Alih daya atau outsourcing merupakan sebuah sistem dalam ketenagakerjaan guna mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk meminimalisirkan resiko dan juga beban pekerjaan yang bukan inti bisnis. Dalam praktiknya sistem ini dilakukan berdasarkan sebuah perjanjian alih daya antara perusahaan pengguna dan penyedia yang dimana nantinya pekerja dari perusahaan penyedia akan ditugaskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Dalam perkembangan ekonomi suatu masyarakat, alih daya dapat menjadi cara paling natural dalam hal pemenuhan kebutuhan lapangan kerja selagi juga memudahkan pergerakan perusahaan dalam pasar yang kian kompleks, namun sayang dalam praktiknya di Indonesia sistem ini justru menuai polemik. Pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan dan hak para pihak. Fungsi pemerintah merupakan penyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak mungkin seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan industrial Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya masih belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Pembahasan penulisan ini akan memfokusikan kepada peran pemerintah Indonesia dalam pengawasan praktik alih daya di Indonesia yang masih banyak melanggar hukum atau bahkan hak asasi para pihaknya. Sebuah sistem pengawasan yang baru dimana keadilan akan menjadi nafasnya seperti sistem reward and punsihment merupakan jalan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan antusias perusahaan dalam kepatuhan akan norma kerja alih daya. Selain itu juga diperlukannya sistem hukum yang menaungi perlindungan-perlindungan itu dengan pasti.  Namun untuk penerapannya hal ini masih membutuhkan banyak hal seperti dasar hukum yang belum ada dan bentuk skema penerapan terbaiknya guna keberlangsungan dari sistem ini sendiri di Indonesia.

---

Outsourcing is a system in use employment transferring work to third parties to minimize risk and also workload that is not into the business. In practice, this system is carried out based on an outsourcing agreement between the user company and the provider where workers from the provider company will be assigned to work to meet the company's needs. In the economic development of the community, outsourcing can be the most natural way in terms of meeting the needs of employment to help the movement of companies in a complex market, but unfortunately in practice in Indonesia the system is actually creating a polemic. Supervision from the government is necessary for the interests and rights of the parties. The government's function is to balance the unbalanced economic power between workers and employers in an Indonesian industrial relationship. Labor inspection itself has been regulated in several laws and regulations, but in practice, not all of them have been implemented properly. This discussion will focus on the role of the Indonesian government in overseeing outsourcing practices in Indonesia, which still violate the law or even the human rights of its parties. A new supervisory system where justice will be its breath, such as a reward and payment system, is a way that can be taken by the government in increasing the enthusiasm of companies in declaring outsourcing work norms. Apart from that, there is also a need for a legal system that covers these protections with certainty. However, to implement this, many things still require such as a legal basis that does not yet exist and the form of the best implementation scheme for the sustainability of this system itself in Indonesia.