Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tanda tangan elektronik diharapkan dapat mempercepat transaksi elektronik di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi penerapannya lambat. Sejak tanda tangan elektronik yang disetujui pemerintah pada 2008 hingga sekarang, jumlah organisasi yang memanfaatkan tanda tangan elektronik masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah organisasi yang memiliki layanan online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pegawai di organisasi untuk tetap melanjutkan atau tertarik untuk memanfatkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanda tangan elektronik bersertifikasi atau tanda tangan digital. Survei dilakukan kepada pengguna dan calon pengguna di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Technology-Organization-Environment (TOE) dalam disiplin ilmu sistem informasi. Berdasarkan 192 tanggapan, kerangka penelitian divalidasi. Ada tujuh faktor pendorong yang berhasil diidentifikasi. Tujuh faktor pendorong tersebut adalah perlindungan keamanan, kebutuhan internal, pelatihan dan edukasi, kebijakan pemerintah, penyedia layanan/vendor, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan manfaat yang dirasakan. Hasil penelitian ini memperluas penelitian tentang model penerimaan teknologi, khususnya model integrasi TAM-TOE, dan memperluas penelitian tentang adopsi tanda tangan elektronik. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, vendor tanda tangan elektronik, dan organisasi untuk meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik.

---

Electronic signatures are expected to speed up the electronic transactions in government agencies and non-governmental organizations, but its adoption is slow. Since the government-approved electronic signature in 2008 until now, the number of organizations that utilize electronic signatures is still very small compared to the number of organizations that have online services. The purpose of this study is to identify the factors that determine employees in the organization to continue or are interested in utilizing electronic signatures. The electronic signature referred to in this study is certified electronic signature or digital signature. The survey was conducted on users and prospective users in government agencies and non-government organizations. The research uses an integrated framework  Technology Acceptance Model (TAM) and Technology-Organization-Environment (TOE) in information systems discipline. Based on 192 responses, the research framework is validated. There are seven driving factors that successfully identified. The seven driving factors are security protection, internal need, training and education, government policy, vendor support, perceived ease of use, and perceived usefulness. The results of this study broaden research on technology acceptance models, specifically the TAM-TOE integration model, and expand research on the adoption of electronic signatures. The findings of this study can be input for the government, electronic signature vendors, and organizations to increase the utilization of electronic signatures.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi adopsi teknologi Hyper-Converged Infrastructure dari organsiasi yang ada di Indonesia. Teknologi ini berupa infrastruktur dengan arsitektur software-centric yang mengintegrasikan sumber komputasi, penyimpanan, jaringan penyimpanan, virtualisasi dan teknologi lain yang dikemas dalam satu box yang didukung oleh satu vendor. Adopsi teknologi ini masih rendah baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Task-Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM dan Technology, Organization and Environment TOE . Dari survei berbasis kuesioner didapatkan data valid dari 113 responden pelanggan PT. XYZ . Hasil uji 17 hipotesis menggunakan PLS-SEM terdapat 10 hipotesis yang diterima dan 7 hipotesis yang tidak ditolak. Faktor technology characteristics, task-technology fit dalam TTF memengaruhi perceived ease of use, top management support, technology readiness dalam konteks organisasi memengaruhi perceived ease of use, competitive pressure, vendor support dan perceived ease of use memengaruhi Intention to Use teknologi HCI.

---

The purpose of this study is to investigate the factors that affect the adoption of Hyper Converged Infrastructure technology from organizations in Indonesia. This technology is an infrastructure with software centric architecture that integrates computing, storage, storage, virtualization and other technologies packed in one box supported by one vendor. The adoption of this technology is still low both in the world and in Indonesia. This research integrates the Task Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM and Technology, Organization and Environment TOE frameworks. Questionnaire based survey obtained valid data from 113 respondents customers PT. XYZ . Result of test of 17 hypothesis using PLS SEM have 10 hypothesis accepted and 7 hypothesis not accepted. Technology characteristics factor, task technology fit in TTF affect perceived ease of use, top management support, readiness technology in the organizational context affect perceived ease of use, and competitive pressure, vendor support and perceived ease of use affect on Intention to Use Hyper Converged Infrastructure."

"Pertumbuhan bisnis bank semakin berkembang dan tidak hanya terfokus pada kebutuhan nasabah perorangan, namun juga melibatkan kebutuhan nasabah non-perorangan atau nasabah institusi. Kebutuhan nasabah non-perorangan yang paling utama adalah kebutuhan pada layanan cash management yang efisien, efektif, aman, dan handal untuk mengatur kas keuangan perusahaan secara terpadu. Layanan internet banking merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh bank di Indonesia untuk nasabah non-perorangan yang dapat mempermudah pengelolaan cash management perusahaan. Layanan internet banking untuk nasabah non-perorangan memiliki perbedaan dengan layanan bagi nasabah perorangan karena melibatkan faktor organisasi dalam proses penerimaan pada suatu perusahaan. Penelitian kuantitatif dengan kuesioner akan dilakukan dengan menggunakan model penerimaan technology-organization-environment TOE yang melibatkan pengumpulan data dari nasabah salah satu bank BUMN. Terdapat sebelas variabel yang akan diuji. Data valid yang terkumpul sebanyak 334 sampel dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis SEM. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi biaya, keamanan, dukungan manajemen puncak, dukungan penyedia jasa, dan dukungan pemerintah sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan ABC pada nasabah non-perorangan. Faktor-faktor tersebut diharapkan menjadi perhatian khusus bagi pihak manajemen XYZ untuk meningkatkan pelayanan ABC sehingga jumlah nasabah yang aktif menggunakan ABC semakin bertambah.

---

Growth of banking business is not only focusing on the needs of individual customers, but also the needs of non individual customers or institutional customers. The most important needs of non individual customers are cash management services which are efficient, effective, safe, and reliable to manage integrated financial cash. Internet banking services is a solution offered by banks in Indonesia for non individual customers that can provide cash management for company. Internet banking services for non individual customers differ from internet banking services for individual customers because it involves organizational factors in acceptance from company.

Quantitative research with questionnaires will be conducted using a technology organization environment TOE acceptance model that involves collecting data from a customer of a state owned bank. There are eleven variables to be tested. The collected ammount of valid data were 334 samples and analyzed using SEM analysis method.

The results of this study are cost perception, security, top management support, service provider support, and government support as factors affecting ABC acceptance for non individul customer. These factors are expected to be special attention for XYZ Management to improve ABC services, so that the number of active customers using ABC is increasing."

"Tesis ini membahas pengaruh dari faktor-faktor terhadap minat penggunaan aplikasi dompet digital dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Semakin tingginya penggunaan aplikasi dompet digital dan dengan diarahkannya Indonesia menuju cashless society mendasari penelitian ini. Tiga hal yang paling banyak digunakan dalam aplikasi ini adalah untuk transportasi berbayar, makanan dan minuman, serta melakukan top-up pulsa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatif dengan jumlah responden sebanyak 300 orang yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Metode analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi dompet digital, diantaranya adalah manfaat penggunaan (perceived usefulness), kepercayaan (perceived trust), dan sikap penggunaan (attitude toward using), sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi dompet digital meliputi risiko penggunaan (perceived risk), kemudahaan penggunaan (perceived ease of use), dan literasi keuangan pengguna. Selain itu, pengguna yang berusia muda akan menunjukkan keinginan yang lebih untuk menggunakan teknologi baru dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan aplikasi dompet digital.

---

This study was undertaken to analyze the factors influencing the interest in adopting digital wallet applications using the Technology Acceptance Model (TAM). The increased use of digital wallet applications, followed by Indonesia target of cashless society underlies this research. The three main uses of this application are to pay transportation, to buy food and beverages, and to top up phone credits. This research is an explanative quantitative with 300 respondents reside in the Jakarta Metropolitan Area. The data analysis was concluded by descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the factors influencing the interest in adopting digital wallet applications are perceived usefulness, perceived trust, and the attitude toward using, while the factors non-influencing are perceived risk, perceived ease of use, and users financial literacy. In addition, youth users show more desire to use new technology. Moreover, there is no difference between men and women in adopting digital wallet applications."

"UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pengumpulan data sekunder, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik memenuhi asas kepastian hukum, namun peraturan lebih lanjut mengenai cyber notary masih diperlukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan detail mengenai penandatanganan akta Notaris secara elektronik pada peraturan UU ITE dan UUJN. Penandatanganan secara elektronik di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada notaris. Saran yang dapat diberikan adalah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penandatanganan akta notaris secara elektronik. INI dapat pula mengikuti jejak perkembangan notaris negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan cyber notary, seperti di Jepang dengan adanya e-notarization centre

---

The Notary Law has regulated the provisions regarding cyber notary. This research discusses the use of electronic signatures in notarial deeds in accordance with the provisions stipulated in the Notary Position Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). There are two legal issues in this research. First, the legal certainty of using electronic signatures for authenticating deeds. Second, legal protection for notaries in the use of electronic signatures for authenticating deeds. The author employs a doctrinal research method with the collection of secondary data and qualitative analysis. The results of this research indicate that electronically signed deeds meet the principle of legal certainty, but further regulations regarding cyber notary are still needed. This is because there is no detailed regulation on electronic notarial deed signing in the ITE Law and the Notary Position Law. Electronic signing in Indonesia has not yet provided adequate legal protection for notaries. The recommendation that can be given is the need for further regulation regarding electronic notarial deed signing. This can also follow the footsteps of the development of notaries in countries that have already implemented cyber notary, such as Japan with the existence of an e-notarization center"

"Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-Government. Semangat e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Adapun salah satu kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diinginkan di Indonesia adalah tercapainya tujuan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien seperti yang dijabarkan sebelumnya. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan ini berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara adrninistrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik. Salah satu catatan penting, yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya suatu terobosan untuk memperkenankan administrasi Negara membuat keputusan yang berbentuk elektronik. Hal ini tercermin dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.  Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai peraturan turunan Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, bahwa ada 2 jenis tanda tangan elektronik meliputi; Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik,  menggunakan  sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jenis Tanda tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi akan sulit otentikasinya dikarenakan tidak adanya sertifikat elektronik pada tanda tangan tersebut yang meniadakan metode untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada dokumen elektronik setelah dokumen tersebut ditandatangani sehingga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dalam kaitannya dengan dokumen administrasi pemerintahan.

---

Bureaucratic reform that characterizes the empowerment of the state apparatus is directed at implementing state administration that is capable of supporting the pace of integration or the integration of the implementation of management tasks and functions, state governance arrangements and development to face the challenges of globalization. Therefore, in this globalization era, to achieve good governance, one of the efforts is to use information and communication technology or what is popularly called e-Government. Government services that are characterized by services through slow bureaucracy, complicated procedures, and no certainty are trying to be overcome through the application of e-government. The spirit of e-Government is the use of Information Technology as a tool and its utilization to make government services run more efficiently. One of the qualities of good governance that is desired in Indonesia is the achievement of the objectives of effective and efficient government administration as previously described. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is a source of material law on government administration. It is the responsibility of the state and government to ensure the provision of a Government Administration that is fast, convenient and inexpensive. The Government Administration Law hereby contains rules for the relationship between government agencies as administrators of public administration and individuals or communities receiving public services. One important note, namely Law No.30 of 2014 concerning Government Administration, is that there is a breakthrough to allow the State administration to make decisions in electronic form. This is reflected in article 1 point 11 which reads: Decisions in Electronic Form are decisions made or delivered using or utilizing electronic media. In the elucidation of Article 38 paragraph 1 of Law No.30 of 2014 concerning government administration, it states that the procedure for using decisions in electronic form is guided by the provisions of laws and regulations governing electronic information and transactions. This is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which have derivative regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 Article 60 paragraph (2) letter a and paragraph (3) Electronic Transaction System Operator, that there are 2 types of electronic signatures, including; A certified electronic signature, which must meet the legality of legal force and legal consequences of an electronic signature, uses an electronic certificate made by an Indonesian electronic certification provider, and is made using a certified electronic signature maker. Meanwhile, the electronic signature is not certified, which is made without using the services of an Indonesian electronic certification operator. Types of Electronic Signatures that are not certified will be difficult to authenticate due to the absence of an electronic certificate in the signature which negates the method for detecting changes that occur in electronic documents after the document is signed so that it can become an opportunity for misuse in relation to government administrative documents."

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis seberapa kuat dan signifikan pengaruh parsial dan simultan dari teknologi, organisasi, lingkungan dan minat personel terhadap Kesiapan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mendukung pertahanan siber dan memberikan rekomendasi strategi dalam meningkatkan kesiapan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan guna mendukung pertahanan siber. Konsep yang digunakan adalah integrasi model dari konsep TAM (Technology Acceptance Model) Fred D. Davis dan Kerangka TOE (Technology, Organization, Environment) Tomatzky Anda Fleicher. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima, 7 hipotesis ditolak, serta 7 variabel konstruk yang dominan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, Mengembang kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Meningkatkan IT Service Quality, Reward System, dan Penerapan tata kelola dan dokumen prosedur yang baik.

---

This research is quantitative research which aims to analyze how strong and significant the partial and simultaneous influence of technology, organization, environment and personnel interests on Human Resources (HR) readiness in the use of information and communication technology (ICT) to supports cyber defense and provides strategy recommendations in improving HR readiness in the use of technology information and communication (ICT) at the Directorate General of Defense Strenght to support cyber defense. The concept used is the integration model of the TAM concept (Technology Acceptance Model) Fred D. Davis and TOE (Technology, Organization, Environment) Framework from Tomatzky and Fleicher.

The results of this study found that there were 3 accepted hypotheses, 7 hypotheses were rejected, and 7 dominant construct variables. The recommendations from the results of this study are to improve the quality and competence of HR, develop human resource capacity in the field of information and communication technology, improve IT service quality, reward system, and implement good governance and procedural documents."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung untuk menerapkan aplikasi akuntansi di masa depan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesanggupan/kapabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan aplikasi akuntansi menggunakan Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi akuntansi dipengaruhi oleh 3 atribut yaitu atribut dukungan manajemen, atribut ukuran organisasi dan atribut dukungan dari regulator yang mendukung dalam penerapan aplikasi akuntansi. Dukungan manajemen dijadikan pendorong karena para pengurus mendukung adanya penerapan teknologi informasi pada proses akuntansi. Namun, penerapan teknologi dapat terjadi setelah diadakan musyawarah. Kemudian ukuran organisasi menjadi pendorong dikarenakan walaupun pengurus yang bertugas pada bidang keuangan hanya 2 orang dan 1 orang pengurus administrasi yang membantu namun komunikasi dan koordinasi dapat terjalin dengan optimal. Dukungan regulator menjadi pendorong penerapan teknologi informasi karena pemerintah sebagai regulator akan mendukung keputusan yang diambil oleh pengurus harian dan penasehat.

---

Purpose of this study to evaluate the readiness of the Al Furqon Grand Mosque in Bandar Lampung City to implement accounting applications in the future and provide recommendations to increase the capabilities/capabilities needed to support the application of accounting applications using the Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection method used in this research is an interview. The results show that the application of accounting applications is influenced by 3 attributes, namely management support, organizational size, and support from regulators who support the adoption of accounting applications. Management support is used as a driving force because the administrators support the application of information technology in the accounting process. However, the application of technology can occur after deliberation is held. Then the size of the organization becomes a driving force because even though there are only 2 administrators in charge of finance and 1 administrative administrator who helps, communication and coordination can be optimally established. Regulatory support is the driving force for the application of information technology because the government as the regulator will support the decisions taken by the daily management and advisors."

"ABSTRAKE-budgeting merupakan sistem informasi penyusunan penganggaran yang dikembangkan oleh Biro PAKLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang dibuat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. e-budgeting saat ini sudah digunakan pada seluruh satuan kerja di lingkungan pusat Kementerian PUPR, tetapi belum pernah dilakukan evaluasi terhadap penerimaan e-budgeting apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melakukan penyusunan anggaran dan penelitian serta review RKA-K/L. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Technology Acceptance Model dengan Task-Technology Fit dan IS Success Model Delone Mclean sebagai variabel eksternalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada pengguna e-budgeting di lingkungan pusat Kementerian PUPR. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square PLS-SEM dan smartPLS. Terdapat 9 variabel yang diuji dengan melibatkan 221 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik tugas dan karakteristik teknologi memengaruhi kesesuaian tugas dan teknologi, kesesuaian tugas dan teknologi memengaruhi persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan, kemudian persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting.

---

ABSTRACTE-budgeting is a budgeting information system developed by the Bureau of Budget Planning and Foreign Cooperation of the Ministry of Public Works and Public Housing which was created to fulfill the Constitution of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 about public information disclosure. Nowadays organizational unit in central environment of Ministry Public Works and Housing is using e-budgeting, unfortunately e-budgeting utilization for fulfill users need hasn rsquo;t been evaluated . The purpose of this research is to find out what factors influence users intention to use e-budgeting at the Ministry of Public Works and Public Housing. This study combine Technology Acceptance Model with Task-Technology Fit and IS Success Model Delone Mclean as external variables. This research uses quantitative approach by distributing online questionnaire to e-budgeting users. Partial Least Square PLS-SEM and smartPLS is used to process data. There are 9 variables used with 221 respondents who meet the study criteria. The results of this study are task characterstic and technology characteristic influence task technology fit, task technology fit influences perceived of usefulness and perceived ease of use, then perceived of usefulness and perceived ease of use influence users intention to use e-budgeting."

"Rekam medis elektronik atau bisa juga di sebut Electronic Medical Record (EMR) sudah ditetapkan penggunaanya di RSU Hasanah Graha Afiah sejak tahun 2021, akan tetapi penggunaannya oleh petugas medis masih minim.Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat penggunaan EMR tersebut masih rendah. Metode penelitian yang dipakai adalah Technology Acceptance Model (TAM) lebih spesifik lagi TAM3, yaitu permodelan penerimaan pemakai (user acceptance) terhadap penggunaan EMR, metode kuantitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan di RSU HGA pada bulan Mei sampai Juli 2022 dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian adalah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan EMR oleh petugas medis. Kesimpulan dari penelitian bisa di jadikan acuan perbaikan pihak rumah sakit dalam rangka meningkatkan penggunaan EMR.

---

Electronic medical records, also known as Electronic Medical Records (EMR), have been used at Hasanah Graha Afiah Hospital since 2021, but their use by medical staff is still minimal. This study aims to determine what factors cause the level of use of EMR is still low.The research method used is the Technology Acceptance Model (TAM), more specifically TAM3, which is a model of user acceptance of the use of EMR, a quantitative method with descriptive case design. Data collection technique was carried out at HGA Hospital from May to July 2022 by interview and observation method. The result of the research is to know what factors influence the success of using EMR by medical staff. The conclusion of the study can improve home improvement in order to increase the use of EMR"