Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI pada pemilu 2019 menjadikontroversi tersendiri di tubuh Partai Gerindra. Dalam prosesnya masih ada permasalahanyang belum terselesaikan. Terlepas dari penunjukan Mulan Jameela fenomena keterlibatanselebritis di dalam dunia politik khususnya di partai politik sudah berlangsung sejak erareformasi. Kesadaran selebritis mulai berubah dari sekedar hanya sebagai penghibur politiktetapi sudah mulai ikut lebih dalam yaitu melaksanakan peran politik entah itu sebagailegislatif maupun eksekutif. Hal ini, pula yang merubah faktor-faktor terjadinya selebritisterlibat dalam partai politik. Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI tidakterlepas juga dari partai politik yang menaunginya. Polemik yang terjadi juga berimbaspada calon lainnya yang seharusnya menjadi Anggota DPR RI. Permasalahan ini yang padaakhirnya menyebabkan permasalahan di tubuh Partai Gerindra sendiri. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penunjukan Mulan Jameelasebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra dan juga bagaimana proses penunjukanMulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra tahun 2019-2024. Penelitimengambil lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa lokasi yakni DPPPartai Gerindra dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini menggunakanpenelitian pendekatan kualitatif.

---

The appointment of Mulan Jameela to become a Member of the Indonesian Parliament inthe 2019 elections has become a controversy in the Gerindra Party. In the process, thereare still unresolved problems. Apart from the appointment of Mulan Jameela, thephenomenon of celebrity involvement in politics, especially in political parties, has beengoing on since the reform era. Celebrity awareness has begun to change from just being apolitical entertainer to become deeper, namely carrying out political roles whether it is asa legislative or executive. This, too, changes the factors for celebrities to become involvedin political parties. The appointment of Mulan Jameela to become a member of theIndonesian Parliament was also inseparable from her political party. The polemic thatoccurred also had an impact on other candidates who should have become a member ofthe DPR RI. This problem ultimately is caused by the problems within the Gerindra Partyitself. This study aims to determine what factors led to the appointment of Mulan Jameelaas a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party and also how the processof appointing Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the GerindraParty in 2019-2024. The research took the research location in DKI Jakarta Province withseveral locations, namely the Gerindra Party DPP and the General Election Commission.In this study using a qualitative research approach"

"Teori Peran sosial menjelaskan bahwa setiap perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari stereotype budaya tentang gender. Perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan gendernya, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan tugas yang diberikan pada mereka oleh masyarakat. Perbedaan tugas ini mencolok di pekerjaan yang didominasi oleh perempuan, seperti pekerja kesehatan, guru playgroup dan guru Taman Kanak-Kanak, apabila disandingkan dengan pekerjaan yang didominasi laki-laki, seperti pekerja bangunan, montir atau tukang listrik. Dewasa ini, perbedaan tersebut juga dapat ditemui di komisi-komisi legislatif Indonesia. Komisi yang terkait dengan subjek kesehatan, kegiatan sosial, atau komisi-komisi dengan nuansa soft politics, tampak memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komisi-komisi yang terkait dengan urusan militer, dalam negeri, atau komisi-komisi lain dengan nuansa hard politics. Sehingga, riset mengenai perbedaan proposi gender antar komisi perlu untuk dilakukan untuk melihat dampak peran sosial kepada pembagian tugas di DPR RI. Menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur, riset ini menemukan bahwa peran sosial tidak mempengaruhi institusi legislatif secara system, tetapi lebih berakar pada pengaruh budaya yang membuat perempuan sulit untuk ikut terlibat dalam institusi legislatif. Walaupun masalah ini terus coba untuk diselesaikan oleh pemerintah, perempuan masih mengalami berbagai halangan untuk bergabung dalam institusi legislatif, karena mereka harus memiliki kemauan, kemampuan finansial, dan izin dari keluarga. Halangan-halangan ini tidak terjadi pada laki-laki karena peran laki-laki dalam keluarga masih diharapkan untuk menjadi pencari uang, memimpin, dan tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran sosial sebagai pengurus keluarga. Sehingga, peran sosial masih mempengaruhi perempuan untuk tergabung dalam institusi legislatif yang akhirnya membuat jumlah perempuan secara supply lebih sedikit dan tugas komisi yang mereka pilih juga masih dipengaruhi oleh peran sosial sebagai perempuan dalam keluarga.

---

Social role suggests that almost all behavioral differences between male and females are the result from cultural stereotypes about gender. For women is expected to behave differently, task assigned to them in working space is also different. This differentiation in task assigned is stark in women dominated jobs, such as healthcare assistant, preschool and kindergarten teacher, compared to men dominated jobs, such as construction worker, mechanics and electrician. It has recently observed that the extension of gender- dominated jobfield might have extension to legislatif commission in Indonesia. Commission that deals with health issue, social work, and anything related to soft politics are high in women’s involevement, but not in commission that related to military, internal affairs, or anything that relates to hard politics. Thus, a study regarding the disproportional gender ratio between certain commission is required to examine the impact of social role to the job division among women in Indonesian legislatif. Using data gathered from interview and literature review, this research concludes that the social role does not affect the legislatif institutions by system, but it rather stems from cultural perspectives that stem from lack supply of women-gendered legislatif member. Although this problem is constantly being addressed by the government, women are still under various hindrace from joining the legislatif as they are limited by willingness, financial capability and approval from the family. These hindrances are virtually nonexistent to male, as they are expected to lead and get involved in the government as breadwinner, while women are still expected to take caretaking role of the family. Therefore, although the women are not systematically oppressed, the social role is still affecting their involvement in the legislatif process as they are naturally few in number by supply and has internal willingness to take task that is close to their social role as a woman in the family."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia kerap kali masih menemui berbagai hambatan jika dikaji dalam beberapa aspek. Untuk itu, tulisan ini akan membahas bagaimana perempuan yang duduk di ranah legislatif mengkonstruksikan dirinya dan menjalankan peran politisnya secara konkret. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, studi akan berfokus mengenai bagaimana peran legislator perempuan dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dianggap mewakili suara dan kegelisahan perempuan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana konstruksi peran perempuan di lembaga legislatif Indonesia melalui teori konstruksi sosial realitas milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Melalui teori konstruksi sosial realitas, tulisan ini akan membahas konstruksi peran perempuan melalui tiga dimensi yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di parlemen nyata adanya. Kesenjangan tersebut menghalangi peran perempuan untuk memaksimalkan peran politisnya. Akibatnya, perempuan harus bekerja dan berusaha lebih keras untuk membuktikan kualitas dirinya.

---

The role of women in the political field in Indonesia still encounters various obstacles when examined in several aspects. For this reason, this paper discussed how women who has a role as a legislator built their social construct and carry out their political roles in a concrete way. To make this research more focused, the study will elaborate the role of women legislators in Submission of legislation draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which is considered to represent concerns of most women in Indonesia. This paper used a fenomenology research strategy with a constructivist paradigm. Moreover, the purpose of this study is to provide a perspective of how the construction of the role of women in Indonesian legislature through the theory of social construction of reality belonging to Peter L. Berger and Thomas Luckmann. Through the theory of social construction of reality, this paper will dissect the construction of women's roles through three dimensions, namely externalization, objectivation and internalization. The results of this study indicate that the gap between men and women in parliament is real. This gap holds back the role of women to maximize their political role. As a result, women have to work and try harder to prove themselves."

"Kemerdekaan Republik lndonesia yang teiah diraih semenjak 1945 masJh menempuh jalan panjang unhlk membawa masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan sosial sebagai cita-cita nasionalnya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, Perkembangan dan kemajuan ekonomi, politik dan budaya belum benar-benar rnendekati kata baik, dan bahkan dalam hal-hal tertentu, menunjukkan kemunduran dari era-era pemerintahan sebelwnnya. Sebagai partai bam GERINDRA telah memperoleh 4,6% perwakiian dan lolos batas minimal parliamentary threshold. Ini merupakan kebanggaan bagi GERINDRA sebagai keberhasilan melaksanakan strategi komunikasi politik kontemporer (meskipun sebagian pimpinan puncak Partai GERINDRA menganggap 4,6% terlatu rendah). GERINDRA dalam melakukan pemasaran politik di dukung dengan 3 institusi yaitu: (l) Bumas GERINDRA; (2) GERINDRA Media Centre (GMC); dan (3) Konsultan Komunikasi. Ketiganya berkolaborasi sinergis demi terciptanya strategi komunikasi politik yang tepat dan efekrif gWia meraih voters sebanyak-banyaknya. Secara ilmiah peneJitlan ini bertolak berdasar paradigma subjektivisme. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif yang ditulis dalam bentuk sebuah narasi pada bagian analisis informan. Penelitian ini menggaii data empirik melalui indepth interview dengan mekanisme probing. Teknik pemilihan informan adalah purposive judgement artinya peneliti memilih sendiri informannya yang dir.asa memiliki pengetahuan yang menarik dan memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini akan pula mengungkap di antaranya fungsi kehumasan Partai GERINDRA, fungsi konsultan politik GERINDRA. Strategi kampanye Partai GERINDRA, pencitraan Prabowo Soebianto. pengcmasan pesan-peSan politik GERlNDRA. Peran Gerindra Media Centre (GMC) dalam berkampanye politik melasanakan media relations dan community relations, disertai upaya pengemasan isu-isu politik Partai GERINDRA. Penelitian ini menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana upaya marketing politik yang dilakukan GERINDRA mampu memenangkan kursi di DPR Rl 4,6%. Dalam penelitian ini ditelaah lebih jauh lagi upaya-upaya teknik pemasaran politik, political advertising dan political public relations. Secara implisit tesis ini mengandung hipotesa: makin efektif melaksanakan political marketing makln banyak meraih suara Hipotesa ini tidak terbukti, karena asumsi citer/s paribus (terutama profesionalisme KPU) tidak teJPenuhi dan muneulnya fenomena "black swan" ini tidak terbayangkan.

---

The Independence of the Republic of Indonesia that was proclaimed in 1945, still had a long way to go for bringing the Indonesian people to the goal of realizing social justice, as contained in the 1945 Constitution. The achievements thus far attained in the economic, political, and cultural fields have not yet approached the stipulated. goal, and in certain aspects, had become worse that in the previous government. As anew party, GERJNDRA has gained 4.6 percent of the par1iamentary seats and had passed the parliamentary threshold requirement. This is indeed a grand achjevement for GERINDRA that has been made possible by conducting a contemporary political communications strategy (in spite of some of the top leaders of the GERINDRA Party thinking that 4,6 percent is too low).

In conducting of political marketing, the GERINDRA Party is supported by 3 institutions, namely (1} the Public Relations of GERINDRA; (2) the media Centre of GERINDRA; and (3) the Communication Consultant. AU three institutions have in synergy collaborated for attaining the right and effective poUtical communication sttategy that is directed at attracting the largest number of voters.

Scientifically, this study is based on the subjectivism paradigm. The approach of this study is qualitative and descriptive, that is written in the fonn of a narration in the infonnant analysis section. This study collects empirical data from ln depth interviews with a probing mechanism. The infunnant selection technique is purpose judgment,in the sense that the researcher himself selects his informant, who is believed to have an attractive information and has the knowledge that is related to the study.

This study will also reveal the pubtic relations function, and the political consultant function of the GERINDRA Party, The campaign strategy of the GERINDRA Party covers the imaging of Prabowo Subianto and packaging of political messages of GERINDRA. In the political campaign, the role of the Gerindra Media Centre (GMC) is to conduct media relations and community relations, and to package political issues brought to the surface by the GERlNDRA Party.

This study provides the answer to the question on how the polltical marketing ofGERJNDRA has been able to win 4.6 percent of the DPR~RI seats. This study first looks at the technical means in political marketing, political advertising, and in conducting political public relations.

This thesis implicitly contains the hypothesis that: the more effective the political marketing efforts, the greater number of votes is obtained. This hypothesis has not been proven because the assumption on the ceteris paribus {mainly professionalism of the KPU/General Election Commission) is not met and the appearance of the "'black swan" was not taken into account."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Pembentukan undang-undang selama ini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, dan tidak efektif. Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang periode selanjutnya dimulai dari awal. Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai solusinya. Penelitian ini menganalisis mengenai konsep carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; implementasi dan kendala dalam penerapan mekanisme carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024; serta konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang baik. Hasil penelitian tersebut bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terjadi dalam hal sudah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR RI sebelumnya, dengan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD dapat dimasukan ke dalam Prolegnas periode masa keanggotaan DPR RI selanjutnya. Carry over sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 merupakan padanan kata untuk RUU luncuran atau luncuran pembahasan yang dikenal dalam penyusunan Prolegnas tahunan, yang terjadi antar tahun dalam periode masa keanggotaan DPR yang sama. Implementasi carry over dalam pembentukan undang-undang dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024, pada umumnya sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya, yang membedakan adalah RUU yang dibentuk pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024 tidak melewati tahap penyusunan lagi karena dianggap sudah dijalankan pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019. Kendala dalam penerapan carry over adalah belum tersedianya peraturan pelaksana, konsep carry over multitafsir, dan politik hukum terkait pembentukan undang-undang yang dinamis. Konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang baik adalah carry over dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan perundang-udangan yang bertujuan untuk pemenuhan cita hukum. Saran dari penelitian ini hendaknya mekanisme carry over dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat disosialisasikan dengan lebih masif lagi dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mekanisme carry over serta mekanisme carry over dilaksankan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang baik, yang sesuai dengan cita hukum bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

---

The law-making process so far has been periodic, does not reflect sustainable planning, and is not effective. This is illustrated by the end of the current period of The Indonesia House of Representatives, so the law-making process is also ending, so that the law-making process for the next period starts from beginning. Carry over of the law-making process according to Article 71A Act No. 15 of 2019 is present as a solution. This study analyzes the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 and prior to the enactment of Act Number 15 of 2019; implementation and constraints on carry over mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of 2019 of The Indonesia House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024; and carry-over concept on the law-making process that are in accordance well-law making process. The results of this study show that the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 occurred in the event that the Inventory List of Problems has been discussed during the previous of The Indonesia House of Representatives period, with the agreement of the The Indonesia House of Representatives, President, and/or The House of Regional Representatives, that it can be included in the Prolegnas of the next period of The Indonesia House of Representatives. The carry-over concept on the law-making process of prior to the enactment of Act Number 15 of 2019, is the equivalent of the launch bill or launch discussion which is known in the preparation of the annual Prolegnas, which occurs between years within the same period of The Indonesia House of Representative. The implementation on carry over mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of 2019 of The Indonesia House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024 is generally the same as the formation of laws in general, what distinguishes is the bill that was making during of The Indonesia House of Representative period 2019-2024, does not pass the drafting stage again because it is considered to have been implemented during period 2014-2019. Constraints in implementing carry-over include the unavailability of implementing regulations, the concept of carry-over with multiple interpretations, and legal politics related to dynamic of law-making process. Carry-over concept on the law-making process that are in accordance well-law making process are carry over in the law-making process in accordance with the principles of good statutory formation and legal politics in the law-making process that aim to fulfill legal ideals. The suggestion from this research are that the carry-over mechanism of the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 can be more massively socialized; a Government Regulation has been established to regulate further provisions on the carry over mechanism; and the carry-over mechanism is carried out by taking into the principles of good statutory formation and legal politics in the law-making process which are in accordance with the ideals of national law as reflected in Pancasila."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Tesis ini membicarakan mengenai operasi kekuasaan melalui symbol-symbol oleh kelompok yang dianggap berada pada posisi pemegang kekuasaan yaitu para politisi parlemen, anggota DPR RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, melalui wawancara mendalam dengan open ended question, observasi partisipatif dan pengumpulan data sekunder lainnya.Hasil penelitian menyatakan bahwa anggota DPR secara aktif memproduksi srrnbol-simbol estetika mereka sebagai anggota DPR yang terhormat itu melalui atribut-atribut simbolik penanda status anggota DPR didukung design setting fisik yang berimplikasi pada tindakan kultural yang memperbesar pembedaan sosial antara dua kategorisasi besar, ariggota DPR dan bukan anggota DPR. Pembedaan dipertontonkan secara terbuka. Pembedaan juga disampaikan melalui tutur kata dan dominasi wacana dari penutur yang memiliki otoritas berdasar statusnya sebagai anggota DPR. Dominasi tersebut sedemikian halus sehingga mendapat penerimaan, bahkan diinternalisasi dan direproduksi oleh mereka yang disubordinasi. Dominasi ini bekerja melalui modus kekerasan simbolik yang halus dan nyaris talc kasat mata, bertujuan untuk memantapkan posisi dan standar estetika anggota DPR, sekaligus menyatakan pembedaannya dengan masyarakat pada umumnya.Simbol secara aktif diproduksi untuk mewakilkan kenyataan penguasaan modal-modal. Di sini pembahasan simbol didekati melalui pendekatan isu kekuasaan. Melalui pendekatan kekuasaan, sistem simbol tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi, melainkan lebih jauh dari itu simbol juga berperan sangat panting sebagai instrumen dominasi guna menyatakan suatu kekuasaan.Simbol (termasuk juga Bahasa) bukanlah suatu alat pemahaman subjek terhadap gagasan maupun realitas saja. Melainkan suatu instrumen yang digunakan para subjek untuk menyatakan relasi kekuasaannya dengan subjek lainnya di dalam lingkungan struktur. Sebagai instrumen is merupakan alat bantu untuk menunjukkan pembedaan sosial dan sekaligus membangun ketidaksetaraan posisi antar subjek.Simbol-simbol dengan demikian mengalami pembobotan menjadi suatu modal yang diperlukan dalam membangun daya tawar dalam menentukan posisi setiap subjek di dalam ranah. Simbol-simbol itu terklasifikasi secara sederhana dalam modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, serta modal simbolik. Setiap modal mengalami pertumbuhan, konversi, dan akumulasi.Kemampuan setiap subjek melakukan pertumbuhan, konversi, dan akumulasi modal-modal tersebut, menentukan posisi setiap subjek tersebut di dalam suatu medan pertarungan daya-daya simbolik. Medan daya-daya tersebut adalah medan daya yang tidak pernah tetap dan diam, melainkan terus-menerus bergerak dinamik. Setiap subjek berusaha untuk struggle dalam mempertahankan dirinya serta memantapkan posisinya dalam medan daya yang terns bergerak tersebut.Ini seperti metode menjelaskan bagaimana pola suatu struktur terbentuk dan bekerja membangun ketidaksetaraan dengan cara-cara yang sangat kultural. Kontestasi, konflik, dan ketidaksetaraan adalah karakter dad struktur yang terbentuk. Bukan suatu kemapanan, melainkan suatu struktur yang senantiasa longgar dan terns bergerak.

---

This thesis is about power operation through symbols of groups recognized holding power, i.e., parliament members. This is explorative research undergoing deeper interviews with open ended question, participative observation and other secondary data.The result of the research states that members of parliament actively reproduce their own esthetic symbols as parliament members through symbolic attributes marking status as parliament member. This design carries cultural measures enhancing social distinction between two main categories: member or not member. This social distinction is openly exhibited. This social distinction is also submitted through language and domination of discourse. Domination is softly working that accepted, internalized and reproduced by subordinates. Domination is working through modes of soft symbolic violence and is almost not visible. The purpose of domination is to strengthen position and esthetic standard as parliament member, all together states their distinct from ordinary people.Symbols actively reproduce to represent domination of capitals. Here, discussion of symbols is approached by issues of power point of view. Trough power approach, the system of symbols does not have function as knowledge and communication instruments, but symbols also have roles as instruments of domination stating a power.Symbols (including language) is not only a means of understanding of ideas and realities. Symbols is also a means manipulated by subjects to declare the relation of power to other subjects.Therefore, symbols is to be capital needed to build bargaining position that ensure position of the subjects, Symbols is simply clarified in economic, social, and cultural, as well as symbolic capitals. Each is growing, conversing and accumulating.The subject's capability to grow, converse and accumulates those capitals decides position of the subject in the battle field of the force of symbols. The field is not static, instead of move and dynamic. Subjects attempt to struggle to maintain and to strengthen their own position in the moving field.This is a method of explanation of how the pattern of a structure built and how to build distinction with the cultural modes. Constellation, conflicts, distinctions are character of the structure. They are not established, instead of Ioosing and keep moving."

"Di era Reformasi, aspek kepemimpinan elit yang oligarkis dan sentralisasi struktur organisasi partai merupakan dua hal yang turut memicu persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai dengan corak personalistik di Indonesia tidak lepas dari persoalan tersebut, konflik dialami oleh PDIP, Nasdem, Hanura, juga Demokrat. Akan tetapi fenomena menarik ditunjukkan oleh Gerindra. Sebagai partai yang juga personalistik, sejak berdiri hingga saat ini ia dapat mempertahankan soliditasnya. Tulisan ini akan menjadi sebuah kebaruan dalam usaha mengeksplorasi dan menganalisa mengapa Partai Gerindra sebagai partai yang personalistik dengan dominasi kekuatan oligarki dapat menjaga soliditas. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori soliditas Mahendra Singh dan Myron Weiner juga teori hukum besi oligarki Robert Michels. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa beragam faktor seperti aspek-aspek ideologi, kaderisasi dan rekrutmen serta peran pemimpin menjadi parameter untuk menunjukkan sumber fenomena personalisasi dan oligarki di Gerindra. Aspek-aspek tersebut kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya mekanisme oligarki hukum besi yang diterapkan di internal sehingga semakin mengokohkan penciptaan kepatuhan buta. Kepatuhan buta inilah yang kemudian memberikan dampak berupa terbentuknya soliditas di Partai Gerindra.

---

In the Reformation era, aspects of oligarchic elite leadership and the centralization of the party's organizational structure were two things that contributed to the problem of internal conflict and party divisions. Parties with a personalistic style in Indonesia cannot be separated from this problem, the conflicts experienced by PDIP, Nasdem, Hanura, as well as Democrats. However, an interesting phenomenon was demonstrated by Gerindra. As a party that is also personalistic, since its founding until now it has been able to maintain its solidity. This paper will be a novelty in the effort to explore and analyze why the Gerindra Party as a personalistic party dominated by oligarchy can maintain solidity. This study uses qualitative research with the solidity theory approach of Mahendra Singh and Myron Weiner as well as Robert Michels' iron law theory of oligarchs. To obtain data, the author conducted in-depth interviews with a number of Gerindra Party DPP officials, as well as collected documents from the media, previous research, and party internal documents. The findings of this study indicate that various factors such as ideological aspects, regeneration and recruitment as well as the role of the leader are parameters for indicating the source of the phenomenon of personalization and oligarchy in Gerindra. These aspects were further strengthened by the existence of an iron law oligarchic mechanism that was implemented internally so that it further strengthened the creation of blind obedience. This blind obedience then has an impact in the form of solidity in the Gerindra Party."