Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peningkatan bunuh diri yang terjadi di kalangan pekerja perempuan Jepang yang terjadi tahun 2020 sampai 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh situasi pandemi COVID-19 yang menimbulkan perubahan struktur sosial dan masalah sosial gender terhadap faktor- faktor yang menyebabkan risiko bunuh diri di kalangan perempuan Jepang. Teori interseksionalitas digunakan untuk mengkaji fenomena bunuh diri kalangan pekerja perempuan Jepang. Tesis ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi literatur dengan menggunakan data resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah Jepang, buku, artikel jurnal, video dan catatan hasil wawancara dalam berita. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan masa pandemi COVID-19 menimbulkan kegelisahan semua masyarakat Jepang karena perubahan pola hidup secara drastis. Berbagai pembatasan dialami perempuan Jepang menyebabkan mereka menjalani banyak peran (multi roles) di satu ranah domestik. Selain itu, sistem patriarki Jepang yang telah mengakar dan bertahan di Jepang semakin membatasi ruang gerak perempuan di masa pandemi COVID-19 sehingga terjadi ketimpangan kekuasaan yang merugikan perempuan dan menimbulkan kekerasan yang berujung pada perilaku bunuh diri.

---

This study discusses the increase in suicide that occurred among Japanese female workers that occurred in 2020 to 2021. The purpose of this study was to analyze the influence of the COVID-19 pandemic situation which caused changes in social structure and gender social problems on the factors that caused the risk of suicide Among Japanese women. The theory of intersectionality is used to examine the phenomenon of suicide among Japanese female workers. This thesis uses a qualitative method of literature study using official data published by Japanese government institutions, books, journal articles, videos, and notes on the results of interviews in the news. The results of the study show that the pandemic COVID-19 policy raises anxiety among the people of Japan due to a drastic change in lifestyle. Various restrictions experienced by Japanese women caused them to undergo many roles (multi roles) in a domestic domain. In addition, the Japanese patriarchal system that has been rooted and survived in Japan increasingly limits the space for women in the COVID-19 pandemic so that there is an imbalance in power that harms women and causes violence which results in suicidal behavior."

"ABSTRAKPada mulanya adalah menggulingkan pemerintahan Bakufu dan mendirikan pemerintahan yang baru. untuk tujuan itu Shibusawa sudah berjuang sedapat-dapatnya tetapi keadaan telah memaksanya meninggalkan rencana itu dan bekerja pada Hitotsubashi, yaitu masih sanak keluarga Tokugawa. Hal ini telah mengakibatkan Shibusawa menjadi orang gajian Bakufu dan walaupun terperangkap pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ia menyambut baik kesempatan pergi ke luar negeri. Hal inilah yang menpengaruhi perubahan pemikiran Shibusawa Eiichi. Shibusawa yang memulai karirnya sebagai anggota yang aktif dari birokrasi pemerintah yang baru dan secara pribadi terlibat dalam proses perubahan yang cepat, sehingga ia menyadari bahwa modernisasi bangsa tidak akan tercapai hanya dengan upaya pemerintah sendiri. Shibusawa tahu bahwa negara yang modern tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sekelompok wirausaha yang mau menerima saran dan kebijakan pemerintah dan mengelola perubahan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kondisi pasar dengan seksama, bekerja setahap demi setahap untuk kemakmuran bangsa.

---

"

"Tesis ini menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah Chiang Mai Initiative. Alasan Jepang membantu negara-negara Asia karena ingin mempercepat proses pemulihan ekonomi domestiknya dan mempertahankan ideologi developmental state yang telah lama diusungnya. Dinamika realisasi bantuan Jepang untuk Asia dipengaruhi kondisi geopolitik negara-negara penerima bantuan, yaitu ASEAN, dan respon negara besar lain yang berkepentingan, seperti AS dan China. Tesis ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kesuksesan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam membentuk kerjasama finansial regional Asia pada.

---

This thesis analyse the role of Japan in ASEAN during Asian crisis 1998 and global crisis 2008. Japan leadership in Asia shown in term of foreign policy to provide support for Asia countries in overcoming the finansial crisis. One of Japan?s foreign policy is propose regional financial cooperation which is Chiang Mai Initiative. Japan has strong motive to support Asia in order to maintain its own economic recovery and defending developmental state ideology. The dynamic of Japan support realization for Asian countries depend on geopolitic of recipient countires, which is ASEAN countries, and respond from large countries that has interest in Asia too, especially United State and China."

"Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan kerukunan umat beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Umar, mantan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong segera diterbitkannya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama, yang dengannya umat beragama benar-benar memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

---

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the legal political models used by each regime was performed to measure the extent of the democratization process which is more essential matters touched on in the life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar, a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony is one of important pillars in maintaining the integrity of the nation and the country of Indonesia. Such effort is depend on the State assertiveness, in this connection especially the government or the ruling political regime. This research is a normative law research. The result of this study suggested that the government should encourage the immediate issuance of a law regulating religious harmony, by which religious people actually obtain assurance of independence in carrying out religious activities."

"Tulisan ini disusun secara komprehensif sebagai refleksi 63 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk kajian tentang revitalisasi kebangsaan, karakter dan jati diri bangsa. Pada era reformasi, ada kemajuan demokrasi, namun proses transisi demokrasi pada level elite politik, hanya bagus dilihat dari segi lahiriah saja, dan Indonesia tetap belum mengalami banyak perubahan dalam berbagai sektor. Mulai tahun 2002, muncul krisis yang serius, yakni krisis konstitusi dan krisis kebangsaan. Krisis konstitusi muncul sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 yang asli menjadi UUD 1945 hasil amandemen. Muncul juga krisis kebangsaan dikarenakan pada paruh kedua era reformasi, semakin tampak menipisnya wawasan kebangsaan. Yang menjadi korban krisis ini adalah rakyat, bukan elite politik. Dari waktu ke waktu, tampak jelas bahwa rakyat lah yang dijadikan komoditas dan objek kekuasaan…."