Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemuda desa di Kabupaten Garut memiliki peran sebagai agen perubahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan sumber daya ekonomi melalui BUMDES. Peluang yang ada seperti: peningkatan jumlah pemuda Garut yang masuk dalam kategori usia produktif, keberadaan BUMDES di setiap desa, ketersediaan modal dari Dana Desa dan kesiapan regulasi mengenai BUMDES menjadi peluang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam badan usaha tersebut, tetapi di sisi lain angka pengangguran dan angka urbanisasi tidak menunjukan angka yang baik, maka dibutuhkan strategi dalam memaksimalkan peran pemuda terhadap BUMDES untuk ketahanan ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya sinergitas dari pihat-pihak tertentu untuk mewujudkan ketahanan ekonomi desa melalui peran pemuda didalam BUMDES, selain itu juga perlu adanya kesesuaian regulasi dan perencanaan yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan modal yang ada.

---

Village youth in Garut has a role as agent of change, it can be realized by developing economic resources through village-owned enterprises (BUMDES). Existing opportunities such as: an increasing number of Garut youth who are in the productive age category, the existence of BUMDES in every village, availability of capital from the Village Fund and the readiness of regulations regarding BUMDES are an opportunity for youth to play an active role in that business entity, but on the other side unemployment and urbanization do not show good numbers, therefore strategy is needed in maximizing the role of youth in BUMDES for Village economic resilience. The method used in this research is Descriptive Qualitative Method and using SWOT analysis. The results of this study indicate that the need for synergy from certain parties to realize the village economic resilience through the role of youth in BUMDES, besides that the need for proper regulation and good planning to maximize the use of available capital."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."

"Melalui berbagai program kebijakan, pemerintah memberikan stimulus agar desa mampu mengelola potensi yang ada, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. BUMDes merupakan salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pembangunan desa, dengan menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial, keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh bidang usaha dan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa di Indonesia. Dengan Menggunakan metode Propensity Score Matching dan regresi linear pada data BUMDes antara tahun 2019 dan 2021. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BUMDes yang menjalankan bidang usaha sosial dan komersial memiliki dampak yang lebih signifikan pada tingkat pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dibandingkan dengan BUMDes yang hanya memiliki salah satu bidang usaha. Sementara, semakin banyak jumlah usaha yang dijalankan justru akan menurunkan efektifitas keberadaan Bidang Usaha BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa.

---

Through various policy programs, the government provides incentives to empower villages to harness their potential, enabling them to develop independently and enhance their economic growth. BUMDes (Village-Owned Enterprises) is one of the flagship programs of the government in the effort to develop villages, playing roles as economic and social institutions. The existence of BUMDes is expected to improve economic self-reliance and community welfare. This research aims to empirically analyze the influence of the business sector and the number of businesses managed by BUMDes on the level of village development in Indonesia. The study uses Propensity Score Matching and linear regression methods on BUMDes data between 2019 and 2021. The research concludes that BUMDes engaged in social and commercial sectors have a more significant impact on village development, measured through the Village Development Index (Indeks Desa Membangun or IDM), compared to BUMDes with only one sector of business. However, an increase in the number of businesses managed by BUMDes actually decreases the effectiveness of the presence of the Business Sector of BUMDes on village development."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul ldquo;Analisis Kemandirian Ekonomi Pemuda Purna TKI Studi Tentang Ketahanan Ekonomi Keluarga Melalui Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kabupaten Wonosobo rdquo;. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan field research dan studi evaluasi evaluatif research . Peneliti mengambil lokasi di Desa Kuripan Kabupaten Wonosobo sebagai pilot project program Desmigratif tahun 2016. Metode pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan secara sengaja dipilih sesuai dengan kapasitas informan. Teknik analisa data menggunakan analisa Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau berifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemuda Purna Tenaga Kerja Indonesia selama ini belum bisa memanfaatkan dengan baik penghasilan selama bekerja di luar negeri, sehingga setelah kembali ke Indonesia pemuda purna TKI kesulitan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pemberdayaan purna TKI melalui Desa Migran Produktif Desmigratif yang diharapkan untuk memberikan pelatihan kepada purna TKI agar lebih mandiri dan meminimalis keinginan bekerja kembali ke Luar Negeri ternyata tidak mampu memberikan manfaat secara finansial. Pelaksanaan program Desmigratif belum bisa membantu meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga pemuda purna TKI

---

ABSTRACTThis research entitled 39 Self Economic Independence of Young Migrant Workers Study of Family Economic Resilience Through Productive Migrant Villages Program In Kuripan of Wonosobo Regency . This research uses qualitative approach with field research type field research and evaluation study evaluative research . Researchers took the location in the Village Kuripan Wonosobo as a pilot project of Desmigrative program in 2016. The method of selecting informants using purposive sampling technique is the informant intentionally selected in accordance with the capacity of informants. Data analysis techniques using Miles and Huberman analysis with data reduction stages, data presentation, and conclusion or berivikasi. The result of this research is the Indonesian Youth Workers 39 Youth has not been able to make good use of their income while working abroad, so after returning to Indonesia the young man full of TKI difficulties in living their daily needs. The retribution of migrant workers through Productive Migrant Villages Desmigrative which are expected to provide training to returnees of Indonesian workers to be more independent and minimize the desire to work back to Foreign Affairs is not able to provide financial benefits. The implementation of the Desmigrative program has not been able to help improve the independence and economic resilience of the families of the young workers. "

"Forum Pengurangan Resiko Bencana merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pengurangan resiko bencana salah satunya pada tahap kesiapsiagaan bencana. Selama ini Forum PRB hanya ada sampai tingkat kabupaten/kota, di Kabupaten Garut terdapat Forum PRB sampai tingkat desa yang berada di Desa Pasawahan. Forum PRB Desa Pasawahan merupakan forum yang mewadahi unsur-unsur masyarakat yang berfokus pada pengurangan resiko bencana. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran forum pengurangan resiko bencana (PRB) Desa Pasawahan Kabupaten Garut dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan bencana. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan desain deskriptif, teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum PRB Desa Pasawahan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan untuk menciptakan kesiapsiagaan bencana seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan, membuat kebijakan dan perencanaan untuk merespon keadaan darurat, membuat sistem peringatan bencana dan memobiliasi sumber daya.

---

Disaster Risk Reduction Forum is an organization set up to assist the government in terms of disaster risk reduction at stage one emergency preparedness. During this Forum PRB only until the district / city level, in Garut regency are Forum PRB to the village level in the village Pasawahan. PRB Forum Pasawahan Village is a forum that embodies elements of society that focuses on disaster risk reduction. Therefore in this paper will discuss the role of the forum on disaster risk reduction (DRR) Pasawahan Desa Garut district in an effort to improve disaster preparedness. Qualitative approach is used with a descriptive design and data collection methods are in depth interview, documentation study, and field observation. PRB Forum in Pasawahan Village is an organization formed independently by the community with the purpose of reducing high disaster risk in Pasawahan Village. The presence of PRB forum on a village level became an interesting attention to conduct disaster preparedness in Pasawahan Village, which has a high disaster potential. The result of this research shows is PRB Forum in Pasawahan Village conducted a series of preparedness to create a disaster preparedness."

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."

"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.

---

Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."

"Dalam kondisi buruk yang terjadi pada petani garam desa Rawaurip akibat pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada ketahanan usaha petani garam. Dari dampak yang diterima oleh petani garam mereka harus beradaptasi dengan realita berdasarkan modal sosial yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis ketahanan usaha petani garam (2) Menganalisis unsur-unsur modal sosial di lingkungan petani garam (3) Menganalisis peran modal sosial terhadap ketahanan usaha petani garam (4) Menganalisis strategi adaptasi petani garam dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan ketahanan usaha dan modal sosial. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan ketika terjadi kondisi yang sulit seperti harga garam yang murah yaitu Rp. 300,-/kg. Pada petani garam melakukan ketahanan usaha dianataranya, (1) hope, sebagian petani garam menggunakan metode geomembran untuk memperbaiki kualitas (2) problem solving, negoisasi dengan pemilik tambak garam, (3) toughness, meminimalisisr modal untuk bertani garam. Ditambah lagi,ketahanan usaha ini berlandaskan modalssosial Putnam yaitu, (1) hope petani garam begitu erat dengan kepercayaan yang dimiliki oleh petani garam, norma yang dijunjung, (2)Problem solving petani garam sangat erat dengan adanya jaringan sosial antar petani garam, dan (3)toughness berkaitan dengan norma dan jaringan sosial. Selanjutnya, petani garam melakuan strategi adaptasi diantaranya, (1) strategi aktif, bekerja diluar petani garam, (2) strategi pasif, membatasi pengeluaran, dan (3) strategi jaringan, berhutang pada teman dan negosiasi dengan pemilik tambak. 

---

The bad conditions that have occurred to salt farmers in Rawaurip villaga due to the Covid-19 pandemic. This has an impact on the resilience of salt farmers' businesses. From the impacts received by salt farmers, they must adapt to reality based on the social capital they have. The aims of this research are (1) to analyze the business resilience of salt farmers (2) to analyze the elements of social capital in the salt farmers' environment (3) to analyze the role of social capital in the resilience of salt farmers' businesses (4) to analyze the adaptation strategies of salt farmers in dealing with the covid-19 pandemic. 19 taking into account business resilience and social capital. This research method was carried out using a qualitative approach with interview and observation methods. The results of the study show that when difficult conditions occur, such as low salt prices, namely Rp. 300,-/kg. Among the salt farmers doing business resilience are, (1) hope, some salt farmers use the geomembrane method to improve quality (2) problem solving, negotiations with salt pond owners, (3) toughness, minimizing capital for salt farming. In addition, the resilience of this business is based on Putnam's social capital, namely, (1) the hope of salt farmers is so close to the trust that is owned by salt farmers, norms that are upheld, (2) Problem solving of salt farmers is very close to the existence of social networks between salt farmers, and (3) toughness related to norms and social networks. Furthermore, salt farmers carry out adaptation strategies including, (1) active strategies, working outside salt farmers, (2) passive strategies, limiting spending, and (3) network strategies, owing to friends and negotiating with pond owners. "

"Tesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintah sekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisi Lemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurun pasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan. Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuat Lemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkat nasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh Lemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3) Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilih karena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik, misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes of worldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harus melakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsi Lemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadi Lembaga Berkelas Dunia.

---

This thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of the

government think tank at the same national level educational institutions aimed at educating future leaders of the national level. In accordance with the organizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of the function began to decline following Law ASN does not make education as a prerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2 as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his age are already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not to be complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leaders of national level. There are at least three fundamental changes that must be made by the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillars of Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education and Promotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. The National Education Education and Teaching, Research and Community Service. The study, conducted by researchers using the approach of Soft Systems

Methodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex, problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are soft worldview and ill structured. The results showed that the National Resilience Institute of RI must make changes in the field of education, assessment, and community service. The study results recommend the National Resilience Institute of RI must make improvements to the duties and functions in accordance with the National Resilience Institute function at the beginning of its formation as an attempt Lemhannas RI become World Class Organization."