Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada peserta KB aktif di Kecamatan Cibadak tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dilakukan di Kecamatan Cibadak pada Oktober 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 152 responden. Penggunaan MKJP sebagai variabel dependen, sedangkan usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, ketersediaan alat kontrasepsi, KIE KB, dukungan suami sebagai variabel independen. Data berupa hasil pengisian kuesioner dengan metode daring yang diisi sendiri oleh reponden dan dianalisis dengan uji chi-square. Berdasarkan hasil analisis didapatkan proporsi pengguna MKJP tertinggi adalah pengguna Non-MKJP (73,7%), pada masing – masing variabel proporsi tertinggi terdapat pada kelompok responden yang berada pada rentang usia 35-49 tahun (39,7%), tingkat pendidikan tinggi (31,9%), pengetahuan tentang MKJP yang tinggi (55,1%), sikap terhadap MKJP yang positif (40,2%), ketersediaan alat kontrasepsi yang tersedia (28,4%), KIE KB yang lengkap (31,9%), serta dukugan suami yang cukup (27,3%).Terdapat hubungan antara usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, dan KIE KB dengan penggunaan MKJP. Hasil penelitian menyarankan untuk memaksimalkan KIE KB dengan memanfaatkan berbagai media yang berfokus pada penggunaan MKJP.

---

This study aims to determine the factors associated with the use of the long-acting contraceptive method in active family planning participants in Cibadak District in 2020. This research is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data conducted in Cibadak District in October 2020 with a total sample of 152 respondents. The use of long-acting contraceptive (LAC) method as the dependent variable, while age, level of education, knowledge, attitudes, contraception avaliability, family planning information, education, and communication (FP IEC), support of pairs of independent variables. The data used is the results of self-administered online questionnaires and analyzed by chi-square test. Based on the analysis of the results of the research, the highest users were Non-LAC users (73.7%), for each variable the highest representation was in the group that was in the age range 35-49 years (39.7%), the level of higher education (31,9%), high knowledge of LAC (55.1%), positive attitudes towards LAC (40.2%), indicating available contraceptives (28.4%), complete FP IEC (31, 9% ), as well as adequate partner support (27.3%) There is a relationship between age, education level, knowledge, attitudes, and FP IEC with the use of the long-acting contraceptive method .The results suggest maximizing FP IEC by utilizing various media focusing on the use of LAC methods."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis lanjutan SDKI 2012. Desain penelitian ini adalah potong lintang pada WUS berumur 15-49 tahun yang sudah menikah atau hidup bersama. Hasil penelitian membuktikan bahwa kejadian unmet need KB lebih banyak pada wanita yang berpendidikan tinggi, bekerja, memiliki tingkat ekonomi tinggi, kelompok umur tua, hidup di wilayah perkotaan, menginginkan jumlah anak ideal > 2 orang, tidak berniat menggunakan KB, tidak berperan dalam pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan kurang tentang KB, tidak mendapat kunjungan petugas KB dan tidak pernah mendapatkan paparan media massa.

---

The study explains about factors affecting unmet need for family planning in Indonesia. The study is continued analysis of SDKI 2012. Design of the study is cross sectional on married woman or in union age 15-49 years old. The result proves that unmet need related with high educational level, employed, high economics level, old woman, live in urban area, wants ideal number of children > 2, doesn’t intend to use contraception, doesn’t play a role in decision making, has low level of konwledge about FP, never visited with FP worker and never exposed mass media about FP."

"ABSTRAKIndonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB

---

ABSTRACTName Surotul IlmiyahDepartment Public Health, Health PromotionTitle Utilization of village funds allocation for family planningpromotion with uptake Long Acting and Permanent Method LAPM in West Nusa Tenggara Province , IndonesiaAdvisor Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPHIndonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate TFR is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate CPR and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu YCCP has initiated advocacy of Village Law No. 6 2014 for the interest of family planning FP programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis chi square and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 individual and level two village with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group DWG family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM.Keywords village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning"

"Latar belakang: Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase penggunaan MKJP pada wanita kawin terendah se-nasional (13%). Hal tersebut sangat disanyangkan mengingat Provinsi Banten termasuk provinsi penyangga program KB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten. Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SDKI tahun 2017. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten pada penelitian ini diestimasikan sebesar 13.3%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain: (a) usia 36-49 tahun [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) tingkat pendidikan [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) jumlah anak hidup [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) tempat tinggal [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) sumber layanan KB [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25]. Kesimpulan: WUS yang menerima layanan KB di fasilitas publik memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar fasilitas kesehatan publik telah bekerja sama dengan program JKN. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan swasta dengan program JKN diharapkan dapat memperluas aksesibiltas layanan KB terutama bagi peserta JKN.

---

Background: Banten is the province with the lowest percentage of the use of LARC among married women nationwide (13%). Considering that Banten is a buffer province for family planning programs in Indonesia which should help to accelerate the program. This study aims to determine the factors influencing the use of LARC among women of reproductive age in Banten Province.

Method: Secondary data analysis was conducted using the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). Chi-square test and logistic regression with 95% confidence interval were used in this study to describe the strength of association between variables.

Results: The percentage of the use of LARC in Banten Province in this study was estimated at 13.3% among women reproductive age. The result of multivariable analysis shows variables associated with the use of LARC included: (a) age 36-49 years [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) level of education [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) number of living children [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) residence [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) source of FP [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].

Conclusion: Women who receive family planning services at public sector have a higher chance of using LARC. This can happen because most public sector have collaborated with the JKN program. Therefore, by increasing the partnership between private sector and the JKN program, it is hoped that it will expand the accessibility of family planning services, especially for JKN participants."

"Meski tren penggunaan kontrasepsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi. Total persentase unmet need pada wanita berstatus kawin umur 15-49 tahun di Indonesia adalah 11,4 persen, di mana 4,5 persen untuk menunda kelahiran, dan 6,9 persen untuk membatasi kelahiran. Meski demikian, pemilihan kontrasepsi mantap pada Wanita Usia Subur (WUS) yang bertujuan untuk membatasi kelahiran masih tetap rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan kontrasepsi mantap pada WUS di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan disain studi cross sectional dengan menggunakan data sekunder SDKI 2012. Sampel pada penelitian ini dibatasi pada WUS yang sedang menikah (currently in union), sedang menggunakan alat kontrasepsi modern (current use modern contraception) MOW/Tubektomi, IUD, suntikan, susuk KB, dan pil KB, dan datanya tersedia lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 16.385 responden. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil analisis menunjukkan umur (≥33 tahun; OR=17,827, 95% CI: 13,142-24,182), pendidikan (tinggi; OR=2,189, 95% CI: 1,295-3,699), status pekerjaan (bekerja; OR=1,256, 95% CI: 1,087-1,452), daerah tempat tinggal (perkotaan; OR=2,229, 95% CI: 1,933-2,570), status ekonomi (teratas; OR=4,452, 95% CI: 3,525-5,622; menengah atas; OR=2,408, 95% CI: 1,878-3,039; menengah; OR=2,048, 95% CI: 1,592-2,634; menengah bawah; OR=1,372, 95% CI: 1,052-1,790), paritas (>5 anak; OR=12,579, 95% CI: 9,944-15,912; 3-4 anak; OR=8,944, 95% CI: 7,324- 10,922), biaya pelayanan KB (mahal; OR=2,225, 95% CI: 1,928-2,566), sumber pelayanan KB (pemerintah; OR=4,380, 95% CI: 3,803-5,044), dan keputusan ber-KB (bersama; OR=1,859, 95% CI: 1,596-2,165) berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi mantap.

---

Although the trend of contraceptive use continued to increase over the years, the number of unmet need in Family Planning (FP) remain high. The total percentage of unmet need among married women aged 15-49 in Indonesia is 11.4 percent; 4.5 percent for delaying births and 6.9 percent for limiting births. However, the permanent contraceptive choice in Women of Reproductive Age (WRA) which is to limit births remains low. This study aims to determine factors associated with permanent contraceptive choice among WRA in Indonesia 2012. This study used a cross-sectional study design using secondary data IDHS 2012. The sample in this study is limited on currently married WRA, who are using modern contraception (female sterilization/tubectomy, IUD, injection, implant, and birth control pills), and have complete data according to the variables studied. The number of samples is 16.385 respondents. Bivariate analysis using Chi Square test.

The analysis showed that age (≥33 years; OR = 17.827, 95% CI: 13.142 to 24.182), education (higher; OR = 2.189, 95% CI: 1.295 to 3.699), employment status (employed; OR = 1.256, 95% CI: 1.087 to 1.452), area of residence (urban; OR = 2.229, 95% CI: 1.933 to 2.570), economic status (richest; OR = 4.452, 95% CI: 3.525 to 5.622; richer; OR = 2.408, 95% CI: 1.878 to 3.039; middle; OR = 2.048, 95% CI: 1.592 to 2.634; poorer; OR = 1.372, 95% CI: 1.052 to 1.790), parity (>5 children; OR = 12.579, 95% CI : 9.944 to 15.912; 3-4 children; OR = 8.944, 95% CI: 7.324 to 10.922), cost of FP services (expensive; OR = 2.225, 95% CI: 1.928 to 2.566), source of FP services (public; OR = 4.380, 95% CI: 3.803 to 5.044), and FP decisions (together; OR = 1.859, 95% CI: 1.596 to 2.165) are associated with the permanent contraceptive choice."

"ABSTRACTMetode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode yang efektif bagi responden yang ingin memiliki anak lagi dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun atau bagi responden yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Namun, persentase pemakaian MKJP berdasarkan SDKI 2017 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi Non-MKJP. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan preferensi fertilitasnya, masih terdapat wanita yang seharusnya memakai MKJP, namun ternyata daya tarik pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup memikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi fertilitas sebagai penentu pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB modern serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada setiap kelompok preferensi fertilitas. Penelitian ini memakai data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian ini adalah wanita berusia 15-49 tahun yang pada saat dilakukan wawancara berstatus menikah atau hidup bersama dan memakai metode kontrasepsi modern. Hasil penelitian ini adalah akseptor KB modern yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 33,8%, sedangkan yang tidak ingin anak lagi ada sebanyak 62,9%. Akseptor KB modern yang memakai MKJP ada sebanyak 23,3%. Pada responden yang ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada responden dengan karakteristik tidak bekerja dan mengambil keputusannya sendiri. Sementara itu, pada responden yang tidak ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada semua responden yang masih menggunakan Non MKJP dan responden dengan karakteristik telah memiliki anak ≤ 2 dan tidak terpapar sumber informasi dari media.

---

ABSTRACTLong acting and permanent method (LAPM) is an effective method for respondents who want to have more children in more than 2 years or for respondents who don't want to have more children. However, the percentage of LAPM utiliaztion based on the 2017 IDHS is still quite low when compared to the use of Non-LAPM. This study aims to determine the effect of fertility preferences as a determinant of the use of LAPM in modern family planning acceptors and to find out the most influential factors in each fertility preference group. This study uses data from the Indonesian Demographic and Health Survey 2017. The samples of this study were women aged 15-49 years who at the time of the interview were married or living together and using modern contraception methods. The results of this study are modern family planning acceptors who want to have more children as much as 33.8%, while those who don't want more children are 62.9%. Modern family planning acceptors who use LAPM are 23.3%. In respondents who want more children, the potential for LAPM utilization is found in respondents with characteristics that do not work and make their own decisions. Meanwhile, for respondents who do not want more children, the potential for LAPM utilization is found in all respondents who still use Non LAPM and respondents with characteristics have children ≤ 2 and not exposed to sources of information from the media."

"Latar Belakang: MKJP merupakan salah satu indikator kinerja utama pada rencana strategis BKKBN dalam meningkatkan kepesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, namun demikian capaiannya masih rendah.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan MKJP pada Wanita Usia yang Tidak Menginginkan Anak Lagi di Pulau Kalimantan.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 1034 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik.Hasil: Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi di pulau Kalimantan adalah sebesar 12,9%. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan PT (p=0,01, OR=3,04), status ekonomi atas (p=0,024, OR = 1,9), dan sumber pelayanan KB (p=<0,001, OR = 3,88) dengan penggunaan MKJP. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, tempat tinggal, pengetahuan, paritas, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, pengambilan keputusan berKB dan keterpaparan informasi dengan dengan penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi. Hasil analisis multivariat didapatkan variabel yang dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah sumber pelayanan KB. WUS dengan sumber pelayanan KB sebelumnya di sektor pemerintah berpeluang 6,07 kali untuk penggunaan MKJP dibandingkan WUS dengan sumber pelayanan KB di sektor swasta/lainnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, status ekonomi, sumber pelayanan KB dan keperpaparan informasi KB (pv=<0,001 OR=6,07 95% CI 3,371 -9,886).Kesimpulan: Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Rumah sakit / klinik/ bidan swasta dalam memberikan pelayanan MKJP.

---

Background: MKJP is one of the main performance indicators in the BKKBN strategic plan in increasing family participation in family planning and reproductive health, however, the results are still low.

Purpose: The aim of this study was to analyze the determinants of the use of MKJP in Women of the Age Who Do Not Want More Children on the Island of Borneo.

Method: This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 1034 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test.

Results: The results of the analysis showed that the percentage of the use of MKJP for WUS who did not want any more children on the island of Kalimantan was 12.9%. The results of the bivariate test showed that there was a relationship between PT education (p=0.01, OR=3.04), upper economic status (p=0.024, OR = 1.9), and sources of family planning services (p=<0.001, OR = 3.88) with the use of MKJP. While there is no relationship between age, occupation, place of residence, knowledge, parity, husband's support, support from health workers, family planning decision-making and information exposure with the use of MKJP in WUS who do not want more children. The results of the multivariate analysis showed that the dominant variable related to the use of MKJP was the source of family planning services. WUS with previous sources of family planning services in the government sector had a 6.07 times chance of using MKJP compared to WUS with family planning service sources in the private/other sectors after controlling for the variables of education, economic status, sources of family planning services and exposure to family planning information (pv=<0.001 OR = 6.07 95% CI 3.371 -9.886).

Conclusion: The government needs to increase cooperation and collaboration with private hospitals/clinics/midwives in providing MKJP services"

"Kontrasepsi IUD pasca plasenta merupakan salah satu metode dalam menurunkan unmeet need KB untuk mengendalikan kejadian kehamilan tidak diinginkan serta kematian ibu dan bayi. Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, capaian penggunaan kontrasepsi pasca plasenta belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pasca plasenta pada ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2017. Dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 menggunakan design potong lintang. Populasi adalah seluruh ibu bersalin usia 15-49 tahun yang sudah kawin dan melahirkan pada bulan November 2016 sampai April 2017 serta berdomisili di wilayah Kecamatan Jatinegara sebanyak 333 orang, jumlah sampel 122 orang yang diambil secara simple random sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pedoman kuesioner, analisis bivariat dengan uji Kai kuadrat. Hasil penelitian diperoleh 36,9 responden menggunakan kontrasepsi pasca plasenta. Faktor predisposisi yang berhubungan signifikan adalah pengetahuan nilai p < 0,005, sikap nilai p < 0,005, jumlah anak nilai p 0,018. Faktor penguat yang berhubungan signifikan adalah konseling nilai p = 0,005. Saran untuk Puskesmas adalah meningkatkan upaya promosi kesehatan KB, melakukan penyuluhan dalam kegiatan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, melengkapi informasi konseling KB, membuat Klinik khusus konseling KB dan KIA.

---

Intra Uterine Device of post placenta contraceptive is one method in lowering unmeet need contraceptive to control the incidence of unwanted pregnancy and the death of the mother and the baby. In Jatinegara Subdistrict health centers the achievement of placental contraceptive has not yet reached the target and decreased from the previous year. This research aims to know the factors that relate to the use of post placental contraception on maternal maternity clinics in the region of subdistrict Jatinegara in 2017. Implemented in May June 2017 using cross sectional design.

The population was the entire birthing mothers ages 15 49 years already married and gave birth in November 2016 until April 2017 also domiciled in subdistrict Jatinegara as much as 333 people, the number of samples of 122 people taken in simple random sampling. Data collected through structured interviews with the guidelines of the questionnaire, the bivariat analysis using chi square test.

Research results gained 36.9 of respondents using contraception post placental. Predisposing factors are significant related knowledge p value 0.005, attitude p value 0.005, number of children p value 0.018. Reinforcing factor is significant related counseling p value 0.005. Advice to Clinics is improve health promotion of Family Planning, do health education in the community activities, increasing the empowerment and collaboration with the community, complete the counseling information of Family Planning, making special counseling Clinic of Family Planning and Maternal Neonatal care. "

"Kehamilan yang beresiko adalah kehamilan yang mengandung unsur 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat). Kehamilan dengan jarak kurang dari 2 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk menyebabkan komplikasi hingga kematian pada ibu atau bayi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memengaruhi perilaku penggunaan KB pada ibu pasca persalinan di Indonesia menggunakan data sekunder SDKI 2017. Desain penelitian yang digunakan adalah studi potong lintang, dengan sampel wanita usia 15-49 tahun yang menikah dan anak terakhir berusia ≤24 bulan. Hasil penelitian menunjukan 24.8% ibu tidak menggunakan KB pasca persalinan di Indonesia. Pendekataan perilaku Lawrance Green meninjau faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Dalam studi ini tidak ditemukan perbedaan antara faktor perdisposisi usia, pengetahuan, status pekerjaan, jumlah anak, pendidikan dan daerah tempat tinggal dengan penggunaan KB pasca persalinan. Sementara untuk faktor predisposisi niat reproduksi, ditemukan hubungan yang bermakna terhadap penggunaan KB pasca persalinan (PR=1.396). Untuk faktor pemungkin, dalam kasus ini kunjungan ANC, ditemukan hubungan yang signifikan terhadap penggunaan KB pasca persalinan (PR=1.789). Untuk Faktor penguat, dalam kasus ini dukungan suami, memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan KB pasca persalinan (PR=3.043).

---

Pregnancy with less than 2 years after the last birth is considered high risk and prone to complications, including the death of the mother and the baby. This study is conducted to investigate factors that affect the postpartum family planning in Indonesia based on the secondary data of IDHS 2017. This study using cross sectional method is employed to analyze married women between 15-49 years old with the last child younger than 24 months. This study shows that 24.8% of postpartum mothers in Indonesia are not using contraception. Lawrence Green behavioral approach is used to inspect predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors. This approach shows that predisposing factors such as age, knowledge, employment status, number of children, education and domicile are not correlated to the use of contraception. On the other hand, other predisposing factors: reproductive intention have a significant relation postpartum contraception usage (PR=1.396). For enabling factor, the antenatal care is found to have significant relation with postpartum contraception (PR=1.798). Significant relation is also found for reinforcing factor, in this case partner support (PR=3.043)."

"Permasalahan terkait kependudukan masih terjadi di Indonesia, salah satu diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2025 berjumlah sekitar 273,65 juta jiwa. Menurut hasil SDKI (2017) pengguna kontrasepsi terbanyak yaitu pengguna metode kontrasepsi non-MKJP yaitu kontrasepsi suntik (29%), pil (12%) dibandingkan dengan pengguna MKJP yaitu implant/AKBK (5%), IUD (5%), serta MOW (4%). Sedangkan angka putus pakai kontrasepsi yaitu mencapai 34% dan yang tertinggi merupakan pengguna pil (46%), suntik (28%), dan kondom (27%). Puskesmas Pekayon Jaya, didapatkan masih banyak pengguna KB menggunakan non-MKJP, yang didominasi oleh penggunaan suntik dengan 564 Wanita Usia Subur (WUS) dan penggunaan pil dengan 196 WUS. Untuk MKJP yakni IUD dengan 149 WUS, dan implant 49 WUS. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 akseptor KB. Uji statistic menggunakan chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,003 dan 1,176) dan aksesbilitas pelayanan KB (p value = 0,012 dan PR 1,785) dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pekayon Jaya.

---

The issue related to population persists in Indonesia, one of which is the high population growth without a corresponding increase in the quality of life. The Central Statistics Agency (BPS) estimates Indonesia's population in 2025 to be around 273.65 million people. According to the results of the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI), the most widely used contraceptive method is non-permanent methods (MKJP), specifically injectables (29%) and pills (12%), compared to permanent methods (MKJP), such as implants/IUDs (5%) and female sterilization (MOW - 4%). Meanwhile, the discontinuation rate of contraception reaches 34%, with the highest being among pill users (46%), injectables (28%), and condoms (27%). At Pekayon Jaya Community Health Center, it was found that there are still many family planning (KB) users utilizing non-permanent methods, predominantly injectables with 564 Women of Reproductive Age (WRA) and pills with 196 WRA. For the permanent methods, there are 149 WRA using IUDs and 49 WRA using implants. The general objective of this research is to understand the factors influencing acceptors in choosing Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (MKJP) in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center in Bekasi City. The research design used a cross-sectional approach. Sampling was done randomly or using simple random sampling. The total sample size in this study was 90 family planning acceptors. Statistical tests employed the chi-square test. The research results showed a relationship between knowledge (p-value = 0.003 and PR 1.176) and accessibility of family planning services (p-value = 0.012 and PR 1.785) with the usage of long-acting contraceptive methods in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center.

"