Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArus migrasi yang tinggi dan masalah keterbatasan lahan di Jakarta berdampak pada tumbuhnya permukiman alami dengan infrastruktur pemukiman dan layanan sanitasi yang tidak memadai. Bahkan faktanya masih ada rumah tangga yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola tingkat kelayakan fasilitas pembuangan tinja pada rumah tangga dengan mengadaptasi kriteria sanitation ladder, dan meneliti pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap adopsi fasilitas pembuangan tinja layak. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi logistik multinomial, dan sampel penelitian menggunakan mikrodata Susenas tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan 85,64% fasilitas pembuangan tinja pada rumah tangga di Jakarta termasuk kategori layak, yaitu 68,81% kategori layak-sendiri dan 16,83% kategori layakbersama. Sedangkan 14,36% tergolong kategori tidak layak. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kategori layak-sendiri adalah non-migran risen, pendidikan tinggi, jumlah anggota ≥4 orang, kawin, perempuan, dan penghasilan tinggi. Penyimpangan terjadi pada status pekerjaan, dimana status tidak bekerja cenderung memiliki kategori layak. Namun ketika diteliti lebih lanjut, status tidak bekerja memiliki kesejahteraan yang baik. Studi ini merekomendasikan kolaborasi antar dinas dan sinergi program daerah dalam menekan angka 14,36% kategori tidak layak dan mencapai target 100% sanitasi layak dan aman. Rekomendasi perumusan disain kebijakan dan pemilihan intervensi ditujukan terhadap faktor predisposisi (karakteristik rumah tangga) yang berpengaruh signifikan dan faktor pemungkin (sarana dan layanan), untuk menghasilkan capaian yang komprehensif.

---

ABSTRACTHigh migration and limited land in Jakarta have resulted in the growth of natural settlements with inadequate housing infrastructure and sanitation services. In fact, there are households that practice open defecation. This study aims to identified pattern of the feasibility of disposal facilities in the household by adapting sanitation ladder criteria, and examine the effect of household characteristics on the adoption of feasible disposal facilities. The research analysis is using quantitative approach with multinomial logistic regression methods, with research samples using Susenas microdata in 2017. The researchanalysis is using quantitative approach with multinomial logistic regression methods, and research samples using Susenas microdata in 2017. The results showed 85.64% households in Jakarta were included in the feasible, including 68.81% the feasible category and 16.83% the shared category. Whereas 14.36% is classified as inadequate category. Variables that have a significant effect on the feasible category are non-migrant risen, higher education, the number of members ≥4 people, marriage, women, and high income. Deviations occur in employment status, where the status of not working tends to be feasible. But further, this not working status has a good welfare. The study recommends collaboration between agencies and regional program synergies in suppressing the 14.36% inadequate categories and to achieving the 100% target of safe and proper sanitation. Recommendations for the policy formulation and intervention options are aimed at predisposing factors (household characteristics) that havea significant influence and supporting factors (facilities and services), to produce comprehensive results."

"Guru merupakan salah satu profesi penting yang memegang banyak peranan dalam kemajuan suatu bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar bertanggung jawab untuk membentuk murid-muridnya menjadi manusia-manusia yang lebih baik melalui pendidikan secara formal, yakni sekolah. Tenaga pendidik yang baik mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya karena menganggap profesinya sebagai guru adalah bentuk pengabdian terhadap bangsa, sehingga dalam menjalankan profesinya, seorang guru akan melakukan yang terbaik sebagai wujud loyalitas yang dimilikinya. Guru yang berkomitmen terhadap pekerjaannya akan tercermin melalui kinerjanya dan cenderung mencapai kesuksesan dalam mengajar. Loyalitas terbentuk dari dalam diri seseorang atau dari internal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya pula. Faktor individu seperti integritas seorang guru merupakan faktor internal yang memengaruhi tingkat loyalitas, sementara faktor eksternal yang memengaruhi, salah satunya adalah kepuasan terhadap hal-hal yang ada di tempatnya bekerja, yakni sekolah. Lingkungan kerja yang nyaman tentu akan mendorong seorang guru untuk semakin menyukai pekerjaannya. Secara rinci, faktor eksternal yang berpotensi untuk memengaruhi loyalitas guru antara lain adalah kepuasan terhadap gaji yang diterimanya, kepuasan terhadap beban kerja yang dilimpahkan sebagai pengajar, kepuasan terhadap pimpinan di sekolah, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap penghargaan yang diterimanya di sekolah, kepuasan terhadap ketertiban, dan kepuasan terhadap fasilitas di sekolah. Tugas akhir ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode partial least square dan classification and regression tree (CART) untuk menganalisis profil guru dengan tingkat loyalitas tinggi tersebut. Data yang digunakan diperoleh melalui teknik haphazard sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kepuasan guru terhadap gaji yang didapatkan dan kepuasan terhadap pimpinan sekolah, serta faktor internal yaitu integritas. Profil guru dengan peluang paling besar untuk memiliki loyalitas tinggi antara lain: berintegritas tinggi atau memiliki usia di atas 40 tahun atau memiliki integritas rendah, tetapi memiliki kepuasan terhadap gaji dan pimpinan di sekolah yang tinggi.

---

Teaching is one of the most necessary professions that holds significant roles in advancing the nation. Teachers as an educator and preceptor embrace the responsibility to form their disciples for the better through formal education, namely schools. A meritorious teacher has high level of loyalty to the profession since being a teacher is considered as a dedication to the nation, and hence a teacher will perform well as an express of their loyalty. Loyalty of teachers will be reflected on their performance and tend to succeed on educating the students. However, the loyalty is not merely formed from the personality or character, but also influenced by external factors. A personality factor such as teachers’ integrity takes part as an internal factor in affecting the loyalty level and ones of the external factors influencing teachers’ loyalty are their satisfactions towards the school circumstances. A proper work environment encourages a teacher to like the profession more. More detail, external factors such as pay satisfaction, workload satisfaction, supervisor satisfaction, coworker satisfaction, appreciation satisfaction, discipline satisfaction, school facilities satisfaction are potentially give influences to teachers’ loyalty. In this thesis, a research about factors analysis for teachers’ loyalty level in An X Teacher Community in DKI Jakarta Province will be conducted with partial least square (PLS) and classification and regression tree (CART) method will be used for the teachers with high level of loyalty profile analysis purpose. Data will be sampled by using haphazard sampling technique. This research concludes if external factors pay and supervisor satisfaction, as well as internal factor integrity do affect the loyalty level of teachers in An X Teacher Community at DKI Jakarta Province. Profile of teachers with the largest probability to have high level of loyalty, such as: to have high level of integrity or are more than 40 years old or to have low level of integrity, but with the high level of pay and supervisor satisfaction."

"Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat dilakukan terintegrasi melalui Puskesmas sebagai penanggungjawab sistem pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan Posyandu Prima di tingkat desa/kelurahan. Posyandu Prima adalah Posyandu yang berasal dari Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar terpadu berdasarkan kebutuhan di desa atau kelurahan. Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibukota negara, mempunyai sumber daya yang cukup untuk melayani kesehatan masyarakatnya hingga tingkat kelurahan melalui keberadaan Puskesmas dan tingkat rukun warga melalui layanan Posyandu Prima/Pustu. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesiapan dalam pengembangan layanan Posyandu Prima tingkat Rukun Warga di provinsi DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif research dilakukan pada bulan April hingga Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga belum optimal digambarkan dari 6 persyaratan Posyandu Prima/Pustu, hanya persyaratan sumber daya manusia dan mekanisme hubungan kerja dengan pemangku kepentingan yang siap, sedangkan peryaratan lokasi, anggaran, standar pelayanan, standar operasional prosedur memiliki kekurangan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan stakeholder terkait untuk merealisasikan peningkatan akses layanan kesehatan melalui pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta.

---

Meeting the needs of health services in the community is carried out in an integrated manner through the Puskesmas as the person in charge of the health service system at the sub-district level and Posyandu Prima at the village/kelurahan level. Posyandu Prima is a Posyandu that originates from Posyandu as a forum for community empowerment and provides integrated basic health services based on needs in the village or sub-district. DKI Jakarta Province has the specialty of being the nation's capital, having sufficient resources to serve the health of its people down to the sub-district level through the existence of a Community Health Center (Puskesmas) and the neighborhood level through the services of Posyandu Prima/Pustu. The aim of the study was to analyze readiness in the development of Posyandu Prima services at the Rukun Warga level in the province of DKI Jakarta. Qualitative research with an exploratory research design was conducted from April to May 2023 in DKI Jakarta Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results showed that the readiness to develop Posyandu Prima/Pustu services at the Rukun Warga level was not optimal as described from the 6 requirements of Posyandu Prima/Pustu, only the human resource requirements and working relationship mechanisms with stakeholders were ready, while the location requirements, budget, service standards, operational standards procedures have deficiencies that must be met by the Government. A strong commitment from the Government and related stakeholders is needed to realize increased access to health services through the development of services at the Posyandu Prima/Pustu at the Rukun Warga level in DKI Jakarta Province."

"Setelah program konversi minyak tanah ke LPG, Pemerintah melanjutkan program diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas bumi yang tersedia di dalam negeri untuk kepentingan rumah tangga. Pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar rumah tangga saat ini terkendala dengan mahalnya biaya infrastruktur jaringan pipa, sehingga ketika ditawarkan kepada pihak swasta, tidak ada yang tertarik untuk mengembangkannya. Sebagai utilitas publik sudah seharusnya pemerintah ikut campur dan melibatkan diri dalam penyediaannya melalui konsep Public Service Obligation (PSO). Persoalannya, sebandingkah manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk investasi, pemeliharaan untuk pemeliharaan jaringan dan keberlanjutan pengelolaannya. Atas dasar itulah, maka tesis ini mengambil pokok bahasan kajian kelayakan pembangunan jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga pada Rumah Susun Tambora Jakarta Barat sebagai studi kasus. Analisis dimulai dengan melihat potensi demand dengan metode survei. Selanjutnya manfaat dan biaya dihitung yang menjadi dasar analisis manfaat biaya (Cost Benefit Analysis) dengan menggunakan Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR) serta WACC dengan tiga (3) skenario dan tiga (3) simulasi volume pemakaian. Skenario pertama adalah jaringan gas oleh pihak swasta. Skenario 1 pada simulasi volume pemakaian 23m3/bulan/RT dihasilkan layak investasi karena karena BCR > 1, nilai NPV yang positif, dan nilai IRR-nya di atas nilai WACC 11%. Strategi dengan Skenario 2 dimana jaringan gas dibangun pemerintah dinilai layak pada tingkat pemakaian di semua simulasi pemakaian (12 m3/bulan, 16 m3/bulan, dan 23 m3/bulan). Skenario 3 menunjukkan 1) jika pemakaian rata-rata hanya mencapai 12 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp5357,61 atau diperlukan pelanggan sejumlah 2.629 unit; 2) jika pemakaian mencapai 16 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp. 4.254,51 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.879 unit; dan 3) jika pemakaian dapat mencapai 23 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp3.073,54 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.220 unit.

---

Following the kerosene-to-LPG conversion program, the Government is continuing its energy diversification program by utilizing natural gas available domestically for household purposes. Utilization of natural gas for household fuel is currently constrained by the high cost of pipeline infrastructure, thus when offered to the private sector, no one is interested to develop it. As a public utility the government should intervene and involve itself in its provision through the concept of Public Service Obligation (PSO). The problem is, will the benefits obtained bigger than the cost to be spent on investment, maintenance for network maintenance and sustainability of its management. On this basis, this thesis takes the subject of the study of the feasibility of developing natural gas network for Households in Tambora Flats of West Jakarta as a case study.The analysis begins by looking at potential demand with survey methods. Further benefits and costs are calculated on the basis of cost benefit analysis using Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR) and WACC with three (3) scenarios and Three (3) simulated usage volume.The first scenario is a private gas network. Scenario 1 on the simulated usage volume of 23m3 / month / RT is eligible for investment because of BCR> 1, positive NPV value, and IRR value above WACC value 11%. Strategy with Scenario 2 where the government built gas network is feasible at the usage level in all simulation usage (12 m3 / month, 16 m3 / month, and 23 m3 / month). Scenario 3 shows 1) if the average usage reaches only 12 m3 / month, then the minimum gas price is Rp5357,61 or required by 2,629 units of subscribers; 2) if the usage reaches 16 m3 / month, the minimum gas price is Rp. 4,254,51 or subscribers required of 1,879 units; And 3) if usage reaches 23 m3 / month, the minimum gas price is Rp3,073,54 or 1,220 subscribers required."

"ABSTRAKTingkat kemiskinan anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan penduduk menunjukkan anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga miskin cenderung tidak dapat menikmati berbagai hak dasar dan berpotensi menghambat tumbuh kembangnya. Penelitian dengan data Susenas Provinsi DKI Jakarta memiliki dua tujuan yaitu mengukur tingkat deprivasi hak-hak dasar anak serta menguji faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah dengan MODA, sementara untuk menjawab tujuan kedua adalah dengan regresi logistik. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22.0 menunjukkan tingkat deprivasi terbesar yang dialami oleh anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pada dimensi kesehatan dengan 33,41%, diikuti dimensi perumahan sebesar 32,37%, dimensi makanan dan nutrisi dengan 25,92%, kemudian dimensi fasilitas dengan 24,15%, dimensi pendidikan dengan 23,33%, dan yang terendah dimensi perlindungan anak dengan 3,95%. Pengukuran kemiskinan anak dengan metode MODA menunjukkan terdapat 10,25% anak miskin yang terdeprivasi minimal pada 3 dimensi dan 3,56% anak miskin yang terdeprivasi pada minimal 4 dimensi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga. Kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta harus segera diatasi, diantaranya dengan memberikan prioritas terhadap dimensi yang memiliki tingkat deprivasi terparah yaitu dimensi kesehatan dan dimensi perumahan. Peningkatan angka imunsasi dasar lengkap pada anak usia balita serta memperbanyak penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

---

ABSTRACT Child poverty rates that are higher than population poverty rates indicate that children are more vulnerable to the effects of poverty. Children who grow up in poor households tend to not be able to meet various basic rights and potentially inhibit their growth and development. Research with data from Susenas of DKI Jakarta Province has two objectives namely measuring the level of deprivation of basic rights of children, then testing the factors of household characteristics that influence the child poverty in DKI Jakarta Province. The analytical method used to answer the first objective is MODA, while to answer the second objective is logistic regression. The results of data processing using SPSS 22.0 showed the greatest deprivation rate experienced by children in DKI Jakarta Province was on the health dimension with 33.41%, followed by housing dimensions by 32.37%, food and nutrition dimensions with 25.92%, then dimensions facilities with 24.15%, education dimensions with 23.33%, and the lowest dimensions of child protection with 3.95%. The measurement of child poverty by the MODA method yields a rate of 10.25% of poor children who are minimally deprived of 3 dimensions and 3.56% who are deprived of at least 4 basic rights dimensions. The results of the logistic regression analysis showed that the factors of household characteristics influence the poverty status of children in DKI Jakarta Province are the education of the head of the household, the working status of mothers, and the number of household members. Child poverty in DKI Jakarta Province must be ended immediately through giving priority to dimensions that have the worst levels of deprivation. Increasing the number of complete basic immunizations for children under five years old and increasing the provision of vertical housing for people with middle to lower income can be a priority for immediate implementation.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini menggunakan teori kepuasan masyarakat yang dikemukakan oleh Gao Lu, Yu Yao, dan Liang Wu (2016) dengan delapan dimensi, yaitu fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, dan comfortability. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan kepada 204 responden masyarakat moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko sejak bulan Mei-Juni 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berada tingkat puas sebesar 80,88%. Seluruh dimensi menyatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko. Meskipun sebagian hasil wawancara mendalam dan observasi juga menunjukkan pendapat yang berbeda dari keseluruhan hasil penelitian, karena setiap kondisi armada transportasi Jak Lingko berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di jalanan.

---

This study discusses public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province. This study aimed to determine public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province using a positivist approach. This study uses the theory of community satisfaction put forward by Gao Lu, Yu Yao, and Liang Wu (2016) with eight dimensions, namely fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, and comfortability. The data collection technique used is a mixed method through surveys, observations, in-depth interviews, and literature studies. Data was collected on 204 respondents using the Jak Lingko integrated mode of transportation from May to June 2023. The results of this study indicate that community satisfaction is at a satisfaction level of 80.88%, with the best service quality conditions being the MRT and LRT modes of transportation. Quality The worst service is on the Mikrotrans mode of transportation. All dimensions state that the community is satisfied with the Jak Lingko integrated mode of transportation. However, some of the results of in-depth interviews and observations show differences from the study's overall results due to differences in the conditions of each Jak Lingko transportation fleet based on the situation and conditions on the road."

"ABSTRAKPermasalahan wilayah perkotaan muncul ketika penduduk perkotaan semakinbertambah, berkurangnya kesempatan kerja, dan terciptanya kantung-kantungbaru wilayah kemiskinan. Perekonomian wilayah tidak berpengaruh banyak,ketika distorsi budaya mulai meluas, dan pendidikan mulai terabaikan.Permasalahan-permasalahan tersebut dapat memunculkan tindak kriminalitas,yang dapat mengganggu kehidupan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalahmenganalisis hubungan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhijumlah tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Jakarta, antara lain kepadatanpenduduk, tingkat pengangguran, kemiskinan, pdrb per kapita, dan jumlah siswaputus sekolah pada tingkat menengah atas. Penelitian ini menganalisis data panel dari 6 wilayah Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2010-2015, melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data secara deskriptif dan inferensial. Hasil dari penelitian ini, menempatkan 2 faktor yaitu PDRB per Kapita dan faktor Pendidikan yang mewakili siswa putus sekolah tingkat menengah atas, adalah yang paling berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi tigkat kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe problems of urban areas arose as urban populations grew, reducedemployment opportunities, and new slum areas. The regional economy did nothave much affect, when cultural distortions began to spread, and education began to be neglected. Theses problems can lead to crime. The purpose of this study is to analyze between social and economic factors that influence the numbers of criminal acts occurring in the city of Jakarta, with the use of independent variables such as population density, unemployment rate, poverty rate, GDRP per capita, rate of senior high school drop out students. This study analyzed panel data collected from 6 districts/municipalities in DKI Jakarta Province during the period 2010-2015, through a quantitive approach with descriptive and inferensial data analysis. The results of this study, placing two factors, namely GDRP per Capita and Education representing higschool dropout students, are the most influential significantly factors in affecting the level of crime in DKI Jakarta Province"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan dekomposisi pada tingkat partisipasi kerja untuk menjelaskan gender gap di Provinsi DKI Jakarta pada tiga periode yaitu 1995, 2005, dan 2015. Determinan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan diestimasi menggunakan metode probit dan marginal efek sedangkan untuk menganalisis sumber gender gap digunakan teknik dekomposisi non linear. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama gender gap tingkat partisipasi kerja berasal dari faktor-faktor struktural di pasar tenaga kerja (diskriminasi). Nilai gender gap dalam 20 tahun semakin mengecil, pada tahun 1995, 2005, dan 2015 nilainya sebesar 40,82%; 39,17%; dan 29,34%, ini menunjukkan tingkat diskriminasi di Jakarta semakin berkurang.

---

ABSTRACT

This research aims to decompose the employment participation rate to explain gender gap in DKI Jakarta Province in three periods (1995, 2005, and 2015). Determinant of employment participation rate of men and women was estimated by probit and marginal effect method. Non-linear decomposition technique used to analyze the source of gender gap. The results show that the main causes of gender gap comes from structural factors in the labor market (discrimination). The value of the gender gap in 20 years has decreased, in 1995, 2005, and 2015 it was 40,82%; 39,17%; and 29,34% respectiely. It shows that the discrimnination rate in Jakarta has decreased."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengendalian mutu audit menggunakan delapan elemen yang terdapat dalam Pedoman Kendali Mutu Audit APIP PKMA-APIP dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PKMA-APIP. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP, menyusun, memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan pedoman audit dengan berpedoman pada PKMA-APIP, serta mengoptimalkan pelaksanaan peer review untuk memantau efektifitas penerapan pengendalian mutu audit.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of the implementation of quality control audit using eight elements contained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits PKMA APIP and identify the steps that needed to improve the implementation of quality control audit. This research use descriptive qualitative method with case study approach and take Inspectorate of DKI Jakarta Province as object of research. Results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of DKI Jakarta Province not fully in accordance with PKMA APIP. Steps that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of the leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA APIP, prepare, improve and optimizing the implementation of audit guidelines with referring to PKMA APIP, and optimizing the implementation of peer review to review the effectiveness Implementation of quality control audit."