Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM."

"Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan hukum yang mengatur terkait pandemi Covid-19 diantaranya ialah penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya dua kebijakan tersebut direspon dengan melakukan langkah efisiensi bagi perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dasar penyimpangan perjanjian kerja dan sebagai salah satu alasan efisiensi perusahaan dalam menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jenis metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yakni melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dimana data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan sebagai alasan penyimpangan perjanjian kerja tetapi lebih ditekankan pada renegosiasi ulang terhadap perjanjian kerja yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 berakhir pada musyawarah dan mufakat dalam hal ini pemberi kerja tetap diwajibkan untuk mengadakan dialog kepada Pekerja dengan menggunakan lembaga kerjasama bipatrit. Pihak pemberi kerja tetap harus memperhatikan hak-hak normative pekerja dalam melakukan kegiatan efisiensi perusahaan.

---

The government has issued several legal policies that regulate the Covid-19 pandemic, including the designation of the Covid-19 pandemic as a non-natural national disaster and Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Responding to these two policies by taking efficiency measures for oil and gas companies in Indonesia, this study aims to find out whether the Covid-19 pandemic can be used as a basis for deviations from work agreements and as one of the reasons for company efficiency in avoiding Termination of Employment (PHK). The type of method used in writing this thesis is a normative legal research method using secondary data sources, namely through statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The data collection technique at this writing uses library research where the data is then analyzed qualitatively. The results of this study conclude that are not a reason for deviations from work agreements but more emphasis on renegotiating work agreements affected by the end of the Covid-19 pandemic in deliberation and consensus, in this case the employer is still required to hold a dialogue with workers using a bipartite cooperation institution. The employer must still pay attention to the normative rights of workers in carrying out company efficiency activities."

"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas cabotage yang melarang kapal asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan cabotage pada pelayaran di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain, kebijakan cabotage yang diterapkan pemerintah dalam pelayaran minyak dan gas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, industri perkapalan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya kebijakan cabotage terhadap industri pelayaran minyak dan gas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode input-output untuk melihat pengaruh dalam perekonomian apabila kebijakan Cabotage diterapkan sepenuhnya, serta analisis dilengkapi wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan yang terkait.

---

As the largest maritime country in the world, maritime transport plays an important role in enhancing the connectivity between the island and also the value-added economy of Indonesia. In domestic sea freight transportation, Indonesia only control the proportion of 55.5 percent, while foreign companies transporting the remaining 45.5 percent. In accordance with Presidential Instruction in 2005, the government implemented cabotage principle that prohibits foreign vessels to carry out activities in Indonesian waters. The cabotage shipping policy in Indonesia has been going well, except a policy of cabotage in the oil and gas shipment are not completely worked well. Therefore, the Indonesian shipping industry has lagged far behind from other countries. The purpose of this study is to look at the impact of the cabotage policy against oil and gas shipping industry in Indonesia. Analysis were performed using the input-output method to see the effect in the economy if the cabotage policy is fully implemented, as well as in depth interviews with some of the relevant stakeholders."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Sejak tahun 1988 sampai dengan 1994, Pemerintah telah mengeluarkan empat kebijakan insentif disektor hulu industri minyak dan gas bumi, yang dinamakan Kebijakan Paket Insentif Perminyakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan insentif tersebut adalah untuk mendorong investor/kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KBH) meningkatkan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi industri minyak dan gas bumi dimasa yang akan datang menuntut perlunya diadakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan insentif tersebut sebagai dasar penyempurnaan atau penyesuaian/dikeluarkan kebijakan insentif baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini dengan melakukan analisis mengenai formulasi, implementasi dan implikasi dari kebijakan-kebijakan insentif tersebut serta perlu/tidaknya dikeluarkan kebijakan insentif baru dan bagaimanakah kebijakan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor KBH. Data untuk penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa pejabat yang berkompeten, menyebarkan kuesioner kepada beberapa kontraktor KBH yang beroperasi di Indonesia serta dari publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dari hasil penelitian terungkap antara lain perkembangan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi kontraktor KBH setelah dikeluarkannya Kebijakan Paket Insentif Perminyakan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan disamping adanya beberapa kelemahan pada kebijakan insentif, juga diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor diluar kebijakan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dorongan/kebutuhan untuk dikeluarkannya kebijakan insentif yang baru sebagai penyempurnaan/peningkatan dari kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : melibatkan kelompok sasaran kebijakan (kontraktor KBH) dalam proses formulasi kebijakan insentif, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kebijakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif baru yang lebih menarik bagi kontraktor KBH, yaitu yang dapat meningkatkan "return" investasi yang ditanamkan dan dapat meringankan beban kontraktor KBH dalam tahap eksplorasi (risk sharing) terutama untuk daerah frontier, laut dalam dan Kawasan Timur Indonesia."

"Pendahuluan Industri hulu minyak dan gas bumi adalah industri yang esensial dimana proses aktivitas di industri ini tidak dapat berhenti. Langkah-langkah pengaturan tanpa mengurangi target produksi dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di tempat kerja sudah dilakukan, namun kasus Covid-19 pada pekerja terus bertambah. Objektif Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Covid-19 bergejala pada pekerja industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Metode Studi cross sectional dengan pengumpulan data sekunder dari hasil pencatatan di tempat kerja. Data dari responden yang berhasil menyelesaikan prosedur penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap sejumlah 616 termasuk didalamnya adalah data demografi pekerja, area kerja, paparan Covid-19, jenis pemeriksaan dan upaya pencegahan. Uji statistik yang digunakan dalam analisis univariat dan multivariat adalah uji regresi logistik. Uji statistik yang digunakan dalam korelasi antar variabel adalah dengan menggunakan chi-square. Hasil total data responden yang didapat sebanyak 616 pekerja. 65.3 % pekerja tidak mengalami gejala dan 34.7% pekerja mengalami gejala ringan sampai berat. Didapatkan bahwa sumber penularan di tempat kerja berhubungan signifikan dengan kejadian infeksi COVID-19 yang bergejala pada pekerja KKKS (p<0,001) dengan risiko bergejala 3,4 kali lebih tinggi, sedangkan antara usia dan karakteristik infeksi bergejala (p=0,019), dimana pekerja dengan usia diatas 39 tahun memiliki 1.5 kali risiko lebih besar untuk mengalami infeksi yang bergejala dibandingkan dengan pekerja usia ≤39 tahun dan pada pekerja laki-laki didapatkan 2 kali lebih tidak beresiko untuk bergejala jika terinfeksi COVID-19 (p=0,027) dibanding perempuan. Kesimpulan faktor- faktor yang dapat meningkatkan risiko Covid-19 bergejala pada pekerja KKKS adalah sumber penularan di tempat kerja, usia pekerja yang lebih tua dan pekerja dengan jenis kelamin perempuan. Didapatkan risiko penularan tertinggi di tempat kerja adalah pada saat melakukan pekerjaan bersama, menggunakan fasilitas umum bersama dan makan bersama.

---

BACKGROUND. The upstream oil and gas industry was essential to operating continuously during the covid-19 pandemic. Preventive and management guidelines had been implemented, but cases were increasing.

OBJECTIVES. To find the factors affecting symptomatic Covid-19 in Special Task Force for Upstream Oil and Gas Industry - KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) workers in Indonesia.

METHODS A cross-sectional study was done using secondary data about covid-19 infection in SKK MIGAS and KKKS environment. Six hundred sixteen respondents were included in this study. Data about demographic characteristics, working area, covid-19 status and exposure, and examination and management before were also recorded. Univariate analysis and Multivariate analysis were done using a logistic regression test. Correlation between variables was found using chi-square.RESULTS From 616 eligible respondents 65.3% were asymptomatic, and 34.7% were symptomatic infections ranging from mild to severe symptoms. Working sites possessed a higher transmission risk as workers did the activity together. We found a correlation between a working site as a source of infection with symptomatic covid-19 (p<0.001) with a risk 3.4 times higher, age and symptomatic covid-19 (p=0.019) and female workers with symptomatic covid-19 disease (p=0.027).

CONCLUSION Some factors that increased the risk of covid-19 in KKKS workers were working site transmission, older age, and female workers. Other factors found influenced symptomatic covid-19 infection were doing the activity together, public facility usage, and eating together."

"ABSTRAKTujuan utama studi ini adalah untuk melihat dampak penurunan harga minyak bumi terhadap nilai tambah dan tingkat harga pada industri manufaktur di Indonesia selama periode 1974-1993. Studi ini diawali dengan deskripsi mengenai perkembangan industri manufaktur dengan melihat beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan pentingnya industri manufaktur dalam perekonomian. Dalam bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai teori yang digunakan untuk mendukung hipotesa serta hasil penelitian terdahulu yang secara tidak langsung dapat mendukung hipotesa yang ditetapkan.Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Cihan Bilginsoy (1992), yakni model persamaan simultan tingkat output dan tingkat harga yang diturunkan dari keseimbangan sisi permintaan dan sisi penawaran dan dengan menggunakan data-data nilai tambah, tingkat upah, tingkat harga impor, tingkat harga dan jumlah uang beredar pada industri manufaktur selama periode 1974-1993 maka model tersebut digunakan untuk melihat prilaku variabel-variabel yang mempengaruhi nilai tambah dan tingkat harga dan untuk mengetahui besarnya perbedaan elastisitas nilai tambah dan tingkat harga industri manufaktur pada periode penurunan tingkat harga minyak.Seperti diketahui, kondisi perekonomian di Indonesia yang terikat pada naik dan jatuhnya harga minyak bumi sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti di mana kenaikkan dan penurunan yang cepat dalam harga minyak telah menimbulkan sejumlah masalah penyesuaian yang berkaitan dengan harga minyak tersebut. Selanjutnya hasil studi menunjukkan ada perbedaan antara periode kenaikan harga minyak bumi dan periode harga minyak bumi rendah. Dalam hal ini, dampak penurunan harga minyak bumi meningkatkan industri manufaktur di Indonesia.Sejak pelita I tahun 1969 hingga saat ini (Repelita VI) proses industrialisasi di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan. Industrialisasi yang dimaksudkan disini tidak hanya mencakup perkembangan dan pertumbuhan output disektor industri pengolahan tetapi khususnya industri pengolahan non migas (industri manufaktur). Indikator umum yang digunakan untuk mengukur tingkat industrialisasi suatu negara adalah rasio nilai tambah dari sektor manufaktur terhadap PDB dan persentase ekspor manufaktur dari jumlah ekspor non migas.Dari hasil estimasi untuk persamaan nilai tambah industri manufaktur diperoleh hasil bahwa penurunan harga minyak bumi mempengaruhi tingkat upah yang berpengaruh secara positif terhadap nilai tambah, hal ini tidak sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan. Akan tetapi jika peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja maka secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah disektor industri tersebut.Pengaruh tingkat harga impor terhadap nilai tambah pada periode harga minyak bumi tinggi adalah negatif, tetapi pada periode sebelumnya (t-1) berpengaruh positif. Berarti perlu satu lagi waktu untuk menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga impor yang mana dampak dari tingkat harga impor pada tahun lalu akan mempengaruhi nilai tambah pada tahun ini. Selanjutnya, penurunan harga minyak telah menyebabkan tingkat industri manufaktur menjadi dominan dalam hal penerimaan devisa walaupun hasil yang diraih belum banyak menunjukkan. Ini karena sebagian besar dari bahan baku yang digunakan oleh industri manufaktur negara kita masih berasal dari impor.Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tambah pada periode harga minyak bumi tinggi adalah positif , berarti sesuai dengan hipotesa. Sedangkan pada periode harga minyak bumi rendah, jumlah uang beredar tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai tambah, berarti tidak ada perbedaan antara periode harga minyak bumi tinggi dan minyak bumi rendah pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tambah.Pengaruh tingkat harga pada periode tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap nilai tambah hal ini karena dengan tingginya tingkat harga menyebabkan permintaan akan hasil produksi akan turun sehingga produsen akan mengurangi produksinya sehingga nilai tambah yang akan diterima produsen akan berkurang.Sedangkan hasil estimasi untuk tingkat harga industri manufaktur diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh tingkat upah pada periode minyak bumi rendah lebih besar dari pada periode minyak bumi tinggi dengan arah hubungan yang positif. Ini berarti sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan.Pengaruh tingkat harga impor terhadap tingkat harga hanya signifikan pada periode harga minyak bumi rendah, sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan, ini berarti tingkat harga impor dapat meningkatkan tingkat harga industri manufaktur hal ini dikarenakan masih banyaknya komponen bahan baku industri yang di impor.Pengaruh jumlah uang beredar adaiah negatif terhadap tingkat harga yang mana pengaruh pada periode harga minyak bumi rendah lebih besar dari pada periode harga minyak bumi tinggi berarti jumlah uang beredar tidak mempengaruhi tingkat harga, secara teori jika terjadi peningkatan jumlah uang beredar maka akan meningkatkan tingkat harga. Hubungan yang negatif ini diduga karena jumlah uang beredar hanya sebagai variabel antara yang pengaruhnya tidak langsung mempengaruhi tingkat harga. Penelitian yang dilakukan oleh Bilginsoy menghasilkan bahwa jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi jika adanya krisis devisa (foreign exchange bottleneck) dan akan meningkatkan tingkat output jika tidak ada krisis devisa (no foreign exchange bottleneck) .Dari besaran elastisitasnya, pengaruh tingkat upah, tingkat harga impor jumlah uang beredar dan tingkat harga industri manufaktur adalah elastis terhadap nilai tambah, yang berearti kenaikan satu persen variabel yang mempengaruhi akan meningkatkan nilai tambah. Sedangkan elastisitas variabel yang mempengaruhi tingkat harga menunjukkan besaran yang inelastic.Secara umum, model persamaan simultan yang dikemukakan oleh Bilginsoy belum dapat menangkap beberapa dampak penurunan harga minyak terhadap industri manufaktur secara sektoral karena tidak bisa melihat beberapa variasi dari penurunan harga minyak. Selanjutnya ketergantungan industri manufaktur yang tinggi terhadap bahan baku impor menghasilkan industri yang tidak berbasis kuat. Hal ini karena produksi industri manufaktur Indonesia yang berorientasi ekspor mempunyai kandungan impor yang tetap tinggi (padat impor). Oleh karena itu secara makro, perkembangan industri manufaktur dinilai sangat baik tetapi masih banyak masalah yang harus dibenahi terutama pada industri yang berkaitan untuk orientasi ekspor."

"Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, industri multinasional berkontribusi penting dalam penyediaan benih dan perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, investasi asing di industri benih hortikultura akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2014.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura, serta untuk mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan Metode Checklist Persaingan OECD tahun 2007 yang di serangkaian pertanyaan dan evaluasi menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri dan pasar benih hortikultura, melalui wawancara, studi literatur, dan data pendukung dari instansi terkait.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat perkembangan dan persaingan di pasar, yaitu : (1) meningkatan konsentrasi pasar; (2) munculnya hambatan memasuki pasar melalui pembatasan penyediaan modal perusahaan; (3) mengurangi kesejahteraan konsumen; (4) menghambat inovasi; dan (5) menghambat pertumbuhan pasar.Terkait hal ini, perlunya dilakukan peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura dengan mempertimbangkan : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

---

Nowadays, the domestic horticultural seed industry has not yet been able to fulfill the market demand. On the other hand, multinational industry has an important contribution in supplying seeds and in developing horticultural seed industry in Indonesia. With the issuance of the Law No. 13 of the year 2010, the foreign investment in the horticultural seed industry will be limited maximally 30% (thirty per cent) by the year 2014.This research aims to discover the impacts incurred due to the regulation of foreign investment limitation in the horticultural seed industry sector, and to acquire an alternative policy to deal with the issue.The research used the 2007 OECD Competition Checklist Method whose set of questions and entire evaluation are about the influence of the competition which might incur in the industry and market of horticultural seeds, through interview, literature study, and supporting data from relevant bodies.Based on the research results, it is discovered that the policy of foreign investment limitation has the potential to hamper the development and competition in the market because it can: (1) increase market concentration; (2) cause some obstacles to appear to enter the market through the limitation of company capital supply; (3) reduce the welfare of the customers; (4) hamper innovation; and (5) hamper market's growth.In relation to those, it is necessary to review the policy of foreign investment limitation in the horticultural seed industry by considering: (1) horticultural seed quality in the market; (2) horticultural seed prices in the market; (3) the availability and variety of horticultural seeds in the market; (4) Intellectual Property Rights; (5) innovation development and technology transfer; (6) germplasm development; and (7) horticultural seed trading market growth."