Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An increase in the number of corruption cases in the goods and services procurement at government agencies in Indonesia causes the country to suffer significant losses. This condition proves the non-compliance of the goods and services procurement officials with the code of ethics for the imple-mentation of goods and services procurement. Corruption cases in the goods and services procure-ment tend to involve goods and services procurement officials, both as Budget User Authorities, Commitment Making Officials, and Technical Implementation Activities Officials. In other words, officials (superiors) use their authority to commit fraud in the goods and services procurement. The purpose of this study is to determine and evaluate the role of the code of ethics on the influence of superior authorities on fraudulent acts in goods and services procurement of government agencies in Indonesia. This study used the laboratory experiments method with the accounting students of Pattimura University, Ambon as the participants and a two-way ANOVA with a 2x3 factorial experi-mental design as a data analysis technique. The results of this study show that superior authority plays an important role in influencing the occurrence of fraudulent acts in the goods and services procurement, and a code of ethics can reduce it. There is a difference in the tendency to commit fraud in the goods and services procurement when there is a superior authority and no superior au-thority. The tendency to commit fraud will be smaller for individuals who are asked to read the code of ethics and signatures it compared to only reading the code of ethics and without a code of ethics."

"Artikel ini membahas mengenai potensi dan evaluasi peran kode etik pustakawan dalam mendukung keberhasilan pelayanan perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kode etik terhadap pelayanan perpustakaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur dan menerapkan analisa SWOT. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis berbagai pandangan terkait topik dengan meninjau jurnal nasional dan internasional dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2014-2021). Melalui pembatasan tersebut, peneliti menemukan sepuluh artikel jurnal yang sesuai dengan konsep yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap perpustakaan memiliki kode etik pustakawan, sehingga masih banyak pustakawan yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan. Kekosongan kode etik pustakawan ini menyebabkan pustakawan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan kegiatan literasi etika profesi pustakawan bagi setiap pustakawan serta adanya dukungan dari Kepala perpustakaan, ikatan profesi, dan kreativitas lembaga perpustakaan.

---

This article discusses the potential and evaluation of the role of the librarian's code of ethics in supporting the success of library services. This study aims to determine the role of the code of ethics in library services and identify the obstacles faced by librarians in implementing the librarian's code of ethics. This research uses qualitative research with literature study method and applies SWOT analysis. This method is used by analyzing various views related to the topic by reviewing national and international journals in the last seven years (2014-2021). Through these restrictions, the researchers found ten journal articles that match the concepts to be discussed. The results showed that not every library has a librarian code of ethics, so there are still many librarians who do not have knowledge of the librarian's code of ethics. The vacancy of the librarian's code of ethics causes librarians to have difficulty in making decisions. However, this can be overcome by carrying out professional librarian ethics literacy activities for each librarian and the support from the head of the library, professional associations, and the creativity of library institutions."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan

---

Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"Summary:The purpose of this volume is to explore what role ethical discourse plays in international law"

"Goods and Services Tax (GST) was implemented in India in July 2017, after four decades of protracted deliberations amid critical socio-economic and political challenges. GST is a comprehensive multistage value added tax (VAT) on goods and services where both central and state governments share the same tax base. Finding a suitable design for GST that encompasses taxes from both the centre and the state tax brackets makes the Indian GST unique among GST implemented in other federal countries. This book is a study of the evolution of GST in India since the Report of the Indirect Taxation Enquiry Committee of 1977. It studies the following issues on GST: a) inclusion and exclusion of taxes, b) finding a suitable mechanism to handle inter-state transactions, c) finding revenue neutrality of the tax reform, d) providing compensation to states for any possible loss of revenue due to its adoption, and e) possible scope for coordination in GST administration."