Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Belum melakukan pendaerahan penerimaan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan hingga akhir tahun 2013 menjadi suatu kerugian bagi Tangerang Selatan karena porsi pada pos tersebut besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam proses pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan adalah dengan mempersiapkan peraturan daerah, lembaga, sumber daya manusia, sarana, prasarana, teknologi dan sosialisasi. Sedangkan kendala yang ditemui dalam pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan ini adalah sumber daya manusia dan pengalihan data piutang.

---

The Postpone of districting property tax of rural and urban sector until the end of 2013 affecting disadvantage to Tangerang Selatan because that post is very important. These researches propose to identify strategy and issue that faced by Tangerang Selatan in districting the property tax of rural and urban sector. This research approach to a qualitative method by using depth interview. The result of this research is to propose that Tangerang Selatan to collect property tax of rural and urban sector is tax law, institution, human resources, infrastructure and technology, then socialization. While the issue faced by Tangerang Selatan Municipality is Data transfer of receivables and limitation of human resources."

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 khususnya Tunggakan Pajak di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sisi penerimaan pajak dan asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 129 tahun 2013, Nomor 134 tahun 2014 dan Nomor 103 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak dan kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya kebijakan ini maka tunggakan pajak yang sudah lama tetap ditagih kepada wajib pajak, sedangkan PBB-P2 memiliki masa daluwarsa pajak 5 lima tahun. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 tentang tunggakan pajak sebaiknya dievaluasi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dalam mengelola tunggakan PBB-P2.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the tax policy of rural urban land and buildings PBB P2 in particular Tax Receivables in the Province of DKI Jakarta in terms of legal certainty, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation number 129 year 2013, number 134 year 2014 and number 103 year 2016 regarding the provision of principal deduction and the annulment administration charge of rural urban land and building tax receivable for the taxable year before managed by local government.This study use qualitative approach by data collection method in the literature study and interview unstructured to technique data analysis qualitatively. The results show that this policy optimizes tax revenue from tax arrears and this policy is not in accordance with the principle of legal certainty. Given this policy, long tax arrears are still billed to taxpayers, while PBB P2 has a tax period of 5 five years. This is one of the basic considerations for the PBB P2 policy on tax arrears should be re evaluated in order to meet the legal certainty principle in managing PBB P2 arrears."

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."

"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

---

The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dari wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta sejumlah 156 responden diperoleh dengan kuesioner dan data sekunder dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Analisa data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Lisrel 8.7. Norma sosial mengacu pada hasil identifikasi Cialdini and Tross (1998) yang terdiri dari norma descriptif (apa yang orang benar-benar lakukan), norma injunctif (aturan moral kelompok), norma subyektif (persepsi orang terdekat) dan norma personal (standar perilaku individu).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma injunctif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma subyektif, norma subyektif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma personal dan norma personal berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Hubungan antara norma-norma sosial pada kepatuhan pajak adalah tidak langsung melalui norma personal. Sedangkan norma injunctif dan subyektif tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak.

---

ABSTRACT

The goal of the thesis is to determine the effect of the social norm toward PBB-P2 compliance, either direct or indirect influence. The data used are primary and secondary data. Primary data is from the Jakarta?s PBB-P2 taxpayers of 156 respondents obtained by questionnaire and secondary data from the Tax Office of Jakarta Province. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with software lisrel 8.7. Social norms refer to the identification of Cialdini and Tross (1998), which consists of a descriptive norm (what people actually do), injunctive norms (moral rule of the group), subjective norm (perception is close other) and the personal norm (standard behavior of individuals).

The results of this study indicate that the PBB-P2 taxpayer injunctive norm affects on subjective norm, PBB-P2 taxpayer subjective norm affects on personal norm and personal norms has a significant effect on tax compliance. The relationship between social norms in tax compliance is indirectly through personal norm. While injunctive and subjective norm have no direct effect on tax compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru yang mencakup indikator struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem informasi, serta proses dan prosedur administrasi pelayanan masih belum berjalan efektif dan efisien, karena masih terdapat hambatan?hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak Camat, Lurah, RW, dan RT, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang oprtimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada Wajib Pajak.

---

This undergraduate thesis focused on the evaluation of tax administration on rural and urban property tax (PBB-P2) in Pekanbaru. The study was conducted to provide insight about the tax administration process of rural and urban property tax that have been implemented for about two years in Pekanbaru. This undergraduate thesis used a qualitative approach through field study (interview) and literature study for data collection.

The result showed that the implementation of tax administration in Local Department of Regional Income (Dispenda), Pekanbaru, that viewed of some indicators, such as the organization structure, human resources, financial resources, information system, and the process and procedure of administration services still do not operate effectively and efficiently. This is due to several constraints, which are troubles on communication and coordination with heads of respective districts and subdistricts, and even from the local neighborhood, the limitation of human resources, both in terms of quantity and quality, the unavailability of appraisers and technologies for field research, and also the services that are provided by Dispenda’s employees to tax payers are not optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi optimalisasi PBB P2 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi optimalisasi PBB P2 dan gambaran mengenai kendala yang menghambat strategi tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik menurut teori evaluasi kebijakan William Dunn. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni belum akuratnya database, belum berjalannya penegakkan hukum pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PBB P2.

---

This undergraduate thesis focused to examine property tax on rural and urban optimalization strategies in Bandar Lampung. The study was conducted to evaluate property tax on rural and urban optimalization strategies and to gain an overview of the obstacles that hinder the strategies. This undergraduate thesis adopted post-positivist approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that property tax on rural and urban optimalization strategies conducted by the government of Bandar Lampung did not meet the criteria of good policy according to William Dunn‟s theory of policy evaluation. Obstacles faced by the government of Bandar Lampung are inaccurate database, lack of law enforcement, and public awareness of property tax on rural and urban."