Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan dapat terjadi setiap tahun dengan objek berbeda namun terdapat kesamaan topik. Penerapan manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi untuk memberikan pilihan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk menghadapi permasalahan yang rutin terjadi. Manajemen pengetahuan perlu didahului dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan konsep manajemen pengetahuan agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi perbaikan-perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tingkat kesiapan diperoleh dengan menghitung bobot faktor dari pendapat 11 ahli dihitung menggunakan metode Entropy dan nilai kesiapan dihitung dari hasil kuesioner metode statistik deskriptif rata-rata. Uji kehandalan menggunakan SPSS versi 25 dengan nilai Cronbachs Alpha untuk Entropy sebesar 0.861 dan untuk kuesioner sebesar 0.920. Hasil perhitungan tingkat kesiapan organisasi memiliki nilai 75,29% yaitu berada pada tingkat 3 (siap dengan perbaikan). Guna meningkatkan kesiapan penerapan manajemen pengetahuan, maka perbaikan yang diusulkan dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas pertama untuk memperbaiki faktor kepemimpinan dan komitmen sumber daya, prioritas kedua untuk memperbaiki faktor budaya dan strategi, dan prioritas ketiga untuk memperbaiki faktor pengukuran, pembelajaran, lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, kepercayaan dan harapan kinerja."

"ABSTRAKSalah satu aplikasi e-Government yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik. Terdapat dua jenis pengadaan langsung yang dapat dilaksankan melalui aplikasi SIMPeL, yaitu pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan pencatatan pembelian untuk pembelian dengan menggunakan kuitansi. Aplikasi ini dibangun secara internal dengan pengembangan secara bertahap. Dalam pengembangan aplikasi SIMPeL, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan belum memiliki dokumen perencanaan maupun cetak biru yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi SIMPeL untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa dan perubahan kebijakan internal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan sistem informasi. Pada saat ini aplikasi SIMPeL membutuhkan perbaikan dari sisi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perbaikan dari sisi teknis yang berkaitan dengan bahasa pemograman yang digunakan aplikasi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan pengembangan SIMPeL dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) terbatas untuk tahapan requirement pada fase inception dan elaboration. Dari penelitian ini, dihasilkan dokumen artifak kebutuhan aplikasi SIMPeLyang terdiri dari Requirement Management Plan, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, dan Glossary. Kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 fitur utama, dan 35 use case.

---

One e-Government application developed by the Ministry of Finance to support bureaucratic reform is the Direct Procurement Management Information System (SIMPeL). This application began to be built in 2013 with the aim to facilitate the direct procurement process electronically. There are two types of direct procurement that can be carried out through the SIMPeL application, namely direct procurement with Work Order (SPK) and recording of purchases for purchases using receipts. This application is built internally with gradual development. In developing the SIMPeL application, the Bureau of Management of State Property and Procurement does not yet have a good planning document or blueprint. This has become an obstacle in the development of the SIMPeL application to adjust to changes in procurement policies and changes in internal policies of the Ministry of Finance related to information systems management. At this time the SIMPeL application requires improvements in terms of business processes to adjust to applicable regulations and improvements in technical terms relating to the programming language used by the application is not in accordance with the standards set by the Ministry of Finance. This research designs the specification of the development needs of SIMPeL using the Rational Unified Process (RUP) method is limited to the requirements phase in the inception and elaboration phases. From this research, requirement analysis artifact documents that produced consisted of Requirement Management Plans, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, and Glossary. The requirements generated from this research consisted of 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 main features, and 35 use cases"

"ABSTRAKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Kemenkumham, yaitu indeks integritas memiliki target nilai 3.3 dan indeks reformasi birokrasi memiliki target nilai 85. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa nilai indeks integritas adalah 3.14 dan nilai indeks reformasi birokrasi adalah 76.33, sehingga target IKU yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Kemenkumham dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan terhadap hasil analisis untuk meningkatkannilaipenyelenggaraanreformasibirokrasidiKemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada saat penyusunan kerangka teoretis dan penyusunan rekomendasi. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan pendapat pegawai Kemenkumham dan melakukan pembobotan faktor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analitycal hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan Kemenkumham berada pada nilai 3.995 yang berarti Kemenkumham siap mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan sedikit peningkatan. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada indikator dengan nilai kesiapan di bawah 4.2 atau indikator di bawah tingkat siap untuk mengimplementasikan manajeme n pengetahuan.

---

ABSTRACT

The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has duties and functions in the fields of human rights, legislation, general law administration, intellectual property rights, correctional and immigration. The 2017 Kemenkumham government agency performance report (LAKIP) states that 2 (two) key performance indicators (IKU) of Kemenkumham, namely the integrity index has a target value of 3.3 and the bureaucratic reform index has a target value of 85. The results of 2017 Kemenkumham bureaucratic reform implementation mention that the integrity index value is 3.14 and the bureaucratic reform index value is 76.33, so the target IKU that has been set is not achieved. The study was conducted to determine the extent of Kemenkumham readiness in implementing knowledge management and what recommendations need to be given to the results of the analysis to increase the value of implementing bureaucratic reform at Kemenkumham. This study uses a combination research method that combines qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are used when compiling theoretical frameworks and formulating recommendations. The quantitative method is used to collect the opinions of Kemenkumham employees and do factor weighting using a questionnaire as an instrument. Weighting is done using the analitycal hierarchy process (AHP). Based on the results of the analysis, the level of readiness of Kemenkumham is at the value of 3,995 which means that the Ministry of Law and Human Rights is ready to implement knowledge management with a slight increase. Improvement recommendations are given to indicators with readiness values below 4.2 or indicators below the level ready to implement knowledge management."

"ABSTRAK

Lembaga XYZ merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi untuk mengendalikan program-program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perubahan komponen sumber daya manusia yang terjadi dalam periode yang singkat menyebabkan banyaknya pengetahuan individu yang belum terdokumentasi untuk dapat digunakan kembali dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di Lembaga XYZ. Selain itu, pengetahuan individu tersebut akan hilang seiring dengan berakhirnya masa bakti sumber daya manusianya. Maka dibutuhkan prosedur manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan tersebut. Implementasi manajemen pengetahuan harus memperhitungkan risiko kegagalan yang dapat dikurangi dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan aspek abstrak, budaya organisasi, struktur organisasi, lingkungan fisik, infrastruktur teknologi informasi, penerimaan individu, dan kemauan terlibat manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa level kesiapan organisasi berada pada level receptive yang berarti bahwa Lembaga XYZ siap dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan namun dengan memperbaiki aspek lingkungan fisik dan dimensi penghargaan pada aspek budaya organisasi.

ABSTRACT

The XYZ institution is a non-structural government institution that is directly responsible to the president which functions to control priority programs, political communication, and management of strategic issues. Changes in the components of human resources that occur in a short period of time cause a lot of individual knowledge that has not been documented to be reused in supporting decision making and problem solving at the XYZ Institution. In addition, the individual's knowledge will be lost along with the end of the service period of his human resources. Then knowledge management procedures are needed to manage this knowledge. The implementation of knowledge management must take into account the risk of failure that can be reduced by knowing the readiness of the organization in implementing the knowledge management. This study discusses the measurement of knowledge management implementation readiness using abstract, organizational culture, organizational structure, physical environment, information technology infrastructure, individual acceptance, and willingness to engage knowledge management. The results of this study state that the level of organizational readiness is at the receptive level, which means that the XYZ Institution is ready to implement knowledge management by improving the physical environment and reward aspects."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 133 pegawai Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dengan  menggunakan metode simple random sampling. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi secara bersama sama dengan kepuasan kerja memiliki pengaruh sebesar 70,5% terhadap kinerja dan budaya organisasi memiliki pengaruh sebesar 34,1% terhadap kepuasan kerja.

 

---

This study aims to analyze the influence of organizational culture and job satisfaction on performance in the Asset Management and Procurement Bureau of the Ministry of Finance. This study uses a quantitative approach. The sample in this study were 133 employees of the Asset Management and Procurement Bureau using the simple random sampling method. This study uses an instrument in the form of a questionnaire and is analyzed using simple linear regression and multiple linear regression. The results of this study indicate that organizational culture has a positive and significant effect on performance, job satisfaction has a positive and significant effect on performance, and organizational culture has a positive and significant effect on job satisfaction. Organizational culture together with job satisfaction has an effect of 70.5% on performance and organizational culture has an influence of 34.1% on job satisfaction.

 

"

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"