Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan mendorong munculnya platform penyedia layanan kesehatan. Kemunculan platform penyedia layanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat secara daring. Meskipun memudahkan hidup masyarakat, namun platform ini memiliki banyak kelemahan, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan fisik untuk menunjang diagnosis dokter dan pemberian resep obat yang tidak sesuai dengan disiplin kedokteran, serta tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur mengenai platform penyedia layanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal hal yang telah dijabarkan di atas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai tanggung jawab dokter dalam penegakkan diagnosis dan peresepan obat pada platform penyedia layanan kesehatan, yaitu Halodoc dan Grab Health. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan preskriptif dan pendekatan kualitatif dalam hal analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang undangan, studi pustaka, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hingga saat ini, belum ada suatu regulasi kesehatan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab dokter dalam hal penegakkan diagnosis dan peresepan obat yang dilakukan secara daring. Dalam hal dokter melakukan penegakkan diagnosis dan peresepan obat melalui platform penyedia layanan kesehatan, maka tanggung jawab hukum dokter tersebut diukur berdasarkan standar disiplin kedokteran yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan yang diberikan dokter melalui platform penyedia layanan kesehatan.

---

ABSTRACT

Technologys development in healthcare encourages the emergence of health care provider platforms. This platform makes it easy for people to consult with a doctor and buy medicines online. Despite the ease of life of the community, this platform has many weaknesses, such as not doing physical examinations to support doctors diagnosis and prescription medications that are not in accordance with medical discipline, as well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the platform of health care providers in Indonesia. Based on the matters outlined above, the authors are about to conduct research on the doctors responsibilities in the diagnosis and prescribing medicines on the platform of health care providers, namely Halodoc and Grab Health. This research is a juridical normative study that uses a prescriptive approach and a qualitative approach in terms of data analysis. The study was conducted with statutory studies, library studies, and interviews as a data collection tool. Until now, there are no regulation that specifically regulates the responsibilities of doctors in the case of the diagnosis and prescribing medicines conducted online. In case the doctor performs the diagnosis and prescribing medicines through the providers healthcare platform, the doctors legal responsibility is measured according to the standards of the medical discipline compiled by the Indonesian Medical Council. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia should optimize the monitoring and evaluation function on the implementation of health care systems in Indonesia, including services provided by doctors through health care provider platforms."

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.

Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.

In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Pelayanan kefarmasian di rumah sakit mempunyai standar yang sudah ditetapkan salah satunya pada bidang farmasi klinik yaitu adalah pelayanan resep, dimana terdapat proses screening resep dan membutuhkan waktu pelayanan. Pada peresepan yang diberikan oleh dokter, seringkali ditemukan interaksi obat yang dapat menyebabkan beberapa masalah sehingga screening resep sangat diperlukan, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dari petugas farmasi. Menurut SPM waktu tunggu pelayanan resep dari RSAB Harapan Kita terdapat 45,56% resep racikan dan 42,89% resep obat jadi yang sesuai. Sedangkan berdasarkan SPM Permenkes terdapat 70% resep obat racikan dan 69,81% resep obat jadi yang sesuai. 2. Interaksi obat pada peresepan pasien di instalasi rawat inap RSAB Harapan Kita dibagi menjadi 5 kategori. Pada kategori A ditemukan interaksi sebesar 1,18%, kategori B sebesar 16,47%, kategori C sebesar 75,29%, kategori D sebesar 5,88%  dan kategori X sebesar 1,8%.

---

Pharmaceutical services in hospitals have predetermined standards, one of which is in the field of clinical pharmacy, namely prescription services, where there is a prescription screening process and requires service time. In prescriptions given by doctors, drug interactions are often found which can cause several problems so that prescription screening is necessary, while the waiting time for prescription service is the time period from the time the patient submits the prescription until the patient receives the drug from the pharmacist. According to the SPM prescription service waiting time from RSAB Harapan Kita, there were 45.56% concoction prescriptions and 42.89% prescription finished drugs that were appropriate. Meanwhile, based on the SPM Permenkes, there were 70% prescriptions for concoction drugs and 69.81% prescriptions for finished drugs that were appropriate. 2. Drug interactions in patient prescribing at the Harapan Kita Hospital inpatient installation are divided into 5 categories. In category A, there was an interaction of 1.18%, category B of 16.47%, category C of 75.29%, category D of 5.88% and category X of 1.8%."

"Kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilaksanakan di apotek salah satunya mencakup pengkajian dan pelayanan resep. Resep yang dilayani di apotek cukup beragam, mulai dari resep untuk penyakit akut maupun kronis seperti diabetes.Tujuan dari skrining dan analisis resep obat antidiabetes adalah untuk mengetahui obat antidiabetes yang diresepkan oleh dokter, mengetahui jumlah resep yang mengandung obat antidiabetes, serta menilai kerasionalan penggunaan obat antidiabetes pada resep yang dilayani di Apotek Roxy Biak selama periode Juli 2022. Dari seluruh resep yang masuk selama periode tersebut, resep yang mengandung obat antidiabetes dicatat dan dikumpulkan data, kemudian dipilih dua resep untuk dikaji kelengkapan resep berdasarkan aspek administratif, farmasetik, serta klinis. Pengkajian 2 (dua) resep antidiabetes di Apotek Roxy Biak dilihat dari aspek administratif, farmasetika dan klinis sudah sesuai. Namun pada aspek administratif penulisan umur dan berat badan pasien tidak dituliskan. Aspek administratif terkait umur dan berat badan perlu dikonfirmasi kembali kepada pasien atau keluarga pasien yang mengambil obat di apotek, hal ini penting untuk mengkaji ketepatan pengobatan yang akan diterima oleh pasien.

---

One of the clinical pharmacy service activities carried out in pharmacies includes assessment and prescription services. The prescriptions served in pharmacies are quite diverse, ranging from prescriptions for acute and chronic diseases such as diabetes. The purpose of screening and analysis of anti-diabetic drug prescriptions is to find out the anti-diabetic drugs prescribed by doctors, to find out the number of prescriptions containing anti-diabetic drugs, and to assess the rationale for drug use. antidiabetic prescriptions served at the Roxy Biak Pharmacy during the period July 2022. Of all prescriptions received during this period, prescriptions containing antidiabetic drugs were recorded and data collected, then two recipes were selected to review the completeness of the prescription based on administrative, pharmaceutical, and clinical aspects. The review of 2 (two) antidiabetic prescriptions at the Roxy Biak Pharmacy from an administrative, pharmaceutical and clinical perspective was appropriate. However, in the administrative aspect, the patient's age and weight were not written down. Administrative aspects related to age and weight need to be confirmed again with the patient or the patient's family who picks up the drug at the pharmacy, this is important to assess the accuracy of the treatment that the patient will receive."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban dokter terhadap pelayanan kesehatan maternal pada saat proses persalinan. Dalam proses persalinan, peran seorang tenagakesehatan seperti dokter sangat dibutuhkan agar terlaksananya persalinan yang sehat untuk ibu dan bayinya. Tentang tujuan khusus dari penelitian ini untuk menjelaskan tentangpelayanan kesehatan maternal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014, dan menjelaskan tentang tanggung jawab dokter dalam perawatan kesehatan maternal pada saat persalinan Cito Seksio Sesarea di Rumah Sakit Dr. CiptoMangunkusumo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis analitis normatif dan aktif deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pelayanan kesehatan ibu dapat menimbulkan hak dan kewajiban melalui informed consent antara dokter dengan pasien. Timbulnya hak dan kewajiban menyebabkan seorang dokter memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien. tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab pengadilan, perdata dan administrasi maupun etik. Administrasi yang salah Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 Melawan Hukum dan Wanprestasi yang dilakukan dokter. Penulis menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Pelatihan kesehatan lebih lanjut atau diadakan pelatihan pemeliharaan kesehatan maternal khusus untuk kondisi gawat darurat untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal di seluruh Indonesia. Untuk seluruh dokter, diberikan juga sosialisasi tentang tanggung jawab hukum dokter dalam pemberian Perihal informed consent, yang diharapkan agar tenaga kesehatan atau subyek kesehatan tidak menyepelekan pentingnya Penjelasan dan persetujuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of doctors for maternal health services during the delivery process. In the labor process, the role of a worker health like a doctor is needed to carry out a healthy delivery for the mother and baby. About the specific purpose of this study to explain about maternal health services based on Minister of Health Regulation No. 97 of 2014, and explains the responsibilities of doctors in maternal health care at the time of delivery of Cito Section Sesarea at Dr. Hospital. Cipto Mangunkusumo. This research uses research methods with normative and active descriptive analytical juridical forms. The conclusions that can be drawn from this study are: Maternal health services can lead to rights and obligations through informed consent between doctors and patients. The emergence of rights and obligations causes a doctor to have legal responsibility for any medical action given to a patient. these responsibilities can be in the form of court, civil and administrative as well as ethical responsibilities. Incorrect Administration of Medical Council Regulation No. 4 of 2011 Against the Law and Default performed by doctors. The author recommends that the Ministry of Health and the Department of Health Training continue or conduct maternal health care training specifically for emergency conditions for health workers involved in providing maternal health services throughout Indonesia. For all physicians, socialization on the legal responsibilities of doctors is also provided in the provision of informed consent, which is expected so that health workers or health subjects do not underestimate the importance of explanation and approval."

"Banyak perdebatan apabila dokter melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktik medis yang diajukan masyarakat pada profesi dokter. Kondisi demikian dipicu oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas hak perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Cara dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan malpraktik medis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Terkait perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat studi kasus : putusan pengadilan negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi dokter tersebut.

---

There are so many debate when doctors make mistakes. This is demonstrated by the many complaints of medical malpractice cases filed society in the medical profession. Such conditions triggered by the increasing level of education and public awareness of the right to health care and the right of self determination. How doctors treat patients is between probable and uncertainty because the human body is complex and cannot be fully understood. Departing from these problems, this thesis discusses the legal protection for doctors in case of allergy drugs by analyzing the Bekasi District Court 39 s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. This research is a qualitative study with normative juridical form. Results of this research is the regulation of medical malpractice in Indonesia stipulated in the Penal Code, Civil Code, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2009 on Health, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers, as well as derivative legislation, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 MENKES PER III 2008 on the Medical Records and Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 2052 MENKES PER X 2011 on Permit Practice and Implementation of Medical Practice. Related to Legal Protection For Doctors In Case Of Drug Allergy Case Study Bekasi District Courts rsquo s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. Judges do not provide legal protection for the doctor. "

"Obat merupakan suatu bahan atau paduan bahan yang dapat digunakan sebagai pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Menteri Kesehatan RI, 2016). Obat dapat diperoleh secara bebas atau berdasarkan resep dari dokter. Pasien yang memiliki masalah kesehatan tertentu dan menjalani terapi obat, umum diberikan resep obat dari dokter (Megawati & Santoso, 2017). Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi baik tertulis pada kertas maupun secara elektronik kepada apoteker, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku (Menteri Kesehatan RI, 2016). Resep dari dokter harus memuat informasi yang jelas dan memenuhi aspek administratif, farmasetik, serta pertimbangan klinis agar apoteker serta petugas kefarmasian dapat memahami obat yang akan diberikan kepada pasien (Menteri Kesehatan RI, 2016). Tugas khusus ini dilakukan dengan mendokumentasikan serta secara metode deskriptif, dilakukan pengkajian resep terhadap aspek administratif, farmasetik, dan klinis. Pengkajian resep dilakukan terhadap dua resep yang berbeda tetapi memiliki indikasi beririsan, yaitu sebagai terapi obat gangguan kardiovaskular. Berdasarkan kedua resep tersebut, aspek yang dikaji secara administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis cukup lengkap dan memberikan informasi yang cukup untuk apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya dalam menyediakan dan memberikan obat yang sesuai kepada pasien.

---

Drug is a material or combination of ingredients that can be used as prevention, cure, recovery, and health improvement and contraception for humans (Menteri Kesehatan RI, 2016). Drug can be obtained with or without prescription from a doctor. Patients who have certain health problems and undergo drug therapy, are generally given drug prescriptions from the doctors (Megawati & Santoso, 2017). Prescription is a written request from a doctor or dentist either written on paper or electronically to the pharmacist, to provide and deliver drugs for patients in accordance with applicable regulations (Menteri Kesehatan RI, 2016). Prescriptions from doctors must contain clear information and meet administrative, pharmaceutical, and clinical considerations aspects so that pharmacists and pharmaceutical personnel can understand the drugs to be given to patients (Menteri Kesehatan RI, 2016). This task is carried out by documenting and reviewing prescriptions on administrative, pharmacological, and clinical aspects with descriptive method. The review of prescriptions was carried out on two different prescriptions but had intersecting indications, specifically for cardiovascular disorders. Based on these two prescriptions, the aspects reviewed administratively, pharmaceutical suitability, and clinical considerations are quite complete and provide sufficient information for pharmacists and other pharmaceutical personnel in providing and delivering appropriate drugs to patients."

"Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai dari 1 April – 29 April 2022 di Apotek Kimia Farma 382 K2. Metode Pelaksanaan dilakukan secara deskriptif, kemudian dipilih sebanyak 10 (satu) resep untuk dianalisa. Berdasarkan dari resep tersebut terdapat duplikasi atau polifarmasi, hal ini dapat memicu terjadi medication error, mengingat informasi yang terdapat dalam aspek klinis berperan penting dalam rasionalitas terapi pengobatan pasien, seperti indikasi, aturan pakai, dosis, efek samping, kontra indikasi dan mekanisme kerja yang dapat mempengaruhi adanya interaksi obat pada resep pasien. Hal ini dapat terjadi karena dokter kurang berhati-hati dalam menulis resep yang diberikan, sehingga terjadi kesalahan pemberian (medication error). Untuk dapat mengatasi hal tersebut dapat diganti dengan obat alternatif lain yang tidak menimbulkan efek medication error sehingga aman diberikan kepada pasien agar mendapatkan hasil yang maksimal.

---

Prescription review is carried out to analyze the presence of drug-related problems, if a drug-related problem is found, it must be consulted with the doctor who wrote the prescription. Pharmacists must review prescriptions according to administrative requirements, pharmaceutical requirements, and clinical requirements. Pharmacist Professional Work Practice in Pharmacy was carried out for 1 month, starting from April 1 - April 29, 2022 at Apotek Kimia Farma 382 K2. The implementation method was carried out descriptively, then 10 recipes were selected for analysis. Based on these prescriptions, there is duplication or polypharmacy, this can trigger medication error, considering that information contained in clinical aspects plays an important role in the rationality of patient treatment therapy, such as indications, rules of use, doses, side effects, contra-indications and mechanisms of action which can affect drug interactions in patient prescriptions. This can occur because doctors are less careful in writing the prescriptions given, resulting in medication error. To be able to overcome this, it can be replaced with other alternative drugs that do not cause the effect of medication errors so that it is safe to give to patients in order to get maximum results."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, menelaah melalui perspektif hukum tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini secara komprehensif membedah bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dokter selaku pelaku tindakan medis dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila terjadi kegagalan tindakan medis. Dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit merupakan dua subjek hukum utama yang bertanggung jawab dalam kegagalan tindakan anestesi yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mengalami kelumpuhan permanen setelah dilaksanakannya tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi. Dalam kasus ini, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memintakan informed consent kepada Penggugat, tetapi tindakan dokter dalam tindakan anestesi dan anamnesis bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan pedoman. Lebih lanjut, rumah sakit dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan isi rekam medis kepada Penggugat dan lalai dalam menjaga kualitas peralatan medis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada dokter dan rumah sakit sebagai untuk dapat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki demi memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meminimalisasi risiko.

---

This thesis analyzes the responsibilities of doctors and hospitals in Court Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. The thesis employs a doctrinal research method with a descriptive-prescriptive type of research, examining the legal perspectives on the responsibilities of doctors and hospitals in the said court decision. This thesis comprehensively dissects how the legal responsibilities of doctors as medical practitioners and hospitals as healthcare service providers should be addressed in the event of medical procedure failures. In this case, both the doctor and the hospital are the primary legal subjects responsible for the failure of the anesthesia procedure experienced by the Plaintiff. The Plaintiff suffered permanent paralysis following an anesthesia procedure performed by an anesthesiologist. In this case, the doctor committed an unlawful act by failing to obtain informed consent from the Plaintiff; however, the doctor's actions during the anesthesia and anamnesis procedures were not unlawful as they adhered to established guidelines. Furthermore, the hospital committed an unlawful act by failing to provide the Plaintiff with the medical records and by neglecting the maintenance of the medical equipment used. Therefore, it is recommended that doctors and hospitals understand their rights, obligations, and responsibilities to maximize healthcare services and minimize risks."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum jika melanggar Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dituntut ganti rugi. Notaris menjadi tersangka jika akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Hubungan hukum notaris dengan para pihak timbul sejak ditanda-tanganinya akta. Hubungan hukum menimbulkan tanggung jawab hukum notaris atas kerugian pihak lain. Hubungan hukum timbul dalam ranah perdata. Hubungan hukum yang memenuhi unsur pidana dipertanggung-jawabkan secara pidana. Pengambilan foto kopi minuta akta harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Notaris hadir dalam pemeriksaan pidana sebagai: ahli atau saksi atau tersangka. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

---

Notary is Public officials who has a right and authorization to construct an Authentic Act. Notary Act is an Authentic Act. Authentic Act is composed by/or before notary. The Authentic Act is designed in accordance with Notary`s forms and procedure Career of Laws. Authentic Act is merely a perfect testimonial subject. Notary Act has a testimonial power as an illegal act or deny by law if it breach Notary`s Careers of Law. Notary is liable to compensation. Notary shall be a suspect if the Act consist of felony and illegal action. The correlation between notary of law and party emerged since Act is signed initially. Correlation of law results notary law responsibility under other loss party. This correlation of law come up in civic scopes. Act of Minute copy is available is provided by Regional House Supervisor`s authority. The request is proposed by Regional House Supervisor`s authority. Notary Summons shall be issued by Regional House Supervisor`s authorization. Notary monitoring is conducted by minister. The minister is composed a Notary House Supervisor. This Notary is controlled by House of Notary Supervisor which are consist of a House of Regional Supervisor, House of Area Supervisor and House of Central Monitoring. The summons shall follow authorization by House of Regional Supervisor."