Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset tak berwujud telah muncul sebagai kelas aset terkemuka. Nilai perusahaan utamanya terdiri dari aset tidak berwujud. Paten, merek, dan hak cipta, serta hak kekayaan intelektual lainnya adalah kekuatan pendorong utama sebagian besar perusahaan. Karena meningkatnya nilai hak kekayaan intelektual, ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk mendapatkan pembiayaan, aset debitur jika terjadi kepailitan dan banyak tujuan keuangan lainnya. Namun, untuk memenuhi tujuan keuangannya, hak kekayaan intelektual harus dapat dinilai secara ekonomi. Penilaian hak kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk pemerintah yang dilakukan di Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus tentang bagaimana melakukan penilaian hak kekayaan intelektual serta Lembaga khusus untuk menilai hak kekayaan intelektual . Studi ini akan membahas peraturan tentang penilaian hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan membandingkan peraturan serupa di Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan contoh kasus.

 

 

Kata kunci: Penilaian, Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Penilai Publik

 

 

---

Intellectual property rights as the subset of intangible assets have emerged as the leading asset class. Businesses mainly derive their value from intangible assets. Varying from patents, brands, and copyrights, intellectual property rights is the main driving force of most companies. Because of the growing value of  intellectual property rights, it can be used for various purposes such as to secure financing, debtor’s assets in the event of bankruptcy, and many financial related purposes. However, in order to serve its financial purposes, intellectual property rights must be able to be valued economically. The valuation of intellectual property rights can be conducted by public appraisers or government-appointed appraisers which is conducted in Singapore and the the United States. Indonesia does not yet have a specific regulation on how to conduct the valuation of intellectual property rights. This study will discuss the regulation concerning the valuation of intellectual property rights in Indonesia by comparing the similar regulation in the United States and Singapore. In addition, this study also includes case examples.

 

 

Keywords: Valuation, Intellectual Property Rights, Intangible Assets, Public Appraiser

 

"

"This research aimed to explain the existence of influence of interpersonal effective communication and leadership variables; individually and together, to the dependent variable of performance. In this research, communication variable is divided into two; vertical and horizontal/lateral communication with five indicators: openness, empathy, positive, support and similarity. Leadership variable is comprised of four indicators: good communication, delegation of authority, supervising, and ability to create good work condition.Research was conducted upon 71 respondents, which served as population of patent reviewers in Directorate Patent, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Law and Human Rights, R1. Data analysis technique in used is Linear Regression. First, the linear regression technique is used as simple linear regression between each independent variable (interpersonal communication or leadership) to patent reviewers' performance, to see the existence of influence of each independent variable to performance as dependent variable. Multiple regression technique is used to verify the influence of both independent variables (interpersonal communication and leadership) together to patent reviewers? performance.From these various analyzes, it was found that interpersonal communication individually has negative influence to patent reviewer performance, while together with leadership variable have no influence in enhancing level of performance. Based on respondents' opinion on interpersonal communication existed in Directorate of Patent Reviewer, both vertical and horizontal/lateral communications, is not a dominant factor which can influencing patent reviewers' performance because the level of satisfaction in communication has not optimally met. Meanwhile the independent variable of independent, individually or together, has a significant and positive influence to patent reviewers' performance, where good leadership will influence an enhancement on patent reviewers' performance at Directorate of Patent Reviewer."

"ABSTRACTMobile application usage has emerged globally. However, the level of patent of mobileapplication rarely shows a mobile application patent registered to the United States PatentOffice. Additionally, The number of mobile application software has been increasing ever sincethe development of the smartphone era. This issue will lead to this study where the intellectualproperty rights would whether or not give a significance effect to the market of mobileapplication. To give a more distinct description, this paper will have a case discussion regardingto the recent issue in the problem A technology company mobile application developerSnapchat and Instagram. The case conducted concluded that the effect of patent law to themobile application market will not benefit towards the consumer. Instead it will give a morecontrol towards the developer of the mobile application and number of application market. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 12.0px Helvetica.

---

ABSTRAKPenggunaan aplikasi seluler telah muncul secara global. Namun, tingkat paten aplikasi selulertidak banyak menunjukkan paten aplikasi seluler yang terdaftar di Kantor Paten AmerikaSerikat. Selain itu, Jumlah perangkat lunak aplikasi seluler telah meningkat sejakperkembangan era ponsel cerdas. Masalah ini akan mengarah pada penelitian ini di mana hakkekayaan intelektual akan memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadappasar aplikasi seluler. Untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas, makalah ini akan memilikidiskusi kasus mengenai isu terbaru dalam masalah Perusahaan pengembang aplikasi mobileSnapchat dan Instagram. Kasus yang dilakukan menyimpulkan bahwa efek hukum patenterhadap pasar aplikasi seluler tidak akan menguntungkan bagi konsumen. Sebaliknya itu akanmemberi lebih banyak kendali terhadap pengembang aplikasi seluler dan jumlah pasar aplikasi. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica. "

"Perkembangan dan penggunaan teknologi dalam berbagai produk dan jasa semakin meningkat, di antaranya adalah Artificial Intelligence (AI). AI merupakan cabang ilmu komputer yang dikembangkan menjadi suatu teknologi hingga dapat melakukan penalaran dan pembelajaran mandiri. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur teknologi ini sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Terdapat berbagai penemuan hukum dan interpretasi yang dilakukan dalam upaya perlindungan AI oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai objek HKI, khususnya pada hak cipta dan paten. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis tanggung jawab pemegang HKI atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI miliknya. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi perlindungan AI sebagai objek HKI dengan menggolongkannya sebagai program komputer. Sedangkan, perihal tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI masih menimbulkan perdebatan. Sebagian besar berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada pemegang hak AI karena AI belum dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab.

---

The development and use of technology in various products and services is increasing, including Artificial Intelligence (AI). AI is a branch of computer science that has been developed into a technology which has the ability to learn and solve problems through logical deduction. However, until now, there is no regulation in Indonesia that specifically regulates this technology which creates legal uncertainty. There are various legal discoveries and interpretations made in an effort to protect AI by Intellectual Property Rights (IPR). This paper attempts to explain whether AI can be classified as an object of IPR, particularly copyrights and patents. In addition, this paper will also analyze the legal liability of right holders for losses caused by their AI. The results show that there are variations in the protection of AI as an object of IPR by classifying it as a computer program. Meanwhile, the issue of liability for the losses caused by AI is still a matter of debate. Most argue that the liability remains with AI rights holders because AI has not yet been defined as a legally liable subject."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemeriksa paten dan pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran teori teknologi informasi dari Dharma Oetomo (2002), pengukuran teori kompetensi dari Spencer dan Spencer (1993), untuk pengukuran kinerja menggunakan teori dari Bernadin dan Russel (1993) dan menggunakan teori Payaman (2005). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan responden sebanyak !11 orang. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan SPPS versi 18.0 windows. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: variabel teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 73,4%; variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 67,5%; dan terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi dan kompetensi terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 76,6%. Hal ini menunjukan bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi dapat memberikan kontribusi sebesar 76,6% terhadap kinerja sedangkan sisanya sebesar 23,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa teknologi informasi dan kompetenst SDM baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruk yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek.

---

The research is conducted to know how far the influence of information technology and human resource competence to the performance of patent and trademark examiners of Directorate General of Intellectual Property Rights.

The research is utilizing the measurement of information technology theory from Dharma Oetomo (2002), the competence theory measurement from Spencer and Spencer (1993), to the performance measurement from Bernadin and Russel (1993), and theory trom Payaman (2005). The method that had been used is the descrptive anlytical accompanied with 111 samples. The data was collected through quesioners and the analysis was processed by SPSS 18.0 windows.

From the research result, it could be concluded that: information technology variable has the influence to the performance of patent and trademar examiners for 73,4%; and competence variable has the influence to the performance of patent and trademark examiners for 67,5%. From this research it could be concluded that information technology and competence factor may influence up to 76,6% to the performance of patent and trademark examiners and the other 23,3% is merely another factors.

This research concludes that information technology and human resource competence whether as an independent or a combination factors clearly has a significant contribution to the performance of patent and trademark examiners. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti merupakan indikator-indikalor dari kepuasan kerja, motivasi dan pengembangan karir. Oleh karena menurut peneliti memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kepuasan kerja pada Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Paten.Penelitian dilakukan terhadap populasi dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Paten sebanyak 153 orang responden yang terdiui dari 82 orang Pejabat Struktural dan 71 orang Pejabat Fungsional Paten, Direktoral Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan HAM RI. Daiam penelitian ini dilakukan uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) dan Bartlett. Setelah didapatkan hasil yang diinginkan dilakukan analisis faktor sehingga didapatkan bahwa variabel- variabel baru yang mengelompok kemudian dilakukan up regresi. Dari variabel-variabel yang mengelompok tersebut variabel kepuasan kerja memiliki angka faktor muatan terbesar dari variabel-variabel yang Iain maka dijadikan variabel dependennya. Sedangkan variabel-variabel selain variabel kepuasan kerja dijadikan variabel independennya yaitu motivasi diri, motivasi organisasi, pengembangan karir diri. pengembangan karir organisasi, motivasi imbalan, pengembangan karir legalitas terencana, pengembangan karir berdasarkan persyaratan, kepuasan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan, dan kepuasan kerja dalam mendapatkan fasilitas dan promosi.Dari hasil analisis faktor tersebut kemudian dilakukan uji regresi dengan metode stepwise maka diperoleh hasil variabel-variabel yang mempengaruhi variabel kepuasan kerja Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Paten yaitu variabel kepuasan kerja dalam mendapatkan fasilitas dan promosi variabel motivasi diri, variabel kepuasan kerja sesuai dengan bakat dan ketrampilan yang dimiliki. Keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepuasan kerja. Artinya semakin baik keempat variabel tersebut, semakin baik kepuasan kerja Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Paten. Sedangkan jenis kelamin memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel kepuasan kerja. Artinya wanita cenderung Iebih cepat merasa puas dibandingkan pria dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dalam mendapatkan kepuasan kerja.Kemudian peneliti meIakukan uji regresi terpisah antara Pejabat Shuktural dan Pejabat Fungsional Paten dan didapatkan hasil variabel kepuasan kerja dalam mendapatkan fasilitas dan promosi dan motivasi diri tetap merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja masing-masing jabatan. Variabel pengembangan karir legalitas terencana menjadi variabel berpengamh terhadap kepuasan hrrja Pejabal Struktural sedangkan jenis kelamin telap memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja bagi Pejabat Fungsional Paten dilingkungan Ditjen HKI.

---

This research aims at finding out variables that influence work satisfaction. Questions raised by the researcher are indicators of work satisfaction, motivation and career development. The researcher thinks that those factors have strong influence to the work satisfaction of the Structural and Functional Officers at Patent Unit.

The research is conducted at the population of Structural and Functional Officers of the Patent Unit that makes up 153 respondents, comprising of 82 Structural Officers and 71 Functional Officers of the Patent Unit at the Directorate General of Intellectual Property Rights, the Republic of Indonesia Ministry of Justice and Human Rights.

The research conducts Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) and Bartlett tests. After having the expected result, the researcher carries out factor analysis resulting grouping new variables. Then regression test is conducted. Among the grouping variables, work satisfaction variable has the biggest content factor rate so it becomes the dependent variable while other factors become independent variables. Those variables are self motivation; organization motivation; self career development; organization career development; incentive motivation; planned legalized career development; requirement-based career development; work satisfaction in line with talents and skills; and work satisfaction in obtaining facilities and promotion.

The factor analysis? result then is examined by regression test by using stepwise method resulting variables that affect the work satisfaction of Structural and Functional Officers of the Patent Unit that include work satisfaction in obtaining facilities and promotion; self motivation; and work satisfaction in line with talents and skills. Those variables have positive influence to the work satisfaction variable, meaning that the better those variables, the better the work satisfaction of Structural and Functional Officers of the Patent Unit. Meanwhile, gender has negative influence to the work satisfaction, meaning that women tend to be satisfied more quickly than men in terms of achieving work satisfaction when carrying out daily activities.

The researcher then conducts regression test by separating Structural Officers and Functional Officers of the Patent Unit, resulting that work satisfaction in obtaining facilities and promotion and self motivation are still the influential variables to each type of the officers. The planned legalized career development is the influential variable to the work satisfaction of Structural Officers while gender still has negative influence to the work satisfaction of the Functional Officers of the Patent Unit at the Directorate General of Intellectual Property Rights."

"In this globalization era, technology plays a very important role in determining the state's economy. The vast development ol technology demands that the protection system of intellectual Rights. Patent in particular, to be enhanced. Patent is part of intellectual Rights which gives protection on technological invention. Patent protection is very strategic as through the protection, the spirit of inventors' creativity to produce more inventions would be nurtured which will lead to the development of new technology. From this new technology development, the direct impact would be on the increase of investment. The increase of investment would then lead to the society prosperity. Based on empirical data, there is accumulating increase of backlog reviews on patent yearly. If this problem is not solved. it would create bad image on Directorate General HKI, to the nation in general, in establishing patent system. ln that sense, the writer is interested to research on the role of leadership as an external factor of Patent Reviewers and motivation as an internal factor of Patent Reviewers to their work performance. The aim of this research is to explain the role of leadership and motivation to the work perfomance of Patent Reviewers at the Directorate Patent, Directorate General of Intellectual Rights, Department of Law and Human Rights, RI. The research method in used is a survey method on the whole population of Patent Reviewers which comprised of 65 people. Before conducting the analysis, a validity test was conducted on all instruments by using Pearson correlation technique and reliability test by using Spearman Brown technique. Verified and reliable data then was analyzed further by using correlation test of Rank Spearman to determine the relation between leadership - performance and motivation - performance. As to determine the relation between both leadership and motivation on performance, multiple correlation analysis is used. Variable with higher the correlation score is the one of the two variables with stronger relation to performance. From the analysis, it can be concluded that between motivation and performance, there is a medium level of relation with correlation level of 0.574. Between leadership and performance, there is a very low level of relation with correlation level of 0.103. As to the relation of both leadership and motivation to performance, there is a strong relation with correlation level of 0.639. Hence, it can be concluded that motivation has a stronger level of relation to performance compared to leadership. Based on these findings, it can be concluded that the result on field approved with the existing theory. Furthermore, the high performance of Patent Reviewers was intiuenced by high motivation of Patent Reviewers in conducting their tasks. The amount of patent backlog was due to the lack of effectiveness of leadership existed at present in indulging Patent Reviewers performance. Related to these Endings, recommendations from the writers to improve the level of Patent Reviewers' performance are as follow:1. In the effort of improving Patent Reviewers' performance, the Directorate of Patent needs to implement performance management process. 2. The Directorate Patent needs to improve control upon Patent Reviewers' work performance as to minimize backlog. Hence, information technology support is needed in the form of Management lnformation System collaborate with control on all output of patent reviews. With this information technology support. each supervisor will be more effective and efficient in controlling the Patent Reviewers' performance. 3. To create positive work environment for performance improvement and give more work motivation, the Directorate should give rewards for high performance Patent Reviewers and punishment for those with low performance as stated in the regulation."

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."