Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pencatatan aset dan inventaris di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta. Studi ini didasarkan pada temuan dari Laporan Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa ada beberapa masalah mengenai aset di BLUD (BPK RI, 2017). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana merancang sistem aset dan persediaan yang dibutuhkan oleh BLUD untuk membantu proses pengendalian internal dan manajemen aset. Penelitian ini menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) sebagai metode untuk pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode triangulasi, di mana data kualitatif sebagai data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BLUD yang bertanggung jawab atas manajemen aset. Saat ini, sistem informasi aset yang ada hanya merekam aset tetap dan tidak terhubung ke sistem pelaporan keuangan. Informasi aset dan persediaan harus dipindahkan secara manual dengan memasukkan kembali nilai untuk menyiapkan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi aset untuk meningkatkan pengendalian internal.

---

This research aims to design an information system to asset and inventories recording at DKI Jakarta Regional Public Service Agency (BLUD). This study is based on the findings from Examination Report (LHP) issued by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK RI) which states that there are quite a few problems about assets at BLUD (BPK RI, 2017). This research is expected to answer research questions about how to design the system of assets and inventories needed by BLUD to assist the process of internal control and asset management. This study uses the Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) as a method for systems development popularized by Whitten and Bentley (2007). This study uses a case study approach with the triangulation method, where the qualitative data as primary data by conducting interviews and observations. Unit of analysis in this study is the BLUD responsible for asset management. Currently, the existing asset information systems only record fixed assets and not connected to the financial reporting system. Assets and inventories information need to move manually by re- inputting the value to prepare financial statements. The result of this research is a design of asset information system to enhance internal control. "

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tidak adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yang memadai yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan anggaran, aset, dan sistem informasi persediaan. Fakta ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa SIA yang ada tidak menyediakan fitur pelaporan yang lengkap sehingga tahapan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, serta menyediakan desain model logis SIA sebagai bagian dari (iFRAMES) yang secara grafis dijelaskan dalam Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User Interface. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Teori Kontingensi dan PIECES Framework digunakan dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan SIA dan menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007) sebagai dasar untuk teori metode pengembangan sistem. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya SIA yang memadai berpotensi menyebabkan berbagai hal, termasuk siklus akuntansi yang tidak lengkap, meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi akun, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Sistem informasi Akuntansi, Anggaran, Aset dan Persediaan.

---

This research was conducted based on the absence of an adequate accounting information system (AIS) that can be applied to the Regional Public Service Agency (BLUD) on Jakarta Provincial Government and integrated with budget planning, asset, and inventory information system. This fact is supported by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) report (2016) that states the existing AIS does not provide complete reporting features, and as a consequence, the stages of preparing financial statements are still done manually.

This research is expected to help identify information system needs, as well as provide logical model designs of AIS as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES) that are graphically described in Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagram, User Interface. 

This research use case study with data triangulation approach, including interviews and document review. Contingency Theory and PIECES Framework are used in analyzing organizational needs for AIS and using the Framework for the Application of System Thinking (FAST) developed by Whitten and Bentley (2007) as a basis for systems development method theory.

This study found that the absence of an adequate AIS has the potential to cause various things, including incomplete accounting cycle, increasing the risk of error in recording and classifying account. In order to overcome this, an integrated Information System is needed between Accounting, Budget, Assets and Inventory Information System."

"Proses penganggaran yang dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah di DKI Jakarta masih dilakukan secara manual sehingga perubahan antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) korektif dan RKA telah yang diperbarui tidak dapat dilihat secara langsung. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan transparansi yang buruk dalam proses persiapan anggaran karena proses tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain sistem informasi akuntansi terintegrasi antara sistem informasi penganggaran sebagai bagian dari Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES). Teori Transparansi digunakan untuk menganalisis kebutuhan transparansi penganggaran di organisasi pemerintah. Metode yang digunakan adalah Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) sebagai metode dalam perancangan sistem perencanaan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode triangulasi dengan data kualitatif berupa data dari wawancara dan data kuantitatif dalam bentuk ulasan dokumen. Unit analisis adalah unit multi-embedded antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan BLUD. Studi ini menghasilkan desain sistem perencanaan yang terintegrasi dalam melakukan kegiatan perencanaan untuk mendukung kegiatan BLUD yang dapat dilakukan dengan transparansi dan efisiensi yang tinggi.

---

At the moment, budgeting processes carried out in Regional Public Service Agency in health sector in DKI Jakarta had been done manually so changes between corrective Work Plan and Budget (RKA)s and updated RKA cannot be seen directly. It causes ineffectiveness and bad transparency in the budget preparation process as unconfirmed RKAs are not well documented. The purpose of this study is to create a design of integrated accounting information system between budgeting information system as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES). Transparency Theory is used to analyze the needs of budgeting transparency in government organization.

The method used in budgeting system design is Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) as the method in planning system design and the study approach used is a case study with triangulation method with qualitative data in the form of data from interview and quantitative data in the form of document review. The unit of analysis examined in this study is multiple-embedded units, between DKI Jakarta Health Office and BLUD. This study resulted in an integrated planning system design for BLUD to support planning activities so planning activities could be carried out with high transparency and efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas Integrated Financial Management and Information System IFMIS dalam mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berupa kuesioner kepada 230 pengguna sistem yang didukung dengan wawancara kepada pengelola sistem. Penelitian ini menemukan bahwa IFMIS di Indonesia telah efektif dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan kepuasan pengguna. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sebagai ukuran efektivitas sistem informasi adalah kualitas informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to explore the effectiveness of Integrated Financial Management and Information System IFMIS in supporting proccess of government financial reporting in Indonesia. This research uses quantitative and qualitative approach in the form of questionnaires to 230 users supported by interviews to system managers. This study found that IFMIS in Indonesia has been effective in supporting government financial reporting indicated by users satisfactions. The most influential factor on user satisfaction as a measure of the effectiveness of information systems is the quality of information."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"ABSTRAKNama : Nur AstrianaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : IMPLEMENTASI POLA KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH DENGAN SISTEM HOLDING DI UNITPELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJOKABUPATEN BREBES TAHUN 2018 Pembimbing : dr. Mieke Savitri, M.KesPuskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.Kata kunci : implementasi, Pola keuangan, BLUD, Holding

---

ABSTRACTName Nur AstrianaStudy Program Public Health SciencesTitle Implementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise areawith holding system in Public Health Centre Banjarharjo 2018 Counselor dr. Mieke Savitri, M.KesPublic Health Centre is the spearhead of the health service are required to provideappropriate quality services and can reach out to all walks of life. In order to meet thesedemands since January 2015 in Brebes Regency put in place the financial system withBLUD pattern holding one of them in Banjarharjo Public Health Centre through RegentRegulation No. 91 Years 2014 about Agency rsquo s Financial Pattern General servise area ofBanjarharjo Public Health Centre. The rest of the budget spending more from year toyear in PHC of Banjarharjo increased from year to year. This study aims to find out andexplore deeper obstacles and obstacles regarding the implementation of Agency rsquo sFinancial Pattern General servise area with holding system in Public Health CentreBanjarharjo 2018. This research was conducted at 1 UPTD Puskesmas and 9 PHCunderneath by using a qualitative approach and data collection was carried out by meansof in depth interviews and review documents. The informants consisted of 11 Financialofficer concist of 1 KPA, 1 PPK and 9 PPTK. This study shows obstacles and obstaclesto implementation because information given his solid performances yet, humanresources competent and still lack of energy accounting as well as the attitude of theexecutors yet who did not support the policy. Brebes City Health Office is expected toincrease coordination, monitoring and evaluation with the PHC and formed a specialteam to handle the problem of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area in PublicHealth Centre Banjarharjo, do financial training for Treasurer of PHC. While PHC isexpected to improve monitoring of the health centers as well as staff in theimplementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area, gave a briefing onthe accounting personnel, procurement staff dimasing of each PHC.Keywords Implementation, Financial Pattern, General servise area agency, holding"

"ABSTRACTPuskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

---

ABSTRACTPrimary Health Care Puskesmas of Depok have implemented Financial Management Pattern PPK BLUD since 2017. This study aims to know the description of Puskesmas in Depok service before and after implementing PPK BLUD. This research used qualitative research design with descriptive case study. Data were collected through in depth interviews and document review at four Primary Health Care in Kota Depok. The results show differences in inputs human resources, budget, facilities , processes planning and budgeting, implementing, reporting and accountability , output performance appraisal of puskesmas and community satisfaction index Puskesmas Kota Depok before and after implementing PPK BLUD. BLUD UPT Puskesmas have the authority on acceptance non civil servants, procurement of goods services, and direct management of BLUD revenue. Planning and budgeting refers to the Business Strategic Plan RSB and in the form of Business Plan Budget RBA BLUD UPT Puskesmas. The Implementation of Puskesmas activities accordance to the approved planning. The financial report of BLUD UPT Puskesmas was made with Government Accounting Standards SAP and Financial Accounting Standards SAK . PPK BLUD Puskesmas Depok provides flexibility in the addition of human resources, facilities, budget. Sufficient resources support to the implementation of activities and services so that can improve the quality of Primary Health Care services."

"Pengelolaan peralatan medis merupakan faktor penting dalam menjaga mutu peralatan medis dalam pelayanan rumah sakit tetap berjalan. Pengelolaan peralatan medis di sarana pelayanan kesehatan, dimulai semenjak perencanaan yang didahului dengan evaluasi teknologi serta penilaian perlengkapan kesehatan yang terdapat, pengadaan, penerimaan, pengoperasian, pemeliharaan serta penghapusan. Tercantum di dalamnya terdapat proses inventarisasi, dokumentasi, surveillance, serta recall. Peralatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok terus bertambah sehingga dibutuhkan data yang akuran dan database pada pengelolaan peralatan medis rumah sakit dimana sistem yang bisa membantu manajemen rumah sakit dalam pengelolaan peralatan medis dengan sistem informasi pengelolaan peralatan medis. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat prototipe sistem informasi pengelolaan peralatan medis rumah sakit yang akan diterapkan pada sistem manajemen pengelolaan peralatan medis rumah sakit dan merupakan  database yang  menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan mudah di akses oleh pengguna sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengembangan sistem informasi pengelolaan peralatan medis ini berbasis web dan mobile dengan pendekatan SDLC dengan metode prototipe  dengan empat tahapan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi media yang efektif dan efisien dalam mejadikan data dan informasi pengelolaan peralatan medis sehingga bisa memberikan sebuah keputusan dalam menentukan perkembabangan teknologi peralatan medis selanjutnya diterapkan pada manajemen pengelolaan peralatan medis untuk memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan peralatan medis yang kompetitif disektor kesehatan masyarakat, meningkatkan efisiensi dalam layanan perawatan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan.

---

Management of medical equipment is an important factor in maintaining the quality of medical equipment in hospital services. The management of medical equipment in health care facilities begins with planning, which is preceded by technology evaluation and assessment of existing medical equipment, procurement, acceptance, operation, maintenance and disposal. It includes inventory, documentation, surveillance, and recall processes. Medical equipment at the Regional Public Hospital in Solok City continues to grow, so accurate data and databases are needed for managing hospital medical equipment where a system can assist hospital management in managing medical equipment with a medical equipment management information system. The purpose of this study is to create a prototype of a hospital medical equipment management information system that will be applied to a hospital medical equipment management management system and is a database that provides information that is fast, precise, and easy to access by system users. The method used in this study is a qualitative method with the development of a web-based and mobile medical equipment management information system with an SDLC approach with a prototype method with four stages of planning, analysis, design, and implementation. The output of this research is expected to be an effective and efficient medium in making data and information on medical equipment management so that it can provide a decision in determining the development of medical equipment technology which is then applied to medical equipment management to provide recommendations for the use of competitive medical equipment in the public health sector. improve efficiency in health care services and improve health outcomes."