Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book approaches cultural landscape as a driver for societal challenges, economic development, social inclusion, place assessment and heritage conservation. It explores issues stemming from the relation between conservation and emergencies, and identifies descriptive tools for conveying knowledge and generating new expertise, heritage skills, seismic culture and social resilience.The documentation of landscapes, due in part to new technologies, increasingly involves integrated methodologies and graphic outcomes such as Heritage-BIM, advanced 3D modeling, and immersive environments. According to recent UNESCO recommendations, the process of mapping places is a necessary prerequisite for design action, and also includes the emotional and perceptive dimension, so as to represent space through visual thought and produce graphic materials.The chapters presented here will ultimately support efforts to overcome the emergency phase of reconstruction after natural disasters and, by exploring relevant issues in recent studies, will describe emerging tools that can help inspire practices that concern not only agrarian and urban, but also historic urban landscapes. The work also presents planning tools to help preserve the integrity and authenticity of urban heritages."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method. The research concludes that foreign investment in toll road concession can be performed under certain conditions."

"Disertasi ini membahas komunikasi cagar budaya pada remaja, khususnya informasi cagar budaya yang disajikan dalam narasi underdog, topdog, dan faktual di kawasan Trowulan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk membuktikan pengaruh informasi cagar budaya peninggalan Majapahit dalam bentuk narasi tersebut pada sikap, intensi berkunjung, dan kebanggaan publik. Penelitian ini menggunakan disain eksperimen 3 x 2 beetwen partisipan.Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog secara langsung meningkatkan sikap dan intensi berkunjung partisipan pada peninggalan Majapahit di Trowulan. Selain itu, informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog juga meningkatkan kebanggaan partisipan terhadap Indonesia.

---

This dissertation discusses the communication of cultural heritage in adolescents, particularly cultural heritage information presented in the narrative of the underdog, topdog, and factual in Trowulan. The objective of the research in this dissertation is to verify the influence of information on Majapahit cultural heritage in the form of narration on public attitude, visit intention, and pride. The research used 3x2 experiment design between participants.The findings of the research verified that the influence of cultural heritage information in the form of topdog narration directly increased the participants? attitude and visit intention on the Majapahit relics in Trowulan. Additionally, topdog narration formed cultural heritage information also increased the participants pride on Indonesia."

"Studi ini membahas mengenai interpretasi nilai penting dan pemanfaatan cagar budaya pada Gedung A.A. Maramis. Gedung ini merupakan bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang mulai dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Saat ini Gedung A.A. Maramis yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kondisi tidak difungsikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis sebagai acuan dalam melakukan pemanfaatan cagar budaya sebagai salah satu upaya pelestarian cagar budaya. Penelitian ini dirancang dengan metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan bangunan dan nilai penting yang terdapat pada bangunan menggunakan definisi nilai penting dari Raharjo dan Muluk serta Pedoman Penilaian Kriteria Penetapan Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi ini menghasilkan identifikasi lima nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis yang terdiri dari nilai sejarah, nilai ekonomi, nilai politik, nilai pengetahuan, dan nilai keutuhan. Upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian ini terdiri dari dua yaitu, pemanfaatan bangunan sebagai perpustakaan dan pemanfaatan bangunan sebagai museum.

---

This study discusses the interpretation of important values and utilization of cultural heritage in A.A. Maramis Building. This building is a relic of the Dutch colonial government that began to be built during the reign of Daendels. Currently, Gedung A.A. Maramis managed by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is not functioning. The purpose of this research is to know the important value contained in A.A. Maramis Building as a reference in utilizing cultural heritage as one of the efforts to preserve cultural heritage. This research was designed with descriptive analysis method, which is to describe the building and important values contained in the building using the definition of important value of Raharjo and Muluk as well as Guidelines for Assessment of Criteria for The Establishment of Cultural Heritage by the Ministry of Education and Culture. This study resulted in the identification of five important values contained in the A.A. Maramis Building consisting of historical values, economic values, political values, knowledge values, and wholeness values. Utilization efforts that can be done based on this research consists of two, namely, the utilization of buildings as libraries and the utilization of buildings as museums."

"Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon merupakan benteng peninggalan bangsa Portugis di bumi Maluku. Benteng yang dibangun pada tahun 1575 M tersebut, mengalami proses budaya dan narasi kesejarahan yang panjang hingga saat sekarang ini kompleks di dalam Benteng Nieuw Victoria dijadikan lahan markas militer Kodam XVI Pattimura Ambon. Masih sedikit literatur yang membicarakan tentang bagaimana pengelolaan terhadap Benteng Nieuw Victoria Kota Ambon dan seperti apa peran stakeholder (pemangku kepentingan) dalam usaha pelestariannya. Tesis ini berusaha mengisi celah yang ada dalam menampilkan informasi, nilai-nilai penting apa saja yang dapat diuraikan pada Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon dan bagaimana usaha untuk menelaah persepsi dari berbagai stakeholder tersebut demi kelestarian dan pengelolaan yang baik. Tidak luput juga melihat dinamika pengelolaan di lapangan antara banyak pihak yang bersinggungan dengan benteng tersebut seperti Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov)/ Pemerintah Kota Ambon (Pemkot), Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura, Akademisi, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia ( IAAI) Komisi Daerah (Komda) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampapua), dan masyarakat lainnya. Diperoleh sebuah pemahaman dan formulasi tertentu terhadap studi ini yaitu terdapat sebuah kenyataan di lapangan bahwa ada suatu tinggalan warisan budaya (heritage) masih digunakan secara luas oleh militer. Pertimbangan oleh beragam stakeholder lainnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan semisal kemungkinan melakukan take over (pengambilalihan) oleh pemerintah baik Pemprov maupun Pemkot terhadap Benteng Nieuw Victoria guna memudahkan pengawasan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sebesar-besar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Materi spesifik yang coba diujikan dalam tesis ini adalah bagaimana melihat sebuah korelasi (hubungan) antara usaha pencarian nilai-nilai penting (studi signifikansi) dengan upaya pelestarian yang hendak diskemakan oleh pemerintah terhadap Benteng Nieuw Victoria, apakah telah memenuhi setiap unsur-unsur dan tahap-tahap pelestarian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya (UU. CB). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan) terhadap objek benteng dan masyarakat yang tinggal di sekitar benteng, melakukan studi pustaka, serta mengadakan wawancara untuk menggali harapan dan keinginan pelbagai pihak. Pengolahan datanya menggunakan teknik coding dan triangulasi.

---

Fort Nieuw Victoria in Ambon City is a fortress of the Portuguese in the Maluku (Moluccas Province). The fortress, built in 1575 AD, undergoes a long historical cultural process and historical narrative to the present day complex within the Fort Nieuw Victoria used as the military headquarters of Kodam XVI Pattimura Ambon. There is still little literature on how to manage Fort Nieuw Victoria and what the role of stakeholders in conservation efforts. This thesis seeks to fill in the gap in information display, what significance values can be described in Fort Nieuw Victoria in Ambon and how to examine the perceptions of various stakeholders for the sake of good preservation and management. Also particularly, see the dynamics of management in the field between many parties who intersect with the fort like; Provincial Government of Maluku/ Municipal Government of Ambon, Military Regional Command (Kodam) XVI Pattimura, Academics, Association of Indonesian Archaeologists (IAAI) Regional Commission Sulawesi Maluku and Papua (Sulampapua), and other communities. There is a certain understanding and formulation of this study that is a reality a heritage remains still widely used by the military. Consideration by various other stakeholders related to the management and utilization such as the possibility of taking over by the government of both the Provincial Government and the Municipal Government towards Fort Nieuw Victoria in order to facilitate supervision in the effort of conservation and utilization for the benefit of science and culture. The specific material that is tried to be tested in this thesis is how to look at a correlation between the quest for significance values and the conservation efforts that the government is trying to protect against Fort Nieuw Victoria, whether it has fulfilled every element and stage a conservation stage mandated by the Undang-Undang Cagar Budaya. This research method uses qualitative approach by collecting data include observation to the object (fort) and the people who lived around the fort, do literature study, and conduct interviews to explore the arguments and hopes of various parties. Data processing using coding and triangulation techniques."

""A Companion to Cultural Resource Management is an indispensible guide to students, beginning practitioners, and others wishing to gain a deeper understanding of the field of cultural resource management. Each article is authored by CRM experts or representatives of the voices of affected groups, including archaeologists, architectural historians, museum curators, historians and independent researchers who help build an understanding of cultural and heritage management, around the globe, and how it may develop in the future. These authors identify and illustrate the problems and realities that face practitioners 'on the ground'. The Companion gives a detailed account of the identification and management of particular cultural resource types, such as historic structures, archaeological sites, artifacts, natural places with cultural significance, languages, and religious beliefs. Other sections focus on practice in government agencies and consulting firms. The broad range of topics and perspectives in this new Companion offers critical ideas and practical knowledge to those working with CRM or heritage management throughout the world. "--"

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.

---

By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."

"Bangsa Indonesia berkembang di wilayah kepulauan di garis khatulistiwa. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak meninggalkan warisan budaya, yang sebagian besar terpendam di dalam tanah dan tenggelam di dasar laut. Warisan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak, salah satunya terdapat di perairan Kepulauan Karimunjawa dan telah teridentifikasi tinggalan budaya sebanyak 10 situs, yaitu Situs Geleang, Situs Menyawakan, Situs Kumbang, Situs Parang, Situs Indonor, Situs Genteng, Situs Seruni, Situs Genting, Situs Kapal Mati, dan Situs Pulau Nyamuk. Situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber daya budaya. Untuk menjaga nilai-nilai yang terkadung dalam sumber daya budaya bawah air di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, diperlukan upaya pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungannya bagi masa mendatang.Upaya perlindungan terhadap Kawasan Karimunjawa saat ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi pelestarian terhadap sumber daya budaya bawah air Karimunjawa belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengelolaan kawasan untuk melestarikan baik sumber daya alam dan sumber daya budaya. Untuk menentukan bentuk pengelolaan dilakukan analisis TOWS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari pengelolaan yang sekarang sudah dilakukan, maka direkomendasikan model manajemen sumber daya budaya bawah air yang berjalan bersama-sama dengan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya model ini diuji kembali menggunakan analisis SWOT sehingga dihasilkan model manajemen yang tepat dan teruji.

---

Indonesian people thrive in an archipelago in the the equator.A long cultural contact and history have left many cultural heritage, most of them are buried underground and sunk underwater of the sea. Indonesia has a lot of underwater cultural heritage, some of them are located in Karimunjawa Archipelago. There are 10 sites which are Geleang Sites, Menyawakan Sites, Kumbang Sites, Parang Sites, Indonor Sites, Genteng Sites, Seruni Sites, Genting Sites, Kapal Mati Sites, dan Pulau Nyamuk Sites. These sites needs to be preserved because of their potential as an underwater cultural resource. To maintain its values, cultural resource in Karimunjawa, needs to preserved according to the Law Number 11 Year 2010 of Cultural Heritage which consist of protection, development, and utilization in order to maintain its continuity for future generation.Protection effort to the Karimunjawa now is done by the National Park that has the duty to conserve the natural resource and its ecosystem. However the preservation of underwater cultural resource of Karimunjawa have been entirely done, so it needs a management to preserve both natural and cultural resource. To determine the management this research uses TOWS analysis that consider the internal and eksternal factor of the recent management. So this research recommend a cultural resource management model that be in accordance with the conservation of natural resource. And yhen this model is retested using SWOT analysis to obtain an appropriate and a tested management model."

"Dengan pertumbuhan modernisasi yang pesat dan ekspansi kota-kota, ketegangan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kontemporer menjadi semakin nyata. Tekanan modernisasi ini sering membutuhkan pembangunan infrastruktur baru, kawasan perumahan, dan fasilitas komersial, yang mengakibatkan pengabaian atau penghancuran situs warisan otentik. Kehilangan keasliaan dapat memutus hubungan komunitas dengan masa lalu mereka serta merusak karakter unik yang mendefinisikan warisan sebuah kota. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas strategi adaptive reuse, dalam mempertahankan keaslian bangunan bersejerah yang sekaligus mengakomodasi kebutuhan modern dengan fokus pada Pantjoran Tea House di Glodok, Jakarta sebagai studi kasus. Dengan mengacu pada konsep >Shearing Layers oleh Stewart Brand dan konsep adaptive reuse oleh Sally Stone, yakni metode adaptation, addition, dan subtraction, revitalisasi Pantjoran Tea House secara efektif menjaga nilai autentisitas bangunan dengan mempertahankan material, desain, tata letak, dan konstruksi aslinya. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya melestarikan warisan tak benda, seperti praktik teh tradisional Tionghoa, untuk memastikan akurasi historis dan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Hasil studi ini memvalidasi bahwa penggunaan strategi adaptive reuse dapat secara efektif menutup kesenjangan antara pelestarian dan modernisasi dengan mengarahkan pada pengembangan kota-kota modern yang tetap menghormati warisan sejarahnya.

---

With the rapid growth of modernization and the expansion of cities, the tension between the preservation of cultural heritage and the necessity to meet contemporary demands becomes more evident. This modernization pressures often requires the construction of new infrastructure, residential areas, and commercial facilities, resulting in the neglect or destruction of authentic heritage sites. The loss of authenticity can disconnect communities from their past and undermine the unique character that defines a city's heritage. This study aims to investigate the effectiveness of adaptive reuse strategies in preserving the authenticity of historical buildings while accommodating contemporary needs, focusing on Pantjoran Tea House in Glodok, Jakarta, as a case study. Building upon Stewart Brand's concept of Shearing Layers and Sally Stone's frameworks for adaptive reuse, particularly the methods of addition and subtraction, the revitalization of the Pantjoran effectively preserved the building's authenticity by maintaining its original materials, design, layout and workmanship. The study also highlights the importance of preserving intangible heritage, such as traditional Chinese tea practices, to ensure the historical accuracy and authenticity of the visitor experience. The findings further confirm that adaptive reuse can successfully bridge the gap between preservation and modernization by guiding the creation of modern cities that honour their historical roots."

"The regulations regarding the Restoration of Cultural Heritage were established from the restriction of its removal. The main treaty providing the norm to restore the removed Cultural Heritage from the State of origin is 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Through this convention, State, as a subject in international law, was given a set of Rights and Obligations to claim for its Restoration. Indonesia as a developing State has its own interest in the Restortion of Cultural Heritage after its independence, including from Netherlands. Through this thesis, the author analyses the practice in the case of the Restoration from Netherlands to Indonesia, Indonesian Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage, and the urgency of Indonesia to become a State party to 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property.

---

Ketentuan mengenai Pengembalian Benda Cagar Budaya muncul dari ketentuan pelarangan pemindahan atasnya. Perjanjian Internasional yang terutama dalam mengatur Pengembalian Benda Cagar Budaya kepada Negara asal adalah 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Dalam konvensi tersebut Negara sebagai subyek hukum internasional yang diberikan seperangkat Hak dan Kewajiban untuk mengajukan klaim Pengembalian. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kepentingan Pengembalian Benda Cagar Budaya dari Negara-Negara maju pasca kemerdekaan, salah satunya dari Belanda. Penulisan ini melakukan analisis terhadap praktik Pengembalian yang selama ini telah dilakukan oleh Belanda ke Indonesia, UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, dan kepentingan Indonesia menjadi Negara peserta Konvensi 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property."