Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam studi kasus Darby & Larkin, skema bonus adalah sebuah sistem manajemen kinerja perusahaan untuk menjaga dan memperbaiki performa perusahaan, mendukung penggunaan sumber daya manajemen yang efisien, memungkinkan otonomi, dan mempertahankan akuntabilitas serta menarik dan mempertahankan talent. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari skema bonus saat ini yang disebabkan oleh ketergantungan atas laba operasional sebagai satu-satunya indikator. Oleh sebab itu, bonus seharusnya dibuat kondisional terhadap bagaimana individu memenuhi target kinerja tertentu. Secara keseluruhan, Darby & Larkin seharusnya menerapkan Balanced Scorecard dengan mempertimbangkan hubungan sebab-akibat di antara metrik dan menggunakan metrik yang dapat diukur secara akurat.

---

In the case of Darby & Larkin, bonus schemes are an important performance measurement system to maintain and improve the firm’s overall performance, allowing efficient use of managerial resources, enabling autonomy while maintaining accountability and attract and retain talents. However, there are underlying issues with its current bonus scheme due to its sole reliance on operating profit as the indicator. Hence, bonus should have been made conditional on how individuals meet certain performance targets instead. Overall, in improving the firm’s current performance management system, Darby & Larkin should implement Balanced Scorecard that focuses on the cause-and-effect links among the metrics and to use metrics that are accurately measurable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib mengacu pada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Syarat dari pemberian tantiem seperti yang ditetapkan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kinerja, risiko dan perolehan laba telah sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas keadilan sedangkan pencantuman syarat pada suatu peraturan memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah ditetapkan RUPS, tantiem tidak wajib dibayarkan apabila Direksi merugikan Perseroan. Akan tetapi terdapat Pasal 19 POJK Nomor 45 Tahun 2015 yang mengatur bahwa apabila bank mengalami kerugian, bank dapat memberikan tantiem dengan nilai yang relatif lebih kecil. Keputusan Perseroan untuk tidak membayar tantiem Direksi merupakan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya Perseroan membayar ganti rugi kepada Direksi yang tidak diberikan tantiemnya. Hasil penelitian ini menyarankan agar menambahkan suatu syarat dimana pemberian tantiem dilakukan apabila Direksi telah diberikan acquit et de charge dan jika terdapat perolehan laba meskipun bank sedang mengalami kerugian pada tahun dimana tantiem akan diberikan maka sebaiknya tantiem diberikan dalam nilai yang relatif kecil.

---

This research aims to analyze the legal construction of giving bonuses to a Limited Liability Company, especially giving them to bank directors who have been dismissed by the Company and its correlation with the legal consequences of not giving bonuses. This research was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal construction in granting bonuses must refer to the principles of benefit and justice. The conditions for granting bonuses as stipulated in several statutory regulations, namely performance, risk and profit generation, are in accordance with the principles of benefit and justice, while the inclusion of conditions in a regulation fulfills the principle of legal certainty. The result of this research shows furthermore that even though it has been determined by the General Shareholders Meeting, bonuses are not required to be paid if the Board of Directors is detrimental to the Company. However, there is Article 19 POJK Number 45 of 2015 which regulates that if a bank experiences a loss, the bank can provide bonuses with a relatively smaller value. The Company's decision not to pay bonuses to Directors is an unlawful act where the Company should pay compensation to Directors whose bonuses are not given. This research suggest to add a condition so that bonuses are given if the Board of Directors has been given an acquit et de charge and if there is a profit even though the bank is experiencing a loss in the year in which the bonus will be given, then the bonus should be given in a relatively small amount."

"

Employee engagement adalah konstruksi yang kompleks dan luas yang mencakup komitmen, kepuasan, loyalitas, dan perilaku ekstra karyawan dalam menjalankan peran dalam bekerja. Membangun keterlibatan karyawan bukanlah hal yang mudah, kemudian adanya pergeseran generasi ke generasi milenial yang memiliki karakteristik unuk pun menjadi tantangan dan juga peluang bagi perusahaan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh budaya perusahaan dan komunikasi internal terhadap employee engagement karyawan milenial. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan responden penelitian karyawan milenial yang berusia 19 – 38 tahun per tahun 2019 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Kemudian, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Budaya perusahaan dan komunikasi internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial.

---

Employee engagement is a complex concept that includes employee’s commitment, satisfaction, loyalty, and extra efforts in carrying out roles in daily life at work. Building employee engagement is not easy, then the company is facing a shifting generation to millennials that have unique characteristics, this will become a challenge and the opportunity as well for the company. This study aims to describe the influence of corporate culture and internal communication on employee engagement of millennial employees. Using quantitative methods with respondents aged 19 - 38 years as per 2019 and using multiple linear regression as analysis technique, the results of this study indicate that company culture has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Then, internal communication has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Finally, corporate culture and internal communication have positive and significant influence on employee engagement millennials.

"

"Pengelolaan sistem manajemen kinerja (Performance Management System) merupakan salah satu sistem yang diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki agar fokus pada suatu tujuan yang telah ditetapkan.Melalui penerapan Sistem Manajemen Kinerja ini di harapkan PT SSX dapat mengambil beberapa manfaat antara lain meningkatkan daya saing kinerja organisasi secara komprehensif, memahami bersama tujuan organisasi sehingga dapat lebih fokus untuk mengerahkan sumberdaya yang ada demi pencapaian tujuan tersebut, membentuk suasana kerja yang lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja karyawan serta perusahaan, mengarahkan kapasitas dan kompetensi organisasi atau karyawan pada upaya pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati.Dalam implementasinya dengan menggunakan Tahap Perencanaan Kinerja, Coaching, dan Penilaian Kinerja. Dengan menggunakan proses SECI diharapkan perubahan sistem yang terjadi saat penerapan manajemen kinerja di PT SSX dapat terminimalisasi. Sehingga karyawan dapat menerima sistem yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan hasil akhir Penilaian Kinerja masing-masing karyawan lebih obyektif. Kendala-kendala yang dihadapi karyawan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat teratasi sehingga masing-masing karyawan mampu menunjukan hasil kerja yang optimal guna meningkatkan performance perusahaan secara keseluruhan."

"The success of an organization is very depended on its human resources performance (Sherman and George, 1992: 294). An organization capable of competing in the future is an organization which able to improve the quality of its human resource to be responsive to changes. ln order to improve its existence in the future, an organization is demanded to develop its human resources in order to produce better performance.The implementation of a new regional office structure at Department of Law and Human Rights West Java Province as regulated in the regulation of Minister of Law and Human Rights Rl, No. M-01-PR.07.10, 2005 on Organization Structure and Work Regulation of Regional Office Department of Law and Human Rights, had forced the organization to maximize its performance, both organizational or individually. The organization has tried to maximize its individual employees' performances, for example in giving employees training, both at the central and regional offices. Beside that, in order to maximize the individual performance, the organization is also give compensation to employees as a reward for their work. This compensation took form in salary, incentives, allowance, and other form of compensation.Gomes (2002; 170) stated that performance is influenced by training, and Gibson, lvansevich and Donelly, Jr in Ilyas (2001; 67) mentioned that performance is influenced by organizational variables such as compensation. Training is a process of knowledge, skill and attitude improvement done systematically through orientation program with the aim to improve employees' performances related to their works in order to fulfill the organizational aims and effectiveness. Compensation is everything received by employees as a reward for their work, given systematically by the organization in order to motivate employees to improve their performance related to work in which to fulfill the aims and effectiveness of organization.Research design is a plan and research structure systematically structured in order to Search of conclusion for research questions, Sample was selected through stratified random sampling technique and questioners posed to all 32 respondents at regional office Department of Law and Human Rights, West Java Province. Data collected through questioners are analyzed using SPSS 11.0 for Windows and Product Moment Pearson correlation formula.Data collected through the use of questioners and literature study Questioners are to gain the opinion of employees at regional office Department of Law and Human Rights, West Java Province. The questioners scoring used Likert Scale. Primary data sampling used stratified random sampling from the population of 108 employees, 32 respondents were selected. Maximum respond of respondents is determined by the returning questioners which reach 100%. Before the analysis was done, instruments of data collection are tested for their validity and reliability, using SPSS 11.0 for Windows and Product Moment Pearson correlation formula.Statistic analysis show there is a significant and positive relation although the level is rather low with 0.538 correlation score between training and performance. There is a significant relation between compensation and performance with correlation score of 0.622. Acting together, the independent variables have positive relation to perfomwance about 46.4%.In order to improve the performance of employees at regional office Department of Law and Human Rights, West Java Province, employees training is needed to improve knowledge, skill and change of attitude most desired by organization, as well as motivating employees to continuously improve their work output, in quality and quantity, to fulfill the organizational aim for instance through good compensation."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil (manipulasi aktivitas penjualan, overproduction, serta pengurangan biaya diskresioner) pada perusahaan yang melakukan IPO di periode 2002-2011, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi manajemen laba akrual versus manajemen laba riil, serta dampaknya pada kinerja keuangan pasca IPO. Penelitian ini menemukan perusahaan melakukan manajemen laba akrual diskresioner serta manajemen laba riil (manipulasi aktivitas penjualan ataupun overproduction) pada periode satu tahun sebelum IPO dan saat IPO. Dari faktor auditor eksternal, masa audit, serta level net operating asset (NOA), hanya level NOA ditemukan berdampak pada kecenderungan perusahaan untuk tidak memilih manipulasi aktivitas penjualan ataupun overproduction. Selain itu, ditemukan pula bahwa dari penggunaan manajemen laba akrual dan riil, hanya penggunaan manajemen laba riil pengurangan biaya diskresioner yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

---

The purpose of this study is to investigate whether firms conducting IPO on 2002 - 2011 engaged in accrual earnings management and real earnings management (sales manipulation, over-production, and reduction in discretionary expense), factors that influence the tendency to engage in accrual versus real earnings management, and the impact of those earnings management on firm‟s performance after IPO. The results show that firms used accrual earnings management and real earnings management (sales manipulation or over-production) in one year before IPO and in IPO-year. Among external audit-firm, audit tenure, and the level of net operating asset (NOA) factors, only level of NOA is found to affect the tendency not to engage in sales manipulation or over-production. It is also found that only reduction in discretionary expense that found to significantly affect the decrease on firm‟s performance.

"

"Pemberian tunjangan kinerja sebagai efek dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah diterapkan di Perpustakaan Nasional. Tetapi pada pelaksanaanya alat yang digunakan untuk menilai kinerja Pustakawan yaitu SKP tidak digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, dasar pemberian tunjangan kinerja yang digunakan selama ini masih berdasarkan absensi kehadiran pustakawan di Perpustakaan Nasional. Sehingga pelaksanaan sistem merit yang berdasarkan pay per performance belum dapat diaplikasikan sepenuhnya. Selain itu belum ada kajian maupun evaluasi tentang penerapan sistem pemberian tunjangan kinerja ini, dan belum ada upaya yang signifikan untuk terus menerus memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya terdapat beberapa factor yang berpengaruh terhadap penerapan sistem tunjangan kinerja di Perpustakaan Nasional adalah komitmen pimpinan, komitmen pustakawan, evaluasi kinerja dan sistem pendanaan.

---

The implementation of the performance pay sistem at the National Library. But in the implementation of the tool used to assess the performance of the Librarian namely SKP is not used as a basis for the provision of performance allowance, the basis for the provision of performance allowances that have been used so far is based on the absence of the presence of the librarian in the National Library. So the merit system that evaluate regarding the  performance allowance system can not applicate completely, and there has not been any significant effort to continuously improve the existing sistem. Furthermore, there are several factors  influence the implementation of the performance allowance sistem in the National Library are the leadership commitment, librarian commitment, performance evaluation and funding sistem."

"Pemberian tunjangan kinerja di organisasi Polri bertujuan untuk memotivasi aparaturnya dalam bekerja. Menurut Werther dan Davis (1996) mengatakan bahwa tunjangan kinerja merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan usaha, jerih payah dan kontribusi pegawai yang diberikan pada organisasi yang terangkum dalam penilaian kinerja bukan berdasarkan pangkat dan golongan saja. Selain itu tunjangan kinerja pun harus menganut prinsip keadilan dan kelayakan (Mc Kenna, 2016), oleh karena itu dalam pelaksanaanya diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menerapkan prinsip tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan mixed methode melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada perbedaan persepsi pegawai mengenai keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja. Selain itu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengacu pada kehadiran, kinerja, beban tugas, tanggung jawab serta resiko pekerjaan dari anggota yang dilakukan sehari-hari.

---

Providing performance allowances at the Kepolisian Negara Republik Indonesia aims to motivate its apparatus to work. According to Werther and Davis (1996) said that performance allowances are rewards given based on effort, effort and employee contributions given to organizations summarized in performance appraisal not based on rank and class alone. In addition, performance allowances must adhere to the principles of fairness and feasibility (Mc Kenna, 2016), therefore the right strategy is needed in implementing this principle. In this study using a quantitative approach with data collection methods using mixed methods through surveys and in-depth interviews. The results of this study are that there is no difference in employee perceptions regarding fairness in the provision of performance benefits. In addition, the strategy that can be carried out is by referring to attendance, performance, task load, responsibility and the risk of the work done by members carried out on a daily basis."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai SekretariatDirektorat Jenderal Imigrasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahpendekatan kuantitatif dengan metode survey. Di samping itu, peneliti jugamelakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian denganmenggunakan daftar pertanyaan seperti yang ada dalam kuesioner. Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai kinerja menurut Ivancevich.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Sekretariat DirektoratJenderal Imigrasi adalah baik.

---

ABSTRACTThis paper aims to describe the employee performance at SekretariatDirektorat Jenderal Imigrasi. The approach used in this research is quantitiveapproach with survey method. In addition, the researchers also conducted interviewswith the head of Sub Division Officer using a list of questions such as those in thequestionnaire. The theory used in this research is the theory about the performance byIvancevich. These results indicate that the performance of employees of SekretariatDirektorat Jenderal Imigrasi is good."