Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka sekarang ini apabila seorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi setelah putusan praperadilan memenangkannya dalam artian penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka aparat penegak hukum melakukan penetapan tersangka kembali kepada orang tersebut, aturan mengenai penetapan tersangka kembali ini memang diperbolehkan dan diatur, baik itu di dalam putusan MK itu sendiri maupun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai sampai berapa kali orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aturan yang jelas mengenai sampai berapa kali penetapan tersangka tersebut, berakibat tidak ada kepastian hukum dan pelanggaran terhadap HAM khususnya hak asasi tersangka. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan menelaah kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana, serta pengkajian terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan untuk membatasi penetapan tersangka yang berulang ini.

---

After the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number 21 / PUU-XII / 2014, which states that the determination of the suspect is the object of pretrial, so now if a person is named as a suspect, he will submit a pretrial petition, but after the pretrial decision wins it in the sense of determining the suspect declared invalid by a pretrial ruling, the law enforcement apparatus determines the suspect back to the person, the rules regarding the re-stipulation of the suspect are indeed permitted and regulated, both in the Constitutional Court's decision itself and in the Supreme Court Regulation No. 4 of 2016, will but there is no clarity on how many times the person can be named as a suspect, there are no clear rules on how many times the determination of the suspect, resulting in no legal certainty and violations of human rights, especially the rights of the suspect. The research method was conducted in a normative juridical manner, by examining the position of pretrial in the criminal justice system, as well as the study of the protection of the rights of suspects or defendants in the criminal justice process, and the results of this study concluded to limit the determination of these recurrent suspects.

"

"Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tempat-tempat umum terpaksa ditutup sementara. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke ruang online untuk sementara waktu. Aplikasi video conference seperti Zoom merupakan salah satu platform yang sering digunakan pada saat proses pembelajaran online. Lansia sebagai kelompok yang paling tertinggal dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan dan penggunaan aplikasi Zoom oleh lansia peserta LBIQ selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mengadopsi model UTAUT yang telah dikembangkan oleh Raza et al., (2020). Sampel dalam penelitian ini adalah 80 lansia peserta LBIQ. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui google form dengan teknik individual reported yaitu responden mengisi survei tanpa bantuan dari peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor harapan terhadap kinerja yang meningkat, tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi, pengaruh dari lingkungan sosial, fasilitas yang mendukung dan niat untuk menggunakan aplikasi Zoom disetujui oleh para responden. Sedangkan variabel ketakutan terhadap virus corona dan variabel isolasi sosial tidak disetujui oleh responden

---

The Covid-19 pandemic entered Indonesia in early 2020 and affected various aspects of people's lives. The government is trying to prevent the spread of the corona virus by implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Public areas have been temporarily closed. Many activities that were previously carried out face-to-face have had to switch to online for a while. Video conferencing applications such as Zoom are one of the platforms that are often used during the online learning process. The elderly as the most lagged group in using information and communication technology (ICT) need to adapt to these changes. This study aims to determine the acceptance and use of the Zoom application by LBIQ participants during the Covid-19 pandemic. This study adopts the UTAUT model which has been developed by Raza et al., (2020). The sample in this study was 80 elderly LBIQ participants. Data was collected by distributing questionnaires via google form with the reported individual technique of respondents filling out a survey without any help from the researcher. The results showed that the factors of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and behavioral intention to use the Zoom application has been approved by the respondents. While the variable of the corona fear and the social isolation were not approved by the respondents."

"Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam suatu pembatasan perkara yang dapat dimintakan banding. Dalam pembahasan mengenai pembatasan perkara selalu muncul kritikan-kritikan dan penolakan. Tulisan ini mencoba untuk mencari jawaban atas perdebatan mengenai pembatasan perkara dari segi historikal, gramatikal dan prosedural. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya, baik dari negara maupun dari masyarakat untuk mendorong pembatasan perkara demi tercapainya fungsi kasasi sebagai penjaga satuan hukum."

"ABSTRAKKebijakan Nomor Ganjil-Genap yang bertujuan untuk membatasi lalu lintas kendaraan sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak diterapkan pertama kali pada tahun 2016, kebijakan ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada pemberlakuan jumlah ruas jalan dan waktu berlaku kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasidata-data lalu lintas antar periode pemberlakuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis secara statistik desriptif dan uji korelasi dari tiapvariabel lalu lintas dengan variabel periode kebijakan ganjil-genap dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari instansi terkait. Hasil yang didapatadalah tiap variabel mempunyai analisis data yang berbeda-beda dan hubungan yang berbeda-beda dengan periode kebijakan ganjil-genap, yang berarti kebijakanganjil-genap mempengaruhi sebagian variabel lalu-lintas yang terdampak. Hasilnya, terdapat penurunan waktu tempuh rata-rata Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 42,97 %, peningkatan kecepatan rata-ratadari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 76,36 %, penurunan nilai volume kendaraan rata-rata selama dari Periode Ganjil-Genap IIhingga Periode Ganjil-Genap III sebesar 21,53 %, dan peningkatan nilai jumlah penumpang BRT rata-rata dari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 6,67 %.

---

ABSTRACT

The Odd-Even Number Policy intended to limit vehicle traffic has been

implemented by the DKI Jakarta Provincial Government. Since the time it was first

implemented in 2016, this policy has undergone several changes on the

implementation of the number of roads and the time of the policy. The purpose of

this study is to analyze and evaluate between traffic data and periods of policy

enactment. The research method used in this study are descriptive statistical

analysis and correlation test of each traffic variable with odd-even policy period

variables using secondary data obtained from the relevant agencies. The results

obtained are that each variable has a different data analysis and different

relationships with odd-even policy periods, which means that odd-even policies

affect some of the affected traffic variables. As a result, there is a decrease in the

number of average travel time from Odd-Even Period I to Odd Period IV by

42.97%, an increase in the number of average speed from Odd-Even Period I to

Odd Period IV by 76.36%, a decrease in the number of average vehicle volume

from the Odd-Even Period II to the Odd-Even Period III by 21.53%, and an increase

in the average number of BRT passengers from the Odd-Even Period I to the Odd-

Even Period IV of 6.67 %."

"ABSTAKTesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dariUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf bUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan padaprakteknya klausul yang dimuat dalam perjanjian waralaba mengarah pada praktekmonopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitianmenyatakan bahwa setiap perjanjian waralaba tetap harus menerapkan persainganusaha yang sehat dan anti-monopoli walaupun waralaba dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mengandung unsur HAKI didalamnya danmerupakan masuk dalam kategori Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; diperlukannyapengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mencegah indikasi dandampak yang ditimbulkan dari perjanjian-perjanjian waralaba yang dapat diindikasisebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; klausul perjanjianwaralaba yang dapat diindikasi sebagai bentuk praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat tidak berlaku penerapan pengecualian Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999.

---

ABSTRACTThe focus of this study is franchise agreement in practice in terms of the Act No. 5 of1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.Franchise agreement according to Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 areexcluded from the application of Law No. 5 of 1999, but in practice it is possible inclause of franchise agreements lead to monopolistic practices prohibited by the ActNo. 5 of 1999. This study is a qualitative research method normative analysis. Thestudy states that every franchise agreement still must apply fair competition and antimonopolyfranchise although excluded by Law No. 5 of 1999 as containing elementsof Intellectual Property Rights therein and franchise as one form of small mediumenterprised; the need for supervision by the Business Competition SupervisoryCommission in preventing the indications and the impact of franchise agreementswhich may be indicated as monopolistic practices and unfair business competition;clause of franchise agreement can be indicated as a form of monopolistic practicesand unfai"

"Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim, tentang ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dan Anggota Majelis Pengawas Daerah yang tidak professional dalam memutuskan apakah memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris atau tidak. Akibat kurang paham dan tidak professional tersebut pada akhirnya pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut melanggar aturan yang sudah ditentukan sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol.: B/1056/V/2006, Nomor: 01/MOU/PP-INI/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. Adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini sesungguhnya untuk menjembatani antara kepentingan Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya terkait rahasia jabatan dan hak ingkar yang dimilikinya, dan kepentingan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya untuk kepentingan proses peradilan. Penilitian ini lebih menitik-beratkan pada pembahasan proses pemeriksaan terhadap Notaris oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Jenis penilitian ini adalah yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Penelitian ini menjelaskan proses pemeriksaan terhadap Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan yang berdasarkan asas legalitas dan memberikan jalan atau saran untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap Notaris tersebut.

---

The implementation of investigating Notary based on article 66 paragraph (1) of Law No. 30/2004 about Notary and its revision, Law No. 2/2014, is often disputed because there are still law enforcement officers such investigator, prosecutor, or judge who do not really understand the regulations and members of the district supervisory council of Notary that decide whether giving the approval or not to law enforcement officer to investigate Notary. Because of those, the implementation of that article 66 paragraph (1) violates the related regulation such as the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.03.HT.03.10 Year 2007 about the procedure of taking the minutes or Notary deeds and summoning Notary Deed and Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police with Indonesia Notary Association No.Pol.: B/1056/V/2006, Number: 01/MOU/PP-INI/2006 on the Development and Improvement of Professionalism in the Field of Law Enforcement. That article 66 paragraph (1) is actually to bridge the interests of Notary to fulfill their duties as Notary especially secret office and right to refuse to give testimony, and the interests of law enforcement officers to do their authority for judicial process need.

This research is focused more on the discussion of the process of investigating Notary by law enforcement officers in the criminal justice process. Type of this research is the juridical-normative reference to legislation written or positive law and other legal materials related to the problem. This type of research is descriptive and prescriptive. This study describes the process of investigating Notary by the investigator, prosecutor, or judge for the judicial process need based on due process of law (the principle of legality) and give way or suggestions to overcome the problems in the implementation process of investigating the Notary."

"Skripsi ini membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dipersempit ruang lingkupnya pada aparat kepolisian sebagai pejabat penyidik dalam proses interogasi. Kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk tujuan-tujuan tertentu dikualifikasikan sebagai penyiksaan dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) yang telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 5 Tahun 1998. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif-evaluatif ini, ditemukan putusanputusan yang memidana pelaku penyiksaan dengan pasal tentang penganiayaan dalam KUHP. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal tentang penganiayaan masih belum tepat digunakan dalam memidana pelaku penyiksaan yang memiliki kualifikasi kejahatan yang lebih berat daripada tindak pidana penganiayaan.

---

The focus of this study is regarding violence committed by law enforcement officers (which in this particular study is narrowed down to the scope of police officers as investigators) in the interrogation process. Violence committed by a public official for certain purposes is qualified as torture as it is mentioned in the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) that has been ratified with Law No. 5 of 1998. Based on this descriptive-evaluative study, it is found that there are court decisions that convict perpetrators of torture with articles regarding persecution from the Indonesian Criminal Code (KUHP). The result of this study shows that the application of articles regarding persecution is still not yet appropriate to be used in convicting perpetrators of torture, since it is qualified as a more serious crime than the crime of persecution."

"Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta untuk mewujudkan Notaris yang bermoral, berintegritas, dan profesional. Pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris masih seringkali terjadi. Dalam tesis ini,Notaris dalam melaksanakan jabatannya sering kali mengulangi kesalahannya setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi harus dibina dan diawasi secara khusus agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang dan Notaris harus menanggung akibat hukum yakni menerima sanksi yang lebih berat dari sanksi yang diterima sebelumnya. Notaris DS berdasarkan pasal 16 ayat (11) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus menerima sanksipemberhentian dengan hormat dari jabatannya.

---

The extent of the authority given to the Notary resulted in the need of supervision in order to allow the Notary to carry out their position well and to create a Notary who has morality, integrity and professionality. Violations in the implementation of a Notary`s position still often occur. In this thesis, the Notary often repeats their mistakes after being sanctioned by the Supervisory Board of Notary. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type by qualitative methods. The conclusion of this study is the Supervisory Board of Notary role towards Notaries who repeatedly commit violations after being sanctioned must be fostered and supervised specifically so that he will not commit repeated violations. Also, the Notary must bear the legal consequence to get sanction that is more severe than previously received sanction. DS Notary, based on article 16 section (11) letter c of the Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 on Notary Position must accept sanction of respectful dismissal from her position."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum, yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat masih kurang dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan efek jera bagi Notaris, hal itu terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. Disarankan untuk lebih meningkatkan sanksi yang ada supaya memberikan efek jera dan melibatkan masyarakat di dalam susunan Majelis Pengawas demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds for the benefit of the general public, who in carrying out their duties are supervised by the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to determine the extent of legal protection for the community and the application of sanctions to Notaries who commit violations repeatedly. This research is normative juridical because in examining the existing problems studied based on legal material or regulations that have to do with research material through library research to obtain secondary data. The results of the study indicate that legal protection for the community is still lacking and the application of sanctions by the Regional Supervisory Board does not provide a deterrent effect for Notaries, this is evidenced by the violations committed repeatedly by the Notary Netty Maria Machdar, S.H. It is recommended to further increase existing sanctions in order to provide deterrent effects and involve the community in the composition of the Supervisory Board in order to provide more legal protection to the community."

"Pandemi Covid-19 membawa tantangan terhadap bagaimana pandanangan hukum internasional menanggapi penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional. Dalam menanggapi penyeabran penyakit menular, negara-negara memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, termasuk dalam menanggapi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan penerbangan sipil internasional. Fenomena tersebut perlu dilihat baik dari sudut pandang hukum udara internasional melalui Konvensi Chicago 1944 maupun dari sudut pandang hukum kesehatan internasional melalui International Health Regulations 2005. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum internasional pada pencegahan penyakit menular melalui penerbangan internasional, praktik-praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular, dan pandangan hukum internasional terhadap penanganan Covid-19 dalam konteks lalu lintas dan penerbangan internasional. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneltian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan peran dari aturan-aturan yang ada dan praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional dalam mencegah penyakit menular. Penelitian ini menggunakan referensi baik dari Konvensi Chicago 1944, International Health Regulations 2005, maupun panduan serta pendoman dari organisasi internasional terkait. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil oleh negara-negara telah merefleksikan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 maupun International Health Regulations 2005. Walaupun demikian, beberapa kebijakan seperti pembatasan penerbangan dari negara-negara tertentu, perlu dilihat kembali agar dapat merefleksikan isi dari Konvensi Chicago 1944 maupun Internaitonal Health Regulations 2005.

---

Covid-19 pandemic has brought challenges towards how international law views and responds towards the spread of communicable disease through international flight. In responding towards the spread of communicable disease, states imposed a series of policies to prevent the spread of such disease, including Covid-19. One of those policies is through flight restrictions. This phenomenon needs to be viewed from the perspective of international air law through Chicago Convention 1944 and from the perspective of International Health Regulations 2005. Therefore, this research analyze how international law regulates the prevention of the spread of communicable disease, previous policies regarding flight restrictions to prevent the spread of communicable disease, and how international law views the response towards Covid-19 from the context of international flight and traffic. This research uses refferences Chicago Convention 1944, International Health Regulations 2005, and subsequent documents from related inernational organizations. This research finds that most of the policy that states implemented has reflected the regulation under Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005. Although most of the policies has been reflected, several policies that states implemented, such as travel restrictions from specified countries, needs to be reviewed in order to truly reflect both the Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005."