Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 173657 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raka Kusumah Sastranegara
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Menangani Permasalahan Match Fixing Pada Kompetisi Sepakbola Indonesia = Analysis the Implementation of Collaborative Governance in Handling Match Fixing Problems in Indonesian Football Competition
"ABSTRAK
Berbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.
ABSTRACT
Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Amrik Laowo
Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Atlet Sepak Bola Melakukan Match Fixing (Studi Kasus Budi dan Rudi) = Analysis of the Factors Behind Football Athletes Doing Match Fixing (Case Study of Budi and Rudi)
"Fenomena match fixing adalah fenomena yang masih terus menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Eksistensi yang masih terus terjadi tersebut tidak berbanding lurus dengan sejumlah studi terkait match fixing di dunia sepak bola Indonesia. Studi ilmiah terkait match fixing di dunia sepak bola Indonesia masih sangat terbatas dan penanganan yang telah dilakukan masih belum berhasil. Salah satu kasus match fixing yang terjadi di sepak bola Indonesia adalah kasus match fixing Budi dan Rudi. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus untuk membahas kasus match fixing Budi dan Rudi secara lebih spesifik dan mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi Budi dan Rudi melakukan aktivitas match fixing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis narrative untuk mencoba mencapai tujuan tersebut. Analisis faktor yang melatarbelakangi tersebut didasari pada kerangka teori fraud triangle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus match fixing Budi dan Rudi yang merupakan sebuah kejahatan fraud dan termasuk dalam bentuk white-collar crime dapat dianalisis menggunakan teori fraud triangle. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Budi dan Rudi melakukan match fixing terdiri dari beberapa hal. Pertama, faktor tekanan, yaitu faktor tekanan finansial yang berupa gaji yang kecil dan didukung kondisi status sosial ekonomi yang cenderung menengah ke bawah, dan kalah dalam perjudian. Kemudian terdapat faktor tekanan non-finansial berupa pengaruh dari teman di sekitar. Kedua, faktor kesempatan, yakni general information yang berupa informasi terkait lemahnya tingkat deteksi serta pengendalian match fixing di sepak bola Indonesia., dan technical skill profesi sebagai seorang atlet sepak bola, secara khusus berposisi sebagai penjaga gawang. Terakhir, faktor rasionalisasi, yakni berbentuk perlakuan buruk organisasi, persepsi bahwa ‘mayoritas atau semua orang melakukannya’, dan penolakan cidera atau kerugian dalam tindakannya.
The phenomenon of match fixing is a phenomenon that continues to be a global problem, including in Indonesia. This ongoing existence is not directly proportional to a number of studies related to match fixing in the world of Indonesian football. Scientific studies related to match fixing in the world of Indonesian football are still very limited and the treatments that have been carried out have not been successful. One of the match fixing cases that occurred in Indonesian football was the case of Budi and Rudi's match fixing. This thesis uses the case study method to discuss the case of Budi and Rudi's match fixing in a more specific and in-depth manner. The purpose of this research is to explain the factors behind Budi and Rudi doing match fixing activities. This study uses a qualitative approach and narrative analysis techniques to try to achieve this goal. An analysis of the underlying factors has been imposed on the fraud triangle theoretical framework. The results of the study show that the case of Budi and Rudi's match fixing which is a fraud crime and is included in the form of white-collar crime can be analyzed using the fraud triangle theory. The factors behind Budi and Rudi's match fixing consisted of several things. First, the pressure factor, namely the pressure factor in the form of a small salary and supported by socio-economic conditions that tend to be middle to lower, and lose in gambling. Then there is the non-financial pressure factor in the form of influence from friends around. Second, the opportunity factor, namely general information in the form of information related to weaknesses in the level of detection and control of match fixing in Indonesian football, and professional technical skills as a soccer athlete, specifically in the position of goalkeeper. Finally, the rationalization factor, namely in the form of bad treatment of the organization, the perception that 'the majority or everyone does it', and the denial of injury or loss in their actions."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pascha Pinandityo
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Mengatasi Masalah Kerusuhan Suporter Sepak Bola Pada Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 = Analysis the Implementation of Collaborative Governance in Overcoming the Problem of Football Fan Riots at the Malang Kanjuruhan Stadium Incident October 1, 2022
"Masalah kerusuhan suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan melebihi dari sekedar urusan sepak bola. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola di Kanjuruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) sub dimensi collaborative governance terdapat 7 (tujuh) sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi, dan terdapat 4 (empat) sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi pada penerapan collaborative governance dalam mengatasi tragedi Kanjuruhan. Sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Sedangkan, sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah membantu mengungkapkan fakta dan memberikan solusi terhadap tragedi Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti fakta yang telah terungkap melalui kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjalankan prinsip good governance dalam transformasi sepak bola Indonesia sehingga permasalahan tragedi Kanjuruhan dapat terselesaikan.
The problem of football fans riot in the Kanjuruhan tragedy is more than just football. The Kanjuruhan tragedy is a human tragedy that cannot be resolved only by the Indonesian Football Association (PSSI) causing a collaborative governance process to be carried out in overcoming the problem of football supporter riots in Kanjuruhan. The purpose of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in overcoming the problem of football fan riots at the Malang Kanjuruhan Stadium incident. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection techniques used in-depth interviews and literature studies. The results showed that of the 11 (eleven) collaborative governance sub dimensions, there were 7 (seven) collaborative governance sub dimensions which had been fulfilled, and there were 4 (four) collaborative governance sub dimensions which had not been fulfilled in the application of collaborative governance in overcoming the Kanjuruhan tragedy. The sub dimensions of collaborative governance that have been fulfilled are: Multiple Actors, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Meanwhile, the sub dimensions of collaborative governance that have not been fulfilled are: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub dimensions has helped reveal facts and provide solutions to the Kanjuruhan tragedy. The next step is to follow up on the facts that have been revealed through the awareness and commitment of all parties to uphold the value of sportsmanship and implement the principles of good governance in the transformation of Indonesian football so the problem of Kanjuruhan tragedy can be resolved."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Patogar Harimardhika
Collaborative Governance dalam Penanganan Permasalahan Pengungsi dari Luar Negeri di Wilayah DKI Jakarta = Collaborative Governance in Handling Problems Related to Foreign Refugees in DKI Jakarta Province
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Penelitian secara khusus mengamati perihal kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dan manajemen pengungsi. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat proses kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai state actor dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia sebagai non-state actors dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut lagi, ditemukan juga fakta bahwa proses kolaborasi yang ada ternyata sudah berjalan baik dan refugee management sudah efektif, dengan hasil akhir terdapat 7 dari 9 dimensi operasionalisasi konsep yang terpenuhi.
This research aims to analyze the collaborative governance process in managing refugees related problems in Jakarta Capital Region area in Indonesia. This research is particulary focusing itself in analyzing the collaboration between the Indonesian government and UNHCR in Indonesia and IOM in Indonesia on accommodation and supervision, as well as humanitarian aid related matters as they try to manage the refugees related problems in Jakarta Capital Region area. This research is using the post-positivist approach, while the data collection method being used are in-depth interview, and literature studies. Theories being used are collaborative governance and refugees management. Result of the research shows that there were indeed collaborative governance process being done by Directorat General of Immigration as state actors and UNHCR Indonesia and IOM Indonesia as non- state actors. Furthermore, result of the research also shows that the collaborative process between all parties involved were deemed good and the refuge management was effective, proving that from 7 out of 9 dimensions from the concept operationalization are fulfilled.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aji Nurohman
Analisis penerapan collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi: Studi kasus cabang olahraga Bulu Tangkis = Analysis of the implementation of collaborative governance in development of sports achievement: Case study of Badminton
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia, dengan fokus pada cabang olahraga bulu tangkis. Collaborative governance adalah pendekatan yang menekankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks olahraga, penerapan collaborative governance diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan atlet serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan olahraga. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Collaborative Governance Tonelli, Sant’Anna, Abbud, dan de Souza (2018). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan collaborative governance telah memberikan dampak positif dalam pembinaan bulu tangkis di Indonesia, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan distribusi anggaran yang lebih adil dan proporsional untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga yang lebih tinggi di kancah internasional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem kolaborasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan olahraga bulu tangkis.
This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in the development of competitive sports in Indonesia, with a focus on the badminton sector. Collaborative governance is an approach that emphasizes cooperation between the government, the private sector, and the community in decision-making and public policy implementation. In the context of sports, the application of collaborative governance is expected to enhance the effectiveness and efficiency of athlete development, as well as strengthen transparency and accountability in sports management. This research employs a post-positivist approach, utilizing primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through literature studies, with data analysis conducted using triangulation techniques. The main theory used is Collaborative Governance by Tonelli, Sant’Anna, Abbud, and de Souza (2018). The research concludes that although the implementation of collaborative governance has had a positive impact on badminton development in Indonesia, efforts are still needed to improve coordination and synergy among various stakeholders and ensure a fair and proportional distribution of funds to support higher sports achievements on the international stage. The study recommends further development of the collaboration system to ensure effectiveness and efficiency in the implementation of badminton sports development."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Pambudi
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tangerang Selatan = Analysis Implementation of Collaborative Governance in Program to Accelerate Stunting Reduction in City of South Tangerang
"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.
Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifqi Alaydrus
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Turunan Program Kesejahteraan Sosial Anak Klaster Anak Jalanan Pada Pemerintah Kota Depok = Collaborative Governance Implementation Analysis in the Derivation of the Child Social Welfare Program for the Street Children Cluster by the Depok City Government
"Anak jalanan merupakan sebuah fenomena yang sering muncul di area perkotaan serta membawa dampak buruk bagi ketertiban lingkungan. Permasalahan ini tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang serta berbagai faktor seperti keluarga, sosial, psikologi, hingga ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) klaster anak jalanan untuk menyediakan kesempatan bagi anak jalanan supaya mereka mendapatkan akses terhadap rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan sosial. Kota Depok merupakan salah satu kota yang gencar menyelenggarakan kebijakan penanganan anak jalanan yang diangkat juga sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Hal ini dibuktikan dengan prestasi penurunan jumlah anak jalanan tertinggi dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek serta gelar Kota Layak Anak yang didapatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan dari strategi penanganan anak jalan yang Pemerintah Kota Depok laksanakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan alur kolaboratif serta faktor yang memengaruhinya dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengambilan data lewat wawancara mendalam sebagai sumber primer dan studi kepustakaan hingga studi media sebagai sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini melukiskan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan turunan Program Kesejahteraan Sosial Anak klaster anak jalanan telah memenuhi semua dimensi dari teori milik Ansell & Gash (2008). Pemerintah Kota Depok memberikan alur yang jelas untuk menangani anak jalanan serta membuka kesempatan bagi kolaborator untuk membangun kebijakan bersama sesuai kebutuhan. Kolaborator Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga diberikan pelatihan dan akreditasi demi meningkatkan pelayanan yang diberikan. Namun, masih didapati beberapa temuan yang menjadi hambatan serta harus dievaluasi yang berhubungan dengan miskomunikasi, pembaharuan kebijakan, optimalisasi perjanjian kerja, hingga penyebaran informasi yang belum baik.
Street children are a phenomenon that often appears in urban areas and brings negative impacts to environmental order. This issue cannot be overlooked, but must be viewed from various perspectives and factors such as family, social, psychological, and economic. The Government of the Republic of Indonesia has issued the Child Social Welfare Program (CSWP) for street children cluster to provide opportunities for street children so that they can access social rehabilitation, social security, and social empowerment. Depok City is one of the cities that actively carries out street children handling policies which are also raised as a flagship program by the Social Service. This is evidenced by the achievement of the highest reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region and the Child-Friendly City title obtained. Cross-sector collaboration is one of the keys to the success of the street children handling strategy carried out by the Depok City Government. This research aims to analyze the process and flow of collaboration and the factors that influence it with the concept of collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This research uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews as primary sources and literature studies to media studies as secondary sources. The results of this study illustrate the collaboration carried out by the Depok City Government in running the derivative of the Child Social Welfare Program for the street children cluster has fulfilled all dimensions of the theory of Ansell & Gash (2008). The Depok City Government provides a clear flow to handle street children and opens opportunities for collaborators to build joint policies according to needs. Social Welfare Institution (SWI) collaborators are also given training and accreditation to improve the services provided. However, there are still some findings that become obstacles and must be evaluated related to miscommunication, policy renewal, optimization of work agreements, to the dissemination of information that is not yet good."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfero Septiawan
Pengaturan skor dalam sepak bola suatu kajian tentang posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA = Match fixing in football a research about the position of criminal law against statute of FIFA
"ABSTRACT
Pengaturan skor adalah ancaman terbesar yang ada dalam dunia olahraga.
Kejahatan ini terjadi dalam setiap jenis olahraga, termasuk sepak bola. Di sepak
bola, kejahatan pengaturan skor saat ini bukan lagi kejahatan sederhana, tetapi ia
telah berkembang menjadi kejahatan internasional yang terorganisir. Dan, oleh
karena itu, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia meminta kepada
seluruh pemangku kepentingan yang peduli pada sepak bola untuk memeranginya,
termasuk dengan penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk membuat langkahlangkah
preventif dan represif terhadap kejahatan ini. Di Indonesia, kejahatan
pengaturan skor saat ini baru tertuang dalam R-KUHP, akan tetapi, apabila
dicermati lebih lanjut, kejahatan pengaturan skor ini relevan dengan ketentuanketentuan
dalam hukum pidana Indonesia.
ABSTRACT
Match fixing is the biggest threat in sport existence around the world. This crime
is happened in any kind of sports event, including football. This crime has
developed becoming an international organized crime, not just an ordinary crime.
As a governing ruled body in the world football, FIFA declare to every
stakeholders who care about this sport to fight against this crime, including using
the criminal law as a tool to generate the preventive and repressive measures
against this crime. In Indonesia nowadays, the match fixing crime is going to be
regulated in the R-KUHP, but if observed further, it is relevant to the provisions
of Indonesia?s criminal law."
Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia], 2014
T41807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Septianus
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Suap Swasta sebagai Upaya Memberantas Pengaturan Skor dalam Ranah Persepakbolaan Nasional = Strengthening Indonesias Private Bribery Laws in an Effort to Eliminate Match Fixing in National Football Environment
"Sepak bola merupakan sebuah jenis olahraga yang memiliki tingkat popularitas tinggi di dunia. Popularitas tersebut membuat sepak bola digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan merekatkan tali kekeluargaan. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan arus globalisasi, sepak bola perlahan menjadi sebuah industri. Sepak bola sebagai sebuah industri sangat erat dengan keuntungan finansial besar yang membuat banyak pihak tertarik mendapatkannya melalui berbagai cara, termasuk pengaturan skor. Praktik pengaturan skor, utamanya di sepak bola Indonesia, sudah sangat sering terjadi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya penyuapan. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap para pelaku pengaturan skor masih sangat minim. Padahal, Indonesia setidaknya memiliki UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap untuk menjerat para pelaku pengaturan skor. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya benturan di antara Sport Law dengan State Law.
Football is a sport that has a high level of popularity in the world. This popularity has made football used by the society to get entertainment and strengthen family relationships. In addition, along with the times marked by globalization, football is slowly becoming an industry. Football as an industry is closely related to large financial benefits that make many people interested in getting it through various ways, including match-fixing. The practice of match-fixing, especially in Indonesian football, has very often occurred which is carried out in various forms, such as bribery. However, law enforcement against the perpetrators of match-fixing is still very minimal. In fact, Indonesia at least has Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery to ensnare the perpetrators of match-fixing. There are various factors that cause this, one of which is the clash between Sport Law and State Law. In this paper, The Author tries to give a way out and a bright spot for law enforcers to ensnare match-fixers in Indonesian football, mainly using the provisions in Law Number 11 of 1980."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andina Marsha
Fenomena match-fixing dalam pertandingan olah raga: Kajian mengenai stigma dan organized crime = Match-fixing on sporting event: Study about stigma and organized crime
"Match-fixing adalah salah suatu fenomena yang sering kali ditemui dalam pertandingan olah raga profesional. Mudahnya mendapat keuntungan dengan melakukan match-fixing membuat kejahatan jenis ini diminati oleh banyak bandar judi. Dengan adanya keterlibatan bandar judi, tentunya dapat dikatakan bahwa kejahatan ini adalah salah satu aktivitas dalam organized crime. Akan tetapi, penulis masih menemukan fakta bahwa sering kali atlet yang terlibat dalam match-fixing lah yang digambarkan sebagai pihak yang paling bersalah. Penggambaran ini dapat dilihat dalam pemberitaan yang muncul pada media massa berbasis online terkait permasalahan ini. Meskipun sudah ada beberapa pemberitaan yang menggambarkan match-fixing sebagai organized crime, tapi stigma terhadap atlet melalui pemberitaan terkait juga masih sering ditemui. Stigma ini tentunya memiliki dampak merugikan kepada atlet, oleh karena itu, penggambaran match-fixing perlu dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai salah satu aktivitas dalam organized crime, bukan kejahatan yang pelaku utamanya adalah atlet atau bahkan kejahatan yang murni dilakukan oleh atlet. Penulisan Tugas Karya Akhir ini diharapkan mampu membuka pikiran dari masyarakat mengenai match-fixing sehingga stigma terhadap atlet baik yang terlibat maupun tidak, bisa dihapuskan.
Match-fixing is a phenomenon often encountered in professional sport. The ease of getting profit with match-fixing causes this type of crime to be popular in gambling dens. With the involvement of gambling dens, this type of crime could be classified as an organized crime. But this paper finds that there are still many occasions that athletes involved with match-fixings are portrayed as the guilty party. This portrayal seen in news in online mass media regarding this issue. Even though there are a few news that portray match-fixing as an organized crime, stigma towards athletes through the media portrayal are still common. This stigma has caused negative impact towards the athletes, therefore the portrayal of match-fixing needs to be done properly, which is to portray it as an organized crime and not a crime done by athletes. This paper is expected to open the minds of people about match-fixing so stigma towards athletes that are involved or not can be erased"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>