Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian C tentang Peran Pemangku Kepentingan terhadap PT X1 dan PT X4. Metode penilaian ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan dokumen dan informasi publik. Proses penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian proses skoring dengan pedoman penilaian. ACGS terbagi menjadi 5 bagian dan secara spesifik fokus pada penilaian 13 kriteria di bagian C. Proses skoring kriteria ACGS bagian C oleh KAP GHJ telah menggunakan sumber dokumen relevan dan sesuai dengan pedoman penilaian.

---

This internship report discusses the evaluation of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment in part C regarding the Role of Stakeholders in PT X1 and PT X4. The ACGS assessment method is carried out by assigning a Y, N, or N/A score based on public information. The ACGS assessment process is evaluated by comparing the suitability of the scoring process with the scoring guidelines. ACGS is divided into 5 parts and specifically focuses on the assessment of 13 criteria in section C. The scoring process for ACGS criteria part C by KAP GHJ has used relevant document sources and is in accordance with the assessment guidelines."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pemenuhan kriteria dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) atas prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham oleh KAP VEB pada PT PAN yang berada di industri keuangan. Tujuan dibuatnya laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pemenuhan kriteria ACGS atas prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dengan standar penilaian yang berlaku dalam ACGS. Laporan magang ini juga dibuat untuk merefleksikan diri atas pengalaman yang didapatkan selama menjalankan kegiatan magang di KAP VEB. Terdapat lima langkah utama dalam prosedur pemenuhan kriteria ACGS, yaitu pemahaman pertanyaan dan panduan, pemahaman sumber dokumen, pencarian bukti, penetapan pemenuhan kriteria, dan pembuatan catatan. Hasil evaluasi dari prosedur pemenuhan kriteria dalam prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham menunjukkan bahwa KAP VEB telah melaksanakan prosedur sesuai dengan standar yang berlaku, seperti yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan. Namun, terdapat area yang masih perlu dilakukan perbaikan agar prosedur pemenuhan kriteria dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan refleksi diri atas kegiatan magang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta cara menanggulangi kekurangan tersebut.

---

This internship report focuses on the procedures for meeting the criteria outlined in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) concerning the principles of rights and equitable treatment of shareholders, as conducted by KAP VEB for PT PAN, a company in the financial sector. The purpose of this report is to evaluate the alignment of the procedures for fulfilling ACGS criteria regarding shareholders' rights and fair treatment with the established ACGS assessment standards. Additionally, the report serves as a self-reflection on the experiences gained during the internship at KAP VEB. The procedure for fulfilling ACGS criteria comprises five main steps: understanding the questions and guidelines, comprehending the source documents, gathering evidence, determining the criteria fulfillment, and preparing documentation. The evaluation results indicate that KAP VEB has executed these procedures in accordance with the applicable standards, as emphasized in training activities. However, there are areas that require further improvement to enhance the effectiveness of these procedures. Furthermore, through self-reflection on the internship experience, strengths and weaknesses were identified, along with strategies to address the identified shortcomings."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi prosedur penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh SNK Indonesia berdasarkan kriteria ACGS. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dilakukan oleh SNK Indonesia dengan prosedur penilaian ACGS. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur penilaian yang dilakukan oleh SNK Indonesia telah sesuai dengan metodologi penilaian ACGS yang berlaku. Namun untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, penilai perlu mengumpulkan informasi secara lebih mendalam menggunakan sumber primer. Laporan magang ini juga memuat refleksi diri penulis selama mengikuti kegiatan magang di SNK Indonesia.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of the corporate governance assessment procedures carried out by SNK Indonesia based on the ACGS criteria. The evaluation was carried out by comparing the procedures carried out by SNK Indonesia with the ACGS assessment procedures. Based on the evaluation results, the assessment procedure carried out by SNK Indonesia is in accordance with the applicable ACGS assessment methodology. However, to produce a more accurate result, the assessor needs to collect more in-depth information using primary sources. This internship report also contains the author's self-reflection during the internship at SNK Indonesia."

"Praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting untuk diterapkan pada perusahaan publik, diantaranya adalah untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebuah inisiasi dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai praktik tata kelola yang telah dijalankan perusahaan. Dengan hasil akhir berupa skor penilaian bagi setiap perusahaan, ACGS terdiri dari 184 kriteria yang terbagi dalam lima bagian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam OECD (2015). Seluruh penilaian setiap kriteria didapat dari dokumen perusahaan yang mudah diakses, terbuka untuk umum, dan tersedia dalam versi bahasa Inggris. Laporan magang ini membahas analisis penerapan tata kelola berdasarkan kriteria penilaian yang terdapat pada ACGS. Kriteria-kriteria penilaian ACGS hampir seluruhnya terdapat pada peraturan pemerintah, meskipun beberapa kriteria mengaturnya secara lebih ketat, seperti kriteria A3.12, D7.1, dan E2.4. Secara lebih khusus, laporan ini juga membahas pemenuhan perusahaan pada kriteria yang mengatur lebih ketat tersebut, apakah perusahaan sudah berhasil memenuhi kriteria atau belum. Jika belum, maka akan dilihat pemenuhannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

---

Good corporate governance practices are important to be applied in public companies, among which are to maintain the trust of shareholders and other stakeholders. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), an initiation of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), is one way that can be used to assess corporate governance practices. With the final result in the form of an assessment score for each company, ACGS consists of 184 criteria which are divided into five sections according to the principles in the OECD (2015). All assessments for each criterion are obtained from company documents that are easily accessible, open for public, and available in the English version. This internship report discusses the analysis of the application of governance based on the assessment criteria contained in the ACGS. ACGS assessment criteria are almost entirely contained in government regulations, although some criteria regulate them more stringently, such as criteria A3.12, D7.1, and E2.4. More specifically, this report also discusses the fulfillment of the company on the more stringent criteria set, whether the company has successfully met the criteria or not. If not, compliance will be seen based on applicable government regulations.

"

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi prosedur penilaian praktik tata kelola perusahaan di PT NM yang dilakukan oleh RHN Indonesia selaku pihak independen berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). ACGS merupakan salah satu standar penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang tolak ukur utamanya berasal dari prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tugas-tugas penilaian praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan selama magang diantaranya melakukan kajian atas kerangka penilaian yang digunakan, mempersiapkan dan mengisi kertas kerja ACGS beserta Summary Gap, dan berpartisipasi dalam penyusunan beberapa bagian Corporate Governance Statement (CGS). Hal-hal yang menjadi bahan evaluasi dalam laporan magang ini mencakup prosedur persiapan dan pengisian kertas kerja utama dan kertas kerja Summary Gap, dan penyusunan Corporate Governance Statement (CGS). Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur penilaian oleh RHN Indonesia telah sesuai dengan metodologi penilaian ACGS. Laporan ini juga mencakup refleksi diri penulis atas kegiatan magang yang dijalankan di RHN Indonesia. Dari kegiatan magang ini, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, penulis juga merasakan perubahan yang positif akibat dari kegiatan magang ini. Kelebihan dan hal-hal positif lainnya akan penulis tingkatkan nantinya, sedangkan untuk kekurangan dan hal-hal negatif maka akan penulis usahakan perbaikannya. Kegiatan magang ini juga membantu penulis dalam menemukan jalan karier yang akan dituju, penulis berkeinginan untuk melanjutkan karier di bidang tata kelola perusahaan dan berharap dapat menjadi seorang konsultan yang kompeten dalam bidang ini.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of procedures for assessing corporate governance practices at PT NM carried out by RHN Indonesia as an independent party based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) criteria. ACGS is one of the standards for assessing the implementation of corporate governance whose main benchmark comes from the principles issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tasks for assessing corporate governance practices carried out during the internship include conducting a review of the assessment framework used, preparing and filling out ACGS working papers along with Gap Summary, and participating in the preparation of several parts of the Corporate Governance Statement (CGS). Matters that are used as evaluation material in this internship report include procedures for preparing and filling in the main working paper and Summary Gap working paper, and preparing a Corporate Governance Statement (CGS). Based on the evaluation results, the assessment procedures by RHN Indonesia are in accordance with the ACGS assessment methodology. This report also includes the author's self-reflection on the internship activities carried out at RHN Indonesia. From this internship activity, the author discovered several advantages and disadvantages, the author also felt positive changes as a result of this internship activity. The author will improve the advantages and other positive things later, while for the shortcomings and negative things the writer will try to improve them. This internship activity also helps the author find his career path. The author wishes to continue his career in the field of corporate governance and hopes to become a competent consultant in this field."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima perusahaan perbankan Indonesia berpredikat ASEAN Asset Class dan dua perusahaan perbankan unggulan Singapura sebagai objek pembanding. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penilaian yang belum dapat dipenuhi oleh objek perbankan Indonesia yaitu terkait pelaksanaan pemilihan suara dalam RUPS dengan sistem poling elektronik, penyajian informasi singkat profil Direksi/Dewan Komisaris yang akan dipilih di dalam surat pemberitahuan RUPS, pengungkapan informasi total remunerasi masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris, pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, keberadaan setidaknya satu Direksi/Dewan Komisaris Independen wanita, struktur Komite Nominasi yang seluruhnya telah terdiri dari Direksi/Dewan Komisaris Independen, dan komposisi Direksi/Dewan Komisaris Non-Eksekutif Independen yang lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan agar regulator dapat segera menindaklanjuti kelemahan dalam penilaian ACGS yang terjadi sehingga kinerja bank dapat menjadi lebih baik serta meningkatkan sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan yang berdasarkan ACGS agar mampu bersaing dengan perusahaan di negara ASEAN lainnya.

---

This thesis aims to analyze corporate governance implementation based on the assessment of the ASEAN Corporate Governance Scorecard. The objects chosen in this research are five Indonesian banking companies with ASEAN Asset Class predicate and two leading Singaporean banking companies as objects of comparison. The result of this research concluded that there are several aspects of assessment that cannot be fulfilled by Indonesian banking companies, such as the implementation of voting with an electronic polling system at the GMS, the presentation of the profiles of Directors/Commissioners to be elected in the notice of GMS, the disclosure of each Directors/Commissioners total remuneration, the implementation of electronic voting for shareholders that could not attend the GMS, the presence of at least one female Independent Directors/Commissioners, the structure of the Nomination Committee which consists entirely of Independent Directors/Commissioners, and the composition of Independent Non-Executive Directors/Commissioners that is more than 50% of the total members of the Directors/Commissioners. This research signals the regulators to immediately follow up on any unfulfilled ACGS assessment so that bank performance can be improved and upscale the socialization of ACGS to compete with companies in other ASEAN countries."

"Tulisan ini menganalisis apakah perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat relatif memperoleh manfaat dengan bond ratings yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan tata kelola yang lemah bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Tulisan ini menggunakan metode regresi multinomial logistik dengan data cross sectional. Dari hasil penelitian ini ditemukan bukti, setelah mengendalikan risiko karakteristik spesifik perusahaan dan risiko negara, bahwa bond ratings positif dengan tata kelola perusahaan yang dinilai menggunakan ASEAN CG Scorecard. Berdasarkan masing-masing prinsip tata kelola perusahaan, tulisan ini juga menyediakan bukti bahwa equitable treatment of shareholders, disclosure and transparency, serta responsibility of board memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap bond ratings tanpa memerhatikan adanya country risk. Namun ketika variabel tersebut dimasukkan, hanya equitable treatment of shareholders dan role of stakeholders yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap bond ratings.

---

This paper analyze whether firms with strong corporate governance benefit higher bond ratings relative to firms with weaker governance for ASEAN countries especially Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore and Philippines. This paper used multinomial logistic regression with cross sectional data. This paper results present evidence, after controlling for firm-specific risk characteristics and country risk, that credit ratings are positively associated with corporate governance which is assessed using ASEAN CG Scorecard. Based on each principle on corporate governance, this paper also provide that equitable of shareholders, disclosure and transparency and responsibility of board are positively associated with bond ratings when country risk is excluded. But there are only equitable treatment of shareholders and role of stakeholders which are positively associated with bond ratings when country risk is included."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."