Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Disaster Recovery Plan (DRP) adalah rancangan rencana yang fokus kepada sistem informasi untuk melakukan pemulihan target sistem, aplikasi, atau infrastruktur di lokasi alternatif setelah kondisi darurat. Bank XYZ yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dibantu oleh konsultan independen melakukan Current Assessment Recoverability & Resiliency (CARR) tahun pada 2019. Berdasarkan hasil CARR, masih terdapat kesenjangan implementasi DRP Bank XYZ dengan standar leading practice, yaitu belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) untuk komunikasi suara. Pentingya komunikasi suara dibutuhkan untuk membantu hubungan penting antara lokasi pemulihan dan lokasi lain, dimana informasi perlu disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan efektif, dengan semua saluran komunikasi yang ada. Oleh karena itu, disusunlah rancangan DRP komunikasi suara menggunakan framework BCI GPG 2018 dan penentuan strategi pemulihan berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies dan action research. Pengumpulan data berdasarkan studi literatur, dokumen internal hasil CARR, dan wawancara stakeholder terkait dengan proses komunikasi suara di Bank XYZ. Dari penelitian ini diperoleh dokumen DRP komunikasi suara yang sesuai dengan kebutuhan Bank XYZ. Tujuan adanya dokumen DRP tersebut, kesenjangan penilaian CARR dapat dipenuhi dan proses pemulihan bencana terkait proses operasional komunikasi suara Bank XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

---

Disaster Recovery Plan (DRP) is a design plan that focuses on information systems to perform recovery of system targets, applications, or infrastructure in alternative locations after an emergency. Bank XYZ, which is one of the largest banks in Indonesia, assisted by independent consultants conducted a Current Assessment Recoverability &Resiliency (CARR) in 2019. Based on CARR's results, there is still a gap in the implementation of DRP Bank XYZ with leading practice standards, namely not having a Disaster Recovery Plan (DRP) for voice communication. The importance of voice communication is needed to help communicate between recovery sites and other locations, where information needs to be delivered in a timely, efficient, and effective manner, with all existing communication channels. Therefore, voice communication DRP was designed by using BCI GPG 2018 framework and recovery strategy based on NIST SP 800-34 Rev.1 tailored to the needs of the organization. This research is a qualitative study which is included in case studies and action research. Data collection is based on literature studies, internal documents from CARR results, and stakeholder interviews related to the voice communication process at Bank XYZ. From this study, a voice communication DRP document was obtained that was suitable with the needs of Bank XYZ. Benefit of DRP document, CARR's assessment gap can be fulfilled and the disaster recovery process related to the operational process of Bank XYZ's voice communication can run quickly, directed, and precisely so that the impact of the disaster can be minimized."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Ketersediaan data dan informasi menjadi harapan setiap organisasi, begitupun juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ketersediaan sistem informasi harus selalu tersedia bila diperlukan oleh BPK. Whitman dan Mattord (2010) menyatakan jika terjadi insiden/bencana, organisasi akan mengalami kehilangan confidentiality, integrity, dan availability terhadap data dan informasi. Disaster Recovery Plan (DRP) adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi bencana yang menyebabkan ketidaktersediaannya data dan informasi pada aset Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Hal ini juga diperkuat dengan temuan pemeriksaan internal pada Biro TI yang tidak memiliki dokumen DRP. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi BPK dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan yang dilakukan adalah inisiasi organisasi melalui pemetaan proses bisnis dengan aset SI/TI, melakukan penilaian risiko, melakukan analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan perancangan dokumen DRP yang khusus menggunakan contoh dokumen dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menangkap dan menemukan makna yang ada dalam data tekstual dan Gambar pada dokumen, observasi lapangan, dan transkrip wawancara. Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan, dokumen internal organisasi, kuesioner, dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pemilik/pengguna aset SI/TI di BPK.Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP yang disesuaikan dengan organisasi BPK. Dokumen DRP ini berisi informasi pendukung; fase aktivasi dan notifikasi; fase pemulihan; fase rekonstitusi; dan lampiran.

---

The availability of data and information become an expectations of each organization, as well as also the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). In carrying out examination tasks and responsibilities of the management of state finances, BPK utilizing information systems must always be available when needed. Whitman and Mattord (2010) states that if an incident/disaster, the organization will experience a loss of confidentiality, integrity, and availability. Disaster Recovery Plan (DRP) is one way to mitigate risks and optimize the recovery process in the event of disasters that cause availability data and information on the assets of Information Systems/Information Technology (IS/IT). This is also strengthened by the findings of internal audit at the IT Bureau that not have DRP document.

This research aims to create a design of DRP for BPK by using methodology in NIST SP 800-34 Rev.1 standard. The steps being taken is the initiation of the organization through business process mapping with the assets of IS/IT, risk assessment, business impact analysis, identify preventive control, mitigation strategy development, and design documents DRP using a template document from NIST SP 800-34 Rev. 1. This research used qualitative methods. Qualitative methods are used to capture and find meaning textual data and images on documents, field observation, questionnaires, and a transcript of the interview. The collection of data obtained from the field observations, the organization's internal documents, questionnaires, and interviews with informants related to the owner/user of assets IS/IT.

The results of this research is a draft of DRP document that is adapted to the BPK organization. The DRP document contains supporting information; activation and notification phase; recovery phase; reconstitution phase; and attachments."

"ABSTRAK organisasi dituntut untuk memberikan kinerja yang prima dalam operasionalnya, namun pada kenyataannya seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan terhambat atau terhentinya kegiatan operasional mereka. PGS Jakarta merupakan salah satu contoh organisasi yang dituntut untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan bisnis mereka di tengah gangguan operasional yang muncul. Namun sayang, PGS Jakarta belum memiliki sebuah dokumen DRP yang dapat dijadikan panduan dalam mengatasi gangguan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka.Penelitian ini berfokus pada kegiatan perancangan DRP. Gangguan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor SI/TI pada proses bisnis PGS Jakarta. Perancangan ini dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kaidah perancangan DRP dari NIST. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pembuatan kebijakan DRP dengan memperhatikan peraturan Title 21 Part 11, Business Impact Analysis dari layanan-layanan aplikasi SI/TI yang ada, Preventive Control Analysis terutama mengenai kendali pencegahan di data center, Pengembangan Strategi Mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada dan yang terakhir adalah Pengembangan dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen DRP untuk PGS Jakarta.

---

ABSTRAK organizations are obliged to give excellent performance in their operations, but sometimes there are disruptions which hold or stop their operation activities. PGS Jakarta are one of organization which also need to keep their business continue running eventhough they have disruptions on their operational. Unfortunately PGS Jakarta do not have DRP document which can be their reference to anticipate disruptions in order to keep their business continue running.This research focused on the DRP designing activities to assure business continuity. Disruptions which being focused on this research are disruptions which caused by IS IT factor to PGS Jakarta business process. This designing process performed gradually by following DRP designing steps from NIST. Steps which performed on this research are DRP policy creation which observe Title 21 Part 11 regulation, Business Impact Analysis from existing IS IT application services, Preventive Control Analysis especially related to preventive control in data center, Mitigation Strategy Development against identified risks, and the final step is DRP document Development, which suits with organization needs. The outcome of this research is the draft of Disaster Recovery Plan document for PGS Jakarta."

"PT XYZ adalah salah satu maskapai penerbangan yang berasal dari Indonesia. Hub utama dari PT XYZ terletak di Bandar Udara Internasional ABCD. Salah satu target perusahaan pada tahun 2015 adalah pencapaian On-Time Performance OTP sebesar 85 . Untuk dapat mencapai target tersebut, PT XYZ perlu memiliki sistem yang mampu mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya. Bencana merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem tersebut. Untuk meminimalkan dampak dari bencana, diperlukan adanya rencana pemulihan bencana yang baik berupa Disaster Recovery Plan DRP dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP yang sesuai untuk kegiatan operasional PT XYZ di Bandar Udara Internasional ABCD. Perancangan DRP dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan NIST SP 800-34 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies research dan action reseach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara dengan para pengguna sistem pendukung kegiatan operasional, serta observasi aset-aset yang dimiliki PT XYZ. Dari penelitian ini, diperoleh rancangan dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi operasional PT XYZ di Bandar Udara ABCD. Dengan adanya DRP, proses pemulihan bencana yang dilakukan oleh PT XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.Kata kunci: bencana, pemulihan bencana, rencana kontingensi, Disaster Recovery Plan

---

PT XYZ is an airline from Indonesia. The main hub of PT XYZ is located at ABCD International Airport. One of the company 39;s target in 2015 is to achieve 85 of On-Time Performance OTP . In order to achieve it, PT XYZ needs to have a system capable of supporting its operational activities. Disaster is one of the factors that can cause disruption to the system. To minimize the impact of the disaster, it is necessary to have a good Disaster Recovery Plan DRP to deal with the disaster. The objective of this research is to design DRP suitable for PT XYZ operational activities at ABCD International Airport. DRP design is referring to NIST SP 800-34 adjusted to the needs of the organization. This research is a qualitative research including case study research and action reseach. Data collection is done through literature study, interviews with users of support system of operational activities, and observation of assets owned by PT XYZ. From this research, the draft of DRP document according to operational condition of PT XYZ at ABCD International Airport was design. With the DRP, the disaster recovery process undertaken by PT XYZ can be done quickly, direct, and precisely so that the impact of disasters can be minimized. "

"Pada era informasi saat ini, penggunaan teknologi informasi sudah umum digunakan dalam menjalankan operasi di sebuah organisasi. Pada organisasi yang memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya operasi akibat terjadinya bencana pada teknologi informasi semakin meningkat. Kekhawatiran tersebut yang menjadi pemicu tuntutan untuk membuat perencanaan pemulihan bencana bagi organisasi. Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam kegiatannya, Astra Daihatsu Motor menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menjalankan operasi bisnisnya. Terjadinya bencana yang membuat terhentinya layanan teknologi informasi akan mengakibatkan terganggunya proses bisnis di Astra Daihatsu Motor. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk membuat perancangan rencana pemulihan bencana yang sesuai dengan kebutuhan Astra Daihatsu Motor. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Manufacturing Operations Recovery and Resumption yang dibuat oleh Iyer dan Sarkis pada tahun 1998. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tim divisi Corporate Information and Technology dan beberapa orang didalam proses bisnis Astra Daihatsu Motor. Hasil dari pengumpulan data tersebut adalah rumusan kebutuhan fungsional dalam bentuk analisis dampak bisnis. Kebutuhan fungsional tersebut kemudian dianalisis untuk menjadi usulan rencana pemulihan bencana untuk Astra Daihatsu Motor.

---

In current information age, use of information technology has been commonly used in the operation of an organization. Organization that has dependency on information technology concerns about disruption of operations due to the disaster in information technology is increasing. Such concerns become the trigger for disaster recovery planning for the organization.

Astra Daihatsu Motor is a company engaged in manufacturing. In its activities, Astra Daihatsu Motor using a variety of information technology to run their business operations. The disaster that stop information technology services will lead to disruption of business processes at Astra Daihatsu Motor. Based on this, research done to make the design of disaster recovery plan that fits the needs of Astra Daihatsu Motor.

The design is done using Manufacturing Operations Recovery and Resumption methods made by Iyer and Sarkis in 1998. Data was collected by interviewing Corporate Information and Technology team and some people in the business process of Astra Daihatsu Motor. Results from the collection of such data is the formulation of functional requirements in the form of a business impact analysis. The functional requirement is then analyzed to be proposed as a disaster recovery plan for Astra Daihatsu Motor."

"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

---

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.

From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.

This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.

Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.

The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."

"Teknologi informasi secara umum sudah dimanfaatkan oleh institusi pemerintah untuk menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsinya. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi pemerintah terhadap ketersediaan layanan teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya layanan akibat terjadinya bencana semakin meningkat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai salah satu insititusi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada saat ini belum memiliki dokumen perencanaan terkait dengan perlindungan aset pada saat terjadi gangguan atau bencana. Karena itu perlu disusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi DJKI dalam upaya untuk memulihkan kondisi layanan SI/TI disaat kritis serta upaya untuk tetap terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disaster Recovery Plan DRP merupakan dokumen yang mendefinisikan setiap aktifitas, tindakan, serta prosedur yang harus dilakukan terkait pemulihan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi DJKI dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi dan penilaian pada aset SI/TI yang dimiliki DJKI, untuk kemudian menentukan strategi dan teknologi yang tepat untuk proses pemulihan bencana. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang telah disesuaikan dengan kondisi organisasi DJKI. Dokumen DRP yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keandalan layanan sistem informasi yang dimiliki DJKI ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Information technology is already used by government institutions to carry out most of their duties and functions. The concerns about the disruption of services due to the occurrence of disasters is increasing. Directorate General of Intellectual Property DGIP as one of the government institutions that provide services directly to the public, currently do not have a planning document relating to the asset protection in the event of disruption or disaster. It is necessary to develop a planning document that can serve as a reference for DGIP in an attempt to recover the services of IS IT in a crisis situation and helps to continue provide services to the public. Disaster Recovery Plan DRP is a document that defines each activity, action, and the procedures to be undertaken in disaster recovery.

This research aims to create a design for DGIP DRP using the methodology of NIST SP 800 34 Rev. 1. This research was conducted with the identification and assessment of the assets of IS IT owned by DGIP, then determine the appropriate strategies and technologies for disaster recovery process.

Results from this study is a DRP draft which has been adapted to the conditions of DGIP organization. DRP document can be used as a guide to help maintain the availability and reliability of information systems owned by DGIP when an interruption or disaster happened."