based political finance, personal votes, and patronage. High political finance in Indonesia is due to a change in the proportional electoral system from closed (New Order) to open (Reformasi) and loopholes in political financing rules. The high level of political funding causes many of the elected female candidates to come from political kinship. The findings of this study that the process of financing female candidates from the elite and incumbent did not show a problem. Income from campaign funds comes from oneself. While the largest expenditure is intended for visits to electoral districts and APKs. The absence of records according to field reality shows gaps in financing regulations not only in the aspect of transparency, but also in terms of regulation of revenue and expenditure as well as the availability of public funds. The implementation of a gender quota in Indonesia that encourages the nomination of women candidates with high modality shows that there is a need for affirmations of gender-based political financing. This is because the use of gender quotas does not encourage changes in gender inequality in social and economic structures."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent tidak menolak secara tegas calon perseorangan hanya diam tenggelam dengan isu lainnya. Sedangkan hambatan empiris, terdiri atas 3 bentuk: hambatan dukungan minimal, hambatan kampanye, dan hambatan pasca pemerintahan terbentuk. Hambatan yang paling dikhawatirkan dari keseluruhan ini ialah hambatan pasca pemerintahan terbentuk yang menciptakan divided government. Setelah melakukan perbandingan dengan 12 negara Amerika Latin, dapat disimpulkan hambatan divided government sebenarnya dapat dicegah dengan cara membangun koalisi kohesif.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the barriers of independent presidential candidates in Indonesia. The reason behind this is that the Constitutional Court rejected judicial review related to independent presidential candidates even though previously it granted judicial review of independent candidates for regional heads. The Constitutional Court refused with consideration of the original intent, the independent presidential candidate was not wanted by the MPR. Using a historical and legal comparison approach, two types of obstacles; normative obstacles and empirical obstacles have been found. The normative obstacle of independent presidential candidates is that the original intent did not expressly reject independent candidates which it drowned out other issues. While empirical barriers consist of 3 forms: minimal support barriers, campaign barriers, and post-government barriers are formed. The most worrying obstacle of this whole is the post-government obstacle which creates divided government. After making comparisons with 12 Latin American countries, it can be concluded that the obstacles to divided government can actually be prevented by building a cohesive coalition.

---

"

"Pemilu Presiden 2019 memunculkan konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Kontestasi politik tersebut menimbulkan reaksi masyarakat, sehingga memunculkan pasangan calon presiden fiktif dan wakil presiden fiktif, Nurhadi Aldo. Akun fiktif Nurhadi Aldo menggunakan media sosial sebagai platform kampanye, mengunggah program-program fiktif yang seakan-akan mereka merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nyata. Nurhadi Aldo menggunakan satire dalam program fiktif yang mereka buat sebagai bentuk kritik dan sekaligus humor terhadap kondisi Indonesia. Konten Nurhadi Aldo akan dikaji memanfaatkan pemikiran sosiologi humor oleh beberapa sosiolog di bidang sosiologi humor, peacemaking criminology oleh Fuller, kontestasi politik oleh Daxecker dan kriminologi visual oleh pemikiran beberapa kriminolog di bidang kriminologi visual. Disimpulkan dengan, Pasangan Calon fiktif Nurhadi Aldo merupakan reaksi masyarakat terhadap konflik yang terjadi, membentuk pasangan calon baru yang digunakan sebagai kritik dan humor terhadap kondisi Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2019.

---

The 2019 Presidential Election led to conflicts between two of the candidate's supporters. Indonesian society reacted towards the political contestation with a fictional presidential candidate, Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo operated using social media as their campaign platform, creating fictional presidential programs as if they are the real deal. This paper utilizes the sociology of jokes, peacemaking criminology, and visual criminology to analyze Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo used satire within their fictional programs to criticize and humor towards Indonesia's problems. Nurhadi Aldo's content will be studied using the sociology of humor by several sociologists in humor, Fuller's peacemaking criminology concept, Daxecker's political contestation, and visual criminology by the thoughts of several criminologists in the field of visual criminology. It can be concluded that Nurhadi Aldo's fictional Candidate Pair is a form of public reaction towards the election conflicts, forming a new candidate pair that is used as criticism and humor about Indonesia's conditions ahead of the 2019 Presidential Election."

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi, khususnya Internet, telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah peningkatan kecepatan penyebaran informasi. Situs-situs berita, misalnya, menjadikan khalayak sebagai khalayak aktif dengan menyediakan ruang diskusi untuk setiap laporan yang mereka terbitkan.Pada saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, situs-situs berita online yang dikelola oleh pemilik dengan afiliasi politik tertentu banyak dimanfaatkan menjadi sarana menyebarkan informasi yang menguntungkan calon tertentu. Secara khusus, artikel ini mencoba untuk menemukan pola keberpihakan khalayak terhadap laporan situs berita online Viva.co.id terkait beredarnya surat pemecatan calon presiden Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dengan menggunakan metode analisis konten deskriptif kuantitatif, penelitian ini menganalisis komentar-komentar yang ditinggalkan pembaca terhadap 54 laporan Viva.co.id terkait isu tersebut sepanjang masa kampanye Pilpres dari 4 Juni s.d 5 Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar yang ditinggalkan pembaca tentang isu beredarnya surat pemecatan Prabowo didominasi oleh resepsi dominant position. Hal tersebut menunjukkan bahwa Viva.co.id dan khalayak yang membaca berita tersebut memiliki kesamaan makna dalam melakukan encoding/decoding pesan.

---

ABSTRACT

The development of information technology, especially the Internet, has influenced many aspects of human life, one of which is the rate of information dissemination. News sites, for example, makes the audiences as active audiences by providing them a space for an open discussion regarding the news.

At the time of the Presidential Election 2014, news sites managed by the owners with a certain political affiliation widely used their owns news sites as a tools to disseminating information that benefit a particular candidate. In particular, this article tries to find patterns of partisanship audience regarding the reports by Viva.co.id about the distribution of a dismissal letter of presidential candidate Letjen (Purn.) Prabowo Subianto from the Indonesian Armed Forces (TNI) published by the Council of Honorary Officers (DKP). By using quantitative descriptive content analysis method, this study analyzed the comments left by readers on 54 Viva.co.id reports on the issue throughout the presidential election campaign period from June 4th - 5th July, 2014.

The results showed that the comments left by the readers on the issue of the dissemination of Prabowo?s dismissal letter is dominated by the reception dominant position. It shows that Viva.co.id and audiences who read the news have the same meaning in encoding/decoding the message."

"Penelitian berlangsung mulai Juli 2002 hingga Agustus 2002 yang bertujuan untuk mempelajari perubahan pilihan partai dalam Pemilihan Umum 1999, kasus di Jawa Barat. Pemilihan Umum 1999, meskipun tidaklah sangat berbeda secara teknis pada permilihan-pemilihan umum masa Orde Baru, berlangsung dalam semangat baru akan reformasi sosial dan politik. Studi ini berupaya untuk mengungkap pertanyaan utama mengenai perubahan pilihan partai & faktor apa yang mendorong seseorang mengambil keputusan dan akhirnya mengubah pilihannya dari pilihan partai politik mereka yang sebelumnya?Studi dibatasi atas dua variabel, variabel independent dan variabel dependent. Variabel Independent difokuskan pada: status sosial pemilih, tingkat ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian. Variabel dependent pada studi ini bersandar pada perubahan pilihan partai politik pada Pemilihan Umum 1999 (perilaku pemilih).Penelitian ini menggunakan metoda eksplanasi dengan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian berada di lima daerah di Jawa Barat, yakni: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, dan Desa Ereatanwetan. Sementara itu systematic random sampling digunakan untuk menentukan sampe yang berjumlah 500 responden, terdiri atas tiap lapisan di dalam masyarakat. Data dikumpulkan dari birokrat pemerintah (PNS), pensiunan militer/PNS, guru/ dosen, pelaku bisnis, mahasiswa, buruh, petani/nelayan, ibu rumah tangga, dan lainnya yang bekerja di sektor informal. Wawancara dengan pertanyaan guided interview (close-ended} digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data.Hipothesis yang diusulkan dalam penelitian adalah: ada pengaruh antara variabel independent -status sosial pemilih, tingkatan ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian-dengan variabel dependent -perubahan pilihan partai politik. Hipothesis diuji dengan menggunakan tabulasi silang, chi suave, dan multipel regresi guna menjawab dan menjelaskan pertanyaan dalam identifikasi masalah.Penelitian ini menemukan beberapa hal: pertama, variabel tingkat ketaatan beragama bukanlah faktor yang amat menentukan bagi perubahan perilaku pilihan partai pada Pemilihan Umum 1999. Kedua, status sosial dan tingkat kebebasan memilih adalah faktor-faktor yang moderat dalam perubahan perilaku pilihan partai politik masyarakat di Jawa Barat. Ketiga, identifikasi kepartaian adalah faktor yang siginifikan untuk menjelaskan perubahan pilihan partai politik masyarakat pada pemilihan umum 1999 di lima daerah penelitian. keempat, pola utama dari perilaku pemilih di Jawa Barat mencerminkan indikasi bahwa banyak orang menjatuhkan pilihannya pada partai politik tertentu karena: kelekatan kekeluargaan (yang dibangun oleh identifikasi kepartaian), pergantian rezim (Soeharto), dan juga akses informasi yang Iuas. Terakhir, studi ini juga memberi suatu gambarbn tentang potensi dari konstituen pemilih berikut juga perbedaan karakteristik responden yang memilih partai politik tertentu, seperti: PDI-P, PPP, Partai Golkar, dan PAN.

---

Change of Voting Behavior :

West Java Case Study at General Election 1999.

This research conducted from July 2002 till August 2002 aimed to study of political party change in general election in 1999, case in West Java. The election of 1999, though is not vastly different technically from elections in the New Order, take place within new spirit of political and social reformation. This study is attempt to explore main question of political party choice change: what are the driving factors that influences an individual's internal decision making and lead them (him/her) to change their choice from their latest political party choice?

The study limits on two types variables, independent and dependent variables. As independent variables, this study focuses on social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification. As dependent variable, this study will rely on political party change in the 1999 general election (voting behavior).

The research uses the explanation analytic method by case study approach, the research location is in five location in Jawa Barat, namely: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, and Desa Eretanwetan. Meanwhile, systematic random sampling was used in determining samples, 500 respondents, comprising of every general sphere in society. Data was collected from government bureaucrats, retired military, teacher/lecturer, businessman, students, labour, farmerslfisherman, homemakers, and others informal sector workers. Both guided interviews with close-ended questions and open interviews were used as techniques in compiling data.

The hypothesis which proposed is: there is the significant influence between the independent variable -social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification- towards the dependent variable - political party change-. The hypothesis tested using the cross tabulation, chi square, and multiple regerssion to answer and explain the question from research question.

The study results in a number of findings: firstly, it indicated variable the level of religions-beliefs (religious ties) is not a significant factor of political party change in general election 1999. Secondly, social status and the level of freedom to choose are the moderat factors of political party change in Jawa Barat. Thirdly, party identification is a significant factor to explain political party change at five research location. Fourthly, the main pattern of voting behavior of the respondents in Jawa Barat was reflected by the indication that a large number of people have mostly determined their choices of political parties, because: family ties (which build-up by party identification), the replacement of Soeharto regime, and access to political information. And, finally, this study also giving a general picture about the potential of parties constituency. There's a diverse of characterites (respondents) supporters and sympathizers of a particular political parties, like: Pal-P, PPP, Partai Golkar, and PAN."

"Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup) tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka) sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR. Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

---

This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia . Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules, electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at the end, many voters are wasted."

"This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections."