Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan posisi strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, perlindungan terhadap aset data dan informasi Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat rahasia dan terbatas, dari berbagai bentuk ancaman dan risiko keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi sangat penting. Penyimpanan data dengan sistem komputasi awan (cloud storage) memiliki beberapa risiko diantaranya risiko dari sisi keamanan data, integritas data, dan ketersediaan data. Teknologi Blockchain menawarkan sistem penyimpanan data yang terdesentralisasi, cepat, aman, transparan, dan terekam. Penelitian ini dilakukan guna merancang model teknologi blockchain sebagai solusi permasalahan pada sistem penyimpanan data sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus, survei responden dan studi literatur. Analisis statistik dan analisis risiko digunakan untuk mengetahui tingkat risiko pada sistem penyimpanan data di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berpengaruh pada kinerja organisasi, untuk kemudian dirumuskan respons preventif dan korektif atas risiko yang paling dominan. Daripenelitian diketahui bahwa risiko yang paling dominan adalah pencurian data, kerusakan data akibat virus atau penyerangan sistem, data tidak dapat disimpan karena keterbatasan ruang simpan, kehilangan data akibat kerusakan sistem dan sistem tidak menyediakan backup data, setiap pengguna dapat masuk ke sistem tanpa hak akses (username dan password), dan tidak ada jaminan dari sistem jika adaancaman keamanan. Berdasarkan hasil rumusan respons risiko tersebut, sebagai hasil akhir penelitian ini, dibuat suatu rancangan model sistem penyimpanan data berbasis risiko dengan platform teknologi blockchain yang sesuai untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

---

ABSTRACTWith the strategic position of the Secretariat of the Presidential AdvisoryCouncil in providing technical and administrative support to the Presidential Advisory Council in providing advise and consideration to the President, protection of confidential and limited data and information assets of the Presidential Advisory Council from various security threats and risks, confidentiality, integrity, and the availability of data and information is very important. Data storage with a cloudcomputing system (cloud storage) has several risks including risks of data security, data integrity, and data availability. Blockchain technology offers a decentralized, fast, secure, transparent and recorded data storage system. This research was conducted todetermine the appropriate blockchain technology model for the Presidential Advisory Council Secretariat as a solution to the problems in the data storage system, to enhance the performance of the Presidential Advisory Council Secretariat organization.The method used in this research is case studies, survey respondents and literature studies. Statistical analysis and risk analysis are used to determine the level of risk in the data storage system at the Secretariat of the Presidential Advisory Council that affects the performance of the organization, to then formulate a preventive and corrective response to the most dominant risk. From the research it is known that the most dominant risk is data theft, data damage due to viruses or system attacks, data cannot be stored due to limited storage space, data loss due to system damage and the system does not provide backup data, each user can enter the system without access rights (username and password), and there is no guarantee from the system if there is a security threat. Based on the results of the risk response formulation, as the final result of the study, a risk-based data storage system modelwas created with a blockchain technology platform that is appropriate for the Secretariat of the Presidential Advisory Council to improve the Secretariat of the Presidential Advisory Council performance."

"Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memerlukan pengolahan dan pengelolaan data yang berkualitas untuk menunjang peran memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah belum adanya kebijakan dan manajemen data serta sistem-sistem silo yang belum terintegrasi, mengakibatkan duplikasi, inkonsistensi, dan kesalahan data. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini mengukur tingkat kematangan manajemen data master yang ada di organisasi menggunakan metode MD3M Spruit-Pietzka. Hasil pengukuran tingkat kematangan kemudian dianalisa untuk merumuskan strategi peningkatan tingkat kematangan manajemen master data di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kematangan MDM di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah 1. Hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran dan upaya awal untuk mengatur manajemen data master di dalam organisasi. Target tingkat kematangan MDM adalah 3, dengan topik kualitas data dan perlindungan data sebagai prioritas perbaikan dari organisasi. Penelitian ini juga menghasilkan strategi untuk meningkatkan tingkat kematangan MDM melalui analisis kesenjangan antara tingkat kematangan dengan target tingkat kematangan. Program pengembangan data master direncanakan berjalan secara bertahap selama dua tahun.

---

The Secretariat of the Presidential Advisory Council requires quality data processing and management to support the role of providing technical and administrative support to the Presidential Advisory Council. The problems faced by organization are non-existent of policies and management related to data as well as unintegrated silo systems, resulting in duplication, inconsistency, and data errors. To solve this problem, this study measures the current master data management maturity level in the organization using the MD3M Spruit-Pietzka method. The results of the measurement of the maturity level then are analyzed to formulate a strategy to improve the maturity level of master data management at the Secretariat of the Presidential Advisory Council. The result of the assessment showed that MDM maturity level at Secretariat of Presidential Advisory Council is 1. This means that organization already has basic awareness in the management of master data. Organization’s target MDM maturity level is 3, with data quality and data protection as improvement priorities. This research also produces a strategy to increase the maturity level of MDM through gap analysis between the maturity level and the target maturity level. The master data development program is planned to run in stages over two years."

"ABSTRAKTesis ini tentang pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Tujuan penelitian ini adalah 1 untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai; 2 untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai; 3 untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dalam pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling atau sensus sebanyak 57 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa 1 ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 2 ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan 3 ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja.

---

ABSTRACTThis study is about the influence of work motivation and work discipline on the performance of employees at the Secretariat of the Presidential Advisory Council. The objectives of the study were 1 to examine the effect of work motivation on employee performance 2 to examine the effect of work discipline on employee performance 3 to test the effect of work motivation and work discipline collectively on employee performance. This research uses quantitative approach with survey method in collecting data. Sampling technique using total sampling or census as many as 57 employees. Data collection techniques were conducted using questionnaires. The method of analysis using simple and multiple regression analysis. From the result of the research proves that 1 there is positive and significant influence between work motivation on employee performance Secretariat of Presidential Advisory Council, 2 there is positive and significant influence between work discipline on employee performance Secretariat of Presidential Advisory Council, and 3 Positive and significant between work motivation and work discipline collectively on performance."

"ABSTRAKTesis ini membahas restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga kesekretariatan dari Dewan Ketahanan Nasional. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi status kelembagaan Setjen Wantannas tidak relevan dan belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan kelembagaan pemerintah kekinian. Sementaran di sisi lain, unsur-unsur organisasi Setjen Wantannas juga masih mengalami beberapa permasalahan pada tataran dimensi struktural.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis: a. dimensi struktural Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berlaku saat ini; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku saat ini; dan c. kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke depan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Setjen Wantannas saat ini masih diliputi permasalahan kelembagaan yang mendasar yaitu kebijakan kelembagaan yang tidak harmonis hingga berdampak kepada fragmentasi dan overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait. Ditinjau dari sisi pendekatan tujuan, efektivitas organisasi Setjen Wantannas sudah cukup baik. Namun, dari sisi pendekatan sistem, efektivitas organisasi Setjen Wantannas masih tergolong rendah. Selain itu, kebijakan restrukturisasi organisasi Setjen Wantannas pada prinsipnya terbagi dua yaitu restrukturisasi skala besar (perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional) dan restrukturisasi skala kecil (penataan organisasi Biro di lingkungan Setjen Wantannas). Restrukturisasi skala besar memerlukan upaya yang cukup berat dan waktu yang panjang mengingat restrukturisasi tersebut terkait dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, maka pada jangka pendek restrukturisasi difokuskan pada penataan kembali unit organisasi Biro. Penataan organisasi Biro masih cukup relevan mengingat perubahannya hanya membutuhkan penyesuaian kebijakan kelembagaan di tingkat Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Presiden.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the organizational restructuring of the Secretariat General of the National Security Council which is an agency secretariat of the National Security Council. Organization of the Secretariat General of the National Security Council faced with a dilemma condition. On the one hand the institutional the Secretariat General of the National Security Council is irrelevant and not yet fully adopted the policy of the present government institutions. While on the other hand, the elements of the organization Secretariat Wantannas also still having some problems at the level of structural dimensions.This study aimed to analyze: a. structural dimensions of the Secretariat General of the National Security Council that apply today; b. the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of the Secretariat General of the National Security Council with the organizational structure and working procedures that apply today; and c. organizational restructuring policy of the Secretariat General of the National Security Council in the future.This study used a qualitative approach to data collection methods such as literature studies, interviews, and focus group discussion. Based on the results of the research, organizational structure of the Secretariat General of the National Security Council is still covered fundamental institutional problems. The institutional policies that are not in harmony impact the fragmentation and overlapping of tasks and functions between internal organizational units and with the ministry / agency. Viewed from the side of the goal approaches, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council has been quite good. However, in terms of system approach, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council is still relatively low. In addition, the policy of restructuring the organization of the Secretariat General of the National Security Council was divided in two types. Large-scale restructuring (changes into the National Security Council) and small-scale restructuring (Bureau organizational management within the Secretariat General of the National Security Council). Large-scale restructuring require long time efforts considering the restructuring related to the discussion of the National Security Bill. Therefore, in order to be effective governance, then in the short term restructuring is focused on the realignment of the Bureau organizational unit. Organizing Bureau still quite relevant given the changes only require adjustments in the level of institutional policies Secretary General with the approval of the President."

"ABSTRAKRekam Medis Elektronik/Electronic Health Record (EHR) merupakan sistem rekam medis yang terkait dengan informasi kesehatan seseorang. Teknologi electronic health record ini berupaya mengubah layanan kesehatan menjadi lebih baik. Masalah yang sering terjadi adalah sulitnya mengelola arsip untuk pengelompokan data-data rekam medis pasien berdasarkan kategori tertentu seperti tahun pencatatan atau biodata pasien. Dalam penyimpanan data dibutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk menampung data rekam medis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pencarian data sehingga dapat mengganggu proses penanganan pasien.Dalam tesis ini, dilakukan implementasi sistem untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi blockchain dalam dunia kesehatan. Prototipe didasarkan pada kerangka blockchain open source yang disebut Hyperledger Composer yang dibangun di bawah Hyperledger Fabric platform yang dibuat untuk menunjukkan kelayakan sistem tersebut. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja sistem berbasis blockchain untuk penanganan transaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknologi blockchain yang dibangun dalam Hyperledger Composer dengan jumlah transaksi sebanyak 100, dimana 100 transaksi tersebut berhasil disimpan di dalam blockchain dalam waktu sekitar total 159 ms dan rata-rata waktu transaksi sebesar 1.59 ms per transaksi. Hal ini berarti semua transaksi dalam sistem Hyperledger dicatat dalam waktu yang relatif cepat, hal ini dikarenakan umunya waktu pencatatan transaksi rekam medis oleh seorang admin membutuhkan waktu beberapa menit.

---

ABSTRACTElectronic Health Record (EHR) is a medical record system that is related to a person's health information. This electronic health record technology seeks to change health services for the better. The problem that often occurs is the difficulty of managing records for grouping patient medical records based on certain categories such as the year of recording or biodata of patients. In data storage a large storage area is needed to hold medical record data and requires a relatively long time in searching data so that it can interfere with the patient's handling process.In this thesis, a system is implemented to evaluate the use of blockchain technology in the world of health. The prototype is based on an open source blockchain framework called Hyperledger Composer that was built under the Hyperledger Fabric platform created to demonstrate the feasibility of the system. Next, is the performance of the blockchain based system for handling transactions. The results showed that blockchain technology was built in Hyperledger Composer with a total transaction of 100, of which 100 transactions were successfully stored on the blockchain in about 159 ms in total and the average transaction time was 1.59 ms per transaction. This means that all transactions in the Hyperledger system are recorded in a relatively fast time, this is because generally the time of recording a medical record transaction by an admin takes several minutes

---

"

"Seringnya terjadi keterlambatan ataupun gagalnya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran memberikan efek yang besar kepada penyedia jasa. Tidak jarang pula dampak dari kejadian ini membuat banyak badan usaha jasa konstruksi mengalami kebangkrutan akibat terganggunya finansial pada badan usaha tersebut. Sistem pembayaran antara pengguna jasa ke penyedia jasa sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Tetapi kontrak tersebut dirasa tidak membuat risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran ini berkurang. Permasalahan sering terjadi akibat masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang berada pada level manajemen. Pihak manajemen yang seharusnya memegang peranan penting dalam mengatur jalannya proyek seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya muncul pada di pihak pengguna jasa yang memang tidak ada keinginan untuk membayar penyedia jasa setelah pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari solusi dengan memperbaiki sistem pembayaran dengan prosedural yang terotomatisasi dan transparan sehingga semua pihak bisa memantau proses tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan smart contract yang dibangun di atas platform blockchain (Etherium) dan terintegrasi dengan data model BIM (Building Information Modeling). Dengan adanya sistem otomatisasi ini maka waktu pembayaran akan bisa dipercepat sehingga bisa menjaga kemampuan finansial semua stakeholder.

---

Often there are delays or failures from service users in making payments will have a great effect on service providers. Frequently the impact of this incident caused many construction service business entities to go bankrupt due to financial disruption to the business entity. The payment system between service users to service providers is regulated in a contractual agreement between the two parties. But the contract does not reduce the risk of delay or failure of payment. Problems often occur due to the lack of competence in human resources at the management level. Management who should play an important role in managing the project often fails to carry out their duties. The next problem arises on the part of service users who do not want to pay service providers after the work is completed. Therefore, this research tries to find a solution by improving the payment system with an automated and transparent procedural so that all parties can monitor the process. This system will be built using a smart contract built on the blockchain’s (Etherium) platform and integrated with BIM (Building Information Modeling) data models. With this automation system, the duration of payment can be accelerated so that it can maintain the financial capabilities of all stakeholders."

"Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensil dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas untuk menangani beberapa program strategis pemerintah diantaranya penanganan ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, kemiskinan, bencana alam, dan konflik. Dalam mendukung tugas sehari-harinya Wakil Presiden didukung oleh organisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi Setwapres dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat pegawai pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi Setwapres. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: Setwapres perlu mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis, meningkatkan kesadaran pegawai dan menetapkan kebijakan organisasi yang mendorong pegawai untuk berbagi pengetahuan, memberikan motivasi kepada pegawai untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru tentang kebijakan publik, melakukan pemetaan stakeholders terkait program strategis pemerintah yang ditangani Wakil Presiden, meningkatkan jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lainnya untuk memperoleh data, meningkatkan kesadaran pegawai mengenai peran dan pemanfaatan pengetahuan, melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan basis data dan sistem informasi, menyediakan pengetahuan dalam bentuk tertulis dan mudah diakses untuk media pembelajaran pegawai, serta melakukan dokumentasi dan diseminasi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pegawai.

---

The Republic of Indonesia implements a presidential system in which the highest power is in the hands of the President. In carrying out his duties, the President is assisted by a Vice President. The Vice President was assigned to handle several strategic government programs such as economy, infrastructure, bureaucratic reform, poverty, natural disasters, and conflict resolution. In supporting his daily duties, the Vice President is supported by Secretariat of the Vice President (Sekretariat Wakil Presiden) which has the task of providing technical, administrative and policy analysis. Knowledge is the main resource for the Vice President Secretariat and must be managed so that knowledge is not lost due to retirement employees, transfers and rotations, as well as the replacement of the Vice President. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can improve the performance of the Vice President Secretariat. The formulation of a knowledge management strategy uses the Zack framework which includes: The Secretariat needs to create documentation of their work experiences in written form, increase employee awareness and establish organizational policies that encourage employees to share knowledge, motivate employees to learn new knowledge about public policies, conduct stakeholder mapping related to strategic government programs handled by the Vice President, improving networks with other ministries/agencies to enhance database, increasing employee awareness of the role and utilization of knowledge, evaluating the use of databases and information systems, providing knowledge in written form and easy access to the media employee learning, as well as documenting and disseminating knowledge so that it can be reused by employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari budaya organisasi dan kepercayaan organisasi terhadap kesiapan berubah dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini melakukan studi pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kesiapan berubah dan kinerja pegawai, lalu pengaruh antara kepercayaan organisasi terhadap kesiapan untuk berubah dan kinerja pegawai, dan terakhir studi pengaruh kesiapan untuk berubah terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan pada bulan April dan Mei 2015. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesiapan berubah dan kinerja pegawai, kecuali satu variabel yaitu kepercayaan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap kinerja pegawai.

---

This study aims to analyze the influence of organizational culture and organizational trust toward readiness for change and employee performance in Ministry of State Secretariat. This research is to study the influence of organizational culture variable toward readiness for change and employee performance, and to study the influence or organizational trust toward readiness for change and employee performance, and last to study the influence readiness for change toward employee performance. Observation period used in this study are from April to May 2015. The data was collected using questionnaires given to employee of Ministry of State Secretariat. The result of this study indicate that almost all variables have a significant positive influence on readiness for change and employee performance, except organizational trust variable have a significant negative influence toward employee performance."

"Di tengah perkembangan era digital, pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah melalui Internet khususnya media sosial. Meskipun demikian, informasi yang tersebar seringkali tidak mudah untuk dibuktikan kebenarannya sehingga menjadi sangat rentan terhadap penyebaran berita palsu (hoax). Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi Blockchain dapat digunakan sebagai sebuah solusi yang mampu menjamin kredibilitas informasi serta menciptakan lingkungan komunikasi yang terpercaya. Pada penelitian ini, pendekatan berbasis Blockchain diterapkan melalui sistem verifikasi berita untuk mengidentifikasi kebenaran berita dan menyeleksi sumber informasi yang dapat dipercaya. Studi ini mengusulkan sebuah model penyebaran berita di media sosial dengan mengadaptasi prinsip epidemi dan jaringan scale-free. Pengguna dikelompokkan ke dalam empat kondisi status yaitu rentan (ignorants), pemeriksa (verifier), penyebar (spreader), dan penyangkal (stifler). Kemudian, pada model tersebut diintegrasikan sistem verifikasi berita berbasis Blockchain. Efektifitas model diselidiki di dalam simulasi berbasis multi-agen menggunakan software Netlogo. Di dalam simulasi, berita palsu dengan tingkat kebenaran berita 20% memperoleh nilai indikator kredibilitas atau credibility indicator (CI) yang rendah (CI ± 1,5 dari 5) untuk seluruh dimensi jaringan yang berbeda-beda. Penyebaran terhenti lebih cepat karena penyebar berita (spreader) lebih sedikit dibandingkan dengan penyangkal berita (stifler). Selain itu, kredit reputasi atau reputation credit (RC) yang dimiliki sumber berita semakin menurun (RC ± 0,12 dari 1) sehingga mengurangi faktor kepercayaan. Dengan memperlihatkan catatan nilai indikator kredibilitas dan kredit reputasi kepada pengguna selama penyebaran berita, sistem verifikasi berita berbasis Blockchain dapat membatasi penyebaran berita palsu secara efektif serta meningkatkan kualitas konten di media sosial.

---

In recent digital era, information exchange can be done easily through Internet and social media. However, the thruth of news in social media is hard to be proven, and becomes vulnerable toward hoax spreading. As a solution, Blockchain technology can be used to ensure the information reliablility and create trusted communication environment. In this research, Blockchain-based approach is implemented through a news verification system to identify the credibility of news and the sources. This study proposed a model of news spreading in social media by adapting epidemic methodology and scale-free networks. Users is categorized into for state condition tha are ignorants, verifier, spreader, and stifler. Subsequenty, Blokchain-based news verification system is integrated in that model. The model effectiveness is investigated in the multi-agent based simulations using Netlogo software. In the simulations, hoax news with 20 % of true level get a low Credibility Indicator (CI ± 1.5 of 5) for all different network dimensions. The spreading is stopped faster since the number of spreader is less than the stifler. Moreover, the Reputation Credit of the news source is also decreased (RC ± 0,12 of 1) so that the trust factor reduced. By showing the record of credibility indicator and reputation credit to users during the spread of the news, Blockchain-based news verification system can effectively limit hoax spreading and improve the quality of content in social media."

"Tesis ini membahas implementasi manajemen aset sarana teknologi informasi di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan, strategi, evaluasi dan pelaporan manajemen aset serta menyusun usulan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, penelaahan dokumen dan diskusi fokus disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan manajemen aset mengacu pada arahan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, arah kebijakan layanan teknologi informasi yang akan diwujudkan pada dokumen perencanaan strategis dan Grand Design di tingkat Kementerian; yang kedua, strategi manajemen aset belum optimal; yang ketiga, evaluasi belum mengukur capaian kinerja pengelolaan aset dan yang keempat, berbagai jenis laporan pengelolaan aset sarana teknologi informasi yang disusun namun belum dapat menyajikan bagaimana kinerja pengelolaan seluruh siklus hidup aset sarana teknologi informasi. Usulan perbaikan adalah yang pertama, menyusun milestone kegiatan pengelolan aset sarana teknologi infromasi untuk 5 lima tahun yang akan datang; yang kedua, menyusun strategi manajemen aset yang optimal melalui penyusunan rencana manajemen aset dengan penerapan IT asset management, penyusunan rencana pembaruan, operasional dan pemeliharaan serta penghapusan, penyusunan penyusunan tingkat layanan untuk seluruh siklus hidup aset, sinkronisasi dengan proyeksi kebutuhan keuangan jangka panjang, penyusunan tata kelola koordinatif dan pengembangan kerangka sistematis pengembangan sumber daya manusia; yang ketiga, melaksanakan evaluasi capaian indikator tingkat layanan seluruh tahapan siklus hidup aset serta yang keempat, menyusun pelaporan kinerja pengelolaan aset dengan mencari umpan balik dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan aset sarana teknologi informasi.

---

This thesis discusses the implementation of asset management of information technology facilities in the Vice Presidential Secretariat. The objective of the research is to analyze the implementation of policy, strategy, evaluation and reporting of asset management as well as to prepare the improvement proposal. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, document review and focus discussions concluded that first, asset management policy refers to the direction of the Head of the Vice Presidential Secretariat, the direction of information technology services policy which will be realized in the strategic planning document and Grand Design at Ministry level Secondly, asset management strategy is not optimal Thirdly, the evaluation has not measured the performance achievement of asset management and the fourth, the various types of asset management reports of information technology facilities that have been prepared but can not provide how the management performance of the entire life cycle of information technology assets.

The proposed improvement is the first, compiling the milestone of asset management activities of information technology facilities for the next 5 five years The second is to develop an optimal asset management strategy through the preparation of an asset management plan with the implementation of IT asset management, preparation of renewal plans, operations and maintenance and elimination, preparation of service level for the entire asset life cycle, synchronization with projected long term financial needs, Coordinate and develop a systematic framework of human resource development Third, to evaluate the performance of service level indicators throughout the life cycle of the asset and the fourth, to prepare the reporting of asset management performance by seeking feedback and preparing an improvement plan for asset management of information technology facilities."