Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"ABSTRAK ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh duniatingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukandampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintahkebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negarafaktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan perbedaan tingkat kepentingan pemerintahandalam menjelaskan tingkat korupsi pada anggota dan bukan anggota OECD. Secara keseluruhan,studi ini menyoroti cara unik bahwa e-government dapat membentuk pemerintah secara positiftransparansi yang menjadi faktor utama tingkat persepsi korupsi yang diamati oleh umumwarga. Dengan demikian, temuan kami menunjukkan bahwa e-government adalah salah satu faktor permintaan di depan umumkebijakan yang memberikan dampak lebih baik untuk mengurangi tingkat korupsi, terutama memanfaatkan teknologi. Daribersama dengan semua upaya untuk mengubah PDB per kapita negara, aturan hukum, danefektivitas pemerintah.

---

ABSTRACTThis study examines the importance of e-government in predicting change throughout the worldthe level of perceived corruption. A panel data set with country level data is used to determinethe impact of policies on the outcome of corruption. Correlation analysis shows the strong effect of the governmentpolicies at the level of corruption after controlling the economy, politics, and the countrydemographic factors. These findings also emphasize differences in the level of government interestsin explaining the level of corruption to members and not members of the OECD. Overall,this study highlights the unique ways that e-government can shape government positivelytransparency is a major factor in the level of perception of corruption observed by the publicthe citizens. As such, our findings show that e-government is one of the public demand factorspolicies that have a better impact on reducing the level of corruption, especially utilizing technology. Fromalong with all efforts to change the country's per capita GDP, the rule of law, andgovernment effectiveness."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"ABSTRAKPenerapan E-Government di Indonesia gencar sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk menerapkan E-Government. Badan Kepegawaian Negara telah melakukan implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik pada Pegawai Negeri Sipilnya namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari sisi sumber daya masih kurang memadai, komunikasi masih harus ditingkatkan, begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi sudah baik pelaksanannya.

---

ABSTRACTThe implementation of E-government in Indonesia exist since Indonesian Government officialized since the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2003 which requires all government agencies to implement E-Government. State Employment Agency has implemented the E-Government through Electronic Employee Card on civil servants, but there are still many problems in implementation. Researchers interested in seeing a picture and obstacles in the implementation of E-Government through Electronic Employee Card. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by observation and in-depth interviews. The results of this study lead to the conclusion that in terms of the resources are still inadequate, communication needs to be improved, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is already well observance."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudahberlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyakditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yangtelah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kalimengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayananmasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa danmengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisafaktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkirdi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yangmenggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian.Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat onlinesystem belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasankepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yangsecara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernmentbelum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UPPerparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksimengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yanglebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belumoptimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapatketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik.Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilanpelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapendadalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan BankPemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasamamemberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3)terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam PerjanjianKerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//:pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapunberada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritaspengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, sertaperlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usahakarena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah danUndang-Undang Perpajakan

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government

policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the

number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all

parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services

oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers

who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."