Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kebijakan Kampus Merdeka sebagai kebijakan baru membutuhkan dukungan dan komitmen dari stakeholder yang terlibat. Kurangnya pemahaman stakeholder yang diperlihatkan dengan adanya pro dan kontra dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Pengelolaan stakeholder communication yang tepat diperlukan guna menumbuhkan pemahaman sehingga tercipta dukungan dan komitmen dari stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivistik, pendekatan kualitatif, dan strategi penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka belum optimal dilihat dari analisis stakeholder yang belum dilakukan secara mendalam. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka lebih bersifat informatif. Strategi persuasif juga sudah diterapkan untuk menumbuhkan pemahaman stakeholder, sementara strategi dialog belum diterapkan secara maksimal.

 

---

Kampus Merdeka as new policy requires the support and commitment of stakeholders who involved. Lack of stakeholders understanding can cause the implementation of the policy not running optimally. Stakeholder communication needs to be done by organization approriately in order to foster understanding so as to create support and commitment from stakeholders. This study aims to analyze the management of stakeholder communication in the implementation of Kampus Merdeka policy. This study uses a post positivism paradigm, a qualitative approach, and a case study as research strategy. Data collection techniques through interviews and document studies. The results showed that management of stakeholder communication in the policy implementation was not optimal, as seen from stakeholder analysis that had not been done in depth. Government public relations are more likely to use informative strategy in implementing Kampus Merdeka policy. Persuasive strategy has also been implemented to foster stakeholder understanding, while the dialogue strategy has not been implemented maximally.

 

"

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “ A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights, enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination, communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and prevent individual interpretations of the MBKM policy."

"Program Kampus Mengajar sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program Kampus Mengajar di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pengujian teori model matrik ambiguitas dan konflik oleh Matland (1995). Penelitian ini berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 21 narasumber dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi program Kampus Mengajar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan serta menunjukan tercapainya substansi program dengan terpenuhinya 13 indikator yang ada, sehingga proses implementasi program Kampus Mengajar dapat dikatakan berjalan dengan baik.

---

The "Campus Teaching" program, as part of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy, is anticipated to contribute to the enhancement of education quality in lagging regions. However, the implementation of this program in the DKI Jakarta province has encountered several challenges. Consequently, this research aims to analyze the implementation of the "Campus Teaching" program in DKI Jakarta, employing Matland's (1995) ambiguity and conflict matrix model. Grounded in a post-positivist approach, theory verification is conducted through qualitative data collection, involving in-depth interviews with 21 informants and literature review. The research findings reveal that the implementation process of the "Campus Teaching" program unfolds in three stages: pre-assignment, assignment, and post-assignment. Furthermore, the study indicates the achievement of program substance by fulfilling all 13 existing indicators, suggesting that the implementation process of the "Campus Teaching" program is deemed successful."

"Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tujuan untuk memudahkan perguruan tinggi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, kebijakan ini lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan universitas serta salah satu dari 15 PTN BH yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM di Universitas Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik “A model of the Policy Implementation Process” yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia sudah sangat baik karena para pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting seperti harus segera adanya peraturan mengenai pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia supaya program studi yang ada di Universitas Indonesia tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

The Independent Learning Campus Independent Policy (MBKM) is a policy issued by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) which has the aim of making it easier for universities to adapt to changing times. The University of Indonesia as the oldest and best university in Indonesia already has a long history in university management and is one of the 15 PTN BH in Indonesia. Therefore, this study aims to provide an overview of how the MBKM policy implementation at the University of Indonesia uses the theory of public policy implementation "A model of the Policy Implementation Process" which was coined by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, as well as qualitative analysis. The results of this study reveal that the implementation of MBKM at the University of Indonesia has been very good, but there are several things that are important notes such as the urgent need for regulations regarding the implementation of MBKM at the University of Indonesia so that the study program has clear standards."

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."

""Merdeka belajar" merupakan diversifikasi metode pembelajaran berbasis kemandirian, partisipatif, dan kolaborasi. "Merdeka belajar" dapat dipahami sebagai upaya untuk mendorong peserta didik dalam menguasai berbagai disiplin keilmuan secara mandiri (independen)."

"Keberhasilan sebuah program komunikasi akan sangat ditentukan oleh pemahaman tentang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan terkena dampak langsung atas program komunikasi tersebut. Tesis ini membahas mengenai strategi proaktif komunikasi stakeholder yang digunakan organisasi dalam membangun stakeholder engagement. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus untuk meneliti penggunaan strategi keterlibatan audiens dalam kegiatan dialog melalui kepentingan audiens (audience interest), partisipasi audiens (audience participation), umpan balik audiens (audience feedback) dan kegiatan-kegiatan pemicu (triggering events). Hasil penilaian kegiatan dalam hal kualitas prosedural (procedural quality), kualitas respon (responsiveness quality), dan kualitas hasil (quality of outcomes) menunjukkan hasil yang baik, namun level keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) yang dicapai masih berada pada level menengah (middle) karena tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang memicu pada level keterlibatan yang lebih tinggi (triggering event). Kegiatan-kegiatan pemicu tersebut akan mengikat audiens dalam hubungan yang lebih intens dan meningkatkan level keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement).

---

The success of a communication program will be determined by the understanding of the parties concerned (stakeholders) and were directly affected on a communication program.The focus of this study is on the stakeholder communication strategies used by organization in achieving stakeholder engagement. This research is using qualitative method with the case study approach to research the use of audience engagement strategy in dialogue through audience interest, audience participation, audience feedback and trigerring events. The research is showing good result in terms of procedural quality, responsiveness quality, and quality of outcomes, but showed moderate results in a level of stakeholder engagement because it is not followed by the trigerring events. Trigerring event will bind the audience in a more intense relationship that will ultimately enhance the level of stakeholder engagement."

"Penerapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi saat ini menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan di Indonesia. Hanya saja, program MBKM tersebut dapat memberikan tantangan dan kesulitan tersendiri bagi mahasiswa selama mereka menjalaninya. Mahasiswa dinilai memerlukan kemampuan adaptabilitas karier untuk mampu menjalani salah satu tugas perkembangan karier tersebut dengan optimal. Dukungan sosial dan psychological capital dinilai menjadi faktor yang berperan penting dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psychological capital dalam memediasi hubungan antara dukungan sosial dan adaptabilitas karier pada mahasiswa yang sedang menjalani program MBKM. Partisipan penelitian terdiri atas 149 orang mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani program MBKM. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Career Adapt-Abilities Scale International Form (CAAS-IF), Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS), dan Academic Psychological Capital Questionnaire (A-PCQ) yang sudah diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psychological capital memediasi secara penuh hubungan antara dukungan sosial dan adaptabilitas karier mahasiswa yang menjalani program MBKM. Semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh mahasiswa, maka akan semakin meningkatkan modal psikologis pada dirinya, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kemampuan adaptabilitas kariernya.

---

The implementation of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) program in higher education institutions aimed to improve the quality of future graduates in this fourth industrial revolution era. However, the program as students’ new career development tasks provides new challenges and difficulties during their participation. To keep optimizing their performance in such conditions, students need career adaptability. Social support and psychological capital are allegedly the important factors that contribute to enhancing students’ career adaptability. This study aimed to investigate the mediating role of psychological capital in the relationship between social support and career adaptability among students. This study used the Indonesian version of the Career Adapt-Abilities Scale International Form (CAAS-IF), Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS), and Academic Psychological Capital Questionnaire (A-PCQ). The results from 149 college students across Indonesia that are participating in MBKM Program indicated that psychological capital fully mediated the relationship between social support and career adaptability. The more social support that students receive from their surroundings, the more it boosts their psychological capital, which in turn enhances their career adaptability during the MBKM program."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."