Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa mengenai proses pembiayaan politik caleg perempuan pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka pembiayaan politik dari van Biezen, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan konsep pembiayaan politik berbasis gender, personal vote, dan patronase. Pembiayaan politik yang tinggi di Indonesia diakibatkan perubahan sistem proposional dari tertutup (Orde Baru) menjadi terbuka (Reformasi) dan celah dalam aturan pembiayaan politik. Tingginya pembiayaan politik menyebabkan caleg perempuan terpilih banyak berasal dari kekerabatan politik. Temuan dari penelitian ini bahwa proses pembiayaan caleg perempuan dari kalangan elit dan petahana tidak menunjukan masalah. Pemasukan dana kampanye berasal dari diri sendiri. Sedangkan pengeluaran terbesar diperuntukan untuk kunjungan ke dapil dan APK. Tidak adanya pencatatan sesuai realitas di lapangan menunjukan celah dalam regulasi pembiayaan tidak hanya dalam aspek transparansi, tetapi juga dalam aspek regulasi pemasukan dan pengeluaran serta ketersediaan dana publik. Penerapan kuota gender di Indonesia yang mendorong pencalonan kandidat perempuan dengan modalitas tinggi menunjukan bahwa perlu adanya tindakan afirmasi dalam pembiayaan politik. Hal ini dikarenakan penggunaan kuota gender tidak mendorong perubahan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial dan ekonomi. 

---

This study analyzes the political financing process of female candidates in the 2019 elections. This study uses qualitative research methods by collecting data through interviews and literature studies. This study uses the political financing framework of van Biezen, as the main theory, and is complemented by the concepts of gender-based political finance, personal votes, and patronage. High political finance in Indonesia is due to a change in the proportional electoral system from closed (New Order) to open (Reformasi) and loopholes in political financing rules. The high level of political funding causes many of the elected female candidates to come from political kinship. The findings of this study that the process of financing female candidates from the elite and incumbent did not show a problem. Income from campaign funds comes from oneself. While the largest expenditure is intended for visits to electoral districts and APKs. The absence of records according to field reality shows gaps in financing regulations not only in the aspect of transparency, but also in terms of regulation of revenue and expenditure as well as the availability of public funds. The implementation of a gender quota in Indonesia that encourages the nomination of women candidates with high modality shows that there is a need for affirmations of gender-based political financing. This is because the use of gender quotas does not encourage changes in gender inequality in social and economic structures."

"Tugas karya akhir ini meneliti strategi pemenangan dan hambatan calon anggota legislatif perempuan DPR-RI Ina Elizabeth Kobak pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep strategi dari Henneberg dan Chen (2008) dan analisisnya dilengkapi dengan konsep patriarkisme dan teori kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode sampling purposive dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan, yakni pengaruh kepala suku, door to door, dan pendekatan publik. Pengambilan keputusan yang berpusat pada kepala suku dalam musyawarah masyarakat adat Papua menjadi kunci kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Hambatan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan berasal dari hambatan adat, teknis, dan politis.

---

This final paper examines the winning strategies and obstacles for women legislative candidates for DPR-RI Ina Elizabeth Kobak in the 2019 Election in Papua Province. This study uses a strategic conceptual framework from Henneberg and Chen (2008) and the analysis is complemented by the concept of patriarchism and theory of power. This study used a qualitative method with purposive sampling method for collecting data. The findings show that there are three main strategies in winning the candidates for women legislative members, namely the influence of tribal leaders, door to door, and public approaches. Decision-making that focuses on tribal leaders in the deliberations of indigenous Papuans is the key for winning women legislative candidates. The obstacles experienced by women legislative candidates come from customs, technical and political obstacles."

"Skripsi ini mengelaborasi strategi political marketing yang menekankan branding personal dari Betti Shadiq Pasadigoe dalam pemenangannya pada pileg 2014. Betti melakukan branding personal sebagai bagian dari dinasti politik Pasadigoe dan putri asli daerah Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa terpilihnya Betti disebabkan oleh faktor jaringan keluarganya. Betti melakukan branding personal dengan memanfaatkan nama keluarganya yang identik dengan dinasti politik dari Bupati Tanah Datar selama dua periode, yaitu Muhammad Shadiq Pasadigoe. Selain itu, Betti berhasil melakukan branding personal bahwa ia menjadi satu-satunya perwakilan yang asli daerah Tanah Datar. Dua hal tersebut dimaksimalkan Betti untuk mengantarkannya menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2014.

---

This thesis elaborates political marketing strategy that emphasizes personal branding from Betti Shadiq Pasadigoe in her victory in the 2014 legislative election. Betti did personal branding as part of the political dynasty of Pasadigoe and Putri Daerah of Tanah Datar. This study uses qualitative research methods based on primary and secondary data. The research findings show that Bettis electability was caused by her family networks. Bettis personal branding was carried out by utilizing her familys name which was identical with political dynasty from the two period figure in Regent of Tanah Datar, Muhammad Shadiq Pasadigoe. In addition, Betti succeeded in carrying out her personal branding that she only representative from Tanah Datar area. These two things were maximized by Betti do deliver herself to become a member of the House of Representatives of Republic of Indonesia in 2014 elections."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tingginya posisi perempuan Minang darin aspek sosial dan budaya tidak berbanding lurus dengan kedudukan dalam politik, yang terlihat dari masih sedikitnya perempuan yang memiliki powsisi menentukan dalam politik dan pemerintahan. Juga tercermin dari jumlah keterwakilan di DPRD yang masih jauh dari kuota 30 yang dinyatakan dalam undang-undang.Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana perempuan caleg yang ada di Sumatera Barat menggunakan modal sosial yang sudah ada, untuk mendapatkan posisi politik di DPRD. Penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang perempuan caleg yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Sumatera Barat dalam Pemilu 2014. Teori utama yang digunakan adalah teori modal sosial Putnam, didukung oleh teori dari ahli lain seperti Uphoff, Grootaert, Coleman dan Lawang.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, dimana data-data didapatkan dari wawancara terhadap tiga perempuan caleg yang menang, kepada anggota jaringan yang dimiliki oleh perempuan caleg yang berasal dari organisai sosial dan tokoh adat dan kepada pengurus partai Golkar dan Nasdem yang merupakan partai yang mencalonkan perempuan caleg.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan caleg yang menang dalam Pemilu 2014 untuk DPRD SUmatera Barat, memiliki modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan. Pola jaringan merupakan personal berbentuk duaan ganda berlapis. Norma sebagai modal sosial dikaitkan dengan peran Ninik Mamak dan bundokanduang dalam mendukung keterpilihan perempuan caleg. Kepercayaan dari anggota jaringan dan norma yang berlaku di masyarakat terhadap posisi perempuan di Minangkabau adalah modal sosial kognitif.Temuan penelitian adalah bahwa dengan cara-cara yang tepat, seperti pendekatan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, kampanye door to door maka modal sosial dapat memengaruhi kemenangan caleg perempuan di Sumatera Barat. Filosofi penggunaan modal sosial oleh perempuan caleg di Minangkabau adalah cancang aia ndak kaputuih, yang artinya bahwa hubungan yang terbangun dari kedekatan karena satu kaum, satu alumni organisasi dan satu kampung 3H: sadarah, sabagarah, sadaerah diibaratkan seperti mencincang air, yang tak akan pernah putus.

---

ABSTRACTThe background behind this dissertation is the unique culture of the Minangkabau people in West Sumatera. Viewed from a social and cultural aspect, women 39;s high social standing in the Minangkabau Society is incongruent to their position in politics, as women only hold a smal number of seats in the government. The number of female representatives in the Regional People 39;s Representatives Council DPRD is also far from the thirty percent quota that is written in the law.The main focus of this study is how women, as representatives in council, are able to gain gain their seats using pre-existing social capital. This study is centered around three female candidates that has managed to secure the seats in council.The main theory used in this study is Putnam 39;s social capital theory, and it is supported by theories from experts such Uphoff, Grootaert, Coleman and Lawang. This research uses qualitative method and executes it through interviews with three femal candidates who come from social organization, traditional leaders, and party officials from Golkar and Nasdem the parties which nominated these women .The principal findings of this study reveal that femal candidates who secured their seats in the 2014 regional election have one common similarity-all of these women have social capital consisting of network, norms, and trust. The network a person has is personal in nature and considered double-layared. a person 39;s belief and the norms a person upholds, if consistent with those of society 39;s, is considered as cognitive social capital.the theoretical implication of this study shows that, using the correct methods, such as personally approaching traditional leaders adn doing door to door campaign, could increase a person 39;s social capital. social capital can influence the victory of women candidates in West Sumatera. The philosophy behind the use of social capital is cancang aia dak kaputuih, which means mincing water that will never break "

"Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor yang menggunakan konektivitas kampanye dengan pola komunikasi top down dan bottom up kepada konsstituen dan masyarakat di dapilnya masing-masing, serta strategi komunikasi politik yang digunakan meliputi : program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi. Penelitian ini mengadaptasi teori komunikasi politik Pippa Norris (2001), dengan kerangka penjelasan dari Stromback dan Kiousis (2012) dan Robinson (2011) untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konektivitas kampanye yag dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Bogor dengan pola komunikasi top down dan bottom up mengarah pada sustainable role yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Serta strategi komunikasi politik yang digunakan dan dirumuskan Partai Golkar di Kabupaten Bogor yang meliputi program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi diwujudkan dengan melakukan pranata kelembagaan untuk menyukseskan konsolidasi dan penguatan sistem struktural Partai Golkar dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu legisltaif 2019 di Kabupaten Bogor.

---

This study analyzes the political communication strategy of the DPD Golkar Party in Bogor Regency in the 2019 Legislative Election in Bogor Regency which uses campaign connectivity with top down and bottom up communication patterns to constituents and the people in their respective electoral districts, as well as the political communication strategies used include: party programs , communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions. This research adapts Pippa Norris' political communication theory (2001), with the explanatory framework from Stromback and Kiousis (2012) and Robinson (2011) to analyze the political communication strategy carried out by the Golkar Party DPD Bogor Regency in the 2019 legislative elections in Bogor Regency. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews supplemented by secondary data. The findings in this study show that the campaign connectivity carried out by the Golkar Party in Bogor Regency with top-down and bottom-up communication patterns leads to a sustainable role that places more emphasis on the long-term sustainability of party political communication. As well as the political communication strategy used and formulated by the Golkar Party in Bogor Regency which includes party programs, communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions realized by carrying out institutional institutions to succeed in consolidating and strengthening the structural system Golkar Party and formed the Election Winning Board to increase the party's vote acquisition in the 2019 legislative elections in Bogor Regency."

"Riset ini berangkat dari fakta mendominasinya kekerabatan politik dalam representasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di setiap periode, termasuk anggota perempuan. Representasi anggota perempuan terpilih pada Pemilu 2019 mencapai 30 persen, akan tetapi mayoritas merupakan keluarga penguasa ataupun pimpinan partai politik. Di tengah mendominasinya anggota parlemen dari lingkaran keluarga politik, terdapat dua anggota perempuan yang terpilih, meskipun tanpa dukungan kekerabatan politik dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis dua anggota perempuan DPRD berlatarbelakang non-kekerabatan politik dalam memanfaatkan modal sosial dan politik yang mereka miliki untuk memenangkan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, mengenai analisis jaringan, norma dan kepercayaan terkait kepemilikan modal sosial. Temuan studi menunjukkan bahwa kandidat perempuan terpilih meskipun tanpa latar belakang kekerabatan politik memanfaatkan pendekatan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan memanfaatkan jaringan keluarga besar yang mampu mendorong keterpilihan mereka. Meskipun baru terlibat dalam pemilihan legislatif tetapi kedua kandidat mampu membangun koneksi dengan tokoh politik untuk memudahkan pencalonan. Kemampuan kandidat memanfaatkan identitas religius baik melalui kedekatan dengan kelompok sosial berlatar belakang agama Islam serta kendaraan partai politik turut berperan dalam keterpilihan. Selain penempatan nomor urut pada surat suara, modal ekonomi juga tidak memberi pengaruh signifikan dalam keterpilihan kedua kandidat tersebut.

---

This research has based on the fact in the domination of kinship politics in the member’s representation of of kinship politics in the member’s representation of Regional People‘s Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province in each period, including women members. The elected women member’s representation in the Pileg (Legislative Election) of 2019 reached 30 percent, however, the majority were the ruling family or leader of the political party. In the dominating of parliament members from the political family, there were two elected women members even without the support of kinship politics and the first time following the election. This research analyzed two women member's non-kinship-based politics of DPRD in utilizing their social and political capital to win the  Pemilu of 2019. The used research method is qualitative with the case study. This research uses Robert D. Putnam’s social capital theory about the analysis of networks, norms, and beliefs related to social capital possession. The study findings show that the elected women candidates even without political kinship background, utilized silaturahmi (hospitable relationship) approach to the community leaders, religious leaders, and utilizing big family networks that can encourage their electedness. Even just involved in the legislative election, but both candidates can build connections with political figures to ease the candidacy. The candidate’s ability to utilize religious identity through the proximity with Islam-based social community and political party motor has also a role in the electedness. Besides the placement of ballot number in ballot paper, economical capital has not also given significant effects on the electedness of both candidates."