Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Laporan magang ini mengevaluasi bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan kontrak CPT Indonesia yang mengandung sewa. Prosedur yang dilakukan KAP VNM mengacu pada IFRS 16 mengenai sewa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan sewa telah sesuai dengan IFRS 16 karena telah mempertimbangkan tiga kriteria penting dalam penentuan sewa. Kriteria tersebut adalah apakah di dalam kontrak terdapat aset identifikasian, apakah lessee memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset sepanjang periode penggunaan, dan apakah lessee memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan.

 

---

This internship report evaluates the procedure that is performed by KAP VNM in order to determine wether CPT Indonesia’s contracts contain lease or not. The procedure is based on IFRS 16 about leasing. The evaluation shows the procedure that is performed by KAP VNM to determine lease has been done appropriately accordance to IFRS 16 because the procedure has considered three important criterias in order to determine lease. Those criterias are wether there is an identified asset, does lessee has the right to obtains substantially all of the economic benefits from the use of asset throughout the period of use, and does lessee has right to direct the use of assets throughout the period of use.

 

"

"Laporan magang ini membahas tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset eksplorasi dan properti pertambangan pada Grup XYZ. Kebijakan akuntansi atas aset eksplorasi akan dianalisa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dan kebijakan akuntansi atas properti pertambangan akan dianalisa sesuai PSAK 16 Aset Tetap . Prosedur audit yang dilakukan KAP CTA akan dibandingkan dengan teori serta Standar Profesional Akuntan Publik SPAP yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this study is intended to analyze implementation of accounting policy and audit procedures of exploration and evaluation assets and mining properties rsquo XYZ Group. Accounting policy of exploration and evaluation assets will be analyzed based on Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral and accounting policy of mining properties will be analyzed based on PSAK 16 Aset Tetap . Audit procedures done by KAP CTA will be compared with the theory and Standar Profesional Akuntan Publik SPAP which is effective in Indonesia."

"Studi kasus ini dilakukan untuk melakukan evaluasi penerapan konsep optimalisasi aset dalam konteks manajemen aset PT. ABC. Evaluasi optimalisasi aset bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui penggunaan kapasitas yang optimal. Penggunaan aset yang belum optimal mengindikasikan aset yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, harga produk yang tidak kompetitif, serta biaya investasi aset. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dalam konteks manajemen asets di PT. ABC serta kendala yang dihadapi dalam penerapan optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi penerapan konsep optimalisasi dalam manajemen aset di PT ABC masih belum sempurna karena beberapa hambatan, yaitu :(i) standar teknis yang ditentukan oleh PT XYZ sebagai holding membatasi optimalisasi utilisasi aset; (ii) peraturan pemerintah daerah / instansi dalam pengunaan tiang dan tower; (iii) sistem manajemen aset belum dapat memberikan informasi rinci kondisi fisik aset. Oleh karena itu, rekomendasi agar konsep optimalisasi dalam manajemen aset dapat diterapkan dengan sempurna, adalah : i) melakukan revisi standar teknis untuk pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan; ii) melakukan pendekatan pada para pemangku kepentingan, khususnya pemda, instansi pemerintah dan PT XYZ, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan; iii) meningkatkan kapabilitas sistem manajemen aset agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang fisik aset

---

This case study was conducted to evaluate the application of the asset optimization concept in the context of PT asset management. A B C. Asset optimization evaluation aims to generate economic benefits through optimal capacity use. Suboptimal use of assets indicates that the available assets are not used optimally. This can have an impact on decreasing profitability, uncompetitive product prices, and asset investment costs. This research aims to analyze optimization in the context of asset management at PT. ABC and the obstacles faced in implementing optimization. This research uses a qualitative approach with an interview method to obtain primary data as material for analysis. The results of the analysis show that the evaluation of the application of the optimization concept in asset management at PT ABC is still not perfect due to several obstacles, namely:(i) technical standards determined by PT XYZ as a holding limit the optimization of asset utilization; (ii) regional government/agency regulations regarding the use of poles and towers; (iii) the asset management system cannot provide detailed information on the physical condition of assets. Therefore, recommendations so that the concept of optimization in asset management can be implemented perfectly are:i) revise technical standards for asset utilization in accordance with market and customer needs; ii) approach stakeholders, especially regional governments, government agencies and PT XYZ, to collaborate in finding mutually beneficial solutions; iii) improve the capabilities of the asset management system so that it can provide more accurate information about physical assets."

"ABSTRAKMasalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan bank adalahhal-hal yang berhubungan dengan Assets and Liabilities . Bagisuatu bank penataan unsur-unsur assets dan liabilities yangdimilikinya akan rnenentukan besarnya pendapatan yang akandiperolehnya. Studi ini bermakSud untuk menganalisa kinerja bank, dalamhal ini Bank Rakyat Indonesia, melalui pendekatan Asset Liabilitymanagement. Analisa yang dilakukan terhadap data?data keuanganbulanan BRI tahun 1991, dalam hal ini. balance sheet dan incomestatement. Pertama-tama tiap?tiap unsur assets dan liabilitiesdipilah-pilah menurut jenisnya dan pendapatan yang diperolehnyaatau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, ROE modeldipergunakan untuk menganalisa perkembangan tahunannya. AnalisaGAP dipergunakan untuk memperlihatkan proses manajemen AssetLiabilities yang dilakukan oleh BRI sepaniang tahun 1991. Pada tahun 1991 BRI merupakan bank dengan asset terbesarnamun profit margin-nya merupakan yang terkecil dibandingkandengan bank-bank umum milik pemerintah lainnya. Rendahnya profitmargin BRI tersebut disebabkan makin mengecilnya interest spread,sehingga NIM yang diperoleh juga makin kecil. Mengecilnya interest spread tersebut disebabkan olehmeningkatnya biaya bunga yang dikeluarkan. Makin, mahalnya biayabunga menuntut BRI untuk mengembangkan sumber?sumber dana yangmurah. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan profit margin yangdiperolehnya, BRI mengembangkan sumber?sumber pendapatan non-bunganya, serta menekan biaya?biaya non bunga yang dikeluarkan. Biaya non-bunga yang dikeluarkan dapat ditekan denganmemperbaiki kualitas portfolio kredit yang disalurkan denganmemfokuskan pada bidang usaha yang mempunyaí prospek. SelanjutnyaBRI membina nasabah?nasabah penerima kreditnya untuk mempertajamwawasan usahanya. Untuk meningkatkan efektivitas sumberdaya manusia yangdimilikinya, peningkatan kualitasnya melalui pelatihan-pelatihanyang teratur perlu untuk dilaksanakan, Penìngkatan kualitassumberdaya manusia ini bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaanbiaya tenaga kerja dan biaya operasional dalam memperolehpendapatan. Pendapatan non-bunga dapat dikembangkan lagi denganmemberikan layanan jasa?jasa keuangan, memanfaatkan luasnyajaringan kerja yang dimiliki BRI. Dalam rangka mengembangkan pendapatan bunga, studi inimerekomendasikan untuk lebih mengembangkan lagi Kupedes yangmemiliki suku bunga tertinggi dibandingkan dengan produk-produkpenyaluran dana lainnya dengan lebih mendayagunakan jaringankerja yang dimiliki di pelosok-pelosok pedesaan. Sedangkan untuk menekan biaya bunga, direkomendasikan untuklebih mengembangkan produk-produk penghimpunan dana yang tingkatbunganya rendah, seperti Giro Rp dan Giro Valas, dengan carameningkatkan daya tariknya misalkan dengan sedikit menaikkan sukubunganya maupun dengan memberikan hadiah (promosi dana), sertamengurangi penghimpunan dana yang tingkat bunganya tinggi. Menata Asset Liability secara pro-aktif, bukan reaktif untukdapat lebih mengantisipasi perubahan-perubahan ekstern yang akanmempengaruhi industri perbankan pada urnumnya dan BRI padakhususnya."

"ABSTRAKDengan adanya krisis ekonomi yang terjadi sampal saat ini, yang di mulai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang Rupiah pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan hancurnya sebagian besar dunia usaha di Indonesia. Haneurnya sebagian besar dunia usaha tersebut tidak terkecuali dunia perbankan yang dalam usahanya sangat rentan terhadap gejolak perekonomian makro. Karena sifat usahanya yang sangat tergantung dan Icegiatan dunia usaha lainnya (sektor ¡iii), dan juga sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter, maka sebetulnya dunia perbankan-Iah yang paling dahulu terkena dampak dan krisis ekonorni yang menimpa Indonesia saat ini.Oleh karena sifat kegiatan usahanya yang rentan terhadap kondisi ekonorni makro tersebut, maka dalam kegiatannya bank sangat memenlukan sarana yang dapat dipakai untuk menghadapi dan mengantisipasi gejolak perekonomian makro yang terjadì, seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Jika dunia perbankan Indonesia lebih bersifat hati-hati (Prudent Banking) dan lebih siap dan dalam menghadapi gejolak perekonomian, maka diharapkan dunia perbankan Indonesia tidak mengalami kehancuran separah yang terjadi saat ini.Melihat kenyataan tersebut diatas, dalam Karya Akhir ini penulis melakukan pengkajian terhadap antisipasi bank, dalam hal ini dipilih Bank X dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi terutama pada periode tahun 1998 mengingat gejolak moneter sudah mulai dirasakan pada pertengah tahun 1997. Dalam Karya Akhir ini, penulis menggunakan evaluasi / pendekatan Asset Liability management dan terutama gap management terhadap penyusulan RKAP 1998 pada Bank X.Pemilihan studi kasus pada periode RKAP 1998 tersebut juga didasari pada kenyataan pada bahwa sejak tahuj 1999 Bank X telah melakukan merger, sehingga studi kasus RKAP i998 tersebut dipandang cukup untuk melakukan evaluasi antisipasi bank terhadap gejolak perekonomian yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 tersebut.Dari hasil evaluasi gap managenient yang dilakukan terhadap RKAP 1998 pada Bank X, dapat disimpulkan bahwa Banic X mernang tidak melakukan strategi gap management dalam pengelolaan portofolio aktiva dan pasivanya untuk rnenghadapi perkembangan perekonomian yang terjadi selama krisìs ekornorni. Bank X tidak melakukan gap management dalam pengelolaan protofolio neracanya terutama karena Bank belum didukung oleh sistem manajemen informasi yang memadai. Sistem manajemen informasi yang memadai dalam hal ini terutama sistern komputer on line yang memungkinkan manajemen dapat memonitor perkembangan saldo aktiva maupun pasiva berdasarkan kelompok tingkat bunga, jatuh tempo, kepemilikan serta informasi Iainnya yang diperlukan dalam Asset Liability Management. Dalam hal pengelolaan valuta asing atau foreign exchange management tampak bahwa Bank X telah mengantisipasi pergerakan kurs dengan strategi pengelolaan exposure valas yang tepat, sehingga posisi exposure valas (overbought/oversold/matching) telah memberikan dampak posislif pada pendapatan valasnya.Untuk dapat menerapkan gap management dengan baik, Bank disarankan senantiasa melakukan prediksì perkembangan indicator-indikator moneter secara lebih akurat, Bank juga perlu didukung oleh staf perencanaan dan Tim Asset Libility Commity (ALCO) yang tangguh. Selanjutnya untuk dapat laksananya hal-hal tersebut Bank juga perlu didukung oleh Sistern Manajemen Informasi (MIS) yang memadai, baik dari sisi perangkat kerasnya maupun dan sisi perangkat lunak.Dengan penulisan Karya Akhìr ini dìharapkan dapat membuktikan betapa pentingnya penerapan pendekatan Assets Liability Management, dan terutama penerapan gap managerneni ke dalam penyusuiian REAP suatu bank sehingga dapat mengantisipasi gejolak ekonomi dan terutama gejolak moneter yang sering bergejolak dengan cepat. Dengan demikian kejadian yang menghancurkan dunia perbankan Indonesia pada umumnya seperti sekarang ini tidak terulang kembali."

"Aset bagi sebuah perusahaan adalah modal penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Salah satu bentuk aset perusahaan adalah lahan/tanah. Pada umumnya asset tanah dapat bernilai ketika asset tanah dijual atau dikembangkan. Jika dikembangkan maka asset tanah tersebut dapat berkontribusi produktif bagi perusahaan, namun sebaliknya jika Aset tanah tersebut tidak dikembangkan (idle) akan berkontribusi non produktif bagi perusahaan. Pengembangan asset tanah ini dapat dilakukan Perusahaan pemilik asset tanah ataupun dengan cara Kerjasama dengan Mitra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjsama yang dapat dilakukan pada asset tanah, kemudian menemukan variable risiko dominan yang berpengaruh dalam Kerjasama Pemanfaatan tanah, dan untuk mengetahui respon terhadap risiko dominan yang timbul dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan tanah. Pada penelitian ini digunakan metode analisis arisp perusahaan, kuesioner dan studi kasus untuk mencapai tujuan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah improvement dalam perencanaan Kerjasama pemanfaatan asset tanah berbasis risiko.

---

Assets for a company are important capital in running the company's business. One form of company assets is land. Commonly land assets can be valuable when land assets are sold or developed. If developed, the land assets can contribute productively to the company, but on the other hand, if the land assets are not developed (idle) it will contribute non-productive to the company. Development of land assets can be carried out by companies that own land assets or by way of cooperation with partners. This study aims to determine the form of cooperation that can be carried out on land assets, then to find the dominant risk variable that influences land use cooperation, and to determine the response to the dominant risks that arise in the form of land use cooperation. In this study, company arsip analysis methods, questionnaires and case studies were used to achieve the objectives of this study. The result of this research is improvement in risk-based land asset utilization cooperation planning."

"Laporan magang ini membahas evaluasi penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT B serta refleksi diri penulis selama melaksanakan program magang. PT B merupakan perusahaan pengembang properti dengan sebuah unit bisnis shopping mall. Mall PT B tersebut awalnya telah direncanakan untuk dibuka dan dioperasikan pada April 2020, namun harus ditunda hingga Februari 2021 dikarenakan situasi pandemi Covid-19. Gedung mall yang akan dioperasikan oleh PT B tersebut merupakan gedung milik induk perusahaan dimana PT B ditunjuk untuk mengembangkan dan mengelola mall tersebut atas perjanjian kerjasama. Secara umum, PT B telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku meskipun masih ada beberapa temuan terkait klasifikasi Construction in Progress yang belum direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Dari hasil refleksi diri, penulis menyadari bahwa perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, lebih disiplin dalam manajemen waktu serta memperluas ilmu pengetahuan terkait standar akuntansi. Dengan begitu penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas di masa depan, terutama di dalam dunia kerja

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of fixed asset accounting policies at PT B as well as a discussion of the author’s self-reflection during the internship program. PT B is a property development company with a business unit of shopping mall. The mall, which is not currently operating, was originally planned to open in April 2020, but had to be postponed until February 2021 due to the Covid-19 pandemic situation. The building which will be operated by PT B is the building owned by the parent company where PT B is appointed by the parent company to develop and manage the mall under the cooperation agreement. In general, PT B has implemented the fixed asset accounting policies in accordance with applicable standards although there are still several findings related to the construction in progress that have not been reclassified to fixed assets. Based on the evaluation of self-reflection, the author realizes that it is necessary to boost the level of self-confidence in public speaking, be more dicisplined in time management and broaden the knowledge of accounting standards. Therefore the author will become a more qualified person in the future, especially in the working world"

"Industri Asuransi adalah bagian dari industri finansia!yang berada dalam industri yang diregulasi secara ketat dibawah regulator yang terkait. Ketatnya regulasi di bidang industri finansial dikarenakan kegiatan usaba dalam industri tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Regulatory Capital merupakan salah satu regulasi yang mensyaratkan entitas yang berada dalam otoritas regulator terkait memiliki modal kerja minimum berdasarkan fisiko yg diambil entitas tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya.Regulator untuk Industri Asuransi adalab Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Lernhaga Keuangan (DJLK) Departemen Keuangan RJ. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 424/KMK.06/2003 pasai 2 berbunyi: perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhl tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbu!sehagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Metode perbitongan RBC yang ditetapkan dalam industri asuransi dihitung berdasarkan persentase dari bobot risiko tertirnbang yang diambil entitas tersebut. Besamya modal yang harus dipenuhi tentunya bergantung pada besamya risiko yang diambi!earitas tersebut. Penyesuaian risiko berisi besaran persentase pengurang yang disebut fuktorisasi. Faktorisasi bagi aset-aset beragam antar kelas aset, tetapi seragam dalam kelas aset. Efek bersifat ekuifas yang tercatat di Bursa efek Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: LQ 45 di BEJ dikenai fuktorisasi 10.00% sedangkan diluar LQ 45 dikenai 15.00%. Sedangkan untuk efek penyertaan langsung dikenai faktorisasi 16.00%. Seperti kita ketahui setiap risiko aset memiliki karakteristik yang berbeda (efek differensiasi), dan risiko portofolio adalah bukan jumlah risiko aset yang berdiri sendiri (bukan aditif) karena adanya keuntongan dari diversifikasi yang dikontribusikan oleh koefisien korelasi yang berbcda untuk setiap aset dalam suatu portofulio. Penycderhanaan asumsi dalam menghitung RBC bisa menimbulkan pengaruh negetif bagi regulator, pemegang polis, kreditur, masyarakat dan perusahaan

---

Insurance industry is part of financial industry existing in industry rightly regulated under related regulation;. The tightness of regulation in the field of financial industry resulted from business activities in that industry is related to the people fund management. Regulatory Capital is one of regulations that require entity existing in regulator authority related to possessing minimum working capital based on the risk taken in that entity in carrying out its business activities.

Regulator for Insurance Industry is the Minister of Finance in this case Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan/Direclorate General of Financial Institution (DJLK) of RI Department of Finance. Based on the Decree of R1 Minister of Finance No. 4241KMK.0612003 article 2 says: Insurance and reinsurance companies all the time are obligated to meet solvability level at least 120% (one hundred and twenty percent) from the risk of loss possibly existing resulted from deviation in asset and liability management.

RBC calculation method determined in insurance industry is calculated based on percentage of the considered risk weight taken by that entity. The amount of capital to be met surely depends on the amount of risk taken by that entity.

Risk adjustment contains percentage--decreasing charge. known as factorization. Factorizations for assets are varied between asset classes, but unfunding an asset class. Stock in equity manner recorded in Indonesia Stock Exchange is differentiated into two groups those are: LQ 45 in BEJ is incurred with 10% factorization and outside LQ45 incurred by 15%. And for direct accompanying stock incurred with 16% factorization.

As we know each asset risk has different risk characteristic (differentiation effect) and portfolio risk is not a separate asset risk (not additive) since there is a benefit from diversification contributed by different correlation coefficient fur every asset in one portfolio. Assumption simplification in calculating RBC can result ln negative effect for regulators, policyholders, creditors, the people at large and the insurance company itself. Factorization that lower than it should be would cause deficiency of the expected economic capital. In other words, insurance company will reserve lower economic capital than it should. To overcome the above-mentioned problem, in the writing of this thesis, the use of"

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero).

---

This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries."

"ABSTRAKUNCAC Tahun 2003 menawarkan non-conviction based asset forfeiture untuk diberlakukan di setiap negara sebagai alternatif perampasan terhadap hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa penghukuman terhadap pelaku memberikan terobosan terhadap kelemahan pengaturan KUHP yang masil berorientasi terhadap pelaku. Model perampasan ini berlaku untuk setiap hasil kejahatan meskipun telah bercampur dengan dana yang sah dan dikuasai oleh pihak lain. Saham menjadi kualifikasi aset tersebut. Kepastian hukum terhadap saham tersebut perlu untuk dianalisa jika atasnya diterapkan non-conviction based asset forfeiture. Ketidakmampuan pelaku untuk hadir dan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya merupakan hasil perolahan dana yang sah. Namun, kendala terhadap saham sendiri tidak dapat disamakan dengan perampasan harta lainnya. Kepemilikan saham serta penguasaan oleh pihak ketiga menjadi salah satu kendala untuk dapat menelusuri saham sebagai aset tercemar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghadirkan undang-undang yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Non-conviction based asset di Indonesia masih diatur berdasarkan gugatan perdata dan Perma No. 1 Tahun 2013. Tahapan-tahapan perampasan aset berdasarkan 2 peraturan tersebut masih memiliki kendala yang dapat merugikan negara dalam hal perampasan saham. Sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perampasan aset khususnya terhadap saham.

---

ABSTRACTforfeiture as an alternative to seizure proceed of crime. Non conviction based asset forfeiture provide a breakthrough against susceptibility Criminal Code that its in personam oriented. This forfeiture model is applied to each proceed crime eventhough derivied from or obtained directly or indirectly, through commison of an offence. Thus, its applying to asset as stock of corporate. The certainty of law of stock as an asset of corporate must has analized when non conviction based asset forfeiture applied. The ability of offender to present and prove the asset is not derived from aset legally tainted. Nevertheless, the obstacles to seizure the stock of corporate is distinguish than others proceed of crime. The ownership of beneficial owner and corporate control of stock is one of the obstacles to track the proceed of crime. The aim of this paper is to encourage goverment to apply statute of asset recovery. The method is juridicial normative with statute, cases and concept approach. Non conviction based asset forfeiture according to civil procedure and Perma No. 1 Tahun 2013. Stages of asset forfeiture according its rules has any weaknesses to seizure the stock of corporate as a proceed of crime. Indonesia systems of law has not been able to give a protection and certainty of law to forfeit the stock. "