Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alih daya atau outsourcing merupakan sebuah sistem dalam ketenagakerjaan guna mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk meminimalisirkan resiko dan juga beban pekerjaan yang bukan inti bisnis. Dalam praktiknya sistem ini dilakukan berdasarkan sebuah perjanjian alih daya antara perusahaan pengguna dan penyedia yang dimana nantinya pekerja dari perusahaan penyedia akan ditugaskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Dalam perkembangan ekonomi suatu masyarakat, alih daya dapat menjadi cara paling natural dalam hal pemenuhan kebutuhan lapangan kerja selagi juga memudahkan pergerakan perusahaan dalam pasar yang kian kompleks, namun sayang dalam praktiknya di Indonesia sistem ini justru menuai polemik. Pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan dan hak para pihak. Fungsi pemerintah merupakan penyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak mungkin seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan industrial Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya masih belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Pembahasan penulisan ini akan memfokusikan kepada peran pemerintah Indonesia dalam pengawasan praktik alih daya di Indonesia yang masih banyak melanggar hukum atau bahkan hak asasi para pihaknya. Sebuah sistem pengawasan yang baru dimana keadilan akan menjadi nafasnya seperti sistem reward and punsihment merupakan jalan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan antusias perusahaan dalam kepatuhan akan norma kerja alih daya. Selain itu juga diperlukannya sistem hukum yang menaungi perlindungan-perlindungan itu dengan pasti.  Namun untuk penerapannya hal ini masih membutuhkan banyak hal seperti dasar hukum yang belum ada dan bentuk skema penerapan terbaiknya guna keberlangsungan dari sistem ini sendiri di Indonesia.

---

Outsourcing is a system in use employment transferring work to third parties to minimize risk and also workload that is not into the business. In practice, this system is carried out based on an outsourcing agreement between the user company and the provider where workers from the provider company will be assigned to work to meet the company's needs. In the economic development of the community, outsourcing can be the most natural way in terms of meeting the needs of employment to help the movement of companies in a complex market, but unfortunately in practice in Indonesia the system is actually creating a polemic. Supervision from the government is necessary for the interests and rights of the parties. The government's function is to balance the unbalanced economic power between workers and employers in an Indonesian industrial relationship. Labor inspection itself has been regulated in several laws and regulations, but in practice, not all of them have been implemented properly. This discussion will focus on the role of the Indonesian government in overseeing outsourcing practices in Indonesia, which still violate the law or even the human rights of its parties. A new supervisory system where justice will be its breath, such as a reward and payment system, is a way that can be taken by the government in increasing the enthusiasm of companies in declaring outsourcing work norms. Apart from that, there is also a need for a legal system that covers these protections with certainty. However, to implement this, many things still require such as a legal basis that does not yet exist and the form of the best implementation scheme for the sustainability of this system itself in Indonesia."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan sistem reward and punishment yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan sistem reward and punishment sebagai upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain manajemen sumber daya manusia, kompensasi, disiplin dan motivasi. Pendekatan pada penelitian ini menggukanan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan reward and punishment di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 107 tahun 2013 dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the system of reward and punishment in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture in an effort to improve employee performance. This study aimed to describe the application of the system of reward and punishment in an effort to improve the performance of civil servants (PNS) in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture. The theory is used to explain this study include human resource management, compensation, discipline and motivation. The approach in this study used qualitative approach to data collection methods through the study of literature / documents and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of reward and punishment in the Inspector General has been carried out properly in accordance with the rules and policies of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 107 of 2013 and Law No. 5 of 2014 on ASN."

"Industri konstruksi merupakan industri bernilai yang menyumbang 9,86% dari GDP triwulan III tahun 2023 Indonesia. Salah satu alasan hterjadinya hal tersebut adalah karena Indonesia merupakan negara berkembang yang setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah proyek konstruksi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu menyebabkan sektor konstruksi menyerap cukup besar tenaga kerja yaitu sebesar 5,92%. Namun mirisnya hal itu berbanding terbalik dengan tingkat keselamatan kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, tercatat sektor konstruksi menyumbang sebesar 63,6% dari keseluruhan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Sebuah sistem baru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja keselamatan pada industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja keselamatan pada proyek konstruksi di Indonesia. Data akan diambil melalui survey responden yang akan diolah menggunakan metodologi Structural Equation Method – Partial Least Square dan pada tahap terakhir akan dilakukan validasi oleh pakar. Dalam hasilnya, ditemukan bahwa adanya perbedaan pendapat antara responden survei dan pakar mengenai model reward dan punishment yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kinerja keselaman konstruksi pada proyek konstruksi gedung di Indonesia. Namun, terbukti bahwa adanya hubungan berpengaruh signifikan antara model ini dengan safety performance walaupun terjadi adanya hambatan sosial kognitif. Diharapkan penelitian ini akan menjadi manfaat untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi di Indonesia serta rekomendasi model reward dan punishment yang dihasilkan dapat berguna bagi para pealku industri konstruksi di masa depan.

---

Construction industry is a valuable industry that contributes 9.86% of Indonesia's GDP in the third quarter of 2023. Part of the reason for this is due to the fact that Indonesia is a developing country that annually increases the number of construction projects to meet the needs of the community. It caused the construction sector to absorb a large enough workforce of 5.92%. But sadly, this is inversely proportional to the level of work safety in Indonesia. In 2021, the construction sector has contributed 63.6% of the total number of work accidents in Indonesia. A new system is needed to improve safety performance in this industry. This research aims to develop a reward and punishment model for enhancing safety performance on construction projects in Indonesia. Data will be collected through respondent surveys which will be processed using Structural Equation Method - Partial Least Square methodology and at the last stage will be validated by the experts. From the results, it was found that there is a disagreement between survey respondents and experts regarding the reward and punishment model that would be effective to improve construction safety performance on building construction projects in Indonesia. However, it is evident that there is a significant relationship between this model and safety performance despite the presence of social cognitive barriers. This research hopefully will be useful for improving safety performance of constructions in Indonesia and the recommendation of reward and punishment model can be beneficial for the construction industry in the future."

"Standar asuhan keperawatan sangat penting bagi profesi keperawatan karena standar mencerminkan kualitas pelayanan kperawatan melalui penetapan kritena spesifik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kualitas pelayanan telah dicapai. Tidak terkecuali bagi Unit ICU di Rumah Sakit Mutu pelayanan yang dilakukan oleh perawat di ICU dipengaruhi oleh keadaan-keadaan seperti keadaan lingkungan pekerjaannya, penghargaan yang didapatkan, atau bahkan sanksi bila terjadi kesalahan, dan beban kerja. (Depkes, 2004). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan kerja, pengharpaan dan sanksi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di ICU. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya kesesuaian lingkungan keyja, penghargaan dan sanksi yang diterima oleh perawat schingga mempengaruhi pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan di ICU di 18 Rumah Sakit dan 9 PPK. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perawat ICU yang melaksanakan Asuhan Keperawatan Perawat dengan baik sebanyak 56,9% sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 43,1% Sebanyak 67,1% perawat ICU menyatakan bahwa lingkungan kerja di [CU adalah baik, sedangkan sebanyak 32,9% menyatakan lingkungan kerja di ICU tidak baik. Dari 246 responden, 63.4% menyatakan bahwa sistem penghargaan yang diterima adalah baik, sisanya 36,6% menyatakan tidak baik. Terdapat 74.8% perawat ICU yang menyatakan bahwa sistem sanksi yang diberikan RS nya adalah baik, sisanya 25,2% yang menystakan tidak baik. Sebanyak 38,2% perawat ICU menyatakan bahwa kondisi pekerjaan (beban kerja) yang dipikul tidak sesuai dengan kemampuan kerja sedangkan 61,8 % sisanya menyatakan beban kerja yang dipikui sudah sesuai. Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan antara lingkungan kerja, penghargaan, sanksi dan beban kerja dengan pelaksanaan asuhan keperawatan di ICU. Adapun faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan asuhan keperawatan adalah lingkungan kerja. Bagi manajemen rumah sakit diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan terkait tentang lingkungan kerja yang sudah diterapkan pada saat penelitian berlangsung, sistem penghargaan, dan sanksi yang berlaku yang berbasis kompetensi sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga ada perbedaan dengan perawat yang bekerja dengan baik dengan perawat yang bekerja kurang baik, membuat pedoman penilatan kerja terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan, menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka yaitu melibatkan perawat pelaksanan dalam mengambi! keputusan serta menginformasikan basil yang dicapai, memberikan peringatan secara tertulis dan lisan bila perawat melanggar peraturan. Bagi perawat ICU, melatui hasi! penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perawat diantaranya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi perawat yang bekerja dengan baik untuk diberikan kesempatan diberikan pendidikan dan petatihan yang berkelanjutan, serta diberikan penghargaan berupa promosi jabatan yang lebih tinggi, bukan berdasarkan lama kerja dan senoritas akan tetapi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sebaliknya perawat yang belum bekerja dengan bak, hasil ini dapat merangsang motivasi untuk bekerja lebih giat dan profesional.

---

A nursing standard is very important to the nursing profession as the standard reflects on the quality of nursing service, by determining specific criteria which can be used to determine the current level of service quality. That does not exclude the ICU Units in hospitals. The quality of service performed by the ICU nursing staff is affected by factors such as work environment, the gained appreciation or even Punishment if there are mistakes, as well as work load. (Ministry of Health, 2004)

This research was carried out to explore the effects of work environment, reward and punishment on the nursing outcome at the ICU. This research was carried out as there were no equal work environment, reward and punishment that were accepted by the nurses, hence affecting the nursing outcome given in ICUs in 18 hospitals and 9 PPK.

The results showed that 56.9% of the ICU Nurse performed a good Nursing Outcome, whereas 43.1% performed a bad one. Around 67.1% of ICU nurses stated that the work environment was good, while 32.9% said that it was not. Out of 246 respondents, 63.4% stated that they received good appreciation, while the remaining 36.6% stated otherwise. About 74.7% ICU nurses satd that the hospital’s sanction system was good, while the remaining 25.2% said otherwise. Around 38.2% of the ICU nurses said that the work load was not in line with their work capacity, whereas 61.8% said that the work load was appropriate. From bivariate analysis, a correlation was found between work load, reward and punishment and the nursing outcome at the ICU. The most affecting factor in nursing outcome is work environment.

The hospital management is expected to re-evaluate their current policy on work environment during the research pertod, and the current reward and punishment should be based on competency and faimess, so there’s a difference between a nurse who is working well and one that is not, making a work evaluation guideline for nursing outcome, implementing a participative and open management, that included the nurses in decision making as weil as informing them of the achieved results, giving written and oral warnings tf a nurse violated the rule.

For ICU nurses, through this research, it is hoped that their work efficiency increases. It should be fully considered, that a nurse who has been working optimally would be given a chance for further education and continued traming, as well as given appreciation such as a promotion, not based on employment time seniority but according to competency. On the other hand, a nurse that has not done well, these results should promote motivation to work better and more professionally."

"Sejak lama, korupsi telah menyerang kehidupan negera dan terus menyebar ke berbagai bidang. Untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas dan dapat memberantas kejahatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemiskinan koruptor sebagai langkah alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini berasal dari buku-buku serta berita di media. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk melihat upaya pemiskinan koruptor dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dari penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum tegas dan masih lemah dalam menangani kejahatan ini. Pemiskinan koruptor dapat menjadi solusi yang baik dan menguntukan bagi negara.

---

For a long time, corruption has attacked the life of state and was spreading to multiple area. To extirpate this crime needs a strict law enforcement. The purpose of this research are to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research is using qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research showed that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor can become a good solution and benefit the state."

"Tesis ini membahas mengenai faktor risiko yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja dalam penerapan sistem Reward dan Punishment pada proyek konstruksi. Peristiwa risiko yang dominan ditemukan dalam lima bagian, yaitu Falsafah Dasar, Persepsi Seluruh Karyawan, Manajemen Kinerja, Komunikasi dan Kompensasi. Masing-masing peristiwa yang dominan ini kemudian dicari dampak, penyebab, dan tindakan preventif. Tindakan preventif dimaksudkan agar pada proyek yang selanjutnya peristiwa ini tidak terjadi lagi.

---

The focus of this study is about Risk factors that influenced motivation and performance on the developement reward and punishment system on construction project. Dominant risk factors founded in five part, which is basic principle, employee perception, performance management, communication, compensation. After that we will look for the impact, the causes, and the preventive response for each of these factors. The responses means so that the risk will not happen on the next project."

"Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun kurikulum pendidikan tanpa disertai kultur masyarakat yang kooperatif tidak akan pernah berdampak serius. Pembentukan kultur ini perlu stimulan, dan dalam artikel ini kami menawarkan konsep Perilaku Sosial George Homans dan Interaksionis Simbolik George Herbert Mead sebagai alternatif pendekatan kepada permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Hipotesis kami adalah kurangnya penghargaan (reward) terhadap individu yang berani bersikap antikorupsi merupakan salah satu penyebab dari minimnya kultur tersebut terbangun di tengah masyarakat. Mereka yang berani menjalankan nilai-nilai dasar antikorupsi justru sering mendapatkan tekanan dari peer group. Hal ini memberikan stimulan yang negatif bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi."

"Hakim merupakan profesi yang berperan penting dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Tugas hakim adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam membuat putusan, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hakim menilai unsur kesopanan sebagai alasan peringan dalam memutus perkara pidana dan apakah alasan tersebut masih relevan dipertahankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti meneliti dengan menggunakan metode yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini melakukan survey dengan membagikan kuesioner melalui google form yang disebarluaskan kepada para hakim. Peneliti akan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kesopanan pada terdakwa dan hal apa yang dijadikan dasar oleh hakim bahwa terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan.

---

Judges are professions that play an important role in the judicial process. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure or the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 1 point 8 explains that "Judges are state judicial officials authorized by law to adjudicate". The judge's duty is to exercise judicial power, namely examining, deciding and resolving a case. In making a decision, the judge can consider matters that aggravate and mitigate the sentence. The problem to be discussed is how judges assess the element of modesty as a reason for mitigation in deciding criminal cases and whether this reason is still relevant to be maintained. To answer these problems, the researcher uses an empirical juridical method, where empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur in society. In this study, a survey was conducted by distributing questionnaires through a google form distributed to judges. The researcher will examine the judge's consideration in determining the politeness of the defendant and what is used as a basis by the judge that the defendant behaves politely in court."