Hasil Pencarian

Ditemukan 109529 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Alif Chelvin Arliska

Efektivitas penerapan kebijakan promoter terkait peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (Evaluasi program pelayanan surat keterangan catatan kepolisian online pada sie yanmin direktorat intelkam polda metro jaya) = The effectiveness of the implementation of promoter policies relating to public service-based information technology (Evaluation of Online Police Records Secretariat Service Program at the Dirintelkam Metro Jaya Police)

"Promoter merupakan visi terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Dengan adanya visi program promoter tersebut diharapankan bisa mewujudkan pelayanan publik modern yang semakin memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai keperluan administrasi di kepolisian. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, pelayanan pembuatan SKCK secara online diklaim telah ikut mensukseskan visi program promoter kepolisian republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Seksi Yanmin Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya. Hasil Penelitian ini adalah Pertama, Tujuan dan sasaran dari kebijakan SKCK online antara lain meliputi: (1) Mempermudah akses masyarakat mendapatkan informasi (2) Transparansi secara regulasi, prosedur, dan pembiayaan, (3) Sebagai wujud peningkatan pelayanan pemerintah, (4) Sebagai alternatif cara bagi Fungsi intelijen untuk menyerap informasi dan data, (5) pertimbangan bagi pimpinan ataupun jajaran untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun mengambil keputusan. Kedua, Realita penerapan pelayanan SKCK online dibandingkan dengan Pelayanan SKCK Offline; pemohon menganggap SKCK online lebih efisien karena dapat memangkas waktu, menghemat biaya serta energi. Ketiga, Efektivitas penerapan kebijakan pelayanan SKCK Online pada Jajaran Polda Metro Jaya masih kurang efektif meski dilihat dari respon masyarakat yang merasa puas, karena lebih cepat dan lebih mudah, sehingga memudahkan pemohon. Pembuatan SKCK secara online dinilai publik lebih sederhana, akan tetapi pada implementasinya tidak sepenuhnya online (Modified-Online). Keempat, Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan SKCK online di wilayah Polda Metro Jaya ini antara lain meliputi; (1) Proses Sosialisasi yang kurang tepat, (2) Keterbatasan sarana dan prasarana, (3) Akses masyarakat yang masih sulit (Jarak), (4) Masyarakat yang belum sepenuhnya paham dan dapat menggunakan teknologi online, (5) Kendala teknis.

Kata Kunci : Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi

Promoter is the vision of a professional, modern, and trusted Polri. With the vision of the promoter program, it is hoped that it can realize modern public services that make it easier for the public to complete various administrative needs in the police. With the current technological developments, the online SKCK making service is claimed to have contributed to the success of the vision of the Republic of Indonesia's police promoter program. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, selecting sources using purposive sampling technique. The research location is in the Yanmin section of the Directorate of Security Intelligence at Polda Metro Jaya. The results of this study are First, the objectives and targets of the online SKCK policy include: (1) Facilitating public access to information (2) Transparency in terms of regulations, procedures, and financing, (3) As a form of improving government services, (4) As a alternative ways for the intelligence function to absorb information and data, (5) considerations for leaders or ranks to take strategic steps or make decisions. Second, the reality of implementing online SKCK services compared to Offline SKCK services; applicants consider online SKCK to be more efficient because it can cut time, save costs and save energy. Third, the effectiveness of the application of the SKCK Online service policy at the Metro Jaya Police is still ineffective even though it is seen from the satisfied public response, because it is faster and easier, making it easier for applicants. Making SKCK online is considered by the public to be simpler, but in its implementation it is not fully online (Modified-Online). Fourth, the factors that become obstacles in the online SKCK service in the Polda Metro Jaya area include; (1) Inappropriate socialization process, (2) Limited facilities and infrastructure, (3) Community access that is still difficult (Distance), (4) People who do not fully understand and can use online technology, (5) Technical constraints.
Keywords: Effectiveness, Public Policy, Public Services, Information Technology"

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abipraya Guntur Sulatiasto

Efektifitas Penerapan Kebijakan “Promoter” Terkait Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polres Pandeglang = The Effectiveness of Implementing "Promoter" Policies Related to the Implementation in Bhabinkamtibmas Task to Supporting the Success on Building Security and Order in the Pandeglang District Police

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020

T55503

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ari Nuzul aulia

Implementasi program manajemen talenta Polri guna mewujudkan Polri Yg promoter di wilayah hukum Polda metro Jaya = The Implementation of Talent Management Program that Functions to Apply Promoter in the Legal Area of Polda Metro Jaya

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suhermanto

Peningkatan kinerja Direktorat Reserse narkoba Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus narkoba dengan pemanfaatan teknologi informasi = The increasing of performance of Drug Research Directorate Metro Jaya resort police in revealing drug case using information technology

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa terus meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya menuntut Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan upaya terobosan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, yaitu dengan penyadapan telepon seluler milik para pelaku kasus narkoba dan upaya tersebut secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja baik terhadap para penyidiknya maupun dalam jumlah kasus narkoba yang berhasil ditanganinya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan atau obervasi. Hasil penelitian menunjukan: 1) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polda Metro Jaya sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan karena sindikat peredaran internasional maupun lokal lebih memilih kota Jakarta sebagai daerah peredarannya, hal tersebut dibuktikan dengan data selama kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012 total pelaku yang berhasil ditangkap mencapai 11.968 orang; 2) Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode konvensional, metode pemanfaatan teknologi informasi dan metode kombinasi; 3) Dalam pengungkapan kasus narkoba, Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dihadapkan pada kendala-kendala baik yang berasal dari internal maupun eksternal; 4) Dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus narkoba oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya: (a) Peningkatan kinerja personil para Penyidik; (b) Pengungkapan kasus narkoba dapat optimal; (c) Jaringan narkoba akan dapat terungkap sampai bandar level atas; (d) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) Perlu adanya penambahan sarana utama kendaraan operasional; (b) Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan IT; (c) Perlunya penambahan jumlah personil penyidik Polri (d) Perlunya penambahan anggaran operasional; (e) Perlunya peningkatan kemampuan para penyidik dalam berbagai kegiatan pelatihan khususnya dalam bidang IT dan analisa data; dan (f) Perlunya mempersingkat proses birokrasi dalam pengungkapan kasus narkoba.

This thesis discussed about the increasing of drugs distribution and misuse in legal area of Metro Jaya Resort Police demands Directorate of Drug Research (Dit Resnarkoba) Metro Jaya Resort Police to perform new innovation by utilizing IT, which is set up cellular phone owned by drugs suspects and the effort directly has an effect to the increasing of performance either toward the investigators or the number of case that succeeded to be handled. The research that is conducted is descriptive qualitative research. Data collection is conducted through library research, interview and observation. The research shows: 1) Illegal distribution and the misuse of drugs in the legal area of Metro Jaya Resort Police has reached high concern level because either international or local syndicate choose Jakarta as their operational city, it is proven by data on a period of 2011 to 2012 with total of suspects that were captured reached 11.968 people; 2) Drug case reveal conducted by the Directorate of Drug Research Metro Jaya Resort Police was conducted using three methods, conventional, information technology (IT) utilization and combination of both methods; 3) In revealing drug Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police is dealing with obstacles, either internal or external; 4) The impact of information technology utilization in exposing drug case by Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police: (a) The increasing of performance of the investigators; (b) Optimal result in exposing drug cases; (c) Drug network will be revealed to upper level; (d) The increasing of existed infrastructure at the Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police. Implication this thesis discussion contains: (a) The need to increase operational vehicles as major infrastructure; (b) The need of infrastructure in information and technology (IT); (c) The need to improve the number of Indonesian Police investigators personnel (d) The need to increase operational budget; (e) The need to improve the ability of investigators in various training activities particularly in the field of IT and data analysis; and (f) The need to shorten bureaucracy process in reveal drug case an kasus narkoba."

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zam Yusuf

Analisis Strategi Peningkatan Efektifitas Penerapan Quality Management System pada Proyek Berbasis Teknologi = Strategy Analysis for Increasing the Effectiveness of the Quality Management System Implementation in Technology-Based Projects

"Kebutuhan akan teknologi dewasa ini tidak dapat dielakkan lagi, sehingga menyebabkan semakin maraknya proyek-proyek berbasis teknologi. Namun nyatanya, banyak proyek berbasis teknologi yang mengalami kendala saat menjalankan proyek, terutama soal kualitasnya. Sistem Manajemen Mutu (QMS) adalah salah satu kerangka proses kualitas yang telah digunakan untuk memantau dan memastikan implementasi kualitas pada proses untuk membuat dan menyampaikan produk. Namun demikian, penerapan QMS pada proyek berbasis teknologi menghadapi tantangan efektivitas dalam meningkatkan kualitas. Tantangan tersebut karena kompleksitas dinamis yang muncul dalam implementasinya. Mengungkap kompleksitas dinamika seperti itu dapat memberikan wawasan tentang strategi untuk perbaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menyajikan model konseptual untuk memahami kompleksitas penerapan QMS di perusahaan berbasis teknologi dengan menggunakan pemodelan dinamika sistem. Melalui Causal Loop Diagram (CLD) dan diagram sistem, model konseptual menunjukkan faktor-faktor kunci yang diperlukan untuk meningkatkan proses QMS agar lebih efektif, seperti tenaga ahli dan kemampuan beradaptasi QMS.

The need for technology nowadays is inevitable, leading to the increased growth of technology-based projects. But in fact, many technology-based projects facing problems when executing projects, especially about their quality. Quality Management System (QMS) is one quality process framework that has been used for monitoring and ensuring quality implementation on a process for creating and deliver a product. Nevertheless, the QMS implementation in the technology-based project faces a challenge of its effectiveness in improving quality. Such a challenge is due to the dynamic complexity that arises in the implementation. Uncovering such dynamics complexity can provide insights on strategy for improvement. In this regard, this study presents a conceptual model to understand the complexity of the QMS implementation in a technology-based company by using system dynamics modeling. Through Causal Loop Diagram (CLD) and system diagram, the conceptual model shows the key factors needed to improve the QMS process to be more effective, such as expert workforce and QMS adaptability.

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adhi Nugraha

Evaluasi manajemen komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi publik kasus pada pelayanan informasi publik badan tenaga nuklir nasional = Government communication management evaluation in public information transparency policy case on batan's public information service

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.
This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T45442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Camelia Fikrillah

Analisis kualitas pelayanan publik instansi polda metro jaya di mal pelayanan publik DKI Jakarta = Analysis of public service quality of metro jaya police agency at service malls public in DKI Jakarta

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tiara Kharisma

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik analisis strukturasi adaptif penggunaan electronic-PPID di Arsip Nasional Republik Indonesia = The using of information technology for public information services analysis of adaptive structuration about the using of electronic-PPID in national archives of the Republik of Indonesia

"Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal.

Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable.

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology.
This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies.
The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication.
The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

T50184

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Said Mayzar Mulya

Implementasi kebijakan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Aceh = Implementation of the policy financial management system based on information technology in the Government of Aceh

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.

This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.

The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Rachmaninda

Penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) di Indonesia = The implementation of prudential principle on loan based on information technology (peer-to-peer lending) in Indonesia

"Peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk praktik pemberian pinjaman uang antara individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Prakteknya, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan bisnis peer-to-peer lending di Indonesia. Pertama adalah pemodal, kedua peminjam, dan ketiga adalah perusahaan peer-to-peer lending sebagai perantara. Pada praktek pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, melainkan bertemu dalam dunia maya melalui suatu media, yaitu platform yang disediakan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Bagaimanakah pengawasan dari pihak OJK selaku otoritas yang berwenang terhadap adanya pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending? Perlu adanya aturan yang dapat mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan, khususnya mengenai produk perjanjian pinjam-meminjam karena hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang diundangkan terkait permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) belum dilakukan secara optimal oleh pihak OJK. Hal ini membuat setiap perusahaan peer-to-peer lending ini mempunyai mekanismenya sendiri dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, fungsi pengawasan oleh OJK belum cukup dilakukan khususnya terkait dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan peer-to-peer lending.

Peer-to-peer lending is a loan activity between two parties which borrower and lender summoned by a platform that provided by peer-to-peer lending company. In fact, there are three parties that included in peer-to-peer lending business in Indonesia. First party is lender, second party is borrower, and third party is peer-topeer lending company as a connector. In loan activity based on peer-to-peer lending, each party no need to meet directly, but only virtually through a platform that provided by peer-to-peer lending company. How is OJK's supervision as the authorized authority on the existence of lending-based peer-to-peer lending? We need a regulations which can accommodate the implementation of prudential principle and surveillance especially on loan agreement enforcement is urgently needed because recently, there is no special regulation announced yet that manage about that issue. The research method of this thesis is a descriptive analytic through juridical normative. This research is literature review priority used the secondary data. The obtained data analyzed with normative qualitative method later. The effectivity of regulation about the implementation of prudential principle on loan based on information technology (peer-to-peer lending) by OJK is not good enough. This problem can make every peer-to-peer lending company create their own regulation in implementation of prudential principle. Besides, surveillance.function that held by OJK is not quite enough, especially about peer-to-peer lending company products. "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48760

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian