Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini.

---

Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation.

"

"Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, yang menempati posisi kedua secara global dalam jumlah kasus. Upaya pelaporan kasus belum optimal di semua fasilitas kesehatan. Strategi Nasional 2020-2024 menekankan kerjasama pemerintah-swasta melalui District-Based Public-Private Mix (DPPM). Penelitian ekologi menganalisis data dari 80 Kabupaten/Kota prioritas implementasi PPM menggunakan SPSS 24. Hasil menunjukkan wilayah PPM melaporkan notifikasi lebih tinggi (56%) dibanding bukan PPM (44%), meski dengan fasilitas dan alat TCM lebih sedikit. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan kuat antara jumlah fasyankes (r=0.774), ketersediaan alat TCM (r=0.767), dan investigasi kontak (r=0.672) dengan notifikasi kasus TBC dalam implementasi PPM tahun 2023. Kesimpulannya, PPM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan notifikasi kasus TBC di Indonesia, dengan faktor-faktor penting meliputi jumlah fasyankes, ketersediaan alat TCM, dan investigasi kontak.

---

Tuberculosis (TBC) remains a serious threat in Indonesia, which ranks second globally in the number of cases. Case reporting efforts are not yet optimal in all health facilities. The 2020 National Strategy emphasizes public-private partnerships through the District-Based Public-Private Mix (DPPM). An ecological study analyzed data from 80 priority districts/cities implementing PPM using SPSS 24. Results show that PPM areas reported higher notification rates (56%) compared to non-PPM areas (44%), despite having fewer facilities and TCM equipment. Correlation analysis revealed strong relationships between the number of health facilities (r=0.774), availability of TCM equipment (r=0.767), and contact investigations (r=0.672) with TB case notifications in the 2023 PPM implementation. In conclusion, PPM contributes significantly to increasing TB case notifications in Indonesia, with key factors including the number of health facilities, availability of TCM equipment, and contact investigations."

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dimana Indonesia merupakan negara kedua dengan beban tuberkulosis tertinggi. Strategi penanggulangan penyakit tuberkulosis dapat dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen pengelolaan obat tuberkulosis. Pengelolaan logistik yang baik dapat menjamin ketersediaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi sistem manajemen logistik program penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam, observasi, FGD, dan telaah dokumen. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan logistik yaitu pada OAT kategori anak dan pot dahak akibat tidak tersedianya stok di tingkat provinsi. Selain itu, terjadi kelebihan stok pada cartridge TCM akibat keterlambatan distribusi dari provinsi berada di waktu yang berdekatan dengan pengadaan UPTD Farmasi Kota Depok. Proses pengelolaan logistik telah dilakukan sesuai panduan. Namun, kondisi ruang penyimpanan belum sepenuhnya baik di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan penggunaan SITB belum maksimal. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu dengan melakukan upgrade pada sistem informasi, menguatkan monitoring dan evaluasi ketersediaan logistik, melakukan observasi pada ruang penyimpanan obat secara berkala, memperbaiki kondisi ruang penyimpanan obat, dan melakukan penguatan jaringan internet.

---

Tuberculosis is still become a serious health problem, where Indonesia is the second country with the highest burden of tuberculosis. Tuberculosis control strategies can be implemented by strengthening the management of tuberculosis drugs. Therefore, the purpose of this study is to discover ther overview of the implementation logistics management of the tuberculosis control program in Depok City. This research was conducted using a qualitative approach with in-depth interviews, observation, focus group discussion, and document review as the data collection methods. Validation of the data used is triangulation of sources and triangulation of methods. The results in this study indicate that there was a logistical stock out in tuberculosis drugs for children and sputum pots due to unavailability of stock at the provincial level. In addition, there was excess stock in the TCM cartridge due to delays in distribution from the province and the procurement of the Depok City Regional Pharmacy Technical Implementation Unit at the adjacent time. The logistics management process has been carried out in accordance with the guidelines. However, the condition of storage space at the level of health service facilities and the use of information systems are not entirely ideal. Suggestions that researchers can give are upgrading the information system, strengthening monitoring and evaluation of logistics availability, making periodic observations of drug storage rooms, improving drug storage room conditions, and strengthening the internet network."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Manajemen Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wilayah Kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi menggunakan pedoman wawancara dan daftar periksa observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam hal sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis bersifat rutin dilaksanakan di wilayah kerja FKTP BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar BPJS melakukan tinjauan keuangan serta melibatkan partisipasi peserta dalam mengelola kekurangan dana, melengkapi SOP terdapat rincian jadwal kegiatan untuk setiap kegiatan prolanis, dan penciptaan sistem penghargaan untuk pencapaian target Prolanis.

---

This study aims to determine the implementation of the Chronic Disease Management Program (Prolanis) at the First Level Health Facility (FKTP) BPJS Kesehatan KCU Bogor City in 2018. This study is a qualitative study using primary and secondary data. Primary data were obtained from in-depth interviews and observations using interview guidelines and observation checklists. Secondary data is obtained from the results of document review. Research shows that there are still problems in terms of human resources, financial resources, and regulations. Four of the five Prolanis activities are routinely carried out in the work area of ​​the FKTP BPJS Kesehatan KCU Bogor City. Researchers suggest that BPJS conducts a financial review and involves participant participation in managing the lack of funds, completing SOPs there is a detailed schedule of activities for each prolanis activity, and creation of a reward system for achieving Prolanis targets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wilayah Kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan pedoman wawancara serta daftar tilik observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam sisi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah rutin dilaksanakan pada FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar BPJS membuat adanya peninjauan ulang dalam keuangan serta melibatkan peran serta peserta dalam megelola kekurangan dana, melengkapi SOP yang ada dengan rincian jadwal kegiatan pada masing-masing kegiatan prolanis, dan pembuatan sistem reward pada pencapaian target Prolanis.

---

This study aims to determine the implementation of the Chronic Disease Management Program (Prolanis) in the First Level Health Facilities of Bogor City at BPJS Work Area in the year 2018. This research is a qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from the results of in-depth interviews and observations using interview guidelines and observation checklist. Secondary data obtained from the document review.

Research shows that there are problems in terms of human resources, financial resources, and regulations. Four of the five Prolanis activities are routinely carried out in the FKTP working area of the Bogor City KCU Health BPJS.

The researcher suggests that the BPJS make a review in finance and involve the participation of participants in managing funding shortages, supplementing the existing SOPs with a detailed schedule of activities in each prolongs activity, and making the system reward for achieving Prolanis targets."

"Rumah sakit secara tidak langsung memiliki tuntutan dalam menerapkan strategi pemasaran. Bauran pemasaran merupakan model strategi terdiri dari 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja mengalami penurunan tingkat keterisian tempat tidur setelah relokasi pada tahun 2019. Informasi pelayanan belum tersampaikan ke masyarakat, salah satunya pelayanan BPJS padahal Universal Health Coverage di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mencapai 87,67% pada November 2023. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi optimalisasi pemilihan RS Santo Antonio sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) di Kabupaten OKU dengan pendekatan bauran pemasaran. Penelitian mixed method, analisis kuantitatif dengan desain potong lintang dari 100 sampel yang mengisi kuesioner di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dilanjutkan analisis kualitatif dengan wawancara mendalam beberapa sampel dan manajemen RS Santo Antonio untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Hasil analisis kuantitatif didapatkan promosi, harga, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik memiliki hubungan dengan pemilihan FKRTL. Selanjutnya hasil analisis kualitatif didapatkan permasalahan dan rencana strategi. Strategi optimalisasi sesuai prioritas nilai odds ratio (OR) terbesar meliputi pelatihan dan remunerasi untuk mengoptimalkan kinerja SDM, branding tanpa iur biaya, promosi omnichannel yang konsisten, rekam medis elektronik untuk mempersingkat waktu tunggu, dan membangun citra menerima pasien BPJS walaupun gedung RS bagus

---

Hospitals indirectly have demands in implementing marketing strategies. The marketing mix is ​​a strategy model consisting of 7Ps, namely product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Santo Antonio Baturaja Hospital experienced a decrease in bed occupancy rates after relocation in 2019. Information about services has not been conveyed to the public, one of which is BPJS services even though Universal Health Coverage in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency reached 87.67% in November 2023. Research This aims to create an optimization strategy for selecting Santo Antonio Hospital as an advanced referral health facility (FKRTL) in OKU Regency using a marketing mix approach. Mixed method research, quantitative analysis with a cross-sectional design from 100 samples who filled out questionnaires at First Level Health Facilities (FKTP), followed by qualitative analysis with in-depth interviews with several samples and the management of Santo Antonio Hospital to confirm the results of the quantitative analysis. The results of the quantitative analysis showed that promotion, price, human resources, processes and physical evidence were related to the selection of FKRTL. Furthermore, the results of the qualitative analysis obtained problems and strategic plans. Optimization strategies according to the priority of the largest odds ratio (OR) value include training and remuneration to optimize HR performance, branding without cost fees, consistent omnichannel marketing, electronic medical records to shorten waiting times, and building an image of accepting BPJS patients even though the hospital building is good."

"Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan  pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta  monitoring dan evaluasi.

---

To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April-May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation."

"Tesis ini membahas hubungan antara Program Pengendalian Penyakit Kronis (PROLANIS) sebagai upaya untuk mencapai kualitas hidup tertinggi bagi peserta BPJS KESEHATAN yang didiagnosis menderita DM tipe 2 dan hipertensi. PROLANIS dikaitkan dengan pemanfaatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan juga rujukan DM Tipe 2 dan Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin (p = 0,012), jenis partisipasi (p = 0,000), diagnosis medis (p = 0,000), partisipasi dalam PROLANIS (p = 0,000), layanan Homevisit (p = 0,041), jenis perawatan kesehatan primer fasilitas (0,000), ketersediaan SDM (0,000), ketersediaan infrastruktur (p = 0,005), ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan (p = 0,000), ruang lingkup layanan (p = 0,000), dan ruang lingkup kegiatan prolanis (p = 0,038) terkait dengan RJTP. Faktor yang paling dominan mempengaruhi RJTP adalah ketersediaan SDM (OR = 16.369).Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis kelamin (p = 0,001), jenis partisipasi (p = 0,000), diagnosis medis (p = 0,000), partisipasi dalam PROLANIS (p = 0,000), durasi bergabung dengan PROLANIS (p = 0,000) , keaktifan kegiatan klub (p = 0,003), keaktifan kegiatan pendidikan (p = 0,015), jenis fasilitas perawatan kesehatan primer (p = 0,000), ketersediaan SDM (p = 0,000), ketersediaan infrastruktur (p = 0,005) , ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan (p = 0,000), ruang lingkup layanan (p = 0,000), dan ruang lingkup kegiatan prolanis (p = 0,000) yang terkait dengan rujukan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi rujukan adalah ketersediaan perangkat medis dan obat-obatan (OR = 14.901). Penulis merekomendasikan untuk merancang promosi kesehatan tentang PROLANIS, meningkatkan kualitas fasilitas perawatan kesehatan primer, dan mengoptimalkan kegiatan PROLANIS."