Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE di Indonesia menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan definisi subjek dan objek pajak di peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memungut pajak dari Netflix. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 di Indonesia menjadi babak baru dalam pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan PMSE di Indonesia dan perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang sudah lebih dahulu berhasil memberlakukan ketentuan perpajakan terhadap Netflix yaitu Australia. Setelah perbandingan hukum yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha dalam PMSE di Indonesia dengan Australia memiliki unsur-unsur yang serupa namun tidak sama sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 sudah cukup ideal sebagai dasar hukum pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam PMSE di Indonesia.

---

The presence of Netflix as a Foreign Business Entity in Indonesia is a challenge in the tax field. It is necessary to change and / or add to the definition of subjects and objects existing tax regulations in order to collect taxes from Netflix. The issuance of Law no. 2 of 2020 in Indonesia is a new chapter in Netflix tax collection as a Foreign Business Entity conducting Electronic Trades in Indonesia and it is necessary to conduct a comparative study with a country that has succeeded in imposing tax provisions on Netflix, namely Australia. After a legal comparison has been made, it can be said that the tax provisions on Netflix as a Foreign Business Entitiy in Indonesia and Australia have similar but not the same elements, so it can be said that the provisions in Law No. 2 of 2020 is quite ideal as a legal basis for tax collection on Netflix as a Foreign Business Ector in Indonesia."

"Seiring berkembangnya zaman, transaksi perdagangan jual beli sekarang ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menyebabkan adanya perdagangan lintas negara tanpa melihat suatu yurisdiksi. Hal ini dapat menimbulkan potensi peningkatan pemasukan negara berupa pajak yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang melakukan transaksi jual beli dengan berupa penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Maka dari itu muncul permasalahan yaitu bagaimana pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri dapat dikenakan pajak Penghasilan (PPh) dan bagaimana mekanisme pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Kesimpulan dari penelitian ini akan terlihat bahwa pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan berdasarkan pengawasan dari pihak Pemerintah serta Pemerintah antar negara agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Over the years trade transactions can now be done through an digital system. As a result, this can be lead to cross-border trade regardless of jurisdiction. This also could lead to the increase in state revenue in the form of taxes that may be imposed by digital transactions in the form of income obtained from Indonesia. Therefore, the problem arises, namely how foreign business entity with digital trade system can be subject to income tax and how the collection mechanism in imposing Income tax on digital transactions. This research uses a typology of jurisdicial research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research by emphasizing the use of legal norms. The conclusion of this research will show that the imposition of Income tax on foreign business entity with digital trade system must be carried out based on existing provisions and based on supervision from the government and government between countries in order to run properly."

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

---

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."

"Munculnya berbagai model usaha baru seiring perkembangan jaman menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan baru mengenai bagaimana pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Luar Negeri, dimana PPMSE yang memenuhi significant economic presence dapat ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan Nomor Identitassehingga menjadi subjek pajak Indonesia dan tunduk pada hukum perpajakan Indonesia. Namun adanya peraturan tersebut pun belum mengakomodir praktik pemungutan pajak oleh PPMSE dengan baik, Indonesia masih kesulitan melakukan pengawasan yang excessive dan menerapkan sanksi administrative maupun pemutusan akses terhadap potensi tindak keagresifitasan pajak PPMSE. Kesulitan ini dikarenakan tidak adanya kewenangan pemerintah Indonesia untuk melakukan audit pada perusahaan yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Untuk itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara spesifik serta solusi berbasis teknologi untuk memastikan bagaimana kepatuhan PPMSE dalam melaksanakankewajibannya di bidang perpajakan.

---

The emergence of various new business models along with the times has become a challenge in the field of taxation. Since the passing of Law No. 2 of 2020 there is a new regulation regarding how to collect Value-Added Tax (VAT) by Trading Operators through Electronic Systems (PPMSE) Abroad, where PPMSE that meets a significant economic presence can be appointed by the government and given an Identity Number so that they become Indonesian tax subjects and are subject to Indonesian tax law. However, the existence of this regulation has not properly

accommodated the practice of tax collection by PPMSE, Indonesia is still having difficulty exercising excessive supervision and implementing administrative sanctions

or terminating access to potential acts of PPMSE tax aggressiveness. This difficulty is due to the absence of the authority of the Indonesian government to audit companies that do not have a Permanent Establishment (PE) status in Indonesia. For this reason, specific regulations and technology-based solutions are needed to ensure PPMSE

compliance in carrying out its tax obligations."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply.

---

Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied."

"Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi.

---

This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data.

The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas transaksi pemanfaatan produk digital dari luar daerah pabean dalam transaksi B2C yang menggunakan mekanisme customer collection/reverse charge. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan regulasi Goods and Services Tax (GST) di Australia dijadikan dasar komparasi untuk dapat menentukan desain kebijakan administrasi dalam mengatasi kesulitan pengadministrasian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikomparasikan, regulasi PPN di Indonesia dengan GST di Australia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pengadministrasiannya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pihak penyedia produk digital dari luar negeri di masing-masing negara agar dapat melakukan pemungutan PPN/GST, definisi yang jelas mengenai termasuk kemana produk digital ini, dan juga tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang atas transaksi ini di Australia yang menekankan kepada supplier collection. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil komparasi tersebut adalah dengan membuat mekanisme pendaftaran baru untuk pihak penyedia produk digital dari luar Indonesia agar dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari konsumen akhir dengan cara disimplifikasikan mekanisme pendaftaran serta kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThe rapid development of technology nowadays resulting in a product which has no physical form whatsoever called digital product that can be transacted across countries with end users can easily utilize those products via internet in business-to-consumer (B2C) transaction. This research discusses about the difficulty in administrating the collection of Value Added Tax (VAT) in Indonesia in regards with the destination principle for digital product supplies from overseas in B2C transaction that currently using the customer collection/reverse charge mechanism. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. Regulation comparison between VAT in Indonesia and Goods and Services Tax (GST) in Australia is set to be the basis in determining the policy design to address the difficulty that is mentioned. The result from this research shows that in terms of regulation comparison, there are significant differences in how both countries administer the collection of VAT/GST. Those differences are the provision regarding the registration for foreign suppliers of digital products to collect VAT/GST, clear definition regarding which categories these digital supplies belong to, and the procedures to collect and report the VAT/GST payable in this transaction with Australia using the supplier collection mechanism to administer that. Policy design based on that comparison is that Indonesia needs to create new registration system for foreign suppliers of digital products so they could collect VAT from their end users consumers for this transaction with simplified mechanism for both registration and their fulfilment of tax obligations."

"Penerbitan peraturan yang mengatur terkait PMSE yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur terkait perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut mebuka peluang dan mempertegas ketentuan pajak yang harus dilaksanakan baik oleh marketplace maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi berdagang didalamnya. Implementasi yang diterapkan oleh pelaku usaha atas transaksi dalam marketplace serta pengimplementasian ketentuan PMSE oleh marketplace mengalami kendala yang dihadapi setiap pihak yang terlibat atas kentetuan tersebut, terdapat pandangan dari tiap pihak yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan PPN PMSE oleh marketplace beserta kendala yang dihadapi setiap pihaknya, serta upaya untung menangani kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitain yakni deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian PPN PMSE tidak dipahami sepenuhnya bagi pelaku usaha yakni marketplace dalam negeri. Kendala yang dihadapi tiap pelaku yakni belum adanya ketentuan yang kuat mengatur pemajakan atas transaksi yang dilakukan dalam marketplace untuk dapat memaksimlkan potensi penghasilan dan menjaring potensial loss atas pelaku usaha yang berdagang melalui platform marketplace.

---

The issuance of regulations governing trade through electronic systems in which there are rules governing the tax treatment of these transactions opens up opportunities and reinforces tax provisions that must be implemented by both the marketplace and business actors who carry out trading transactions in them. The implementation implemented by business actors for transactions in the marketplace and the implementation of PMSE provisions by the marketplace experienced obstacles faced by each party involved in these provisions, there were different views from each party. The purpose of this study is to analyze the implementation of PMSE VAT collection by the marketplace along with the obstacles faced by each party, as well as efforts to overcome these obstacles. This research is a qualitative research with the type of research that is descriptive and uses data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of PMSE VAT is not fully understood for business actors, namely the domestic marketplace. The obstacle faced by each actor is that there are no strong provisions regulating the taxation of transactions carried out in the marketplace in order to maximize potential income and capture potential losses for business actors who trade through the marketplace platform."