Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims to scrutinize the bilateral relation between the people's republic of china and republic of singapore with a specific case of environemental cooperation in their collaborative project known as "sino-singapore tianjin eco city" (SSTEC). It examines the needs of solutions to compensate chinese urban growth and the availability of singaporean expertise in sino-singapore tianjin eco city project. The writers argued that, within the bilateral relations between the two countries, the importance of this project can be categorized into three main divisions. Which are in environmental affairs, economic affairs, and political affairs. those all were executed by the implementation of the bilateral cooperation between people's republic of china (PRC) and republic of singapore (ROS) in this "SINO-Singapore tianjin eco city" project by tranforming a waste land into an eco-friendly smart city to address environmental threats"

"ABSTRAKPenulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa kabut asap dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan dalam media online kompas.com. Dengan menggunakan teori social constructionism, penulis mengkaji proses konstruksi atas realita sosial peristiwa kabut asap dalam pemberitaan di dalam media. Perspektif green criminology digunakan sebagai payung besar penulisan ini. Data sekunder dikumpulkan dari pemberitaan kabut asap di media online kompas.com selama tahun 2015. Hasil dari penulisan ini adalah kompas.com mengkonstruksikan kabut asap sebagai kejahatan lingkungan dengan melihat dari konstruksi dominannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the haze episode is constructed as an environmental crime in the online media kompas.com. By using Ray Surette’s social constructionism theory, the author examines the process of social construction of reality of haze episode in the news. Green criminology perspective used as a large umbrella of this study. Secondary data in this study is the news about haze that was collected from kompas.com during 2015. The result of this study is kompas.com has constructed haze as an environmental crime with a view of the dominant construction."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"ABSTRAKTesis ini menjelaskan tentang proses lobi dan strategi negosiasi Alliance of Small Island States AOSIS dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi lingkungan. Pengungsi di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan oleh ancaman serius dari bahaya lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Hak-hak pengungsi lingkungan mencakup hak-hak untuk memiliki akses terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air, dan udara, juga termasuk hak ekologis yang lebih baik. Konsep organisasi antarpemerintah, advokasi dan lsquo;peminjaman rsquo; kekuatan lsquo;borrowing rsquo; power dengan kerangka metode pengusutan proses process tracing digunakan dalam tesis ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara pulau kecil tidak memiliki kekuatan tradisional untuk memengaruhi pembuat kebijakan internasional. Namun, ketika menghadapi masalah yang sama, dapat menyampaikan isu migrasi dan perpindahan terkait perubahan iklim ke dalam sistem PBB dengan cara membangun solidaritas di antara negara-negara pulau kecil, mencari dukungan dari negara lain, dan memanfaatkan bukti ilmiah yang disediakan oleh aktor nonnegara. Tesis ini memberikan sebuah kontemplasi tersendiri bahwa isu lingkungan adalah salah satu isu global yang harus dipahami dan ditangani dengan sungguh-sungguh demi umat manusia itu sendiri.

---

ABSTRACTThis thesis explains the lobbying process and negotiation strategy adopted by Alliance of Small Island States AOSIS in advocating environmental refugee rights. The refugees here are refer to the people who are forced to leave their homes because of the serious threat of environmental hazards exacerbated by climate change. The environmental refugee rights include rights of having access to natural resources such as land, shelter, food, water and air, as well as better ecological rights that support them to live and survive. The concepts of intergovernmental organization, advocacy and 39 borrowing 39 power with the framework of process tracing method are employed in this thesis. The results of this research indicate that of small island states do not have the traditional power to influence international policymakers. However, these states are facing similar problems related to climate change. They respond the such problem by handing over the issue of climate change related migration and displacement to the UN system. This goal is pursued by building solidarity among small island nations, seeking support from other countries, and utilizing the scientific evidence provided by non state actors. This thesis provides a distinctive contemplation that environmental issues are one of the global issues that must be understood and addressed seriously for the sake of the human race itself."