Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada umumnya pemerintah menganggarkan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk proyek pengembangan kawasanTOD maupun melalui pinjaman ataupun kerjasama dari pihak luar negeri. Selainsumber pembiayaan tersebut, pembangunan suatu proyek khususnya untuk proyekpengembangan TOD ini juga dapat menggunakan beberapa sumber pendanaan alternatifseperti pasar modal, obligasi, asuransi, dan dana pensiun. Penelitian ini akan mengkaji secara khusus pembiayaan proyek pengembangan konseptual TOD yang bersumber dari investasi dana asuransi. Pembiayaan ini membutuhkan dana yang sangat besar berdasarkan hasil perhitungan analisis life cycle cost. Hasil analisis finansial menunjukkan nilai IRR sebesar 5,77% apabila menggunakan sumber pembiayaan dana asuransi seluruhnya. Nilai IRR tersebut berada dibawah WACC asuransi yakni sebesar 11,55% , ini menunjukan bahwa proyek tidak layak secara finansial. Sehingga untuk dapat meningkatkan nilai IRR agar diperoleh nilai yang optimal maka dilakukan upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Nilai IRR optimal diperoleh sebesar 11,56% dengan rincian pihak asuransi menanggung 41,47% biaya pembangunan, 48,27% biaya operasional dan pemeliharaan, serta 77,49% pendapatan. Sementara itu, dari hasil analisis kemampuan investasi dana asuransi yakni sebesar Rp 61,39 triliun dapat menutupi kebutuhan pembiayaan proyek pengembangan tod yaitu sebesar Rp 24,31 triliun dengan rata-rata rasio sebesar 0,39.

---

In general, the government has budgeted some funds from the State Revenue and

Expenditure Budget (APBN) which are devoted to the TOD development project or

through loans or cooperation from foreign parties. Apart from relying on these sources, the construction of a project, can use several alternative sources such as capital markets, bonds, insurance, and pension funds. This research will specifically examine the financing of the TOD conceptual development project using insurance fund invesment. This financing requires a very large amount of funds based on the calculation of life cycle cost analysis. Financial analysis show that the IRR value is 5,77% if using insurance fund entirely. This value is below the WACC value for insurance, which is 11.55%, means that the project is not financially feasible. So that to increase the IRR value to obtain an optimal value, efforts are made for Public-Private Partnership (PPP).

The optimal IRR value on this scheme is 11.56%, with the details that insurance covers 41.47% initial costs, 48,27% operational and maintenance costs, and 77,49% revenues. Meanwhile, based on an analysis of insurance fund of Rp. 61,39 trillion, it could cover the initial cost of Rp. 24,31 trillion with an average ratio of 0,39

"

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.

---

The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state."

"Panas bumi sangat penting bagi pengembangan sistem energi berkelanjutan di Indonesia. Negara ini memiliki keistimewaan berupa potensi cadangan panas bumi setara dengan 29 Gigawatt-listrik. Namun, memanen potensi sebesar itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena proyek panas bumi bersifat padat modal, kompleks, dan peka terhadap ketidakpastian dan risiko—akibatnya, proyek panas bumi menjadi investasi yang kurang menarik. Selain itu, karena ketidakpastian yang mendalam, keputusan-keputusan sulit seringkali harus dibuat berkenaan dengan kelanjutan proyek panas bumi karena alasan keuangan. Langkah-langkah tata kelola tambahan, seperti pembiayaan berkelanjutan, diperlukan untuk memastikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang. Dalam rangka berkontribusi mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model pembiayaan berkelanjutan bagi proyek panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, pembiayaan berkelanjutan diartikan sebagai skema pembiayaan yang atraktif dan robust—mampu memberikan kinerja finansial jangka panjang yang memuaskan secara konsisten pada berbagai skenario perubahan yang disebabkan oleh ketidakpastian dan risiko. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kebijakan dan Analisis Keuangan yang dikombinasikan dengan metode Exploratory Modelling and Analysis (EMA). Secara khusus, penelitian ini menerapkan Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) sebagai paduan pemodelan Sistem Dinamis (System Dynamics) dan EMA, serta memperkenalkan penggunaan Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) sebagai kombinasi pemodelan finansial dengan Discounted Cash Flow (DCF) dan EMA. ESDMA digunakan untuk menganalisis kompleksitas proyek panas bumi dan mengeksplorasi alternatif kebijakan pembiayaan yang efektif dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam; sedangkan EFMA diterapkan untuk menganalisis kinerja keuangan proyek dan mengeksplorasi skema pembiayaan yang menarik dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam. Selanjutnya, luaran dari simulasi ESDMA dan EFMA diselaraskan untuk menghasilkan rumusan model pembiayaan berkelanjutan beserta alternatif strategi penerapannya untuk proyek panas bumi di Indonesia. Sebagai hasil penelitian, model pembiayaan yang diusulkan merupakan kombinasi feed-in tariff (FIT) dengan program derisking pemboran sumur eksplorasi. Kedua program ini harus berdampingan agar tingkat keekonomian tetap atraktif dan robust. Selain itu diperlukan mekanisme kordinasi kelembagaan yang tersentralisasi agar model ini dapat diimplementasikan.

---

Geothermal is vital for sustainable energy systems development in Indonesia. The country is privileged with estimated geothermal reserves equivalent to 29 Gigawatt- electric. However, harvesting such massive potential is precarious since geothermal projects are capital intensive, complex, and sensitive to uncertainty and risk—thus, the projects become a less attractive investment. Moreover, due to deep uncertainties, difficult decisions often have to be made regarding geothermal projects (dis)continuation for financial reasons. Additional governance measures, such as sustainable financing, are required to ensure the viability of the projects in the long run. As a contribution to address the concern above, this study aims to develop a sustainable financing model for geothermal projects in Indonesia. Herein, a sustainable financing model is defined as an alternative financing scheme that is attractive and robust—able to provide a consistently satisfying long-term financial performance in various scenarios of change due to uncertainty and risk. For this purpose, the study combines Policy Analysis and Financial Analysis approaches with Exploratory Modelling and Analysis (EMA). More specifically, the study employs Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) as a combination of System Dynamics modelling and EMA; and introduces the use of Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) as an integration of financial modelling with Discounted Cash Flow (DCF) and EMA. ESDMA is used to analyze the complexity of geothermal projects and to explore robust financing policies under deep uncertainty; while EFMA is used to analyze the project's financial performance and to explore attractive and robust financing schemes under deep uncertainty. Aligning the results from ESDMA and EFMA, a sustainable financing model for geothermal projects and its alternative implementation strategies are formulated. As a result, the proposed financing model is a combination of Feed In Tariff (FIT) with an exploration well drilling program that eliminates risk. These two programs must coexist so that the economic level remains attractive and robust. In addition, a centralized institutional coordination mechanism is needed so that this model can be implemented."

"Sustainable procurement melalui pengadaan konstruksi memiliki potensi yang cukup besar untuk memajukan strategi keberlanjutan proyek di mana pengadaan produk, peralatan, mesin, dan layanan merupakan aspek penting, terutama di gedung-gedung tinggi. Kurangnya kebijakan dan dukungan dari organisasi untuk penerapan sustainable procurement secara tepat dan jelas. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengembangan framework sustainable procurement dengan melihat di negara mana atau perusahaan mana yang sudah menerapkan dan sesuai untuk diimplementasikan di proyek apartemen TOD LRT. Maka metode dalam penelitian ini dengan memvalidasi faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan serta menguji hubungan kebijakan dan kelembagaan terhadap sustainable procurement, melalui kuisioner yang akan diolah menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS. Setelah itu, dilakukan benchmarking ke negara atau perusahaan untuk menentukan model framework yang tepat untuk diterapkan di proyek apartemen TOD LRT berdasarkan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan berbagai faktor diperoleh pada kebijakan dan kelembagaan sustainable procurement, yang dapat menjadi dasar pengembangan framework. Lalu didapat hubungan antar variabel dimana kebijakan berpengaruh positif terhadap kelembagaan, kebijakan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement, dan kelembagaan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement. Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa framework SOP pengadaan yang eksisting di-improve berdasarkan integrasi kebijakan dan kelembagaan yang saling berkorelasi untuk mengembangkan model framework SOP sustainable procurement pada proyek apartemen TOD LRT.

---

Sustainable procurement through construction procurement has considerable potential to advance project sustainability strategies where the procurement of products, equipment, machinery and services is an important aspect, especially in High-rise buildings. Lack of policies and support from organizations to implement sustainable procurement in a precise and clear manner. One solution that can be done is to develop a sustainable procurement framework by looking at which countries or which companies have implemented it and are suitable for implementation in the TOD LRT apartment project. So the method in this study is to validate policy and institutional factors as well as examine policy and institutional relationships with sustainable procurement, through a questionnaire that will be processed using the PLS-SEM method with SmartPLS software. After that, benchmarking is carried out to countries or companies to determine the right framework model to be implemented in the TOD LRT apartment project based on expert validation. The results of the research show that various factors are obtained in sustainable procurement policies and institutions, which can become the basis for developing a framework. Then we get the relationship between variables where policies have a positive effect on institutions, policies have a positive effect on sustainable procurement, and institutions have a positive effect on sustainable procurement. Then, this study shows that the existing procurement SOP framework is improved based on the integration of policies and institutions that correlate with each other to develop a sustainable procurement SOP framework model for the TOD LRT apartment project.

"

"Pembangunan angkutan umum massal di Indonesia tepatnya di DKI Jakarta sedang berlangsung secara masif, hal ini dilakukan untuk menekan permasalahan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta yang terus terjadi selama bertahun - tahun. Namun, pembangunan angkutan umum masal ini tidak serta-merta menyelesaikan kemacetan pada rute yang dilayani. Untuk memaksimalkan fungsi dari angkutan umum massal itu maka dibuat pembangunan berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) pada stasiun ataupun simpul – simpul transitnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis potensi peningkatan ridership MRT Jakarta yang terjadi akibat adanya pengembangan kawasan TOD di stasiun Lebak Bulus dan Fatmawati. Penelitian ini menggunakan dua metode perhitungan bangkitan perjalanan yaitu Trip per Luasan (TPL) dan Trip Rata – Rata (TPR) serta dua nilai modal split untuk mendapatkan besaran potensi peningkatan ridership MRT Jakarta. Nilai modal split yang digunakan yaitu modal split benchmark dan modal split eksisting Jakarta. Pada penelitian ini diketahui hasil potensi peningkatan ridership pada kawasan TOD Lebak Bulus dan Fatmawati meningkat lebih dari 50% dari rata – rata harian ridership eksisting MRT Jakarta Tahun 2019

---

The construction of mass public transportation in Indonesia, specifically in DKI Jakarta, is underway on a massive scale, this is done to suppress congestion problems that occur in DKI Jakarta which have continued for years. However, the construction of this mass public transportation does not immediately solve the congestion on the routes served. To maximize the function of mass public transportation, a Transit-Oriented Development (TOD) concept was developed at the station or its transit nodes. The purpose of this study is to analyze the potential increase in the MRT Jakarta ridership that occurs due to the development of the TOD area at the Lebak Bulus and Fatmawati stations. This study will use two methods of calculating trip generation, namely Trips per Area (TPL) and Average Trips (TPR) as well as two modal split values to get the amount of potential increase in MRT Jakarta ridership. The modal split value used is the modal split benchmark and the existing modal split in Jakarta. In this study, it is known that the results of the potential increase in ridership in the Lebak Bulus and Fatmawati TOD areas increased by more than 50% of the daily average ridership of the existing MRT Jakarta in 2019."

"ABSTRAKPembangunan kawasan TOD sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di ibukota setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2017. Hal ini mendorong peningkatan pasokan unit apartemen di Jakarta, khususnya pada daerah sekitar stasiun. Namun hal ini bertolak belakang dengan tingkat penjualan properti residensial yang justru menurun dan terparah pada tahun 2019. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prefrensi konsumen dalam membeli properti residensial di kawasan TOD, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan apartemen resdensial di kawasan TOD agar tinggi peminat. Lalu didapatkan hasil bahwa untuk konsumen yang ingin membeli properti lebih mengutamakan faktor finansial dibandingkan tipe properti dibandingkan status pernikahan. Sedangkan konsumen yang ingin menyewa properti lebih mengutamakan faktor tipe properti dibandingingkan finansial dibandingkan status pernikahan. Dan didapatkan informasi bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin rendah minatnya untuk tinggal di kawasan TOD. Selain itu, data menunjukkan bahwa pengguna internet mobile di Indonesia mencapai 53% dari total penduduknya, angka ini menempati peringkat tertinggi di ASEAN dan ke-enam di dunia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile phone yang melayani jual-beli properti residensial di kawasan TOD. Aplikasi tersebut sudah selesai dikembangkan dengan memiliki 6 fitur diantaranya My Preference yang dapat memberikan rekomendasi unit apartemen yang tepat sesuai preferensi masing-masing pengguna menggunakan data yang disebar melalui kuesioner dengan 125 responden dan diolah menggunakan aturan fuzzy, Search My Apartment, My Store, Simulasi KPR, Payment Gateway, Dan Profile Setting.

---

ABSTRACT

TOD area development is being done in Indonesia especially in the capital after the issuance of the Minister of Agrarian and Spatial Regulation in 2017. This has led to an increase in the supply of apartment units in Jakarta, particularly in the area around the station. However, this is contrary to the level of residential property sales which decreases and is the worst in 2019. Therefore this study aims to find out the factors that influence consumers' preferences in buying residential property in the TOD area, which serves as the basis for planning residential apartments in the region TOD for high interest. Then the results are obtained for consumers who want to buy property give priority to financial factors over property type than marital status. Whereas consumers who want to rent a property give priority to the type of property factors financially compared to marital status. And it was found that the higher a persons income, the lower their interest in living in the TOD area. Besides, data shows that mobile internet users in Indonesia account for 53% of the total population, this figure ranks highest in ASEAN and sixth in the world. This was then used by researchers to develop mobile phone-based applications that serve the sale and purchase of residential property in the TOD area. The application has been developed by having 6 features including My Preferences can provide recommendations for the right apartment unit according to each users preferences using data distributed through a questionnaire with 125 respondents and processed using fuzzy rules, Search My Apartment, My Store, KPR Simulation, Payment Gateway, and Profile Settings."

"[ABSTRAK

Sebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif

kecil karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Pemanfaatan yang optimal

memunculkan industri yang dibangun secara terpadu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Metode Penelitian menganalisis data dari studi literatur, FGD, opini pakar untuk mendapatkan industri

dan prioritasnya, model master plan yang sesuai RTRW, model kelembagaan dan kerjasama. Analisa

keekonomian menggunakan analisa cash flow mendapatkan nilai NPV, IRR, POT beserta skenario

optimum untuk dikerjasamakan. Hasil analisis keekonomian KTM di kabupaten Pangandaran selama 30

tahun dengan membangun kawasan industri dapat meningkatkan PAD sebesar Rp419 milyar ditambah

fasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pihak swasta pada tahun ke 9. NPV sebesar Rp875 Milyar,

IRR 17,07% dan POT selama 11,44 tahun menjadi skenario ideal untuk kerjasama Private Sector dengan

BUMD yang menggunakan sistem Revenue Sharing.

---

ABSTRACT

a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category because

they natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of natural

resources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income so

that development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,

focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriate

models based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis using

discounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’s

economic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increase

revenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPV

Rp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperation

with Public sector that use Revenue Sharing System, a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category because

they natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of natural

resources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income so

that development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,

focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriate

models based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis using

discounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’s

economic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increase

revenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPV

Rp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperation

with Public sector that use Revenue Sharing System]"

"PT. MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) ingin menciptakan sebuah kawasan TOD (Transit Oriented Development) yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik sebagai pemicu tranformasi ruang kota. Pada pembangunan MRT fase 2, kawasan Mangga Besar menjadi salah satu area yang akan dilalui oleh jalur MRT. Place making, sebagai salah satu prinsip perancangan TOD, diterapkan pada desain masterplan kawasan Mangga Besar yang dimaksudkan untuk menambah tujuan destinasi dari pengembangan MRT fase 2. Dari masa ke masa, kawasan Mangga Besar, khusunya area THR Lokasari, merupakan area pusat kuliner dan hiburan malam yang berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Melalui hasil pengolahan masterplan kelompok UNO, House of Scent dengan fungsi retail & inkubator terbentuk sebagai salah satu konsep socio-cultural shift untuk mengaburkan stigma ‘red district’ pada kawasan Mangga Besar sekaligus mengangkat pemasukan ekonomi kawasan dengan memberikan pilihan lain kepada masyarakat setempat untuk sumber mata pencaharian.

---

PT. MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) wants to create TOD (Transit Oriented Development) area that integrates various mode of public transformation as a trigger for urban spatial transformation. In phase 2 of the MRT construction, the Mangga Besar area is one of the areas that will be passed by the MRT line. Place making, as one of the TOD design principles, is applied to the master plan design for Mangga Besar area which is intended to add as a destination objectives area of the MRT phase 2 development. From time to time, the Mangga Besar area, especially the THR Lokasari area, has been a culinary and nightlife center that has contributed greatly to the economy of the community in the area. Through the processing of UNO group's master plan, the House of Scent with a retail & incubator function was formed as one of the concepts of a socio-cultural shift to blur the 'red district' stigma in the Mangga Besar area while at the same time uplifting regional economic income by providing other options to the local community livelihood resources. "