Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini bertujuan mendeteksi Unplanned Evasion (UPE) pada wajib pajak orang pribadi di sektor UMKM di Indonesia yang berfokus di Pasar Tanah Abang. UPE adalah manipulasi yang dilakukan oleh WP pada saat melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode Benford’s law dengan data internal DJP. Hasil tes digit pertama dan dua digit pertama menunjukkan bahwa pendapatan yang dilaporkan tidak mengikuti Benford’s law. Untuk mengukur besarnya UPE, digunakan model faktor distorsi, sebesar –11,28%, menyimpulkan bahwa secara agregat ada UPE yang substansial. Studi ini juga mengeksplorasi lebih lanjut heterogenitas berdasarkan jenis kelamin dan usia, menemukan bahwa UPE terkonsentrasi diantara laki-laki dan wajib pajak yang lebih tua.

 

---

This study intends to detect Unplanned Evasion (UPE) among individual taxpayers in MSMEs sector in Indonesia that focus on Tanah Abang Market. UPE refers to manipulation by taxpayers at the time of filing their tax obligations. This research uses Benford's law and internal data from the DGT. The first digit and first two-digit tests showed that reported income did not follow Benford's law. To measure the magnitude of UPE, this study uses a distortion factor model, suggesting distortion of –11.28%, concludes that there is substantial UPE at the aggregate. The study further explores heterogeneity by gender and age, finding that UPE is concentrated among men and older taxpayers.

"

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor yang hard to control dari segi kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat sebagai perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM ditinjau dari Theory of Planned Behavior. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, norma subjektif tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, intensi berperilaku patuh memiliki pengaruh dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak orang pribadi UMKM.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises is a sector that hard to control in terms of tax compliance. Tax compliance can be seen as behavior. This study aims to analyze tax compliance behavior viewed from Theory of Planned Behavior. This descriptive research was conducted by using quantitative approach with survey method. The result of this research show that attitudes has positive correlation and significant toward intention to comply, subjective norms has negative correlation and not significant toward intention to comply, perceived behavioral control has positive correlation and significant toward intention to comply, and intention to comply has positive correlation toward individual SME?s tax compliance behavior."

"ABSTRAKPengetahuan perpajakan merupakan salah satu indikator dalam kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik accidental dengan 100 responden sebagai sampelnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dengan menyebarkan kuesioner kepada pedagang Pasar Tanah Abang Blok A. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

---

ABSTRACT

Tax knowledge is one of the indicators in tax compliance. This study aims to analyze the effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. This study used a quantitative approach. The technique sampling using a type of nonprobability sampling with accidental technique with 100 respondents as sample. The data was collected of survey by distributing questionnaires to seller of Pasar Tanah Abang Block A. The testing performed by the method of simple regression analysis. The results of this study describe that there is significant effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. Tax knowledge affects the tax compliance of 28.5%, while the remaining 71.5% can be affected by other factors."

"Penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan berkurang, dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan berkurang. Namun dengan adanya kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak maka diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan Iebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Namun permasalahan tidak hanya pada seberapa jauh pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi juga bagaimana permasalahan zakat dalam pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?Maka untuk itu perlu dilakukan suatu metode penelitian melalui penelitian survey, yaitu mengumpulkan data dan responden dengan menggunakan kuesioner Serta Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan menelaah Iiteratur - Iiteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membantu dalam mempertajam pembahasan masalah penelitian dan memperoleh teori yang berkaitandengan maksud penelitian.Selanjutnya dan penelitian tersebut ditemukan hubungan positif yang kuat antara Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak. Dan dari hasil analisis akhir variabel zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak memberikan kontibusi sebesar 59.2% terhadap pemenuhankewajiban pajak orang pribadi sedangkan sisanya sebesar 40,8% merupakan kontribusi faktor Iain.Oleh karena itu perlu adanya suatu itikat baik Iebih lanjut dari pemerintah agar lebih memberdayakan sinergi zakat dan pajak ini dengan menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan mudah sehingga merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut selanjutnya tujuan pemerinlah pun dapat tercapai, yaitu untuk membiayai segala kebutuhan negara, dimana Salah satunya adalahmensejahterakan masyarakat miskin.

---

Stipulating of Law No. 38/1999 about Tithe (religious obligatory) Management and Law No. 17/2000 about Income Tax can be viewed as advancing stroke towards religious obligatory synergy with tax. With implementing of religious obligatory to income hence amounts taxable income will decrease, thereby income tax payment also will decrease. But with existence of obligation of Tax ldentitication Number (NPWP) hence expected amount of Taxpayers would growing larger, and the awareness of tax payer to pay for tax will increase because treated to be fairer by entering religious obligatory component as reduction taxable income. But, problems are not only at how far religious obligatory influence as reduction taxable income to Individual Taxpayer compliance but also how problemsof religious obligatory in tax payment of Individual Taxpayer?

Hence for that purpose need a survey research method have been done, in order to collecting data from respondent by using questionnaire and bibliography study done to study and analyzes literatures related to problem that is accurate causing assists in sharpening solution of research problem and obtains theory related to intention of research.

Hereinafter from the research is found by strong positive relationship between religious obligatory as reduction taxable income with accomplishment of obligation of tax. And from result of religious obligatory variable end analysis as reduction taxable income gives contribution equal to 59,2% to accomplishment of obligation of Individual Taxpayer while the rest equal to 40,8% is contribution of other factor.

Therefore needs existence of a further goodwill from govemment to maximized the synergy between this religious obligatory and tax by publishing clearer execution orders and easy to causing stimulates public to fultill the obligations, hereinafter purpose of government also can be reached, to finance all requirement of state, where one of them is secure and prosperous of poor public."

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller. Namun, ditemukan bahwa selain enam focal concerns, permasalahan ini terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, informative function of reinforcement, gangguan internal, dan gagalnya pemolisian komunitas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa warga kawasan Pasar Tanah Abang sebagai pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan pungutan liar serta melakukan pengamatan di kawasan tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Hingga pada akhirnya setelah memahami mengapa pungutan liar sulit diatasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif.

---

This study is compiled in a form ofelucidation of field research in The Tanah Abang Market, discussed about extortion or illegal payments that has been entrenched, criminology analyzed, and aims to provide an understanding why the problem is difficult to overcome. The initial assumption is the analysis can be done through the six focal concerns of middle-class cultural theory by Walter Miller. However, it was found that in addition to the six focal concerns, this problem occurs because of the ties of kinship, informative function of reinforcement, internal disturbance, and the failure of community policing.

By using primary data collection techniques, the author interviewed several residents around Tanah Abang Market area as the parties who understand and engage directly with the extortion and observed around the region in order to provide a comprehensive explanation. Ultimately, after understanding why the extortion difficult to overcome, this study is expected to be useful in providing the right advices in order to get over these problems effectively."

"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

---

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.

Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.

Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:

a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.

b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.

The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.

The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.

The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :

1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.

2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%."

"Kawasan Pasar Tanah Abang merupakan kawasan yang lukratif. Tidak heran apabila di kawasan ini terjadi pengklaiman dan penguasaan ruang oleh berbagai kelompok dengan tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik-praktik klaim ruang oleh kelompok-kelompok penguasa Kawasan Pasar Tanah Abang serta memetakan teritori yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Metode analisis yang diterapkan yaitu triangulasi sumber data. Analisis spasial dilakukan dengan menelaah mental maps ataupun sketsa lapang hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, ada dua bentuk praktik klaim ruang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penguasa di Kawasan Pasar Tanah Abang. Pertama, yaitu klaim langsung dengan cara meletakkan objek, simbol, atau tanda pada ruang. Kedua, yaitu klaim melalui kerjasama dengan pemilik lahan. Batas ruang terwujud dalam bentuk objek-objek seperti bendera, spanduk, tiang, pagar dan tembok. Untuk kelompok formal seperti ormas, batas ini mudah diidentifikasi karena tercantum simbol kelompok yang jelas. Sementara untuk kelompok kecil informal, batas ruang lebih sulit diidentifikasi karena tidak memiliki simbol kelompok. Teritori kelompok ada yang terbentuk mengikuti jalan dan ada yang berbentuk area yang tidak dilewati jalan. Kelompok yang teritorinya mengikuti jalan biasanya saling berbatasan langsung satu sama lain, sementara kelompok yang teritorinya berbentuk area cenderung lebih terpisah dari kelompok-kelompok lain. Secara umum, tempat-tempat yang paling menjadi incaran kelompok penguasa adalah tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti gedung-gedung pasar dan stasiun. Hal ini sebab setiap kelompok memiliki motif ekonomi. Selain motif ekonomi, beberapa kelompok juga memiliki motif sosial dalam melakukan klaim ruang. Kelompok dengan motif sosial memiliki tempat kumpul resmi di teritorinya, yakni berupa pos atau kantor.

---

Tanah Abang Market area is a lucrative area. Thus, it is plausible that there are groups, with certain goals, who would attempt to claim and control this area. This study aims to examine the practices of space claims by the ruling groups of the Tanah Abang Market Area and to map the territories that formed. This research was conducted with a qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, and interviews. The analytical method applied was a triangulation of data sources. Spatial analysis was carried out by examining mental maps or field sketches from observations and interviews. Based on the research, there were two forms of space claims done by the ruling groups in this area. The first was direct claims by placing objects, symbols, or signs in space. The second was claims through mutual partnerships with the landowners. Space boundaries were manifested in the form of objects such as flags, banners, poles, fences, and walls. For formal groups such as mass organizations, these boundaries were easy to identify because the group's symbols were displayed. For informal small groups, their boundaries were more difficult to identify because they did not depict the group's identity. Some groups' territories run parallel to the main roads, while others formed as an area without any road passing through it. Groups whose territory runs parallel to the main roads were located directly adjacent to or near each other. Groups whose territory was in the form of areas tend to be more separate from other groups. In general, the places most targeted by them were those with close proximity to the crowds, such as the market buildings and the train station. This was because each group has economic motives. Apart from it, some groups also have social motives. Groups with social motives tend to have official meeting places in their territory, in the form of a guardhouse or office."

"Dalam usaha meningkatkan kualitas pasar para ahli banyak mengeluarkan ide ide mengenai perencanaan pasar seperti perhitungan antropomtrik untuk mendapatkan ergonomis pada pasar. Dengan mempelajari perhitungan antropometrik pada interior pasar kita dapat melihat apakah nilai ergonomis mutlak diperlukan dalam keberlangsungan pasar. Pada skripsi ini digunakan Pasar Tanah Abang sebagai studi kasus dan blok yang dimati adalah Blok F dan Blok B Tanah Abang. Pada studi kasus ini akan ditampilkan analisis managemen bangunan dan perhitungan antropometrik pada koridor dan unit retail dalam pasar. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas management dan nilai ergonomis dari perhitungan antropometri ini tidak mutlak untuk keberlangsungan pasar tetapi juga kehidupan sosialnya.

---

In an effort to improve the quality of the market many experts coming up with ideas on planning the market such as the anthropometric calculation to get on the ergonomic of market. By studying anthropometric calculations on the interior of market we can see whether the value of ergonomics is absolutely necessary in the sustainability market. In this essay the writer used Tanah Abang Market as a case study and the block he used is a Block F and Block B Tanah Abang. In this case study will be shown building management analysis and anthropometric calculations on the corridor and retail units in the market Based on the analysis conducted can be concluded that the quality of management and ergonomic value of the anthropometric calculations for the sustainability of the market is not absolute but also social life."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."