Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Bantul memiliki nilai SAKIP A, akan tetapi kabupaten tersebut memiliki kasus tidak pidana korupsi yang sedang diproses Kejaksaan DIY cukup banyak. Adapun fokus utama dugaan tindak pidana korupsi yang masif terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu kasus terkait penyimpangan pengelolaan tanah kas desa dimana beberapa kasus diantaranya telah ditangani oleh Kejari Bantul. Adapun desa yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Bantul, Desa Trirenggo, dan Desa Trimlyo. Untuk itu akuntabilitas dalam pemanfaatan tanah kas desa dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa pada pemanfaatan tanah kas desa di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini didapatkan bahwa ketiga desa tersebut kurang akuntabel dalam melaksanakan pemanfaatan tanah kas desa. hal ini dikarenakan ketiga desa belum mampu memenuhi seluruh dimensi penelitian, yaitu transparency, liability, controllability dan responsibility.

---

Bantul Regency has a SAKIP A value, but the district has Bantul district has many non-criminal corruption cases that are being processed by the Yogyakarta District Attorney's Office. The main focus of the alleged massive criminal acts of corruption occurred in Bantul Regency, namely cases related to irregularities in the management of village treasury land in which several cases have been handled by the Bantul District Attorney. The villages that were the locus of research were Bantul Village, Trirenggo Village, and Trimlyo Village. For this reason, accountability in the utilization of village treasury land is questionable. This study aims to determine the accountability of the management of village assets in the utilization of village treasury land in Bantul Regency. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that the three villages were less accountable in carrying out the use of village treasury land. This is because the three villages have not been able to meet all dimensions of research, namely transparency, liability, controllability and responsibility."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model estimasi regresi cross section untuk mengestimasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 terhadap tingkat kemiskinan pada 53 desa di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun demikian, karena rendahnya kualitas SDM aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pengawasan oleh pihak eksternal.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the impact of the implementation of transparency and accountability in the management of village funds on poverty levels. This research is a quantitative descriptive research using cross section regression estimation model to estimate the effect of transparency and accountability of village funds management in 2016 to poverty level on 53 villages in Bangkalan regency. The results of research indicate that the implementation of transparency and accountability in village funds management has an impact on poverty reduction of rural communities. However, due to the low quality of human resources of the village apparatus and the lack of supervision over the management of village funds, it is necessary to improve the training of village funds management and increase supervision by external parties"

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

---

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Skripsi ini menganalisis pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa serta telaah dokumen RPJM, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, pencatatan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan laporan realisasi APBDesa tahun 2109. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan di tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara lain APBDes baru diselesaikan bulan Desember padahal seharusnya bulan Oktober, tidak dilakukan tutup buku setiap bulan dan tidak disusun laporan semesteran.

---

This thesis analyzes financial management in Bakulan Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The research method used was interviews with the Secretary and Head of Village Finance and review of RPJM documents, Village Regulations, Regent Regulations, village financial records, procurement of goods and services, and reports on the realization of the 2109 APBDesa. Financial management evaluation was carried out on the implementation of planning, implementation, administration, reporting, to accountability, then compared with the provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 concerning Village Financial Management. The results showed that there was still a mismatch between financial management practices in Bakulan Village at the planning, administration, and reporting stages. The discrepancies include the new APBDes being completed in December whereas it should have been October, no closing books every month and no semi-annual reports."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), sebuah entitas nonlaba yang berperan penting dalam komunitasnya. Dengan menggunakan metode studi kasus dan desain single-case, penelitian ini berfokus pada satu unit analisis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan gereja. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami proses dan kejadian yang terjadi di lapangan, dengan melibatkan wawancara dengan pegawai biro keuangan sinode dan jemaat aktif, serta studi dokumentasi laporan keuangan dan dokumen terkait selama 2024. Penelitian ini juga mencakup teori akuntabilitas dan transparansi sektor publik berdasarkan Pedoman Umum Governasi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governasi (KNKG) tahun 2022, serta mengevaluasi bagaimana penerapannya atas indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi di GKPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi belum dilakukan secara optimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan, telah mengikuti SOP dalam Peraturan Penatalayanan GKPS tahun 2004. Namun, pelaporan keuangan membutuhkan penyusunan SOP tambahan sesuai standar ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba. Evaluasi akuntabilitas mengungkapkan upaya GKPS dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG-SPI KNKG 2022, meskipun implementasinya belum maksimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS perlu ditingkatkan dengan cara memperkuat komunikasi, melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan peran serta Pengurus Majelis Jemaat dalam seluruh proses pengelolaan dan pengawasan program-program pelayanan Sinode Transparansi keuangan, meskipun telah dilakukan, juga belum mencapai optimalisasi. Transparansi keuangan Sinode GKPS terkendala oleh kurangnya sosialisasi prosedur keuangan gereja kepada jemaat, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan masih terbatas. Rekomendasi penelitian ini mencakup adopsi ISAK 335 sebagai standar pelaporan, peningkatan keterlibatan jemaat dalam pengambilan keputusan, optimalisasi peran Pengurus Majelis Jemaat (PMJ), serta pemanfaatan platform komunikasi seperti situs web, media sosial, dan diskusi terbuka untuk menjelaskan tata kelola keuangan kepada jemaat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat serta efektivitas pengelolaan keuangan Sinode GKPS.

---

This study aims to evaluate financial management practices within the Simalungun Protestant Christian Church (GKPS), a nonprofit entity that plays a significant role in its community. Using a case study method and single-case design, the research focuses on a single unit of analysis to provide an in-depth understanding of the church’s financial management. A descriptive qualitative approach was employed to examine processes and events in the field, involving interviews with staff from the synod’s financial bureau and active congregants, as well as document analysis of financial reports and related documentation over the past year.The study also reviews theories of accountability and transparency in the public sector, as outlined in the the General Guidelines for Public Sector Governance in Indonesia (PUG-SPI) published by the National Commission on Governance Policy (KNKG) in 2022. It evaluates how these principles are applied to the indicators of accountability and transparency within the GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). The findings indicate that the implementation of accountability and transparency has not been optimally achieved. The financial management of the GKPS Synod, which includes revenue, expenditures, recording, and reporting, has adhered to the Standard Operating Procedures (SOP) outlined in the GKPS Management Regulation of 2004. However, financial reporting requires the preparation of additional SOPs in accordance with ISAK 335 standards for non-profit entities. The evaluation of accountability reveals GKPS's efforts to apply the principles of PUG-SPI KNKG 2022, although its implementation has not been maximized.The financial management of the GKPS Synod needs improvement by enhancing communication, involving the congregation in strategic decision-making, and increasing the participation of the Congregational Assembly Board in all processes of managing and supervising the Synod's service programs. Although financial transparency has been pursued, it has not yet reached optimal levels. The financial transparency of the GKPS Synod is hindered by a lack of socialization regarding the church's financial procedures to the congregation, resulting in limited understanding of policies and decision-making processes.The recommendations of this research include adopting ISAK 335 as the reporting standard, increasing congregation involvement in decision-making, optimizing the role of the Congregational Assembly Board (PMJ), and utilizing communication platforms such as websites, social media, and open discussions to explain financial governance to the congregation. These steps are expected to enhance the congregation's trust and the effectiveness of financial management within the GKPS Synod."

"Desa pesisir Parangtritis terletak di pantai selatan Kabupaten Bantul yang terkenal dengan kegiatan wisata dan perikanan tangkap. Keuntungan dari sektor pariwisata dan perikanan tangkap membuat Desa Parangtritis dipandang sebagai ladang untuk mencari nafkah dan menyebabkan penyembuhan dalam populasi atau pendapatan masyarakat Desa Parangtritis. Situasi ini dapat mempengaruhi kebutuhan akan ruang dan tanah yang dapat berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan sehingga diperlukan prediksi tentang ketersediaan lahan dengan menggunakan model dinamika spasial. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model dinamika spasial untuk ketersediaan lahan dan menganalisis hubungan antara model-model ini dengan tingkat pendidikan dan pendapatan Desa Parangtritis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemodelan dinamika spasial yang menggunakan data populasi untuk 2008-2018 dan citra Google Earth pada 2008, 2013, dan 2018, dan wawancara dengan area grid yang digunakan untuk tingkat pendidikan dan pendapatan. Pengembangan wilayah yang dibangun diamati melalui model dinamika spasial dari hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan pada periode 2008-2100. Prediksi model menunjukkan bahwa lahan yang dikembangkan telah berkembang dari area yang sesuai untuk memenuhi kapasitas regional yang tidak sesuai pada tahun 2039. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan tercepat dari area terbangun adalah di area dengan tingkat pendidikan tinggi dan pendapatan tinggi level.

---

The coastal village of Parangtritis is located on the southern coast of Bantul Regency which is famous for tourism activities and capture fisheries. The benefits of the tourism and capture fisheries sector make Parangtritis Village seen as a field for earning a living and causing healing in the population or income of the Parangtritis Village community. This situation can affect the need for space and land that can have an impact on reducing the carrying capacity of the environment so that predictions about land availability using a spatial dynamics model are needed. This study aims to create a spatial dynamics model for land availability and analyze the relationship between these models with the level of education and income of Parangtritis Village. The method used in this study is a spatial dynamics modeling method that uses population data for 2008-2018 and Google Earth imagery in 2008, 2013 and 2018, and interviews with the grid area used for education and income levels. Development of the developed area was observed through a spatial dynamics model of the relationship between population growth and land availability in the 2008-2100 period. Model predictions indicate that developed land has developed from suitable areas to meet inappropriate regional capacities by 2039. The results of the analysis show that the fastest growth of the built area is in areas with high education and high income levels."

"Skrispi ini membahas struktur dan makna tradisi lisan Nini Thowong. Nini Thowong adalah tradisi lisan yang terdapat di Desa Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Tradisi ini berpusat pada permainan boneka menyerupai manusia yang dirasuki roh. Nini Thowong ada sejak tahun 1938, tetapi dalam perkembangannya tradisi ini beberapa kali harus terhenti karena faktor situasi sosial dan bencana alam. Atas dasar itu, penulis ingin melihat lebih lanjut alasan masyarakat memertahankan tradisi yang sudah langka tersebut.Penulis menggunakan metode folklor holistik dan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data. Sumber data didapat dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi literature. Penulis melakukan analisis dengan memaparkan struktur pertunjukan Nini Thowong dan maknanya bagi masyarakat pemilik kebudayaan. Sebagai hasil, keinginan untuk memertahankan warisan nenek moyang adalah alasan utama masyarakat memertahankan Nini Thowong tradisi.

---

This thesis elaborates the structure and meaning of Nini Thowong as an oral tradition. Nini Thowong is an oral tradition that comes from Panjangrejo village, Pundong, Bantul, Yogyakarta. This tradition is centered on human like doll that is possessed by a spirit. Nini Thowong exist since 1938, but on its development this tradition has to be stopped for a while due to social situation and natural disaster. On that basis, the authors want to see further reason of why society maintains this rare tradition.

The author uses a holistic folklore method and conducts field research to collect data. Sources of data obtained from interviews, observations, and literature studies. The author conducted an analysis by describing the structure of Nini Thowong performances and their significance for the society of culture owners. As a result, the desire to preserve the inheritance of the ancestors is the main reason why society retains Nini Thowong tradition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan atas pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa, menganalisis dan mengevaluasi intensi dan aksi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan, serta menentukan model pengaduan yang tepat guna melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Meranti serta adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Pandan. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tentang public whistleblowing dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor individual, faktor situasional atau kultural, dan faktor institusional yang mempengaruhi niat dan aksi pengaduan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative case study dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Content analysis dan thematic analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga faktor mempengaruhi intensi dan aksi pengaduan masyarakat, namun faktor individual dan faktor situasional lebih berpengaruh dominan. Masyarakat memiliki intensi pengaduan tetapi tidak melakukan aksi karena dipengaruhi beberapa hal yaitu toleransi yang tinggi atas pelanggaran (faktor individual) serta kondisi budaya, ekonomi dan situasi politik di desa tersebut (faktor situasional atau kultural). Implikasi dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek, masyarakat dapat menggunakan struktur pengaduan yang saat ini tersedia untuk melaporkan pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa. Namun, terlebih dahulu perlu dibangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa dalam memelihara hasil pembangunan dan melakukan pengaduan

---

This study aims to analyze and to evaluate the things that affect the village community to report wrongdoings in village financial management, the village community's intentions and actions in making complaints, and to determine the appropriate whistleblowing models to report it. This research was conducted because of the corruption of village funds by the Acting. Head of Meranti Village as well as allegations of village funds by the Village Head of Pandan. This study seeks to fill the research gaps on public whistleblowing by analyzing and evaluating individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors that influence the village community's intention and action to report wrongdoings. This study used a qualitative case studies approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The analysis techniques use content analysis and thematic analysis. The study found that individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors affect the village community to blow the whistle. Still, individual factors and situational factors are more dominant. The community intends to complain but does not take action because of several things, namely high tolerance of wrongdoings (individual factors) and cultural, economic and political conditions in the village (situational or cultural factors). This research implies that the community can use the existing complaints structure to report village financial management's wrongdoings. However, it is first necessary to build community awareness and responsibility to maintain development outcomes and to make a complaint"