Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi informasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan Inovasi Kepatuhan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat membangun mutual trust dalam era baru hubungan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam rangka peningkatan tax ratio di Indonesia. Di tengah tingginya sengketa dan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi pajak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak otoritas pajak, termasuk integrasi data perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Integrasi Data Perpajakan dengan menggunakan e-Faktur Host-to-Host dalam upaya menciptakan hubungan kepatuhan kolaboratif dalam rangka penerapan konsep inovasi kepatuhan pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan melalui studi pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program integrasi data perpajakan di PT X berjalan cukup baik, dilihat berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu penegakan hukum, pemberian fasilitas, dan kepercayaan. Dalam hal ini kegiatan penegakan hukum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih baik dan efisien karena telah didukung oleh peningkatan kompetensi otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penyediaan fasilitas perpajakan dengan memberikan kemudahan berpengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga berpengaruh pada dimensi kepercayaan dimana fakta menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan program ini menciptakan mutual trust dan mutual understanding antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di PT X. Implikasi terhadap penerapan program ini juga dirasakan dari sisi cost of taxation yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

---

Information technology has an important role in efforts to improve tax compliance in Indonesia. The collaborative compliance approach by utilizing information technology is expected to build mutual trust in a new era of relations between taxpayers and tax authorities in the context of increasing tax ratio in Indonesia. In the midst of high disputes and misuse of tax invoices, tax reform is carried out by utilizing information technology to provide convenience in the implementation of taxpayer's rights and obligations. On the other hand, it is expected to improve the quality of tax authority services. This research was conducted to analyze the application of Tax Data Integration using Host-to-Host (H2H) e-Invoice to implementing collaborative compliance. This research was conducted using a post-positivist approach with qualitative methods with innovation in tax compliance and cost of taxation concept. Data collection were carried out through in-depth interviews conducted through studies at PT X. The results showed that the application of the tax data integration program at PT X went quite well, viewed based on the dimensions of law enforcement, provision of facilities, and trust. In this case, law enforcement activities related to taxpayer supervision are carried out better and more efficiently because they have been supported by the increased competence of tax authorities in carrying out their duties. Provision of taxation facilities by providing convenience influences increasing taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. This also affects the dimension of trust where trust between actors leads to a better direction. The implementation of this program creates mutual trust and mutual understanding between PT X and tax authorities. The implications for the implementation of this program are also felt in terms of the cost of taxation issued by both parties.

"

"ABSTRAK

Laporan magang ini akan membahas tentang e-Faktur H2H antara DJP dengan PT. IRN MOR III dimana pada penggunaan e-Faktur dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, e-faktur juga dapat mencegah dan mengurangi maraknya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Berikutnya, dengan sistem e-faktur H2H, PT. IRN MOR III dapat terhubung langsung atau terintegrasi dengan DJP sehingga semua data transaksi penjualan dan pembayaran serta perpajakan transparan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan alur proses faktur pajak elektronik H2H antara perusahaan dengan DJP. Sebagai tambahan, penulis menjelaskan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. IRN MOR III saat menerbitkan faktur pajak.

---

ABSTRACT

This internship report discusses Tax e-Invoice Host-To-Host H2H between Directorate General Tax and PT. IRN MOR III. The use of tax e-invoice can provide security and convenience for companies in implementing taxation obligations of Value Added Tax, especially in the case of tax invoice manufacture. Furthermore, tax e-Invoice can also prevent and reduce the rise of fictitious tax invoices that harm the state. Next, with the tax e-invoice H2H system, PT. IRN MOR III can connect directly or integrated with DGT so that all data of sale transaction and purchase as well as taxation which more transparent. Furthermore, the author also explains the flow of electronic tax invoice H2H between PT. IRN MOR III with DGT. In addition, the author explained the flow of accounting information systems cash sales and accounting information system credit sales at PT. IRN MOR III when issuing tax invoice. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.

"

"Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertugas memberikan sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi, meneliti dan bila perlu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Ternyata banyak Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak, hal ini menyebabkan utang pajak yang menjadi tunggakan meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan, yaitu ingin mengetahui sejauh mana kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak dikaitkan dengan asas Convenience of Payment.

Pertanyaan penelitian yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan jawabannya dalam tesis ini adalah : apakah kebijakan penerbitan surat ketetapan pajak telah memperhatikan hak-hak Wajib Pajak dan sesuai dengan asas Convenience of payment ? Kerangka teori yang dipakai adalah teori yang terkait kebijakan publik dan teori perpajakan. Dalam teori kebijakan publik dijelaskan mulai dari definisi kebijakan, proses kebijakan, kebijakan publik yang efektif dan teori evaluasi kebijakan. Teori perpajakan yang dibahas adalah pengertian pajak, asas pemungutan pajak, asas convenience of payment, teknik pemungutan pajak, sistem perpajakan, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, utang pajak, ketetapan pajak, sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe atau jenis penelitian deskripsi.

Metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dan wawancara, dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif data dengan menerapkan illustrative method. Hasil analisa penelitian berupa temuan penting yang didapat adalah :

- Perubahan mendasar kebijakan penerbitan ketetapan pajak sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

- Hal yang masih kontroversial adalah kebijakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Banyak kalangan menilai kebijakan ini menyalahi prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat mempengaruhi pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia.

- Agar Wajib Pajak lebih memiliki ability to pay, diperlukan kebijakan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak terlalu lama setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak, hal ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan pemeriksaan tahun berjalan dan penerbitan STP Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN segera setelah berakhirnya masa pajak.

- Jangka waktu / Jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak adalah 1 bulan dan terhadap Wajib Pajak usaha kecil dan di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi 2 bulan, dan dapat berubah jika Direktur Jenderal Pajak memberikan persetujuan mengangsur dan menunda pembayaran hingga paling lama 12 bulan terhadap WP yang sedang kesulitan likuiditas. - Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding, jangka waktu pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

- Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak adalah dengan adanya kebijakan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu juga dimungkinkan WP mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur.

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil penelitian ini adalah Hak-hak Wajib Pajak lebih diperhatikan karena ada pergeseran hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem self assessment di UU KUP yang baru. Hak-hak Wajib Pajak yang juga dihargai oleh UU KUP adalah dengan adanya kebijakan jangka waktu pembayaran yang dapat diangsur, mengajukan pengurangan, pembatalan, keberatan, banding terhadap ketetapan pajak, bahkan di UU KUP baru ada penambahan hak Wajib Pajak yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kebijakan penerbitan ketetapan pajak secara umum sudah memenuhi asas convenience of payment dan ciri-ciri asas tersebut ada di dalam kebijakan penerbitan ketetapan pajak. Ada kebijakan yang belum memenuhi asas convenience of payment yang cukup memberatkan Wajib Pajak yaitu penerapan sanksi administrasi yang tinggi jika permohonan keberatan atau banding ditolak dan kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi. Agar kebijakan penerbitan ketetapan pajak dapat berjalan dengan baik, perlu diimbangi dengan implementasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang secara aktif memperhatikan dan memberikan hak-hak Wajib Pajak sesuai UU KUP. Tindakan pemberian sanksi administrasi diterapkan dengan maksud agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, bukan dalam rangka menambah penerimaan negara. Akan lebih baik dan adil jika sanksi yang dikenai terhadap Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberatan atau banding adalah sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari time value of money atas tertundanya penerimaan pajak bagi negara. Lebih baik jika kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan dapat ditinjau ulang karena selain memberatkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor menanamkan modalnya di Indonesia.

---

In the self-assessment system, Taxpayers are obliged to calculate, settle and report their own tax liabilities in accordance with tax regulation. The Tax Authority is assigned to provide socialization consultation, to observe, supervise, study and if necessary to conduct an audit or investigation to check the level of compliance of the tax payers in fulfilling their tax obligation by issuing Tax Assessments. In fact, many issued Tax Assessments were not or not yet paid by Taxpayers; this matter causes payable tax to become an increasing arrears from year to year.

This research emphasizes on evaluation of policy; that is to find out how far is the issuance policy of tax assessment carried out by the The Tax Authority in the context of enhancing the obedience of paying Tax Assessment related to the principles of Convenience of Payment.

Question on research that need to get answers in this thesis is does the issuance policy of Tax Assessment have paid attention to the rights of Taxpayers and in accordance with the principles of Convenience of Payment? The frame of theory used is the theory related to the public policy and theory on taxation. In the theory of public policy, it explains from the definition of policy, process of policy, effective public policy and theory on policy evaluation. The theories on taxation discussed are the understanding of tax, the principles of tax collection, the principles of convenience of payment, methods of tax collection, taxation system, Taxpayers and Tax Guarantors, tax payable, tax assessment, and administration sanctions. The method of research used is the approach on qualitative research with description-type or kind of research.

The method of research used in data collection shall use library study and interview, and then conducting data qualitative analysis by implementing illustrative method. The results obtained on research analysis in form of important findings are:

- The basic change of issuance policy of tax assessment since the validity of Law Number 28 Year 2007 on Third Amendment on Law Number 6 Year 1983 on General Provisions and Taxation Procedures (KUP) is the shift of obligation to pay tax until the issuance of verdict fixed in nature (executorial). Taxpayer (WP)

- The controversial matter is still the issuance policy of Tax Collection Letter (STP) for fail-to-produce Taxable Entrepreneur (PKP) and has been given refund of Input Tax. Many parties assess this policy infringes the principles of Value Added Tax (PPN) and may influence the entrepreneurs who want to invest in Indonesia.

- In order that the Taxpayers have more ability to pay, it is necessary to have a policy on short period of issuance of Tax Assessment after the expiration of Tax Period or Part of Tax Year. This may be performed by the audit policy of the current year and issuance of STP Income Tax (PPh) and PPN immediately after the expiration of Tax Period.

- The period / maturity of settlement of Tax Assessment shall be 1 month and for small-business Taxpayers and in certain regions may be extended to 2 months, and may be changed if the Director General of Taxation grants his approval to pay in installments and postpone the payment until 12 months at maximum for Taxpayers (WP) who is having difficulty in liquidity.

- If the Taxpayers file objections or appeals, the period of settlement of deferred Tax Assessment up to 1 month as from the date of issuance of Decisions on Objections or Decisions on Appeals.

- Other rights of the Taxpayers related to the issuance of Tax Assessment shall be by the presence of reduction policy, cancellation of incorrect tax assessment. In addition, it is also possible that WP files claims against the issuance of tax assessment performed not in accordance with the procedures.

The conclusion that can be made as result of this research is the Rights of Taxpayers shall be highlighted because of the presence of shift of rights and obligations of Taxpayers in self-assessment system in the new UU KUP. The Rights of Taxpayers are also appreciated by UU KUP by the presence of policy on period of payment in installments, filing for reduction, cancellation, objections, appeals against tax assessment; even in the new UU KUP, there is an addition to the rights of Taxpayers that is the capability to file claim against the issuance of tax assessment with incorrect procedures. The Issuance policy of tax assessment in general has complied with the principles of convenience of payment and the characteristics of such principles are included in the issuance policy of tax assessment. Yet, there are policies that have not complied with the principles of convenience of payment that aggravate Taxpayers, the implementation of high administration sanctions if the application for objections or appeals is rejected and the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP. In order that the issuance policy of tax assessment may work well, it is necessary to balance it with the implementation of issuance policy of tax assessment that is actively supervising and providing rights of Taxpayers according to UU KUP. The awarding of administration sanctions is implemented aiming to increase the obedience of Taxpayers, not in the context of increasing state revenues. It will be better and fair if the sanction imposed to Taxpayers whose application for objections or appeals is rejected is only a sanction in form of interest calculated from time value of money on the postponement tax revenue for the state. It will be better if the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP and has been given refund of Input Tax is re-evaluated because it aggravates the Taxpayers. This policy may also influence the decision of investors to invest their capitals in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"

"Salah satu cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi langkah terpenting dalam mengamankan penerimaan negara setiap tahunnya sehingga volume pemeriksaan menjadi meningkat setiap tahunnya, terutama sejak dilaksanakannya system criteria seleksi yang terkomputerisasi. Peningkatan volume pemeriksaan pajak memungkinkan berdampak seorang Wajib pajak dilakukan pemeriksaan secara berturut-turut. Sebaliknya ternyata masih terlalu banyak Wajib Pajak yang belum tersentuh oleh kegiatan pemeriksaan pajak.

Penelitian ini bertujuan meneliti adanya perubahan kepatuhan Wajib Pajak dalam intensitas frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Kepatuhan dalam hal ini diukur dari besarnya koreksi pajak yang dihasilkan. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Mataram dengan asumsi dan alas an bahwa volume pemeriksaan pada instansi pemeriksaan sejenis lainnya. Secara khusus, akibat aktivitas pemeriksaan pajak yang meningkat di wilayah ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Karena itulah permasalahan yang diangkat adalah apakah terjadi perbedaan kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan yang berbeda.

Beberapa ahli telah meneliti dampak pada pelaporan SPT pada tahun setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber data pemeriksaan internal Revenue Service di Amerika Serikat atas Wajib Pajak pada suatu tahun yang selanjutnya akan menjadi obyek pemeriksaan selanjutnya di tahun kedua. Hasil penelitian menunjukkan adanya proporsi perbaikan kepatuhan yang substansial dibandingkan hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Sayangnya, sangatlah sulit menentukan keefektifak ukuran kinerja pemeriksaan. Pada tataran konsep, pengukuran hasil pemeriksaan yang paling bernilai dan tajam adalah manakala pemeriksaan pajak menghasilkan kewajiban pajak yang benar-benar harus dibayar dan juga mampu mempengaruhi Wajib Pajak agar secara suka rela mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Tidak ada cara empiris untuk memastikan apa yang telah dibayar Wajib Pajak sesuai dengan seharusnya, sekaligus merupakan kemustahilan untuk mengetahui apakah setelah diperiksa akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dimasa selanjutnya.

Penelitian dilakukan dengan memilih Wajib Pajak yang telah mengalami pemeriksaan pajak oleh Karikpa Mataram sebanyak tiga kali sejak tahun 1993 hingga 2005 baik WP Badan maupun WP OP dan terkumpul sebanyak 52 Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak per jenis pajaknya diukur dari proporsi jumlah koreksi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari dua frekuensi pemeriksaan pajak yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uji F digunakan untuk melihat perbedaan secara serentak pada ketiga frekuensi pemeriksaan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk jenis PPh Badan/Op, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 hanya sedikit sekali yang menunjukan peningkatan kepatuhan setelah tiga kali dilakukan pemeriksaan pajak. Demikian juga ternaya hubungan/korelasi antara hasil dari ketiga frekuensi pemeriksaan juga lemah. Kondisi yang lebih baik ditunjukkan dari hasil pemeriksaan atas PPN.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ternyata sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang menunjukan peningkatankepatuhan sekalipun diiringi dengan perbandingan frekuensi pemeriksaan pajak. Seluruh kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai perbandingan frekuensi yang berbeda, baik secara berpasangan maupun serentak, atas seluruh jenis pajak tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Keeeratan korelasi antara berbagai kepatuhan wajib pajak pada berbagai jenis pajak dalam setiap perbandingan frekuensi pemeriksaan menunjukkan hasil yang lemah dan tidak bermakna.

Disarankan karena tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin meningkat maka perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan dalam proses pemeriksaan agar tujuan tersebut tercapai. Perbaikan secara lebih menyeluruh terhadap administasi sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perlunya menentukan indikator atau ukuran lain dalam menilai hasil pemeriksaan, tidak hanya memandang dari segi besar kecilnya koreksi.

---

One of the way of increasing national income is optimally acceptance of tax revenue. Tax audit become all important step in security of acceptance of state every year so that its volume become to mount every year, especially since implementation of computerized selection criterion systems. Improvement of tax audit?s volume can affect ataxpayers which not yet touched by activity of tax audit.

This research aim to check the existence of change of compliance of taxpayer in different audit frequency intensity. Compliance is in this case measured from level of yielded correction. Research done at tax inspection and investigation office (Karikpa) Mataram with reason and assumption that inspection?s volume at this institution relative far more compared to other inspection institutions of a kind.

Peculiarly, effect of tax inspection that increased in this region generate disquiet among entrepreneur. Because that problems the lifted is do happened difference of compliance of taxpayer at various different inspection frequency. Some experts have checked impact at reporting of tax report (SPT) in the year after conducted by inspection by using inspection data source of Internal Revenue Service in United States. Those results will become inspection object here in after in year both. Research result show the existence of proportion repair of compliance which is substantial compared to result of inspection before all. Unhappily, very difficult to determine effectiveness of inspection performance measure. At concept paradigm, measurement of most keen and valuable inspection result is when inspection yield obligation of really tax have to be paid as well as can influence taxpayer?s attitude for the future. There is no empirical way to ascertain what have been paid by taxpayer as according to ought to, at the same time is impossibility to know do after checked will influence compliance of Taxpayer in a period to here in after.

Research conducted by chosen taxpayer which have experienced of tax audit by Karikpa Mataram counted thrice since year 1993 till 2005 and gathered by counted fifty two taxpayers. Compliance of taxpayer per the tax type of measured from proportion of amount of tax corrections amount which have been paid by taxpayer. Ttest is used to know do result from two different frequency tax inspection difference significantly. F-test is used to see difference at all different inspection frequency.

Research result indicate that for the type of income tax section 25/29, income tax section 21, income tax section 23 only pittance showing the make-up of compliance after thrice done by inspection and so do in the reality that link/correlation among results from three inspection frequency also weaken. Condition which is better to be shown from inspection result of value added tax.

The conclusion can be taken is in the reality that very little of taxpayers which do show make-up of compliance was even if accompanied with improvement of frequency tax inspection. Entire compliance of taxpayers at various comparison of different frequency, either through paired and entirely, to all type of tax do not show different of result which significantly. Correlation slivering among various compliance of taxpayer at various type of tax, every comparison of inspection frequency do weak result show and not have a meaning.

It is suggested because target conducted by tax inspection is to test compliance of taxpayer so that progressively mount hence require to be done by repair stage; steps in course of inspection so that the target can be reached. Repair by more totally to taxation system administration will improve compliance of taxpayer. The importance of determining other measure or indicator in assessing result of inspection, not only looking into from measure of correction."

"Keamanan data adalah infrastruktur yang dirancang untuk melindungi dan mengamankan data dari akses yang tidak sah, manipulasi data, malfungsi, perusakan, dan pengungkapan data yang tidak sesuai. Saat ini, organisasi banyak menggunakan transfer data untuk memvalidasi dan memverifikasi data menggunakan media yang berbeda terutama dalam koneksi host-to-host. Penelitian ini berfokus pada pertukaran data (end-to-end communication) menggunakan arsitektur jaringan Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, dan Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) dengan pihak ketiga. Risiko yang timbul dari serangan siber pada transfer data pada transaksi host-to-host adalah kehilangan data, reputasi institusi, hingga yang paling berisiko adalah distribusi data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk memverifikasi data yang ditransfer dari satu host ke host lain di PT. ABC dengan standar keamanan yang berlaku yang sesuai dan mengikuti kebutuhan untuk membantu organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, analisis data dengan metode reduksi data terhadap 4 standar dan aturan keamanan siber dengan tujuan untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan transfer data dengan objek penelitian, yaitu ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800- 161, ITU-T X.805, dan POJK 4/POJK.05/2021. Pengembangan kerangka kerja menghasilkan 8 dimensi keamanan, 20 kebutuhan keamanan, dan 41 aktivitas, serta memberikan mitigasi yang dapat meningkatkan sistem keamanan pertukaran data pada koneksi host-to-host di PT. ABC. Evaluasi dilakukan dengan dengan pendekatan professional judgement untuk mengetahui deskripsi penilaian ahli pada setiap variabel pembentuk kerangka kerja berdasarkan melengkapi hasil analisis statistik. Melalui konsep kerangka kerja keamanan transfer data host-to-host yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan instrumen tingkat kematangan keamanan siber dengan pihak ketiga.

---

Data security is an infrastructure designed to protect and secure data from unauthorized access, data manipulation, malfunction, destruction, and inappropriate data disclosure. Currently, organizations widely use data transfer to validate and verify data using different media particularly in host-to-host connections. This research focuses on data exchanged (end-to-end communication) using Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, and Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) network architecture with third parties. The risks that arise from cyber attacks on data transfer in host-to-host are data loss, institutional reputation, to the riskiest is the distribution of the data. This research aims to develop a design and analysis framework for verifying data transferred from one host to another in ABC organization by applicable security standards that are appropriate and follow its needs to help the organization. Methodology used in this research is a literature study, data analysis with data reduction method on 4 standards and cyber security policies to develop a data transfer security framework with research objects, namely ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800-161, ITU -T X.805, and POJK 4/POJK.05/2021. The framework development resulted in 8 security dimensions, 20 security requirements, and 41 activities, as well as providing mitigations that could improve the security system of data exchange on host-to-host connections at PT. ABC. The evaluation was carried out using a professional judgment approach to determine the description of the expert's judgment on each variable forming the framework based on the complete statistical analysis results. Through the concept of a host-to-host data transfer security framework, it is hoped that it can be used as input in the preparation of cybersecurity maturity level instruments with third parties."