Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Bank Mega Syariah (BMS) sebagai lembaga keuangan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMS adalah Gadai Emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dan Rahn Emas atau tidak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah karena telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dalam menyelenggarakan gadai emas, BMS harus selalu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI, dan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

---

Bank Mega Syariah (BMS) as a financial institution carrying out its function as an institution for channeling public funds through its financing products. One of financing products held by BMS is Gold Pawning aiming to provide funds needed by society, for both productive activity or consumtive activity. Main issues in this undergraduate thesis namely, how the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah is, and whether its implementation is appropiate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama about Rahn and Gold Rahn or not. Based on this research can be conclude that implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah has appropriate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama that based on Al Qur‟an and Hadits.The method used in this undergraduate thesis is a normative juridical method with evaluation research type that provide evaluations about the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah. In carrying out this program, BMS always must be guided by Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, banking legislations especially sharia banking, and also carrying out prudent banking principle."

"Sampai saat ini perbankan syariah telah tumbuh sebagai suatu lembaga keuangan internasional. Pertama didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank oleh sekelompok pengusahan muslim dari berbagai negara. Sepuluh tahun kemudian tidak kurang dari 50 bank yang bebas bunga telah berdiri di berbagai negara. Bank islam juga didirikan di luar negara-negara islam, misal di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan Inggris....."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Margonda Depok Tahun 2005.Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Depok, dengan sampel 250 responden yang terdiri dari 100 responden nasabah KCPS Margonda dan 150 responden masyarakat umum atau non-nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian; Analisis deskriptif, yaitu untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif sedangkan untuk menganalisis data bersifat kuantitatif menggunakan Model Logit dan Model Diskriminan. Kedua model ini berfungsi untuk menganalisis peluang masyarakat mernilih KCPS Margonda dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat umum atau responden non-nasabah tahu kehadiran KCPS Margonda namun tidak memanfaatkan dengan baik dengan alasan tidak tahu prosedur atau tata cara memperoleh pinjaman, tidak mempunyai emas dan berlian sebagai barang gadai (marhun), pegadaian syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, dan malu atau gengsi. Sedangkan bagi responden yang menggunakan gadai syariah KCPS Margonda dengan alasan karena tarif ijarah yang dikenakan terhadap sewa modal adalah murah, alasan agama (tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, SDM dan pelayanan sesuai syariah), dan karena dekat dengan rumah/tempat usahal/tempat kerja.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat kota Depok menggunakan gadai syariah KCPS Margonda berdasarkan Model Logit tidak berbeda dengan Model Determinan, yaitu: variabel Jenis kelamin, Agama, Pendidikan, dan Barak.Mengingat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap gadai syariah masih rendah maka disarankan kepada Perum Pegadaian (sebagai induk pegadaian syariah) pada umumnya dan KCPS Margonda pada khususnya, untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan promosi gadai syariah di masyarakat melalui pameran dan bazar, seminar, kegiatan bakti sosial, dan ceramah, dengan fokus pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.

---

This research is to understand public preference to syariah pawning in Syariah Pawning Branch Office (KCPS) Margonda Depok, 2005.

This research is done in Depok city area with 250 respondents, consist of 100 respondents are KCPS Margonda's customers, and 150 respondents are public and non-customers. This research use research method: Descriptive Analysis, that is to analyze qualitative data. While, analyze quantitative data use Logit Model and Discriminated Model. Both models are to analyze public opportunity to choose KCPS Margonda and their influenced variables.

The result of research can be concluded that most of public or non customer's respondents know the presented KCPS Margonda, but they do not utilize it well, because they do not know the procedure to borrow, and they do not have gold or diamond as pawning (manhunt), Sj'wiah pawning is not different with conventional pawning, and shame or prestige. While respondents use syariah pawning KCPS Margonda because of low Oral; rate charged to capital lease, religious reason (not contain usury, gharur. maisir, human resources and service based on .syariah), and near to their home/business/ workplace.

Factors influence public preference of Depok to use syariah pawning KCPS Margonda base on Logit Model are not different with Determinated Model, those are variabel or Sexual, Religion, Education, and Distance.

Considering that public knowledge and perception to syariah pawning is still low, so it is suggested for Pawning Firm (as syariah pawning headquarters) in general, and KCPS Margonda in particular, to do more intensive socialization and promotion of syariah pawning in public through exhibition, bazaar, seminar, social activities, and religious speech focused in influenced factors."

"ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadaiemas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbStersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagaialternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakahpengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukumterhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankansyariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahanpustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepadanarasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifateksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodirkebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diaturpihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalamperaturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasadirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and SyariahBusiness Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed torestore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. Thisthesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamicbanking has been in accordance with the applicable legislation and how the legalprotection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamicbanking accompanied gold case. Research methods used in this study arenormative juridical research, which the source can be obtained from the libraryand study the document, as well as the author of the interview to the speaker toadd information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn goldIslamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently isbasically already accommodate the needs clients for legal certainty towards thepawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies thatregulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulationsset forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrievedIslamic gold pawn transaction related."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan dual control. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

---

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products.

The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking."