Dalam mewujudkan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari peran perekonomian karena dengan bertumbuhnya perekonomian negara, maka bertumbuh juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seturut dengan visi Pembangunan Nasional 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dimana sifat gotong-royong ini tidak terlepaskan dari cerminan masyarakat desa, atas hal ini dapat dipahami bahwa desa tidak lagi sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang mampu menggerakan perekonomian desa sehingga memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan desa, kemampuan desa dalam melaksanakan pemerintahan, dan upaya-upaya dalam menggerakan perekonomian desa. Hasil penelitian menunjukan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bentuk penyelenggaraan perekonomian desa yang berbasis kelembagaan desa ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dengan pengelolaan yang baik terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memajukan ekonomi di desa.

---

In realizing the national development of a country, it is inseparable from the role of the economy because when a country's economy grows, so does the level of welfare of its people. The 2020-2024 National Development vision is "Realizing Indonesia That is Sovereign, Self-Reliant, and Characterful Based on Mutual Cooperation." It can be concluded that cooperation is a character of a village community. Therefore, villages are no longer an object of development but are a development subject. Villages are expected to carry on a business that can drive the rural economy to provide equitable prosperity for all the people in the village. This research was conducted using a normative juridical method which analyzed the laws and regulations governing villages, the ability of villages to carry out administration, and efforts to drive the rural economy. The research shows that Law no. 6 of 2014 concerning villages states that village economic administration based on village institutions is Village-Owned Enterprises. The proper management of Village-Owned Enterprises can promote the rural economy.