Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included."

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem JaminanSosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagisemua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikatorkesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan BidanPraktek Swasta BPS pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya7 BPS 22 yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada dikota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungandengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di KotaSalatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudahmenjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februarisampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPSmenjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalahpensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktifbekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnyaimbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidakseperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikanbila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dariJKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS danBPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPSmenjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of NationalSocial Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019.One of the main obstacles to improve health development is the limited access to healthservices. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient,only 7 out of the 32 private midwives 22 have been included in the BPJS Healthnetwork. This study aims to understand the issues in private midwives participancy inJKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan ofprivate midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked withBPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The researchindicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health isheavily influenced by years of experience, where the majority of private midwivesnetworked is are retired. Meanwhile, the non network private midwives are still activelyworking in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect isthat the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is morecomplicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network haveyet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receiveadditional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperationbetween private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization ofbenefits to the private midwives not yet included."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2017. Ruang lingkup penelitian yaitu peserta mandiri yang sedang berada di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pengetahuan, umur, dan status kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan. Dari hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan dapat melihat gambaran peserta berdasarkan kepatuhan pembayaran iuran JKN serta dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pedoman strategi untuk pemasaran calon peserta baru dan juga menambahkan persentase kolektabilitas iuran.

---

ABSTRACTThis study attempts to analyze the factors that related with compliance JKN payment among independent participant BPJS Kesehatan in Central Jakarta Branch Office. Respondents in this study is independent participant who are in Central Jakarta branch office to changing personal data. This study is quantitative study with cross sectional approach. Based on the results of this study, Researchers found that knowledge, age, and health status were related to compliance with JKN 39 s contribution payments. From the result of this study, BPJS Kesehatan can see the description of the participants based on the compliance of JKN dues payment also the relationship between the variables studied with the behavior of compliance payment dues. The research hope these results can serve as a strategic guideline for the marketing of new prospective participants and also add a percentage of collectability JKN payments."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiriserta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengantingkat pengetahuan

---

ABSTRACTThe focus of this study is the factors associated with knowledge level of prospective participants JKN independent about the participant registration system in Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is to describe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media, experience following commercial insurance conducted prospective participants JKN independent by and determine its relationship with the knowledge level. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between education, income, experience following commercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiri serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengan tingkat pengetahuan

---

ABSTRACTThe focus of this study is the factors associated with knowledge level ofprospective participants JKN independent about the participant registration systemin Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is todescribe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media,experience following commercial insurance conducted prospective participantsJKN independent by and determine its relationship with the knowledge level.This is a quantitative research with cross-sectional study design. The resultshowed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There weresignificant differences between education, income, experience followingcommercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan Cabang Depok Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistem, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, ketersediaan dana, ketersediaan data, sarana dan prasarana, dan kebijakan, sedangkan prosesnya mengadopsi siklus manajemen logistik, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan.Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi masalah pada unsur input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta masalah pada unsur proses yaitu perencanaan dan pengadaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada output yaitu berupa tidak tersedianya beberapa obat PRB di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan. Peneliti menyarankan BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Kesehatan agar Apotek dapat melakukan pengadaan melalui e-katalog.

---

The purpose of this research is to determine the drugs availability of Back Referral Program BPJS Kesehatan in Depok year of 2017. This research used system approach and qualitative method, data collectinon is done through in depth interviews, observation, and documents analysis. The Input in this research are human resource, fund availability, data availability, facilities, and policy. The process in this research are planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, and elimination.

Result of this study found that there are problems in human resources, fund availability, planning, and procurement. That problems caused some the drugs of Back Referral Program is not available at the Pharmacies. Researcher suggest that BPJS Kesehatan encourage tha Ministry of Health so that the Pharmacies can do procurement by e catalogue."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "