Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non-akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. Data analysis is using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation."

"Pendidikan memegang peranan penting dalam prosespembangunan suatu bangsa. Pendidikan dalam perguruantinggi diberikan kepada mahasiswa melalui sistembelajar—mengajar. Dalam jangka waktu tertentu sistembelajar-mengajar yang diselenggarakan perlu dievaluasiuntuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalamlingkungan internal maupun eksternal. Evaluasi akanmeningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Faktorterpenting dalam sistem belajar-mengajar yang akanmempengaruhi efektifitas dan efisiensi adalah pengajarandosen. Pembahasan dan penulisan karya akhir inidifokuskan pada evaluasi terhadap pengajaran dosen. Tujuan dan kegunaan penelitian ini mengevaluasipengajaran dosen, mencari upaya perbaikan, sertamelakukan manajemen audit terhadap salah satu programfakultas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian yaitu studi kasus, studi pustaka dan penerapanteknik manajemen audit dalam mengumpulkan fakta. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana (FEUKDW) berkedudukan di Yogyakarta menjadi obyek penelitianini. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa kualitaspengajaran dosen FE UKDW cukup bagus. Tujuan pendidikancukup jelas, sehingga tidak sulit untuk mencapainya.Jumlah dosen yang dimiliki sudah mencukupi, hanyakhususnya untuk bidang Akuntansi masih perlu ditambahsebagai persiapan pembukaan Jurusan Akuntansi yang segeraakan dilakukan. Persyaratan dalam penerimaan dosen,evaluasi rutin, program pendidikan dan pelatihanmengajar, serta program studi lanjut yang diselenggarakansenantiasa akan meningkatkan kualitas dosen. Saran terpenting yang perlu diberikan kepada FE UKDWadalah meningkatkan penghargaan kepada dosen yangberprestasi, serta berupaya meningkatkan status fakultas.Penghargaan yang tinggi terhadap dosen akan memudahkanfakultas dalam mencari dan memiliki dosen yangberkualitas tinggi. Peningkatkan status fakultas akanmeningkatkan keunggulan FE UKDW dibandingkan dengan FEperguruan tinggi lain. Hal ini akan memudahkan dalammencari dan memiliki kualitas mahasiswa yang bagus pula.Kualitas dosen dan mahasiswa yang bagus akan mempermudahpeningkatan efektifitas dan efisiensi sistem belajar—mengajar FE UKDW."

"This article introduces, to non-Turkish academics, Russian humanities dissertations defended at Turkish universities 2015 and 2020 compiled in the Turkish language. These PhD these are grouped and treated under the five headings of "philosophy, psychology, and cultural cencepts" "

"Higher education institutions have a special place in the Law 43 in 2009, as a agency designated as one element of the national archives implementation. It gets the mandate then the college / university should implement 2 management is the records management and archives management. For record manager, college/university running records management functions including: creation, use and maintenance, and disposal. The management of functionss above are conducted by three organizations namely: central file, records center II, and records center I. The instruments needed to perform the function of records management is the order of official correspondence, classification scheme, records retention schedules and security systems."

"Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor,dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi, observasi lapangan (field review) dan wawancara narasumber dan / tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."