Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."

"ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACT

This study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"Pemanfaatan sampah dari landfill untuk dijadikan produk telah berkembang luas dibeberapa negara. Jika mengacu pada level treatment LFG, Indonesia saat ini berada pada Case 2 yaitu pada proses dehydration. Dengan melakukan serangkaian proses, LFG yang timbul pada suatu landfill dapat diubah menjadi energi listrik untuk dikomersilkan. Sejauh ini PT. NOEI adalah satu-satunya perusahaan yang dapat merealisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia. Proyeksi kapasitas penghasilan listrik dari sampah pada TPST Bantar Gebang ini diperkirakan bisa mencapai hingga 26 MW. Sejauh ini kapasitas yang dihasilkan adalah 10.5 MW. Saat ini (November 2011) PT. NOEI telah menjual listrik dengan harga Rp. 820 /kWh kepada PT. PLN (Persero) Area Bekasi. Tesis ini dibuat untuk meneliti dan menganalisis perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) CNG dari Landfill Gas sebagai energi alternatif yang dihasilkan di PT. Navigat Organic Energy Indonesia, dengan menggunakan asumsi tanah dan sampah disediakan dan membeli dari PEMKAB Bekasi dan PEMPROV DKI, yang merupakan sebuah sistem yang sudah berjalan serta memperhitungkan agar dapat menghasilkan Harga Pokok Produksi untuk setiap liter CNG. CNG banyak digunakan untuk sebagai bahan bakar gas untuk rumah tanggaa, transportasi dan industri. Penggunaan CNG sebagai bahan bakar transportasi dalam hal ini mobil di Indonesia masih tergolong baru, dan sejauh ini baru diterapkan oleh Transjakarta Busway saja, sebagai langkah awal pemerintah dalam program konversi BBM menjadi BBG untuk dapat mengurangi APBN dalam membeli minyak mentah dari luar negeri. High-btu gas hanya cocok diproduksi pada suatu landfill yang berkapasitas besar, sehingga TPST BantarGebang dinilai cocok dalam memproduksi high-btu gas. Sistem yang digunakansebagai simulasi perhitungan adalah sistem pemurnian LFG yang disediakan oleh Acrion Technologies Inc, yang bernama Acrion CO2 WASH. Sistem ini dapat memurnikan metana hingga 99%, serta dapat memisahkan kandungankarbodioksida yang ada pada LFG dalam bentuk liquid.

---

Utilization of waste from landfills to be used as the product has been widespread

in some countries. When referring to the LFG treatment level, Indonesia is

currently in Case 2 is in the process of dehydration. By conducting a series of

processes, LFG arising on a landfill can be converted into electrical energy for

commercial. So far PT. NOEI is the only company that can realize the Power

Plant Waste (PLTSa) in Indonesia. Projected earnings capacity of electricity from

waste in Bantar Gebang TPST is expected to reach up to 26 MW. So far the

resulting capacity is 10.5 MW. Currently (November 2011) PT. NOEI been

selling electricity at a price of Rp. 820 / kWh to the PT. PLN (Persero) Bekasi

area. This thesis was made to examine and analyze the calculation of Cost of

Production (GPP) CNG from Landfill Gas as an alternative energy generated in

the PT. Navigat Organic Energy Indonesia, using soil and litter assumptions

supplied and purchased from PEMKAB Bekasi and PEMPROV DKI, which is a

system that is already running and in order to take into account the production

cost to produce each liter of CNG. CNG is widely used as a fuel for gas for home

tanggaa, transport and industry. The use of CNG as a transportation fuel in this car

in Indonesia is still relatively new, and so far only applied by TransJakarta

Busway, as a first step in the government's program for the conversion of fuel to

CNG can reduce the state budget in buying crude oil from overseas. High-btu gas

suitable only produced in a large-capacity landfills, so TPSTs Bantar Gebang

considered suitable in producing high-btu gas. The system is used as a simulation

calculation LFG purification system provided by Acrion Technologies Inc., which

named Acrion CO2 WASH. This system can purify up to 99% methane, and can

separate the content of the LFG karbodioksida existing in liquid form."

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"ABSTRAKBesarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACTThe amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue "

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."