Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi hutang, suatu perusahaan publik dimungkinkan untuk memanfaatkan berbagai instrumen pasar modal yang dianggap paling sesuai dengan keadaan perusahaan publik atau emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penjualan atas efek bersifat ekuitas baik melakukan penjualan saham, melakukan konversi obligasi dalam penyelesaian restrukturisasi utang, dan/atau melakukan penerbitan waran. Waran yang diterbitkan sebagai bagian suatu skema restrukturisasi Emiten Pasar Modal dalam pembayaran utang tentunya memiliki risiko hukum yang tentunya berdampak kepada para pemegang saham, ataupun kepada Kreditor sebagai pemegang waran.Melihat pada suatu aksi korporasi emiten pasar modal Indonesia pada akhir tahun 2017 lalu, PT Bakrieland Development, Tbk., melakukan penerbitan sejumlah waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Kreditornya yang didasari atas adanya Putusan Pengadilan Tinggi (order of court) Singapura. Penerbitan waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu seperti itu biasa disebut dengan Naked Warrant dan mengakibatkan risiko hukum, serta melakukan analogi atas celah hukum dalam mengartikan waran sebagai suatu efek bersifat ekuitas. Sehingga waran yang diterbitkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan penerbitan waran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal mana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sekarang ini hanya mengatur pada penerbitan waran yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.Penerbitan waran tanpa melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh PT Bakrieland Development, Tbk., dapat menimbulkan risiko hukum kepada pemegang saham maupun para pemegang waran (kreditor), yaitu dilusi yang tak terbatas (karena tergantung pada jumlah tagihan yang dikonversi menjadi waran) serta risiko kepada pemegang waran tersendiri yang mendapatkan waran tersebut tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan para pemegang waran harus berspekulasi untuk harga saham emiten tersebut setidak-tidaknya mencapai nominal harga pelaksanaan waran dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia selama masa pelaksanaan waran untuk warannya dapat di exercise.

---

In carrying out debt restructuring activities, it is possible for a public company to utilize various capital market instruments that are deemed most appropriate to the state of the public company or issuer. One of them is by selling equity securities by selling shares, converting bonds in debt restructuring settlement, and / or issuing warrants. Warrants issued as part of a restructuring scheme of the Capital Market Issuers in debt repayment certainly have legal risks which certainly have an impact on shareholders, or on creditors as warrants.Looking at the corporate action of the Indonesian capital market issuer at the end of 2017, PT Bakrieland Development, Tbk., Issued a number of warrants without Pre- emptive Rights to its creditors based on the existence of a High Court of Singapore order. Issuance of warrants without pre-emptive rights as known as Naked Warrant results in legal risk, and makes an analogy to legal loopholes in interpreting warrants as an equity effect. So that the warrants issued do not fully meet the warrants issuance requirements as regulated in the Financial Services Authority Regulation, wherein the current Financial Services Authority Regulation only regulates on the issuance of warrants made through Pre-emptive Rights.Issuance of warrants without pre-emptive rights carried out by PT Bakrieland Development, Tbk., Can pose legal risk to shareholders and warrants (creditors), ie unlimited dilution (because it depends on the number of bills converted into warrants) as well as risks to the individual warrants who get the warrants without going through a Public Offering mechanism and the warrants must speculate that the issuer's share price will at least reach the nominal price of the warrants in the trading of the Indonesia Stock Exchange during the exercise period of the warrants for warrants to be exercised."

"Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut karena para pihak menunjuk hukum Inggris dan pengadilan Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Namun hukum pailit dan PKPU harusnya mempunyai karakter publik dan aplikasi teritorial yang tidak terpengaruhi oleh pilihan hukum dan forum para pihak. Selain isu ini, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan konsep trustee (wali amanat) yang menurut Majelis Hakim adalah konsep common law yang sebaiknya diselesaikan di pengadilan common law (seperti Inggris). Namun, dalam pendapat penulis, konsep trustee tersebut harusnya tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Niaga karena konsep tersebut dapat di analisa dalam konteks hukum Indonesia.

---

This thesis will analyze a suspension of payment to pay obligation (?suspension of payment) case that is brought by the Bank of New York Carnegie against PT. Bakrieland Development Tbk (?Bakrieland Case). This case highlights several important issues that show the deficiencies in the application of Law no.37 Year 2004 on bankruptcy and suspension of payment. The main issue of that case is whether the Commercial Court has competence to adjudge a suspension of payment case when the parties have appointed a foreign law and foreign forum to resolve their disputes. The Commercial Court in the Bakrieland Case decided that the Commercial Court did not have jurisdiction over the case because of the Parties appointment of English law and English Courts to resolve their disputes. This decision is contrary to theory that bankruptcy law has a public nature and territorial application that is not affected by the parties choice of law and forum. In addition to this issue, the Commercial Court also considered that the Parties trustee agreement, which originates from common law jurisdictions, is best resolved in a common law court (England). In the authors opinion however, the trustee concept however should not affect the Commecial Courts jurisdiction, as trustee can be analyzed in the context of Indonesian Law."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah(EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan,data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan denganpenerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efekyang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragunsyariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 TentangPenerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariahdidefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif EfekBeragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidakbertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariahkarena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukunganperaturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian inimenyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturanpendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragunaset syariah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia.;This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia, This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia]"

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk berusaha menerapkan teori dan metode yang dikembangkan oleh Dominic Dodd dan Ken Favaro (2007) dalam bukunya "The Three Tension:Winning The Strugle to Perform Without Compromise", pada perusahaan real estate yaitu PT Bakrieland Development Tbk. Three tensions yang dianalisis dalam penelitian ini adalah : profitability vs. revenue growth; results today vs. results tomorrow; and the performance of the company as a whole vs. the performance of each part of the company. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT Bakrieland Development Tbk masih memiliki kesulitan- kesulitan dalam mengelola ketiga tensions dengan baik, yang tercermin dari skor batting average yang dicapai perusahaan sebesar 0 persen untuk ketiga tensions tersebut dan Total Shareholder Return perusahaan yang masih lebih rendah dari Total Shareholder Return IHSG Property & Real Estate.

---

The objective of this research is to apply the theory and method developed by Dominic Dodd and Ken Favaro (2007) in their book The Three Tensions: Winning the Struggle to Perform without Compromise, in a real estate company, PT Bakrieland Development Tbk. The three tensions analyzed in this research are: profitability vs. revenue growth; results today vs. results tomorrow; and the performance of the company as a whole vs. the performance of each part of the company.

The results of this research show that PT Bakrieland Development Tbk still has difficulties in managing the three tensions well, which are reflected from the batting average score reached by the company, which is 0% for the three tensions and Total Shareholder Return of the company that is still lower than Total Shareholder Return of the JCI for Property & Real Estate."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk adalah sebuah perusahaan instalasi listrik dan pipa ledeng. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Untuk PT. CCC Tbk dilakukan oleh Joint Lead Underwriters (JLU). JLU adalah bank investasi atau organisasi keuangan lain yang memiliki arahan utama untuk menyelenggarakan penawaran efek untuk perusahaan publik. Terdapat 4 (empat) JLU yang menyelenggarakan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. Salah satu JLU adalah PT. BNI Sekuritas, dimana penulis melakukan program magang. PT. BNI Sekuritas adalah bank investasi yang memiliki beberapa layanan seperti Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, dan Agen Penjual Reksa Dana. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan oleh JLU dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh setiap bank investasi di Indonesia. Dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk PT. CCC Tbk, kemudian melakukan penawaran perdana, mendaftar ke KSEI, dan didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan dari proyek penerbitan obligasi dan sukuk mudhrabah PT. CCC Tbk adalah mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank investasi di Indonesia dan internasional. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran dari investor ke bank investasi dan dari bank investasi ke penerbit. Selanjutnya terdapat kekurangan dalam akad syariah sukuk mudharabah dalam informasi tambahan yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, laporan magang ini juga memuat pembahasan mengenai peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT. CCC Tbk dan perbedaan antara standar yang digunakan oleh lembaga pemeringkat di negara lain dan di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluates the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk originated as an electrical and plumbing installation firm. The Bond and Sukuk Mudharabah Issuance for PT. CCC Tbk was carried out by the Joint Lead Underwriters (JLU). JLU is an investment banks or another financial organization that has the primary directive for organizing a security offering for public companies. There are 4 (four) JLU organize the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. One of the JLU is PT. BNI Securities, where the author conducting an internship program. PT. BNI Securities is an investment bank that have several services such as Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, and Mutual Fund Selling Agent. the Bond and Sukuk Mudharabah issuance were carried out by the JLU utilizing the approach used by every investment bank in Indonesia. Begin with gathering information for PT. CCC Tbk, then execute an initial offer, register with KSEI, and list on IDX. Findings from the bond and sukuk mudhrabah issuance project of PT. CCC Tbk differs from the mechanisms utilized by investment banks in Indonesia and international. The different is in the payment mechanism from investor to the investment banks and from investment banks to the issuer. Furthermore, there are flaws in the sukuk mudharabah sharia agreement in additional information that might be detrimental to various parties. In addition, this internship report also contains a discussion of the rating given by the bond rating agency to bonds issued by PT. CCC Tbk and the difference between the standards used by rating agencies in other countries and in Indonesia."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk adalah sebuah perusahaan instalasi listrik dan pipa ledeng. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Untuk PT. CCC Tbk dilakukan oleh Joint Lead Underwriters (JLU). JLU adalah bank investasi atau organisasi keuangan lain yang memiliki arahan utama untuk menyelenggarakan penawaran efek untuk perusahaan publik. Terdapat 4 (empat) JLU yang menyelenggarakan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk PT. CCC Tbk. Salah satu JLU adalah PT. BNI Sekuritas, dimana penulis melakukan program magang. PT. BNI Sekuritas adalah bank investasi yang memiliki beberapa layanan seperti Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, dan Agen Penjual Reksa Dana. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan oleh JLU dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh setiap bank investasi di Indonesia. Dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk PT. CCC Tbk, kemudian melakukan penawaran perdana, mendaftar ke KSEI, dan didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan dari proyek penerbitan obligasi dan sukuk mudhrabah PT. CCC Tbk adalah mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank investasi di Indonesia dan internasional. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran dari investor ke bank investasi dan dari bank investasi ke penerbit. Selanjutnya terdapat kekurangan dalam akad syariah sukuk mudharabah dalam informasi tambahan yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, laporan magang ini juga memuat pembahasan mengenai peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT. CCC Tbk dan perbedaan antara standar yang digunakan oleh lembaga pemeringkat di negara lain dan di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluates the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. PT. CCC Tbk originated as an electrical and plumbing installation firm. The Bond and Sukuk Mudharabah Issuance for PT. CCC Tbk was carried out by the Joint Lead Underwriters (JLU). JLU is an investment banks or another financial organization that has the primary directive for organizing a security offering for public companies. There are 4 (four) JLU organize the Bond and Sukuk Mudharabah issuance for PT. CCC Tbk. One of the JLU is PT. BNI Securities, where the author conducting an internship program. PT. BNI Securities is an investment bank that have several services such as Investment Banking, Equity Brokerage, Fixed Income Brokerage, and Mutual Fund Selling Agent. the Bond and Sukuk Mudharabah issuance were carried out by the JLU utilizing the approach used by every investment bank in Indonesia. Begin with gathering information for PT. CCC Tbk, then execute an initial offer, register with KSEI, and list on IDX. Findings from the bond and sukuk mudhrabah issuance project of PT. CCC Tbk differs from the mechanisms utilized by investment banks in Indonesia and international. The different is in the payment mechanism from investor to the investment banks and from investment banks to the issuer. Furthermore, there are flaws in the sukuk mudharabah sharia agreement in additional information that might be detrimental to various parties. In addition, this internship report also contains a discussion of the rating given by the bond rating agency to bonds issued by PT. CCC Tbk and the difference between the standards used by rating agencies in other countries and in Indonesia."

"Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memiliki peraturan khusus terkait denganperubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau exit policy.Pada pelaksanaan proses go private saat ini, OJK akan menerbitkan ruling letter yangberisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten sebelum melakukan go private.Penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang regulator dalam menentukan kebijakanyang harus diambil untuk memberikan kepastian hukum terkait perubahan status dariperusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini adalah penelitian hukumnormatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan /referensi hukum sertamenganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam industri pasar modal. Emiten memilikikewajiban yang harus dilaporkan dan diumumkan secara berkala, namun berdasarkanPOJK 29/POJK.04/2015 terdapat kondisi tertentu Emiten yang dikecualikan untukmelakukan pelaporan dan pengumuman. Emiten yang berada dalam kondisi tersebut dantidak melakukan permohonan go private akan menjadikan status Emiten menjadi tidakjelas dan dapat merugikan pemegang saham publik. Kewenangan OJK dalam menetapkanexit policy diatur dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 TentangOtoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugaspengawasan, OJK mempunyai kewenangan untuk mencabut efektifnya pernyataanpendaftaran. Dalam Pasal 6 juncto Pasal 8 UU OJK juga diatur bahwa OJK memilikikewenangan untuk membuat regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUOJK. Atas dasar kewenangan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum, OJKmenyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“RPOJK”) tentangPenyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang didalamnya mengatur mengenaiperubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Saat penelitian inidisusun, RPOJK tersebut telah dimintakan tanggapan kepada asosiasi dan masyarakatumum namun masih terdapat substansi yang perlu disesuaikan.

---

The Financial Services Authority ("OJK") does not yet have specific regulations relating

to changes in the status of a public company to a private company or an exit policy. In

the implementation of the current go private process, OJK will issue a ruling letter

containing the obligations that must be fulfilled by the Issuer before going private. This

research was conducted with a regulator's point of view in determining the policies that

must be taken to provide legal certainty regarding the change in status from a public

company to a private company. This research is a normative legal research conducted by

analyzing various legal materials/references and analyzing how the law is applied in the

capital market industry. Issuers have obligations that must be reported and announced

periodically, however, based on The Financial Services Authority Regulation Regulation

29/POJK.04/2015, there are certain conditions that the Issuer is exempted from reporting

and announcing. Issuers that are in this condition and do not request to go private will

make the Issuer's status unclear and may harm public shareholders. The authority of the

OJK in determining the exit policy is regulated in Article 9 letter h of Rule No. 21 of 2011

of The Financial Services Authority Law (UU OJK) which states that to carry out

supervisory duties, OJK has the authority to revoke the effectiveness of the registration

statement. Article 6 in conjunction with Article 8 of the UU OJK also stipulates that OJK

has the authority to make regulations which are the implementing regulations of the UU

OJK. On the basis of this authority and to provide legal certainty, OJK has compiled a

Draft Regulation of OJK ("RPOJK") concerning the Implementation of Activities in the

Capital Market which regulates the change in status from a public company to a private

company. When this research was compiled, the RPOJK has asked for a response from

the association and the general public but there are still substances that need to be

adjusted."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana proses penerbitan dan pentingnya pengaturan obligasi seperti Global IDR Bond (Komodo Bond) pada pasar efek internasional di Indonesia, termasuk peran pemerintah dan korporasi dalam permasalahan yang timbul dari penerbitan obligasi korporasi pada pasar efek internasional. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penerbitan obligasi dalam Rupiah, seperti Global IDR Bond/Komodo Bond, bertujuan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, menjaga stabilitas investasi, dan mengelola risiko lebih proaktif. Strategi ini juga membantu mendiversifikasi basis investor dan memperkuat posisi keuangan dengan menarik investor yang mencari aset dalam mata uang lokal. Namun, proses penerbitan ini menghadapi tantangan perizinan dalam negeri dan kekhawatiran likuiditas, serta kekosongan peraturan terkait. Berbeda dengan China yang memberikan insentif keuangan dan perpajakan untuk mendukung penerbitan obligasi dalam negeri di pasar internasional, pengenaan pajak yang tinggi di Indonesia membuat perusahaan dalam negeri enggan menggunakan platform Komodo Bond. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan badan usaha melakukan peninjauan kembali untuk memastikan keberlanjutan pasar Global IDR Bond/Komodo Bond. Diperlukan peraturan yang mengatur penjualan mata uang Rupiah di luar negeri dan insentif pajak bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Dukungan pemerintah yang lebih besar terhadap perusahaan dalam negeri diharapkan dapat mengembangkan pasar obligasi Rupiah di luar negeri. Selain itu, insentif atau keringanan bagi perusahaan yang tertarik menerbitkan obligasi dalam Rupiah di luar negeri juga direkomendasikan untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan inisiatif ini.

---

This article analyzes the issuance process and the importance of bond regulation such as the Global IDR Bond (Komodo Bond) on the international securities market in Indonesia, including the role of the government and corporations in problems arising from the issuance of corporate bonds on the international securities market. The study was prepared using a doctrinal approach. Issuing bonds in Rupiah, such as the Global IDR Bond/Komodo Bond, aims to reduce exposure to fluctuations in foreign currency exchange rates, maintain investment stability, and manage risk more proactively. This strategy also helps diversify the investor base and strengthen financial positions by attracting investors seeking assets in local currency. However, this issuance process faces domestic licensing challenges and liquidity concerns, as well as related regulatory voids. In contrast to China which provides financial and tax incentives for supports the issuance of domestic bonds in international markets, The imposition of high taxes in Indonesia makes domestic companies reluctant to use the Komodo Bond platform. This research recommends that the government and business entities carry out a review to ensure the sustainability of the Global IDR Bond/Komodo Bond market. Regulations governing the sale of Rupiah currency abroad and tax incentives for companies issuing these bonds are needed. Greater government support for domestic companies is expected to develop the Rupiah bond market abroad. In addition, incentives or relief for companies interested in issuing bonds in Rupiah abroad are also recommended to increase participation and success of this initiative.

"