Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Tesis ini membahas komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada krisis COVID-19, yang dimulai dari awal masa kenormalan baru hingga terjadi pergantian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kasus yang menggunakan pendekatan teori komunikasi krisis discourse of renewal. Dengan menganalisis komunikasi krisis Kemenparekraf, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap teori discourse of renewal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh karakteristik discourse of renewal terdapat pada komunikasi krisis Kemenparekraf sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan teori discourse of renewal yang pada awalnya menyatakan bahwa hanya organisasi swasta dan terdampak secara fisik yang dapat menerapkan pembaruan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menawarkan kata kunci dalam menemukan karakteristik discourse of renewal pada pesan komunikasi krisis.

---

This thesis discusses crisis communication carried out by the Ministry of Tourism and Creative Economy (MOTCE) during the COVID-19 crisis, which started from the beginning of the new normal period until the change of the Minister. This research is a case study-based qualitative research that uses a discourse of renewal crisis communication theory approach. By analyzing the MOTCE crisis communication, this research also analyzes the theory of discourse of renewal. The results of this study indicate that all the characteristics of the discourse of renewal are found in the MOTCE crisis communication so that this thesis can provide input and recommendations for the development of the theory of discourse of renewal which initially states that only private organizations and those physically affected can implement renewal. In addition, the results of this study also offer keywords in finding discourse of renewal characteristics on crisis communication messages."

"Tuntutan pada organisasi pemerintah seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan responsif semakin tinggi membawa tantangan untuk memodernisasi administrasi dan pelayanan. Dari tuntutan itulah lahir inovasi yang terkait dengan e-government, reformasi birokrasi, dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam proses perubahan tersebut komunikasi internal organisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai unit Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memiliki 29 satker di daerah harus dapat memaksimalkan komunikasi internal organisasinya agar dapat melakukan pelayanan prima pada industri. Penelitian ini membahas mengenai proses komunikasi internal birokrasi dan saluran komunikasi internal dalam satuan kerja serta koordinasi antara pusat dan satker daerah di lingkungan BSKJI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumen. Hasil dari penelitian ini alur komunikasi yang dominan digunakan dalam komunikasi internal adalah atas ke bawah atau downward communication karena proses pekerjaan umumnya sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu, alur komunikasi dari bawahan ke atas atau up ward communication, horizontal, dan diagonal pun digunakan dalam proses komunikasi organisasi. Berbagai saluran komunikasi digunakan dalam proses  komunikasi internal dari yang bersifat formal seperti: surat, disposisi, rapat, rapat virtual  dan yang bersifat informal personal pegawai, WA/SMS/telepon, WAG. Tantangan komunikasi internal yang dialami oleh BSKJI antara lain : persepsi selektif, hambatan budaya, hambatan organisasi, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur. Penggunaan saluran komunikasi internal yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam alur komunikasi internal birokrasi di BSKJI tersebut secara umum dapat  mempercepat proses pekerjaan,  dianggap dapat mangkas rantai prosedur, mempercepat koordinasi,  memperluas penyebaran informasi, koordinasi bisa dilakukan tanpa hambatan lokasi, menghemat anggaran serta waktu.

---

The demands on government organizations such as professionalism, accountability, transparency, and responsiveness are getting higher, bringing challenges to modernizing administration and services. These demands pushes the emergence of innovations related to e-government, bureaucratic reform, and Electronic-Based Government (SPBE).  The Agency for Industrial Standardization and Services Policy (BSKJI) as a unit of the Ministry of Industry (Kemenperin) with its 29 work units in the regions has the task to maximize its organization's internal communication to provide excellent service to the industry.  This study discusses the internal communication process of the bureaucracy and internal communication channels within the work units as well as the coordination between the central and regional work units within the BSKJI environment.  The approach used in this study is interpretive qualitative of a case study method, with in-depth interviews and documents analysis as the data collection techniques. This study found that the dominant communication flow used in internal communication is top-down or downward communication because the work process is generally in accordance with the direction of the leadership.  In addition, the communication flow from the bottom up or upward communication, horizontally, and diagonally is also used in the organizational communication process.  Various communication channels are used in the internal communication process from formal ones such as: Letters, dispositions, meetings, virtual meetings and informal personal employees, WhatsApp/SMS/telephone and WhatsApp groups. Internal communication challenges experienced by BSKJI include: Selective perception, cultural barriers, organizational barriers, human resources, and infrastructure. The use of internal communication channels that adapt to the development of ICT in the internal communication flow of the bureaucracy at BSKJI can generally speed up the work process by cutting the chain of procedures, speed up coordination, expand information dissemination. These can be done as the communication technology used helped overcoming geographical barriers as well as budget and time constraints."

"[Tesis ini membahas tentang salah satu program keterbukaan informasi publik di pemerintah, yaitu hubungan media, dengan studi kasus pada Kementerian Agama yaitu program Media Center Haji. Kementerian Agama telah berupaya mengimplementasikan amanat UndangundangKeterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dengan membuka kesempatan kepada media massa untuk bersama-sama memberitakan penyelenggaraan ibadah haji melalui Program Media Center Haji. Penelitian ini menitikberatkan pada proses hubungan mediamelalui tiga tahapan yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan berbasis studi kasus. Berdasar pada empat narasumber internal dari pelaksana dan koordinator media center dan tiga nara sumber media (eksternal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa programhubungan media sebagai upaya tetap perlu dilanjutkan;This thesis discusses on one of the public information disclosure through a media relations program, with a study case at at the Ministry of Religious Affairs called the Media Center Haji program. Ministry of Religious Affairs has sought to implement the mandate of the Public Disclosure Act No. 14 of 2008 by opening up the opportunity for the media to work together to publish the organization of the Hajj activities through the Media Center Haji Program. This study focuses on the media relations process through three phases namely planning, implementation and evaluation. This study is a qualitative research design based descriptive and case studies. From four internal sources at the Ministry as implementers and coordinator of the media center and three media sources (external), the results showed that the media relations program should continue., This thesis discusses on one of the public information disclosure through a media relationsprogram, with a study case at at the Ministry of Religious Affairs called the Media CenterHaji program. Ministry of Religious Affairs has sought to implement the mandate of thePublic Disclosure Act No. 14 of 2008 by opening up the opportunity for the media to worktogether to publish the organization of the Hajj activities through the Media Center HajiProgram. This study focuses on the media relations process through three phases namelyplanning, implementation and evaluation.This study is a qualitative research design based descriptive and case studies. From fourinternal sources at the Ministry as implementers and coordinator of the media center and threemedia sources (external), the results showed that the media relations program shouldcontinue.]"

"Penelitian ini disusun untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Iklim komunikasi organisasi sebagai variabel independen diukur dengan Communication Climate Inventory oleh Pace dan Peterson. Kepuasan kerja sebagai variabel dependen diukur dengan Job Satisfaction Survey yang disusun oleh Spector. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini dipilih teknik simple random sampling, yaitu sebanyak 52 orang. Analisis deskriptif menunjukan iklim komunikasi organisasi di Biro Komunikasi Kemenkes RI berada dalam kategori ‘’baik’’ dan tingkat kepuasan kerja karyawan dengan kategori ‘’puas’’. Analisis inferensial menunjukan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI

---

This research was conducted to understand the influence of organizational communication climate on job satisfaction (study case in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia). Organizational communication climate becomes the independent variable, measured by Communication Climate Inventory. On the other hand, job satisfaction becomes the dependent variable, measured by Job Satisfaction Survey. This research uses quantitative approach and the data was gathered by questionnaire. Respondents in this research were chosen by simple random sampling technique, 52 persons. Descriptive analysis has shown that the organizational communication climate in the communication bureau is in ‘good’ category. The job satisfaction is in the category ‘satisfied’. The inferential analysis has shown that organizational communication climate has positive and significant influence to job satisfaction of the employee in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang iklim komunikasi organisasi perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI yang dilihat dari aliran informasi dan lima dimensi iklim komunikasi yaitu dukungan, partisipasi pembuatan keputusan, keterbukaan, kepercayaan, dan tujuan kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan memberikan gambaran iklim komunikasi organisasi di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan iklim tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag PPDI, Kasubag Perpustakaan, Kasubag Publikasi, dan dua orang staf perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang terbentuk di perpustakaan Ali Alatas adalah iklim komunikasi yang tidak mendukung/negatif karena didominasi oleh aliran informasi ke bawah komunikasi atasan ke bawahan. Pengambilan keputusan yang bersifat lsquo;top-down rsquo; menyebabkan para pegawai merasa diabaikan. Situasi ini disebabkan karena komunikasi dalam pengelolaan perpustkaan bersifat hubungan hirarkis antara atasan dengan bawahan. Selain itu, adanya kepentingan ditingkat eselon I membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan staf perpustakaan seperti piket cuci mobil dan tugas tambahan sebagai sopir. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan kurang dihargai dan perasaan tidak dianggap penting bagi organisasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the organizational communication climate in Ali Alatas library Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia which is seen from the information flow and the five dimensions of the communication climate, such as supportiveness, participate decision making, openness, trust, and high performance goals. The purpose of this study is to understand and provide an overview of the Ali Alatas library organizational communication climate and the factors that influence the formation of the climate. This research uses a qualitative approach and case study method. The method of data collection is by observation, interviews, and document analysis. The informants in this research is the Head of the PPDI, the Head of the Library, the Head of Publication, and two library staff. The results of this research is showing that the communication climate in Ali Alatas library is not supportive negative because it is dominated by the flow of information top down communication of superiors to subordinates . Top down decision making causes employees feel ignored. This situation caused because the communication in library management is a hierarchical relationship between superiors and subordinates. In addition, the existence of interests at echelon I level makes policies that not accordance with the work of library staff, such as car wash pickets and additional duties as a driver. This causes underappreciation and not considered important feelings to the organization.information flow "

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan deskripsi analisis terhadap manajemen komunikasi krisis humas pemerintah dengan menggunakan kerangka berpikir dari Image Restoration Theory serta Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 29 tahun 2011. Kasus yang diteliti adalah Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM menghadapi dua periode pemberitaan negatif seputar korupsi pimpinan instansi tersebut. Analisis dilakukan terhadap dimensi sebelum, selama, dan setelah krisis. Penelitian menemukan bahwa strategi pemulihan krisis sudah dilakukan namun belum ideal sehingga perlu meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, memberi perhatian penuh pada strategi pemulihan citra, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan komunikasi yang telah dilakukan selama ini.

---

ABSTRACTThis research gives analyzes to Crisis Communication Management of the Government Public Relations by using Image Restoration Theory and The General Guidelines of Crisis Communication Management from The Regulation of Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN RB) No. 29/2011 as the guidelines. The case is Public Communication Center of Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) faced two periods of negative publicity because of the corruption case. Analysis was performed on three dimension: before crisis, during crisis, and after crisis. The research found that the crisis recovery strategy has been carried out but not ideal, so it is necessary to improve the quality and capabilities of human resources, to give full attention to the image recovery strategies, and doing evaluation of the communication crisis that has been done so far."

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."